Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Nunik Retno Herawati
S1 Ilmu Pemerintahan
Arts Humanities

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 Muhammad Shindid Muhaimin; Nunik Retno Herawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGAM INOVASI DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2019 Vicky Aprilia Dwi Saputri; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Progam inovasi desa dilaksanakan di Kabupaten Kudus mulai tahun 2018 dan berakhir di tahun 2019. Progam ini merupakan integrasi antara pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kabupaten/ kota di Indonesia. Tujuan dilaksanakan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus adalah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkat efektivitas penggunaan dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementas Kebijakan Publik dari Van Meter Horn, dimana terdapat enam dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standart dan sasaran/ ukuran dan tujuan kebijakan (2) sumber daya (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, TPID, PD, PLD, Pemerintah desa dan Masyarakat. Hasil penelitian implementasi progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 belum dilaksanakan secara maksimal dimana hanya terdapat 10 desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus yang menganggarkan PID di APBDes yang mana hal tersebut adalah sebagai tolok ukur keberhasilan progam inovasi desa, sasaran dari implementasi PID di Kabupaten Kudus seluruh masyarakat dan pemerintah desa kabupaten kudus, selain itu sumber daya waktu dalam pelaksaan PID tahun 2018- 2019 di Kabupaten Kudus masih belum cukup, petunjuk pelaksanaan progam inovasi 2 desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 adalah Kepmen PDTT No.48 tahun 2018 dan Kepmen PDTT No. 4 tahun 2019 serta SK Bupati Nomor 412.2/156/2018 dan SK Bupati Nomor 412.2/77/2019 tentang pembentukan Tim Inovasi Kabupaten. Dalam pelaksanaan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tidak ada sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan PID tetapi terdapat sanksi bagi desa yang menyelenggarakan PID tetapi tidak sesuai dengan aturan/ pedoman progam inovasi desa yaitu pemberhentian bantuan dana dan sanksi hukum. Koordinasi yang dilakukan antar pelaksana dan fasilitator dalam bentuk rapat maupun pelatihan terhadap pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Lingkungan sosial masyarakat kabupaten kudus dalam pelaksanaan progam inovasi desa tahun 2018-2019 di kabupaten kudus sangat mendukung dan antusias, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Selama pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus selama 2 tahun tidak mempengaruuhi ekonomi secara signifikan selain itu lingkungan politik juga turut mendukung terlaksananya PID di Kabupaten Kudus tahun 2018- 2019. Untuk itu perbaikan kualitas SDM pelaksana dan fasilitator perlu diperhatikan, TIK (Tim Inovasi Kabupaten) harus sering melakukan pengawasan dan evaluasi ditingkat kecamatan maupun desa. TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan PD (Pendamping Desa) agar lebih memberikan sosialisasi mendalam dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa mulai dari menggali potensi inovasi desa, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, hingga realisasi PID di APBDes dan pelaksanaannya dan Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menggali potensipotensi inovasi yang ada didesa. Selain itu Pengadaan evaluasi dan monitoring terkait implementasi progam inovasi desa di kabupaten kudus harus sering dilakukan agar kualitas pelaksanaan progam inovasi desa dapat terkontrol dengan baik.
PERSEPSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI HJ. SRI MULYANI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KLATEN PADA PERIODE 2017-2021 Nadyla Ayu Suci Rahmadhani; Kushandajani - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemimpin pemerintahan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat Kabupaten memiliki kedudukan dan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakatnya. Pada hakekatnya Bupati sebagai pemimpin memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh bawahannya yang bekerja di lingkungan organisasi yang sama sehingga pada akhirnya hubungan antara Bupati dengan seluruh birokrasi maupun stakeholders di luar birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan persepsi diantara mereka sebagai pihak yang bekerja dalam ranah yang sama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya dengan posisi kekosongan wakil bupati hingga masa kepemimpinannya berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, dokumen, dan beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitiannya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Subyek dalam penelitian ini Sekretaris Daerah, Staf Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni persepsi Birokrasi dilihat dari indikator pengarahan, motivasi, dan pengambilan keputusan dikategorikan baik, kemudian untuk persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari indikator membangun networking (jejaring kerja) dan akuntabilitas juga dikategorikan baik.
Transformasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Penelitian Kartu Identitas Anak Kabupaten Jepara) Niswa Adlina Labiba; Nunik Retno Herawati; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai transformasi administrasi kependudukan berbasis online di masa pandemi covid-19 tahun 2020 pada Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi pelayanan administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak bersifat konvensional menjadi pelayanan Kartu Identitas Anak berbasis online. Penelitian ini juga membahas tentang pelayanan online Kartu Identias Anak yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan telah terjadinya transformasi pelayanan pada administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jepara. Pada awal pelayanan tahun 2017, pelayanan Kartu Identitas Anak masih bersifat konvensional yang berubah menjadi pelayanan Kartu Identitas Anak berbasis online pada tahun 2020. Masyarakat dapat mendaftarkan pengajuan administrasi kependudukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah melalui pelayanan online. Petugas dan masyarakat pun lebih dimudahkan dengan adanya pelayanan Kartu Identitas Anak online yang muncul setelah adanya pandemi covid19. Hal ini juga berdampak baik kepada berkurangnya penularan virus covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan.
EVALUASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 Agustin Mellyana Setiani; Yuwanto - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Blora menjadi latar belakang dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui berhasil atau tidaknya keberlangsungan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengevaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi dari William Dunn yang terdapat 6 (enam) aspek/indikator seperti efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan/perataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu penelitian ini menggunakakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui wawancara bersama narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, serta didukung oleh studi pustaka dari dokumen-dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan membuat kebijakan Peraturan Bupati serta hasil dari implementasi program dan kegiatannya menghasilkan capaian yang cukup bagus, meskipun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dijalankan secara efektif bahkan masih ada yang belum dilaksanakan. Selain itu, ditemukan bahwa kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Blora disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak dengan kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan pendapatan/penghasilan sehari-hari menurun, serta tidak terpenuhinya kebutuhan perekonomian karena harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan
Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pandemi Di Kota Semarang Tahun 2020-2021 Suci - Wulansari; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Indonesia Pintar adalah program jaminan sosial di bidang pendidikan berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik, yang dalam penelitian ini terkhusus pada peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar jenjang SMP di Kota Semarang tetap berjalan di masa pandemi Covid-19, tetapi penyerapan dana pada tahun 2020 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, membuat Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan upaya-upaya agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar menjadi lebih baik. Upaya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proporsi penyaluran dana Program Indonesia Pintar di tahun 2021. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kota Semarang lebih meningkatkan sosialisasi kepada sekolah atau akan lebih baik sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan intensitas pertemuan atau koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilakukan setiap tahunnya
KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU TAHUN 2015-2018 Vivaldy Mahardhika Putra; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of cities often shifts the existence of public spaces, so that the quantity and quality of open spaces, especially Green Open Space (RTH), is currently experiencing a very significant decline and has resulted in a decrease in the quality of the urban environment which has an impact on various aspects of urban life, including frequent flooding, increased pollution air,and decreased community productivity due to limited space available for social interaction Systematically, city green open space functions to support security, prosperity, improve environmental quality and preserve nature. In general, urban green open space consists of linear movement spaces or corridors and island spaces or oases, an area that does not have green open space can cause inconvenience for humans who live in it. In order to support sustainable urban development, an integrated, humane and environmentally friendly urban spatial planning effort is needed. There are one problem formulations in this research,namely (1) How to evaluate the implementation of green open space (RTH) development out by the Bandung city government in 2015-2018,Meanwhile, the purpose of this study is to for the public to assess the extent of the Bandung city government policy in the development of green open space (RTH), whether it is sufficient or not as a public facility or public space itself, This qualitative research was used. Data collection was carried out by interviewing the people of the city of Bandung with the city government of Bandung, reading journals, reading previous research, and documentation.Based on the research results, there are one research findings, namely (1) the availability of land in the city of Bandung has not reached the target(2) The price of land in Bandung is quite high, (3) The population density is so limited that land is limited (4) Every year, there is a threat of switching the use of Green Open Space in the city of Bandung where it is being built . This conversion of function is one of the consequences of the increasing population. When a city has a good potential for economic improvement, it will have consequences for an increase in population. The provision of housing, offices, markets and other building facilities has reduced the area of green open space. These are some of the challenges that must be considered by the city government of Bandung
IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE TAHUN 2019 Dhian Kartika Sari; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pembayaran e-retribusi merupakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik sebagai pengganti pembayaran secara tunai yang diberlakukan di 4 Pasar Kota Semarang sejak tahun 2018. Pasar tersebut yaitu Pasar Pedurungan, Pasar Bangetayu, Pasar Rasamala dan Pasar Jatingaleh. Sistem e-retribusi ini diberlakukan karena pembayaran secara tunai dianggap tidak lagi relevan, efektif dan efisien. Pengimplementasian sistem e-retribusi diharapkan dapat menciptakan 3 prinsip good governance di Pemerintah Kota Semarang yaitu transparansi, akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi e-retribusi dan apakah implementasi pembayaran e-retribusi sudah sesuai dengan 3 tahap implementasi dan 3 prinsip good governance. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil penelitian proses pembayaran e-retribusi hingga dana masuk kedalam kas daerah dilakukan secara satu pintu sehingga pengawasan dapat dengan mudah dilakukan. Adanya proses satu pintu berdampak baik pada kenaikan pendapatan dari retribusi pasar. Sejak diimplementasikan pada tahun 2018 telah menunjukan adanya kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan ini sebesar Rp363.106.760 pada tahun 2017-2018 dan Rp282.652.733 pada tahun 2018-2019 di 4 Pasar pengguna sistem e-retribusi
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DE BALE DI DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN Anggit Henggar Jati; Nunik Retno Herawati; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud proses kesejahteraan di desa. Grobogan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menunjukan angka kemiskinan kurang lebih 11 % . Desa Cingkrong merupakan salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang mendirikan BUMDes kreatif, inovatif, profit dan berkisnambungan yang berupa BUMDes Edupark pertama di Purwodadi Grobogan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Daerah dan Desa melalui proses atau alur pendirian BUMDes dengan menggunakan konsep Pendirian BUMDes oleh David yang meliputi 4 (empat) tahap praksara yakni inisiatif pemerintah desa, potensi Desa, SDM pengelola BUMDes, penyertaan modal, dan disahkan melalui 3 (tiga) tahap sosialisasi, musyawarah desa, dan penetapan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta data yang diperoleh melalui kegiatan atau teknik wawancara, observasi dan dokumetasi dan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berbentuk berita, jurnal atau dokumen penting lainya. Informan yang dipilih menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis menuntukan masalah dan pertanyaan sendiri untuk dapat diajukan oleh informan yang terjun secara langsung dalam masalah tersebut.Adapun teknik analisis data pada penelitan ini delakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah Grobogan dan Desa Cingkrong telah melakukan serangkaian tahapan pendirian BUMDes dari tahap praksara inisiatif pemerintah desar, Perekrutan SDM pengelola BUMDes dan penyertaan modal dilakukan oleh dan proses selanjutnya merupakan pengesahan melalui tahap sosilaisasi dan dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa dan diakhiri dengan adanya penetapan peraturan desa. Dalam proses pendirian ini masih memiliki kekurangan yang berupa adanya sistem perkrutan konvensional, dan peran pemerintah daerah hanya mendampingi sehingga dalam mewujudkan peraturan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 90 pada point pertama memberikan akses modal maupun hibah belum terlihat sama sekali, maka dari itu penulis merekomendasikan saran yaitu merubah sistem prekrutan SDM pengelola lebih transparan dan akuntabel, dan pemerintah daerah memberikan akses modal secara rill bagi BUMDes yang akan berdiri kelak
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Semarang Melalui Pusat Informasi Publik Kota Semarang Irfan Hidayat Nur Huda; Dzunuwanus Ghulam Manar; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan wujud rasa ingin tahu penulis tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang. Rentang penelitian pada tahun 2018-2020. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengamatan penulis tentang keterbukaan informasi publik di PIP beserta hasil pengamatan tentang 3 in 1 yang dilaksanakan berbasis website. Menggunakan metode penetilitan kualitatif deskriptif untuk menganalisa gap antara gambaran ideal pada UU No. 14 Tahun 2008 dengan kenyataan pelaksaanaan di PIP. PIP berlokasi di Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya dinaungi dibawah Diskominfo Kota Semarang Seksi Pelayanan Informasi Publik. Hasil penelitian dan pengamatan penulis bahwa keterbukaan informasi publik yang dilakukan di PIP belum berjalan ideal bercermin kepada pengalaman penulis yang dituliskan pada penelitian ini. Ketidak idealan itu dikarenakan pihak PIP sendiri belum bisa memberikan informasi yang dibutuhkan secara maksimal yang diminta untuk kepentingan penulisan di peneltian ini. Namun dilain pihak penulis mengapresiasi kinerja untuk website PIP. Didalam website tersebut sudah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan awal penelitian. Klaim inovasi dari pihak PIP kurang valid karena sebuah website adalah kewajiban untuk mewujudkan transparansi sesuai good governance. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih adanya krtidak idealan yang terjadi dalam tubuh PIP sehingga saran yang harus dilakukan adalah pemerintah dapat mengembangkan pengelolaan PIP kearah yang lebih baik.
Co-Authors Adi - Prabowo Afia - Azkia Afif - Fadhilah Agustin Mellyana Setiani Ahmad Zein Abdurrahman Amira Lathiva Riyanto Anggit Henggar Jati Anisa - Azriana Asti - Sasmitha Bagus Utama Aditya Putera Bagus Wahyu Setyawan Dewi - Erowati Dhian Kartika Sari Diyah Intan Putri Banowati Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Faiz - Rahmadhia Febi - Wulandari Fitriyah Fitriyah Illen La - Reartha Irfan Hidayat Nur Huda Khanif Maulana Iman Kushandajani . Marcella Nais Thessha Chonica Mila Dwi Yanti Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Tiarasari Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Neny - Marlina Niswa Adlina Labiba Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Nur Agustina Legowo Putri Puji - Astuti Rahma Putri Pringgodani Rt. Ta’sya Ismaya Putri Sabila Fitra Pertiwi Setiani - - Shavira Putri Damayanthi Suci - Wulansari Sulistyowati - - Supratiwi . Taufiqi Ilham Adzim Teguh Yuwono Teofilus Aglis Mariano Turtiantoro Turtiantoro Vicky Aprilia Dwi Saputri Vivaldy Mahardhika Putra Wijayanto - - Yovita Bilqis Saba Taqwa yuwanto - -