Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Dyah Lituhayu
Departemen Administrasi Publik
Arts Humanities

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PROVINSI JAWA TENGAH Tazkia Rizky Widiana; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41066

Abstract

Banyaknya populasi gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah yang diakibatkan sulit terpenuhinya kebutuhan hidup dan ketidakmampuan bersaing untuk memiliki mata pencaharian normatif. Hal ini perlu diberikan penanganan melalui kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Namun, masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang belum dapat mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan menganalisis faktor penghambat yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilihat dari empat kategori dampak yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan hidup belum dapat tercapai keberfungsian sosialnya. Tetapi, penerima manfaat purna bina merasakan secara positif dari dampak sosial. Faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, durasi waktu program yang singkat, metode pelaksanaan kegiatan program hanya berfokus pada hasil, dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang bersifat top down. Saran yang diberikan adalah pemberian program rehabilitasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, melibatkan para stakeholder yang berpengalaman, dan meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mengembangkan program rehabilitasi sosial.
ANALISIS PELAYANAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI CERDAS LAYANAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI Artika Mukti Barokah; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41238

Abstract

This study aims to analyze the quality of health worker licensing services with the application of an integrated service intelligent information system for the public (SICANTIK) at DPMPTSP Wonogiri Regency as well as identify and analyze the driving and inhibiting factors of service quality using service quality theory according to Zeithaml, Parasuraman and Berry with the help of data analysis in the form of software Atlas.ti. The results indicate which the quality of health worker licensing services is still not optimal in the dimensions of tangible, reliability and responsiveness. The problems found include unfulfilled facilities, inaccuracy in the timing of license issuance, lack of ability and accuracy of employees, slow response and rejection of applicant data. The inhibiting factors are network disruptions and errors in the SICANTIK application system, maintenance, limited competence of implementing resources in the IT field and not optimal communication and socialization. The recommendation is a priority scale can be determined in developing facilities and infrastructure and providing supporting facilities, conducting training and increasing employee capacity regarding the use of the SICANTIK application system and conducting socialization effectively and on target
MISMANAGEMENT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG Vidyadhari Prastita Larasati; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41067

Abstract

Abstract. Cases of violence experienced by women and children are increasing every year. Protection of women and children is an agenda that must be implemented, one of which is through preventing violence. This study aims to analyze the management and inhibiting factors for preventing violence against women and children conducted by DP3A Semarang City. This research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that mismanagement still occurs because the implementation of management functions is not optimal. The planning stages set objectives based on the Semarang City RPJMD. The formulation of violence prevention plans is carried out using open management principles involving JPPA, PPTK, and the Children's Forum. The implementation of violence prevention activities is prioritized in areas with high levels of violence according to the mapping results. DP3A has not yet formed an SOP for preventing violence. At the organizing stage there is a Women and Children Protection Division which is tasked with preventing and handling violence. Coordination was carried out involving LPMK, PKK, Health Service, Education Service, Babinsa, Babinkamtibmas, and Psychologists. At the briefing stage, coaching is carried out for PPTK and JPPA. Democratic leadership is implemented by the Head of DP3A in an effort to direct its members. Communication is carried out both directly and indirectly through social media. The stages of supervision are carried out in a top down manner by reviewing written reports and providing corrective actions. Inhibiting factors consist of the quantity and quality of human resources, limited budget, absence of SOPs, lack of public awareness, and underutilization of IT in violence prevention methods. Recommendations that can be given are adding employees, reviewing the budget, forming SOPs, and utilizing IT
DIMENSI-DIMENSI DALAM KETIDAKOPTIMALAN PENERAPAN APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KOTA JAKARTA TIMUR Nicodemus Dimetrio; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41116

Abstract

Kemajuan teknologi informasi selaras dengan perkembangan zaman. Dengan munculnya berbagai macam web dan aplikasi, aktivitas manusia sehari-hari dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, ke seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, menggunakan Aplikasi Alpukat Betawi untuk menyediakan layanan kependudukan secara online. Penulis melakukan penelitian tentang Dimensi-Dimensi dalam Ketidakoptimalan Penerapan Aplikasi Alpukat Betawi di Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek yang tidak optimal pada penerapan Aplikasi Alpukat Betawi diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa empat masalah utama terkait implementasi kebijakan Aplikasi Alpukat Betawi telah diperhatikan. Namun, ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan masalah implementasi seperti kendala teknis yang menghalangi pengguna dan pengelola. Menurut Teori Edward III, dalam hal faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan aplikasi alpukat betawi, bahwa faktor pendukungnya meliputi transparansi layanan kependudukan online, keamanan data pribadi, sosialisasi yang masif, dan kecepatan layanan kependudukan dengan hasil akhir PDF. Di sisi lain, faktor penghambatnya meliputi smartphone pengguna yang tidak kompetitif, masalah keterjangkauan jaringan, dan kurangnya penggunaan teknologi oleh pengguna layanan. Kata Kunci : Ketidakoptimalan, Penerapan, Aplikasi Alpukat Implementasi
Co-Authors Adela Salshabila Ahmad Hanif Nur R Aldi Wahyu Mur Riyanto Amni Zarkasyi Rahman, Amni Zarkasyi Apta Fairuz Syahadiva Arina Dea Putri Arminda Artika Mukti Barokah Aurora Latita Aulia Ramadhanti Endang Larasati Endang Larasati Setianingsih Henessy Quinster Herbasuki Nurcahyanto Himawan Bagas Wirastomo Lilian Haning Tyas Maesaroh Maesaroh Maftuchatur Rohmah Mesha Rahma Aurellita Mochammad Ridwan Pangestu Aji Muri Monita Nicodemus Dimetrio Nina Widowati Siti Aisyah Siti Arofah Siti Najibatul Muniroh Tazkia Rizky Widiana Titik Djumiarti Vidyadhari Prastita Larasati Virginia Destanaya Alma Cantika Yundito Rizqi Setyawan Yunus Rasyid Sulthoni