Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Journal Idea of History Halu Oleo Legal Research Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Yuridika PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Meambo Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Khazanah Hukum
Herman Herman
Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 1 Unaaha dan SMKN 2 Konawe Herman Herman; Oheo Kaimuddin Haris; Wahyu Aliansa; Ayib Rosidin; Adrian Adrian
Jurnal Pengabdian Meambo Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEAMBO
Publisher : PROMISE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/jpm.v5i2.291

Abstract

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif dan tanya jawab yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, terjadi perubahan sikap peserta menjadi lebih peduli dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Edukasi Dampak Pertambangan Nikel dan Ultimum Remedium Dalam Perspektif Ekosida di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Oheo Kaimuddin Haris; Herman Herman; Handrawan Handrawan; Iksan Iksan; Wahyu Aliansa
Jurnal Pengabdian Meambo Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEAMBO
Publisher : PROMISE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/jpm.v5i2.292

Abstract

Kegiatan pertambangan nikel sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kondisi ini terlihat di Desa Ulungkura yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pertambangan nikel dalam perspektif ekosida serta mendorong partisipasi dalam perlindungan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pengumpulan data lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isu lingkungan serta munculnya sikap kritis dalam merespons dampak pertambangan. Kesimpulannya, edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam perlindungan lingkungan.
Operationalising the Ultimum Remedium Principle in Indonesian Mining Law: Administrative Sanctions, Mining Work Plan and Budget Compliance, and Criminal Enforcement Thresholds Oheo Kaimuddin Haris; Herman Herman; Hariyanto Hariyanto; Fareed Mohd Hassan; Wahyu Aliasa
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i2.54320

Abstract

This study examines how the Ultimum Remedium principle is operationalised in Indonesian mining law enforcement, particularly with respect to administrative sanctions, compliance with the mining Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, RKAB), environmental restoration, and criminal enforcement thresholds. Although the principle is widely recognised as requiring the use of criminal law as a last resort, its practical application in the mining sector remains unclear. This study adopts a socio-legal research design combining semi-structured interviews, questionnaire data, regulatory review, and comparative legal analysis. The empirical data consist of interviews with 24 informants and questionnaire responses from 68 respondents representing government officials, mining company representatives, civil society organisations, and affected communities. The comparative analysis examines selected materials on mining and environmental enforcement from Australia, Canada, Chile, and Indonesia. The findings show that stakeholders generally accept the Ultimum Remedium principle, but they attach different operational meanings to it. Government officials frame it as a proportional enforcement procedure, mining companies associate it with legal certainty, civil society organisations emphasise accountability, and affected communities evaluate it through environmental restoration outcomes. The PT GMS case further illustrates weak sequencing between RKAB-related non-compliance, administrative correction, restoration obligations, and possible criminal escalation. Comparative legal findings indicate that Australia, Canada, and Chile situate punitive enforcement within broader systems of compliance supervision, administrative correction, restoration, and documented escalation mechanisms. The study implies that Indonesian mining enforcement requires a staged but flexible model that distinguishes correctable administrative non-compliance from serious, repeated, fraudulent, corrupt, obstructive, or environmentally harmful conduct. The originality of this study lies in its integration of stakeholder perceptions, RKAB compliance, an illustrative mining case, and comparative enforcement models to operationalise Ultimum Remedium as an institutional sequencing framework rather than merely a criminal law doctrine.
Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan SMA Negeri 1 Bonegunu Kabupaten Buton Utara Herman Herman; Ayib Rosidin; Wahyu Aliansa; Adrian Adrian; La Ode Fanzarrazak
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2026): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/vfx1b629

Abstract

Kekerasan seksual di satuan pendidikan terus meningkat; pada semester pertama 2026, 78% dari 55 kasus kekerasan di sekolah yang dicatat Federasi Serikat Guru Indonesia merupakan kekerasan seksual. Mitra kegiatan, SMA Negeri 1 Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, menghadapi dua persoalan: kurangnya pengetahuan warga sekolah mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan belum dipahaminya strategi pencegahan serta penanggulangannya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bentuk kekerasan seksual, ancaman pidananya, serta langkah pencegahan dan penanggulangannya. Kegiatan dilaksanakan pada 8 Juni 2026 oleh tim Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo melalui tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab. Materi mencakup sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual fisik dan nonfisik beserta ancaman pidananya, pemberatan pidana, serta strategi preventif dan represif. Hasil evaluasi melalui observasi dan tanya jawab menunjukkan bahwa peserta mampu membedakan kekerasan seksual fisik dan psikis, pelecehan, dan perkosaan, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh; keterlibatan peserta terlihat dari pertanyaan yang diajukan sejak awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan lanjutan perlu dilengkapi pre-test dan post-test serta pendampingan penyusunan mekanisme pengaduan di sekolah.
Co-Authors Abdullah, Sitti Aisah Adrian Adrian Adrian Adrian Ahmad Ahmad Aliansa, Wahyu Aswati Mukadas Ayib Rosidin Basrin Melamba Fareed Mohd Hassan Fitriah Faisal Handrawan Hariyanto Hariyanto Hijriani Hisna Hisna Idris Saputra Iksan Iksan Isnayanti Isnayanti Jopang Jopang La Ode Fanzarrazak La Sensu Muh Amir Mustafa Mustafa Oheo K. Haris Oheo Kaimuddin Haris Rahman Hasima Sabaruddin Sinapoy Safril Sofwan Sanib Syahbudin Syahbudin Syahrun, Syahrun Vivi Fatmawati A.