Garuda - Garba Rujukan Digital

The Indonesian Government's Inconsistency in Handling the Covid-19 Pandemic Syamsuddin Radjab; Muhammad Ikram Nur Fuady
Yuridika Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021
Publisher : Universitas Airlangga

A clear legal framework is the basis of an effective policy, including when dealing with the Covid-19 pandemic. However, inconsistencies in this legal framework lead to legal uncertainty and public confusion. This research aims to critique the Indonesian government's approach to dealing with the Covid-19 pandemic, which began in early 2020, particularly the legal framework’s inconsistency in enforcing different and ineffective legal sanctions at the central government and local government level. Normative research methods are used together with a statutory approach, while the research results are explained in a descriptive-qualitative way. This research shows that the government considers the Covid-19 pandemic a non-natural disaster and does not implement lockdowns. Meanwhile, the legal framework used is the health quarantine law, which requires implementing responses to public health emergencies very similar to lockdowns. In addition, the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy has its legal basis in a health quarantine law, while the Covid-19 pandemic situation is considered a non-natural disaster subject to the disaster management law. Furthermore, other results also show ineffective enforcement of legal sanctions, such as criminal sanctions in regional head decisions that cannot be enforced because the PSBB policy only includes administrative sanctions. In conclusion, the inconsistency of the legal framework in dealing with the Covid-19 pandemic is very detrimental to the community due to its impact on human rights, which can lead to legal uncertainty and public distrust of the government.

Sosialisasi Persyaratan Kualitas Air Minum Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 di Kabupaten Bantaeng Mega Fia Lestari; Karmila; Risdamayanti; Muhammad Ikram Nur Fuady
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v6i4.10422

Salah satu hal penting yang selalu dibutuhkan adalah kebutuhan air minum yang dapat diperoleh di depot air minum. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan informasi dan edukasi kepada pengusaha air minum isi ulang dan masyarakat tentang kualitas air minum yang layak dan tepat untuk dikonsumsi oleh masyarakat berdasarka Peraturan Menteri Kesehatan RI No.:492/MENKES/PER/IV/2010. Metode yang digunakan adalah Service Learning dengan memberikan materi sosialisasi secara langsung. Hasil pengabdian memperlihatkan berjamurnya usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bantaeng, maka kualitas air minum isi ulang sulit dikontrol dan mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen tidak mendapatkan jaminan atas air minum yang layak konsumsi. Oleh karena itu, implikasinya sangat penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat memilih depot air minum isi ulang yang sesuai standar kesehatan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa Nugra Padliani; Muhammad Ikram Nur Fuady
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19248

Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A sungguminasa? 2) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa dengan menggunakan program bottom up approach yakni pendekatan dari bawah ke atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkotika memilih jenis pembinaan seperti apa yang mereka inginkan , tujuannya yaitu memberi keterampilan dan menunjukkan bakat narapidana setelah dia bebas. Misalnya narapidana penyalahgunaan narkotika ini memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang peternakan, dapat bergabung dengan pokja peternakan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya narapidana dapat mengimplementasikannya sebaga mata pencaharian. Dengan demikian, setelah memiliki mata pencaharian dan kesibukan tersebut, diharapkan para narapidana nantinya tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya. Efektivitas pembinaan secara bottom up approach akan dikembalikan lagi kepada narapidana yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan secara top down ataupun bottom up approach dengan sebaik-baiknya, bagi para pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana.

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa Muhammad Ikram Nur Fuady
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi tentang aspek kriminologis pelaku kejahatan di masa pandemic Covid-19. Penelitian empiris ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap sampel yang merupakan pelaku kejahatan selama masa pandemi. Temuan dalam penelitian ini adalah jumlah kejahatan cenderung menurun selama masa pandemic Covid-19 dari tahun 2019 hingga saat ini, dimana sebagian besar kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan ekonomi. Kejahatan yang terjadi juga didominasi pada daerah padat penduduk yang berada di daerah ibukota kabupaten, seperti daerah pasar dan pemukiman padat penduduk. Secara kriminologis, persepsi pelaku kejahatan yang sebagian besar menganggap masa pendemi Covid-19 adalah peluang untuk melakukan kejahatan dan mereka cenderung tidak mempercayai adanya virus korona. Temuan berikutnya adalah kejahatan yang dilakukan di masa pandemic Covid-19 memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu ketidakpastian pendapatan, kondisi yang sepi, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pandemic virus korona sangat mempengaruhi kondisi ekonomi yang turut andil dalam menumbuhkan kejahatan. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat kepolisian lebih memberikan perhatian lebih pada pada daerah padat penduduk di daerah ibukota. Selain itu, pemerintah diharapkan segera mencari solusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi agar jumlah kejahatan dapat ditekan dan dikendalikan.

UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH ? Rizal Akbar; Charissa Azha Rasyid; Muhammad Ikram Nur Fuady
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 15 No. 2 (2021): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v15i2.750

Mining is one of the productive sectors in Indonesia. Good management of mining products requires good regulation as well. This study aims to provide criticism and suggestions to policymakers related to regulations in the mining world. The research method used is normative research with a statutory approach. The study results show that the latest revision of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal (UU Minerba) gives rise to pros and cons. In addition, the Minerba Law should provide an embodiment of partiality to the community, but the researchers found a strong gap in the conflict of interest and the violation of the principle of regional autonomy. Furthermore, research shows that more concrete implementing regulations are needed to implement the Minerba Law better. Therefore, the revision of the Minerba Law is a crucial matter for policymakers to carry out immediately.

PkM Pengembangan Produk Olahan Rumput Laut Berbasis Aset Komunitas Petani Tradisional di Kabupaten Bulukumba Muhammad Ikram Nur Fuady; Nurlaelah Nurlaelah; Mega Fia Lestari; Nurul Hulwanita Sharfina; Muh. Khaerunnas Dirgantara; Muh. Alfian
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 4, No 2 (2023): Pendampingan Peningkatan Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v4i2.6101

Almost all traditional seaweed farmers in Bulukumba Regency only sell seaweed in raw condition to collectors with uncertain market prices. In order to develop the quality of community life, there is a need for innovation in managing coastal assets, such as seaweed. This community service (PkM) uses the Asset-Based Community Development (ABCD) method with partners, namely the Jaya Fishermen Joint Business Group. The method of data collection was to conduct training (workshop) to seaweed farmers focusing on how to process and package seaweed into products of economic value, such as seaweed crackers / chips, then conduct in-depth interviews. The results showed that 83% of respondents were enthusiastic about the prospect of processing and packaging seaweed into crackers and chips. They also felt that the existence of processed seaweed that is attractively packaged will provide more benefits and regional attractiveness, especially Bulukumba Regency. The service team recommends that the trademark and logo of the partner as a pioneer of processing and packaging seaweed into crackers / seaweed chips with economic value be recorded legally. This can be in the form of registering trademark rights to the local government, obtaining a halal label, and registering the nutritional index to the local health and trade office by obtaining a P-IRT number.

UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH ? Rizal Akbar; Charissa Azha Rasyid; Muhammad Ikram Nur Fuady
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 15 No. 2 (2021): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v15i2.750

Mining is one of the productive sectors in Indonesia. Good management of mining products requires good regulation as well. This study aims to provide criticism and suggestions to policymakers related to regulations in the mining world. The research method used is normative research with a statutory approach. The study results show that the latest revision of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal (UU Minerba) gives rise to pros and cons. In addition, the Minerba Law should provide an embodiment of partiality to the community, but the researchers found a strong gap in the conflict of interest and the violation of the principle of regional autonomy. Furthermore, research shows that more concrete implementing regulations are needed to implement the Minerba Law better. Therefore, the revision of the Minerba Law is a crucial matter for policymakers to carry out immediately.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search