Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mulawarman Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Anayasa Padaidi: Journal of Tourism Dedication
Syamsuddin, Rahman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA SOMPA TANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJI KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE Hafidah, Neneng; Syamsuddin, Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15466

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini terkait hak kepemilikan sompa tanah pasca perceraian dalam kedudukannya sebagai mahar perkawinan yang masih dikuasai pihak laki-laki. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menghambat peralihan sompa tanah pasca perceraian adalah faktor kebudayaan masyarakat yang menengok pada kebiasaan leluhur bahwa pemberian sompa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu secara kabu, haru na teme anak, atau sompa sandra. Selanjutnya faktor lokasi sompa tanah juga ikut menjadi penghambat peralihan serta tidak melakukan pembalikan hak peralihan atas tanah. 2) penyelesaian kepemilikan sompa tanah pasca perceraia dapat dilakukan dengan jalur non litigasi yakni, mediasi secara kekeluargaan yang dibantu Kepala Desa setempat atau dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama yang berwenang. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bahwa: 1) Penyerahan sompa tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang mahar. 2) Jika terjadi sengketa tanah mahar, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan karena memakan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan banyak biaya, namun jika perkala tidak terselesaikan barulah dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama.Kata Kunci: Sompa; Perceraian; Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research concerns the right of post-divorce sompa estate in his position as still dominated marriage dowry. As for the type of research is field research that leaves behind observations and findings of social facts approach. The study suggests that: 1) a factor that impedes the transition of the sompa after divorce is the cultural factor   of the people who look at the ancestral customs that the sompa administration is based on the initial agreement of kabu, haru na teme, or sompa Sandra. In turn, the location factors of the sompa region also contribute to a transition impediment and hold back from reversing the transition right to the soil. 2) the completion of the sompa ownership of the post-divorce can be done with the non-litigation line, a familial mediation with the local village chief or with the litigation through litigation by appealing to the imperial court for the right to decide. Through this study the authors suggest that: 1) we surrender of sompa tanah should take care of the terms of the law governing mahar. 2) if there is a dispute over mahar's land, it is best to be settled familial because it takes a short time and does not cost much, but if it is not settled then it can appeal the dowry case to the Pengadilan AgamaKeywords: Sompa, divorce,KHI.
The Effectiveness of Legal Aid Provision at The Makassar District Court Firmansyah, Muhammad Fiqhi; Syamsuddin, Rahman; Amiruddin, Muh.; Fuady, Muhammad Ikram Nur
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 9 ISSUE 1 JUNE 2024
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v9i1.1313

Abstract

This research aims to find out the effectiveness of the legal aid center in the Makassar District Court. The research method used by the author is a type of empirical legal research where the approach used is a sociolegal approach where this research connects the objectives and data obtained in the field and the research location at the Makassar Court Class IA Special as for the data sources used, namely primary, secondary and tertiary data sources. The data collection techniques are observation and interview studies, using research instruments and descriptive data analysis. The discussion is an explanation of the research location and discussion by researchers in conducting interviews with employees and the community. The conclusion of this research is that the application is still lacking, and the opportunity is to help the community more the challenges faced are still many people who lack understanding of legal aid.
Tradition of Resolving Crimes in Kinship Approaches (Tudang Sipulung) Criminal Law and Local Culture in the Community of Balangtaroang Village, Bulukumba Regency, South Sulawesi Province: Tradisi Penyelesaian Tindak Pidana Secara Kekeluargaan (Tudang Sipulung) Hukum Pidana Dan Budaya Lokal Pada Masyarakat Desa Balangtaroang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Syamsuddin, Rahman; Alfian Mujahid, Achmad
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i2.3025

Abstract

This study discusses the encountering between criminal law and local culture in the Balangtaroang Village. It will be discussed through two research questions: How is the construction of crime settlement through the kinship approach (tudang sipulung) in Balangtaroang Village, How is the encountering between criminal law and local culture in resolving criminal acts in a family way in the Balangtaroang Village community. This study is descriptive research using qualitative data obtained through field research. Data collection is carried out through observation in-depth-interview, and documentation. The data obtained will be analysed through legal and sociological approaches. This study argues: that first, crime settlement through kinship approaches is used as one of the ways to solve the case in order to create harmony in the community within the village. Second, crime settlement through kinship approaches is conducted by way of discussion (musyawarah) in a traditional local institution.
Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso) Amiruddin, Miftahul Chaer; Syamsuddin, Rahman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16014

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screnshoot chat. Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.
Penerapan Regulasi tentang Pekerja Sosial terhadap Lembaga Pekerja Sosial di Kota Makassar Alfian, Muh.; Syamsuddin, Rahman; Fuady, Muhammad Ikram Nur
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21313

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rencana kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan perlindungan dan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, dan menganalisis faktor penghambat rencana kerja Kementerian Sosial. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah implementasi rencana pembinaan dan perlindungan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial telah memenuhi harapan/hasil, dan faktor-faktor yang menghambat Kementerian Sosial dalam melindungi dan membesarkan anak jalanan di Makassar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan dan pengasuhan bagi anak jalanan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalaupun sudah diterapkan, masih ada anak jalanan yang turun ke jalan lagi. Oleh karena itu, perlu diupayakan kerjasama pemerintah, dari satu pemerintah ke pemerintah lain, dan bekerja sama dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam perlindungan dan pengembangan anak jalanan.
FORCED DEFENSE OF THE CRIME OF THEFT ACCORDING TO THE KUHP FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW As’ad, Muh. Fadel; Gassing HT, Abd. Qadir; Syamsuddin, Rahman
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v2i2.198

Abstract

The purpose of this study is to reveal self-defense according to Islamic law and the Criminal Code article as well as the view of Islamic law on forced defense from the crime of theft based on the Criminal Code. This research is qualitative, the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The results showed that; 1) Islamic law views theft as a serious crime with strict hudud sanctions, while in the Indonesian Criminal Code, theft is regulated by imprisonment or fines according to the severity of the case. 2) Forced defense in the context of theft is recognized by both legal systems, with Islam emphasizing the obligation to defend oneself from arbitrariness, and the Criminal Code allowing self-defense with proportional action. 3) Forced defense regulated in the Criminal Code Article is largely per Islamic law, the person who defends himself gets legal protection, the defense must be proportional and the defense is carried out if there is no other way to avoid danger.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Makassar: Telaah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Ismail, Khumaerah; Syamsuddin, Rahman; Irfan, Irfan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i3.50357

Abstract

This study aims to examine the forms of child exploitation that occur in Makassar City, an analysis of regulations in Law Number 35 of 2014, as well as the views of Islamic law on the protection of child victims of exploitation. The method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of the study show that forms of child exploitation in Makassar include buskers, beggars, street vendors, and children in costumes. The main driving factor is economic problems. Many families depend on their children's activities on the street for their livelihoods. The government, through the social service, seeks to minimize this phenomenon with monthly assistance to poor families. Regulatively, Article 76I Jo Article 88 of Law No. 35 of 2014 prohibits economic and sexual exploitation of children, with a maximum penalty of 10 years in prison and/or a fine of up to Rp200 million. However, many cases do not proceed to legal proceedings due to a lack of evidence. Therefore, the restorative justice approach is considered more effective. In an Islamic perspective, child exploitation is contrary to the principles of Maqasid al-Sharia, which emphasizes the importance of safeguarding and protecting future generations. MUI Fatwa Number 1 of 2021 also emphasizes that the practice of begging involving children is classified as exploitation and unlawful. The implications of this study emphasize the importance of the role of the community and the government in increasing public awareness through education, seminars, social media campaigns, and stricter law enforcement for the protection of children's rights.
The Effectiveness of Legal Aid Provision at The Makassar District Court Firmansyah, Muhammad Fiqhi; Syamsuddin, Rahman; Amiruddin, Muh.; Fuady, Muhammad Ikram Nur
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 9 No 1: Mulawarman Law Review - June 2024
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v9i1.1313

Abstract

This research aims to find out the effectiveness of the legal aid center in the Makassar District Court. The research method used by the author is a type of empirical legal research where the approach used is a sociolegal approach where this research connects the objectives and data obtained in the field and the research location at the Makassar Court Class IA Special as for the data sources used, namely primary, secondary and tertiary data sources. The data collection techniques are observation and interview studies, using research instruments and descriptive data analysis. The discussion is an explanation of the research location and discussion by researchers in conducting interviews with employees and the community. The conclusion of this research is that the application is still lacking, and the opportunity is to help the community more the challenges faced are still many people who lack understanding of legal aid.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Enrekang: Pendekatan Naskah Akademik Syam, Febrianto; Rivai, Aspin Nur; Rukmana, Novayanti Sopia; Pababari, Barik ramadhani; Syamsuddin, Rahman
PADAIDI: Journal of Tourism Dedication Vol. 1 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Politeknik Pariwisata Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33649/padaidi.v1i1.115

Abstract

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkualitas memerlukan proses sistematis dan komprehensif. Penelitian ini mengkaji upaya LAB Acihr UIN Alauddin Makassar dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini berlangsung selama tujuh bulan dengan melibatkan observasi lapangan, analisis data, dan penyusunan naskah akademik. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait investasi, sedangkan analisis data melibatkan studi literatur yang relevan. Hasil observasi dituangkan dalam naskah akademik yang mengkaji secara akademis materi-materi penting seperti perumusan masalah, dasar hukum, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan. Naskah akademik berfungsi sebagai acuan bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan materi muatan rancangan peraturan daerah, dan memberikan masukan tentang urgensi serta substansi peraturan. Berdasarkan naskah akademik, tim menghasilkan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi yang berfungsi sebagai payung hukum dalam upaya menarik investasi. Rancangan ini kemudian dikaji lebih mendalam bersama DPRD dan Dinas terkait untuk memastikan kesesuaian dengan asas, manfaat, dan tujuan yang diharapkan serta dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah membutuhkan upaya sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas dan mendukung iklim investasi di daerah.
Co-Authors Alfian Mujahid, Achmad Amiruddin, Miftahul Chaer Amiruddin, Muh. As’ad, Muh. Fadel Firmansyah, Muhammad Fiqhi Fuady, Muhammad Ikram Nur Gassing HT, Abd. Qadir Hafidah, Neneng Ismail, Khumaerah MH, Ahmad Hamdan MMSI Irfan ,S. Kom Muh. Alfian Novayanti Sopia Rukmana, Novayanti Sopia Pababari, Barik ramadhani Rivai, Aspin Nur Syam, Febrianto