Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FKIP e-PROCEEDING Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Populika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Wisnu Ardytia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
POLITIK SANTET: KONFLIK SOSIAL DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Dimas Imaniar; Wisnu Ardytia
FKIP e-PROCEEDING 2018: PROSIDING SEMINAR NASIONAL #4 EKSPLORASI BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA JAWA TIMURAN SEBAGAI UPAYA
Publisher : Pendidikan Fisika FKIP UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing examines how the form of conflict in Banyuwangi society happens? How is the effort of Banyuwangi regency government in dealing with the conflict? The analysis shows that the form of conflict not only occurs because the witchcraft in Banyuwangi civilization attaches and becomes a hereditary tradition, but also the actualization of the introvert attitude of the dominant Banyuwangi society to resolve problems in their own way and no one else knows. The handling that is done by the government based on the Banyuwangi Regency under law No. 7 of 2012 on: Social Conflict, as well as other regulations that are issued by the district government of Banyuwangi. The Effort that is done is early detection as conflict prevention, conflict termination by involving the related community leaders and the post-conflict recovery through reconciliation, rehabilitation and reconstruction. Key word: Conflict mapping and Banyuwangi regency government policy
Restructuring House Financing (KPR) Due to the Impact of the Covid-19 Pandemic at Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Banyuwangi Agnes Pasaribu; Wisnu Ardytia
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4943

Abstract

Banks as financial institutions can collect funds from the public and channel them back to the community in the form of credit. One of the services provided by BTN KC Banyuwangi is a home financing loan. There are times when credit is disbursed by troubled banks due to various factors, one of which is being affected by the COVID-19 pandemic, causing debtor customers to default, so credit restructuring is needed. The question of this research is how to apply the regulation of POJK No. 11/2020 to the restructuring of housing loans at PT BTN KC Banyuwangi and the legal consequences of the restructured credit agreements. This research uses empirical and normative juridical methods, where the application of research is through literature studies, documentation and interviews. Data processing performs editing, coding and analysis. The results of the study concluded that the restructuring of KPR BTN KC Banyuwangi was carried out referring to PBI Number 8/2/2006 and POJK Number 11/2020, namely by taking into account the quality of productive assets, customer good faith and selecting the right rescue strategy target, namely the period of delaying payments for 6 month to 1 year. The legal consequence of the addendum to the financing contract is that it is in addition to the initial financing contract, so that the provision of the initial financing contract is still enforced as a binding condition for the parties.
Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Wahyudi Ikhsan; Wisnu Ardytia; Irwan Kurniawan Soetijono
POPULIKA Vol. 9 No. 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.811

Abstract

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah Mohammad Hirzal Hakiki; Etis Cahyaning Putri; Wisnu Ardytia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4513

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari kedaulatan rakyat masih menyisakan problem struktural dalam penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas keadilan elektoral. Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan dari MK untuk mengadili sengketa Pilkada justru menimbulkan persoalan konstitusional serta kelembagaan, mengingat Pilkada tidak secara eksplisit termasuk dalam rezim Pemilu menurut UUD 1945. Selain itu, tingginya beban perkara PHPU serta praktik persidangan panel tiga hakim memperkuat keterbatasan kapasitas institusional MK. Artikel ini menganalisis urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai solusi konstitusional serta demokratis guna menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta stabilitas politik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya pembentukan peradilan khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat desain kelembagaan penuntasan sengketa Pilkada di Indonesia
Co-Authors Agnes Pasaribu Dimas Imaniar Etis Cahyaning Putri Irwan Kurniawan Soetijono Mohammad Hirzal Hakiki Soetijono, Irwan Kurniawan Wahyudi Ikhsan