Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Etis Cahyaning Putri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
THE TRANSFORMATION OF WOMEN'S ROLES IN PARLIAMENT: BETWEEN EMANCIPATION AND UPHOLDING HUMAN RIGHTS (CASE STUDY IN BANYUWANGI REGENCY) Eka Lestari; Nikmatul Keumala Nofa Yuwono; Etis Cahyaning Putri
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.4261

Abstract

This study explores the transformation of women's roles in Indonesia's parliamentary institutions, focusing on the intersection between women's emancipation and human rights enforcement at the local level, with Banyuwangi Regency as a case study. The research analyzes how gender equality principles—enshrined in international conventions such as CEDAW and Indonesia's national legislation—are reflected in the political representation and policy contributions of female members of the Banyuwangi Regional People's Representative Council (DPRD). Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through document analysis, interviews with female legislators and human rights activists, and secondary data from the General Election Commission (KPU) and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan). The findings indicate that while women's representation in Banyuwangi DPRD has increased following the national 30% gender quota policy, substantive advocacy for women's rights and gender equality remains constrained by patriarchal norms, limited political resources, and institutional barriers. The study concludes that gender transformation in local parliaments like Banyuwangi is ongoing, reflecting both progress and persistent inequality in realizing women's political emancipation and human rights protection.
Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tria Nindy Kurnia; Demas Brian Wicaksono; Etis Cahyaning Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4270

Abstract

Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pedekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah Mohammad Hirzal Hakiki; Etis Cahyaning Putri; Wisnu Ardytia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4513

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari kedaulatan rakyat masih menyisakan problem struktural dalam penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas keadilan elektoral. Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan dari MK untuk mengadili sengketa Pilkada justru menimbulkan persoalan konstitusional serta kelembagaan, mengingat Pilkada tidak secara eksplisit termasuk dalam rezim Pemilu menurut UUD 1945. Selain itu, tingginya beban perkara PHPU serta praktik persidangan panel tiga hakim memperkuat keterbatasan kapasitas institusional MK. Artikel ini menganalisis urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai solusi konstitusional serta demokratis guna menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta stabilitas politik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya pembentukan peradilan khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat desain kelembagaan penuntasan sengketa Pilkada di Indonesia
Co-Authors Demas Brian Wicaksono Eka Lestari Mohammad Hirzal Hakiki Nikmatul Keumala Nofa Yuwono Tria Nindy Kurnia Wisnu Ardytia