Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Wahyudi Ikhsan; Wisnu Ardytia; Irwan Kurniawan Soetijono
POPULIKA Vol. 9 No. 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.811

Abstract

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.
Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19 Irwan Kurniawan Soetijono; Wahyudi Ikhsan; Rudi Mulyanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i2.390

Abstract

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi dan penegakan hukum terkait bidang ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah melalui perencanaan yang serius dapat saja terhambat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Momentum yang ada pada saat ini tidak lepas dari kejahatan yang berdampak pada masyarakat luas yang pada masa pandemi memerlukan bantuan demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang pada masa normal dan masa pandemi. Dalam penelitian ini pula digambarkan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai siklus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Secara garis besar terdapat empat unsur utama yang harus dilakukan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang antara lain meliputi pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan, kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia, ketiga, analisis dan kepatuhan dan keempat kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023 Feby Wulandari; Rudi Mulyanto; Irwan Kurniawan Soetijono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2094

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana revenge porn, yaitu penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait kasus revenge porn dalam Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2023/PN. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dokumen hukum, bahan akademik, serta undang-undang yang relevan, khususnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta studi kasus untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait revenge porn masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi yang lebih menekankan pada sisi moral dan isi konten. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat elektronik. Namun, perlindungan korban belum maksimal karena UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital tidak dijadikan dasar hukum. Selain itu, aspek rehabilitasi psikologis dan pemulihan hak korban belum diakomodasi.