Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen Nia Wulansari; Titin Suprihatin
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. A businessman must apply the principles of truth by reflecting a spirit of generosity, a good motive for service, and an attitude toward god's begetting. From principles of righteousness a business automatically gives birth to brotherhood. Business is in the online shop Quenney.id carries a penalty for the consumer which is blacklist sanctions. The purpose of this study is to find a review of the Islamic business ethics regarding the application of blacklist sanctions mechanisms for online shop Queneey.id. These research methods are qualitative. The result of this study is the blacklist sanctioned mechanism given not on the basis of the damage but only for the benefit of the online shop. Which has left consumers unable to communicate and communicate again. This is not in accordance with the ethical principles indicator of the Islamic business's loose generosity and the building of good relations and the ethical concept of the Islamic business. This led to the failure of ethics toward consumers And consumer rights are unfulfilled. Abstrak. Seorang pembisnis harus menerapkan prinsip kebenaran dengan mencerminkan sikap kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan sikap akan adanya Allah SWT. Bisnis dalam Online Shop Queneey.id menerapkan sanksi bagi konsumen yaitu sanksi blacklist. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme penerapan sanksi blacklist (daftar hitam) terhadap konsumen pada online shop Queeney.id. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pemberian sanksi blacklist ini diberikan tidak atas dasar adanya kerugian melainkan hanya untuk kepentingan online shop. Yang mengakibatkan konsumen tidak dapat bertranskasi dan berkomunikasi lagi. Hal ini tidak sesuai dengan indikator prinsip etika bisnis Islam longgar bermurah hati dan membangun hubungan baik serta konsep etika bisnis Islam. Hal ini mengakibatkan etika kepada konsumen tidak terlaksana dan hak konsumen tidak terpenuhi .

Tinjauan Ilmu Falak terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbara terhadap Kebijakan Salat Gerhana pada Ormas Islam Rizka Amalia; Titin Suprihatin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. A lunar eclipse is a sign of the greatness of Allah SWT, where every Muslim is shunned if an eclipse occurs to pray to Allah, perform eclipse prayers, takbir, and give alms. In the source of Islamic law, lunar eclipses are not fully discussed whether umbra or penumbra eclipses occur. In 2016 it was the appeal of the Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Council in Yogyakarta that explained that no eclipse prayers were allowed because the simple penumbra was done. The purpose of this research is to study the concept of astronomical fiqh of penumbra eclipse phenomena and to understand the views of Muhammadiyah, Islamic Union and Nahdlatul Ulama on penumbra eclipse phenomena related to eclipse prayer policies. This study uses qualitative methods by describing and analyzing concepts. The conclusion from this research is the first, namely the penumbra lunar eclipse in fiqh terms is incomplete. However, in the world of astronomy, umbra and penumbra shadows can be understood with the help of optical devices. Secondly, the second choice of Islam does not prescribe the eclipse prayer compilation of the penumbra eclipse of the Moon on the grounds that eclipse Changes all three does not prescribe eclipse prayer. Abstrak. Gerhana bulan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Di mana setiap umat Islam disunnahkan jika terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, melaksanakan shalat gerhana, bertakbir, dan bersedekah. Dalam sumber hukum Islam, gerhana Bulan tidak dijelaskan dengan rinci apakah yang terjadi adalah gerhana bulan umbra ataupun penumbra. Pada tahun 2016 terdapat himbauan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Yogyakarta yang menjelaskan bahwa tidak disunnahkan untuk melakukan shalat gerhana karena yang terjadi adalah gerhana Bulan penumbra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep fikih astronomi fenomena gerhana Bulan penumbra dan untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama terhadap fenomena gerhana Bulan penumbra terkait dengan kebijakan salat gerhana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan upaya mendeskripsikan dan menganalisis konsep. Simpulan dari penelitian ini pertama, bahwa gerhana bulan penumbra dalam istilah fikih tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, dalam dunia astronomi, bayangan umbra dan penumbra dapat diketahui dengan bantuan alat optik. Kedua, pandangan ketiga ormas Islam sama-sama tidak mensyariatkan salat gerhana ketika gerhana Bulan penumbra dengan alasan bahwa gerhana bulan penumbra jika dilihat dari kasat mata tidak terlihat seperti terjadi gerhana dan jika dilihat dengan alat yang canggih cahaya Bulan hanya terlihat redup saja. Sehingga ketiganya tidak mensyariatkan salat gerhana.

Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Neneng Resa Rosdiana; Titin Suprihatin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Judging from the case data of the Bandung Religious Court, it can be seen that there was a spike in marriage dispensation cases in 2019. In the same year the government has passed Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, in which the regulation is the result of a revision of Law No. 1 of 1974. The change was justified because the age provision in the previous regulation was deemed to discriminate against women. Where in the cloud women can only marry when they are 16 years old while men are 19 years old. So that in Law No. 16 of 2019 the provisions were changed, women and men are allowed to marry if they have reached the age of 19 years. The purpose of this study was to find out what the judges considered in granting marriage dispensation cases at the Bandung Religious Court when the government tightened the age of marriage with the ratification of Law No. 16 of 2019. The research that the author did was descriptive research with empirical juridical research methods, data sourced from case reports and regulations regarding the age of marriage in Law No. 16 of 2019, using data collection techniques through interviews and library research. The results of this study indicate that the judge by looking at the facts that occurred in the trial mostly used considerations of the benefit of the parties. Abstrak. Dilihat dari data perkara Pengadilan Agama Bandung terlihat ada lonjakan perkara dispensasi kawin pada tahun 2019. Dimana pada tahun yang sama juga pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana peraturan tersebut merupakan hasil revisi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perubahan itu beralasan karena ketentuan umur pada peraturan sebelumnya dirasa mendiskriminasikan perempuan. Dimana pada awalnya perempuan hanya boleh menikah ketika berumur 16 tahun sedangkan laki-laki berumur 19 tahun. Sehingga dalam UU No.16 Tahun 2019 ketentuan itu diubah, perempuan dan laki-laki diperbolehkan menikah apabila umurnya telah mencapai 19 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung disaat pemerintah memperketat umur menikah dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yuridis empiris, data yang bersumber dari laporan perkara dan peraturan mengenai umur menikah dalam UU No.16 Tahun 2019, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hakim dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan kebanyakan menggunakan pertimbangan kemaslahatan bagi para pihak.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Penggunaan Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu’amalah Depok Nurul Falah Abani; Titin Suprihatin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Depok mu’amalah market is one of the traditional markets whose buying and selling transaction tools use dinar and dirham coins. The existence of the mu’amalah market is intended to revive the sunnah in the market. But unfortunately the existence of this market is problematic in Indonesia because of the buying and selling transaction tools that use dinar and dirham coins. Whereas according to Law Number 7 of 2011 it has been confirmed that the payment instrument that must be used for every transaction in Indonesia is Rupiah. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: “How is the practice of using the dinar and dirham currencies as buying and selling transaction tools at the Depok Mu’amalah Market in terms of Islamic Law and Law Number 7 of 2011 concerning Currency?” The researcher used a qualitative descriptive method. The samples selected in this study were managers, sellers, and buyers in the Depok mu’amalah market, totaling 21 people. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of this study indicate that the implementation of buying and selling using dinar and dirham coins as a means of payment in terms of Islamic law is permissible as long as it is done in cash and on the spot, but when viewed according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency, buying and selling This is prohibited because it violates Article 2 Paragraph 1 which states that Indonesia only has one currency, namely Rupiah and must be used as a means of payment as it should be. Abstrak. Pasar mu’amalah Depok merupakan salah satu pasar tradisional yang transaksi jual belinya menggunakan koin dinar dan dirham. Keberadaan pasar mu’amalah ditujukkan dengan maksud menghidupkan kembali sunnah dalam pasar. Namun sayangnya keberadaan pasar ini menjadi problematika di Indonesia karena alat transaksi jual belinya yang menggunakan koin dinar dan dirham. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 telah menegaskan bahwasanya alat bayar yang wajib digunakan setiap transaksi di Indonesia adalah Rupiah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana praktik penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu’amalah Depok ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?” Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengelola, penjual, dan pembeli di pasar mu’amalah Depok yang berjumlah 21 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat bayar ditinjau menurut Hukum Islam itu diperbolehkan asalkan dilakukan secara tunai dan saat itu juga, tetapi apabila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jual beli ini dilarang karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia hanya memiliki satu mata uang yaitu Rupiah dan wajib digunakan sebagai alat bayar sebagaimana mestinya.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Tabungan Paket Lebaran Sembako Alfira Eka Fauziah; Titin Suprihatin; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Islamic business ethics are rules, rules, norms based on the Al-Quran and Hadith which are used as references or guidelines by business people in carrying out their business activities. In this study, the business practice of saving basic necessities in Sindangkasih Village is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, where the information and transparency provided by business actors are not evenly distributed. This study aims to find out the practice and review of Islamic business ethics by business actors in the Eid food package savings in Sindangkasih Village. The research method used is a qualitative method with a descriptive qualitative approach with the type of field data or field research and data collection through observation, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. The results of this study indicate that business actors saving basic necessities in the Sindangkasih Village have not been maximal in applying Islamic business ethics, namely the principles of honesty and the principle of balance/fairness. So the practice of saving basic necessities in the Sindangkasih Village has not been fully or optimally implemented in implementing Islamic business ethics. Abstrak. Etika bisnis Islam merupakan aturan, kaidah, norma-norma yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pada penelitian ini praktik usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, dimana tidak meratanya informasi serta transparansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta tinjauan etika bisnis Islam oleh pelaku usaha pada tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data lapangan atau field research dan pengambilan data melalui observasi, wawancara, kuesioner serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih belum maksimal dalam menerapkan etika bisnis Islam yaitu pada prinsip kejujuran dan prinsip keseimbangan/keadilan. Maka praktik tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih belum sepenuhnya atau secara maksimal dalam menerapkan etika bisnis Islam.

Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Pendidikan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Keluarga Desa Ciburial Kabupaten Bandung) Rachmawati Gusmiarni; Titin Suprihatin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The responsibility of the husband and wife is not only to nurture and educate the child but also to participate in providing guidance on learning. But unlike the community in Ciburial Village many parents are busy working so that the time for the family is reduced especially in terms of the education of their children. In this study, to find out the responsibility of husband and wife to the education of children according to the Marriage Act and Compilation of Islamic Law. And the responsibility of the husband and wife to the education of children in the village ciburial associated with the Law of Marriage and Compilation of Islamic Law. The method used by the author is qualitative descriptive method, this method to understand what phenomena experienced by the study subjects in the form of speech from observed behavior so that this study is correct in accordance with the facts of the field, by interviewing directly with the source. The results of this study showed that the husband and wife's responsibility for children's education in Ciburial Village does not play an active role in carrying out their responsibilities to guide children in learning, because the parents there are busy working, so to guide the child in learning is done by his own child without any guidance. But in Islamic education the parents there have given it well such as telling to pray, recitation and fasting. Abstrak. Tanggung jawab suami istri tidak hanya memelihara dan mendidik anak namun juga harus berperan serta dalam memberikan bimbingan belajar. Tetapi berbeda dengan masyarakat di Desa Ciburial banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga waktu untuk keluarga berkurang terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya. Pada penelitian ini, untuk mengetahui tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif, metode ini untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk ucapan dari perilaku yang diamati sehingga penelitian ini benar sesuai dengan fakta lapangan, dengan mewawancarai langsung dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial kurang berperan aktif dalam melakukan tanggung jawabnya untuk membimbing anak dalam belajar, karena orang tua disana sibuk bekerja, sehingga untuk membimbing anak dalam belajar dilakukan oleh anaknya sendiri tanpa ada bimbingan. Tetapi dalam pendidikan agama Islam orang tua disana sudah memberikannya dengan baik seperti menyuruh shalat, mengaji dan berpuasa.

Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota Seilla Nur Amalia Firdaus; Titin Suprihatin Suprihatin; Encep Abdul Rojak Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Examination of marriage documents is carried out with the aim that in the process of registering a marriage there are no violations. As examples, having more than one wife without the court's permission, falsified marriage age limits, forced marriages and so on. When violations occur, it is worth asking whether the marriage document has been properly examined by the employee concerned or not. As happened in the District Kua Garut City, examination of documents does not present a prospective husband/wife and Guardian. This study aims to determine the implementation of PMA No. 20 Tahun 2019, which is concerning Marriage Registration regarding the practice of examining documents. This research uses case study and juridical-normative approaches. Primary data sources are obtained from legislation and interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals and other scientific works. As for data analysis is using flow chart analysis method. As for data analysis is using flow chart analysis method. The results of the study concluded that the practice of examining documents at the KUA of Garut Kota Subdistrict, in general, was in accordance with PMA No. 20 of 2019 except for inspections by presenting prospective husbands/wives and guardians to ensure that there were no obstacles to marriage. This is not in accordance with the rules because the examination is carried out during the registration of the marriage will. Which is not every registration of marriage will be attended by prospective husband/wife and guardians. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pencatatan perkawinan tidak terjadi pelanggaran, misalnya beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan, batas usia menikah yang dipalsukan, menikah dengan paksaan dan lain-lain. Ketika pelanggaran terjadi, patut dipertanyakan apakah pemeriksaan dokumen perkawinan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Garut Kota, pemeriksaan dokumen tidak menghadirkan calon suami/istri serta wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengenai praktik pemeriksaan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study dan yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari perundang-undangan dan hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Analisis data menggunakan metode flow chart analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota pada umumnya sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 kecuali pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena pemeriksaan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pemutusan Perjanjian Kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra Pengendara Iqbal Karim; Titin Suprihatin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5346

Abstract. The development of online transportation services today has spawned several new systems in business cooperation, including the cooperation of PT. GOJEK Indonesia as an online transportation service provider company with online motorcycle taxi drivers or drivers. However, in practice, the driver partners felt uncomfortable when PT. GOJEK Indonesia suspended their accounts without prior confirmation. Based on this, this study aims to determine the practice of partnership agreements between PT. GOJEK Indonesia with driver partners and to find out the review of Islamic business ethics on the termination of the partnership agreement between PT. GOJEK Indonesia with partner drivers. The research method used is descriptive analysis to examine the termination of the partnership agreement between PT. GOJEK Indonesia and its driving partners are viewed from the values of Islamic business ethics. The results of the research show that the practice of terminating the partnership agreement between PT. GOJEK Indonesia has not fully implemented the values of Islamic business ethics, especially in the aspect of justice values. Abstrak. Perkembangan layanan transportasi secara online pada masa sekarang melahirkan beberapa sistem baru dalam kerjasama bisnis, diantaranya adalah kerjasama PT. GOJEK Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan mitra pengendara atau driver ojek online. Akan tetapi dalam pelaksanaannya para mitra pengendara merasa tidak nyaman ketika pihak PT. GOJEK Indonesia melakukan suspen akun mereka tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemutusan perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk meneliti pemutusan perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara ditinjau dari nilai-nilai etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemutusan perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai etika bisnis Islam, terutama pada aspek nilai-nilai keadilan.

Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan Dengan Maslahah Mursalah Salwa Alya Fitri; Titin Suprihatin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v3i2.2802

Abstract. In Indonesia, until now the welfare of mothers and children is still not optimal which can be seen from the high maternal mortality rate (MMR), infant mortality rate (IMR) and high stunting rates. Until now, many mothers have a dual role where pregnant women who work in public spaces must get their maternity rights, but in reality, the right to maternity leave in the field of employment has not been implemented optimally. Therefore, the government issued the RUU KIA. The purpose of this research is to find out the policy analysis on maternity leave in the RUU KIA if it is related to the maslahah mursalah. This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The type of research data uses literature study, using primary and secondary data sources. The data collection method in this study was in literatur, which was then processed using descriptive data analysis methods. The results of the study concluded that the rearrangement of maternity leave to 6 months in RUU KIA has greater benefits and even this maternity leave policy in the RUU KIA is considered appropriate because it contains benefits that are in line with the syara' but are not contained in the syara'. If seen from the level, it is included in maslahah dharuriyah. where the maternity leave policy is a benefit related to the basic needs of humanity in this world and the hereafter. Abstrak. Di Indonesia, sampai saat ini kesejahterann ibu dan anak masih belum optimal yang dimana dapat dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan tingginya angka stunting. Sampai saat ini banyak ibu yang berperan ganda yang dimana bagi ibu hamil yang bekerja di ruang publik harus mendapatkan hak maternitasnya namun kenyataanya, hak cuti melahirkan di bidang ketenagakerjaan belum telaksana dengan maksimal. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan RUU Kesejateraan Ibu dan Anak (KIA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA jika dihubungkan dengan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian menggunakan studi pustaka, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini secara literatur (library research), yang kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pengaturan ulang cuti melahirkan menjadi 6 bulan pada RUU KIA memiliki manfaat lebih besar dan kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA inipun jika dihubungkan maslahah mursalah dinilai telah sesuai karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan syara’ namun tidak terdapat dalam syara’. Jika dilihat dari tingkatannya termasuk dalam maslahah dharuriyah. yang dimana kebijakan cuti melahirkan merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Kendala dan Solusi pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam Nathifa Zahra; Titin Suprihatin; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11842

Abstract. The role of Islamic education is one of instilling Islamic values, to provide and improve services of course MI Darul Hikmah Full Day School requires funds. MI Darul Hikmah Full Day School in the city of Cirebon is one of the private madrasah ibtidaiyah that receives regular and city BOS funds, but relying on funds from BOS alone is not enough, so the school needs additional school financing funds from the contribution of parents of students. The purpose of this research is to find out the practice of paying tuition fees, obstacles and solutions to delinquent tuition payments at MI Darul Hikmah Full Day School in Cirebon city according to consumer ethics in Islam. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. The type of data used is primary and secondary data by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. The results showed that the arrears in payment of tuition fees that occurred had occurred for a long period of time. The percentage of parents of students in arrears is 30% of all students, arrears occur due to economic problems. The solution taken by the foundation is to ease payments for orphaned students or bankrupt parents' businesses, the school has the right to withhold collateral other than certificates or enforce written agreements. Both parties have complied with the principles of tawhid, justice, free will, and responsibility to continue to fulfill one of the children's obligations to pursue a level of education, but there are still some parents who are not optimally responsible for continuing to meet with the school even though they have not been able to pay off the payment. Abstrak. Peran pendidikan Islam salah satu bentuk penanaman nilai-nilai Islam, untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan tentu MI Darul Hikmah Full Day School membutuhkan dana. MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS reguler dan kota saja, namun mengandalkan dana dari BOS saja belum cukup, sehingga pihak sekolah membutuhkan penambahan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari kontribusi orang tua wali murid. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pembayaran biaya pendidikan, kendala serta solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon menurut etika konsumen Islam. Metode penelitan yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penunggakan pembayaran biaya pendidikan yang terjadi sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Persentase orang tua murid yang menunggak adalah 30% dari keseluruhan murid, penunggakan terjadi karena permasalahan ekonomi. Solusi yang dilakukan pihak yayasan yaitu dengan meringankan pembayaran bagi murid yatim piatu atau usaha orang tua bangkrut, pihak sekolah berhak untuk menahan jaminan selain ijazah atau memberlakukan perjanjian secara tertulis. Kedua pihak telah sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab untuk tetap memenuhi salah satu kewajiban anak untuk menempuh jenjang pendidikan, namun masih terdapat beberapa orang tua yang belum bertanggung jawab secara optimal untuk tetap menemui pihak sekolah walaupun belum dapat melunasi pembayaran.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search