Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021 Ainaya Al Fatihah; Handry Imansyah; Saifudin Saifudin; Muzdalifah Muzdalifah; Anshar Nur
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/wpdr1j26

Abstract

Salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Sehingga dapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bangaimana pelaksanaan otonomi daerah serta ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sebagai di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian analisis rasio kemandirian, rasio otonomi fiscal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio ketergantungan. Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang di publish dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 meliputi 56 Kabupaten-Kota di Regional Kalimantan. Hasil analisis Rasio Kemandirian di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan dari tahun 2014-2021 secara keseluruhan dinyatakan rendah atau belum mandiri. Rasio Otonomi Fiskal di nyatakan rendah. Rasio Indeks Kemampuan Rutin juga masih dikatakan rendah. Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan di nyatakan tinggi.
Pengaruh Pengeluaran Riset dan Inovasi, Total Direct Investment, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia Muhammad Dicky Dermawan; Muzdalifah
JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : PPJP ULM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jiep.v9i1.2644

Abstract

Indonesia is a developing country with vast renewable energy potential, yet its utilization remains far from optimal, contributing only 12.3% to the national energy mix in 2022. Factors such as research and innovation expenditure, investment, and human development quality are believed to influence this transition. Therefore, this study aims to analyze the effect of Research and Innovation Expenditure, Total Direct Investment (TDI), and Human Development Index (HDI) on the use of renewable energy in Indonesia. The research method employed in this study is a quantitative approach using multiple linear regression (OLS). The data used are annual secondary time-series data obtained from Statistics Indonesia (BPS), the World Bank, the National Research and Innovation Agency (BRIN), and the Ministry of Energy and Mineral Resources, covering 8 observations for the period 2015–2022. Classical assumption tests were conducted, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results indicate that, simultaneously, all three variables have a significant effect on renewable energy use. However, partially, only the Human Development Index has a positive and significant effect, while research and innovation expenditure and TDI do not show significant effects. These findings suggest that improving the quality of human resources plays a crucial role in promoting the adoption of clean energy, whereas the contributions of research and investment still need to be enhanced to more effectively support the energy transition.
Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan: Aspek Teknis, Keuangan, Dan Potensi Pendapatan Daerah Riza; Ahmad Yunani; Muzdalifah
Review of Applied Accounting Research (RAAR) Vol. 5 No. 1 (2025): Review Of Applied Accounting Research (RAAR)-February
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/raar.v5i1.26280

Abstract

Penelitian itu bertujuan mengenalkan lebih jauh konsep pemekaran Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ini demi mencapai pemerintahan yang lebih optimal dalam memberikan layanan publik di daerah tersebut. Desentralisasi menjadi instrumen otonomi daerah untuk secara mandiri dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah, sebagai norma hukum terakhir, yang menjadi landasan bagi daerah Kota dan/atau Kabupaten dalam menjalankan pemerintahan daerah mereka masing-masing. Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah tersebut memiliki potensi pada berbagai bidang termasuk pertanian, geografis, pariswasta, dan aspek lainnya. Berdasarkan potensi tersebut, Kabupaten Banjar melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah (“PP No 78/2007”). Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji aspek teknis, kemampuan keuangan daerah dan potensi pendapatan daerah. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, serta data sekunder yang akan dianalisis secara deskriptif oleh penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa calon Kabupaten Banjar selaku calon daerah otonomi baru (DOB) berada pada ketegori dapat rekomendasi, karena berada pada interval nilai 340 sd 419 dengan kategori mampu yang artinya persyaratan pembentukan daerah otonomi direkomendasikan sebab memenuhi nilai indikator kelulusan suatu otonomi daerah. Adapun dari hasil analisis data-data kuantitatif dilakukan perhitungan rasio KKD, DDF, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan IKR pada Kab. Banjar menunjukkan rasio keuangan daerah memiliki tingkat kemandirian yang rendah belum berada pada level yang diharapkan, dapat dilihat dari rata-rata KKD 13.20%, DDF 11,50, Ketergantungan Keuangan Daerah 87.21, IKR 16.91, yang artinya campur tangan pemerintah pusat masih ada dengan memberikan bantuan biaya transfer dalam melaksanakan otonomi daerah terlihat dari hasil proyeksi 2024-2033 mengalami peningkatan PAD, adapun saat dilakukan Pemekaran Wilayah maka PAD Kab. Banjar sebesar 1.793.758.983, sedangkan Calon DOB sebesar 5.936.928.243, PAD Calon DOB 76.8% dari PAD Kab. Banjar 23.2%. Total Rp7,730,687,226.
The Role of Organizational Culture in Moderating the Influence of Green Motivation and Ecological Awareness on Green Behavior Lola Malihah; Meiske Claudia; Muzdalifah Muzdalifah; Hastin Umi Anisah
Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Vol 7, No 4 (2026)
Publisher : Yayasan Keluarga Guru Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46843/jiecr.v7i4.3167

Abstract

Environmental degradation and climate change highlight the importance of fostering sustainable behavior among university students as future change agents. This study investigates the effects of green motivation and ecological awareness on green behavior, with organizational culture as a moderating variable, in the Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI), Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura, Indonesia. Employing a quantitative explanatory design, this study used a census approach involving all active FEBI students. Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that green motivation and ecological awareness significantly and positively influence students' green behavior, while organizational culture strengthens both relationships. These findings indicate that individual psychological factors do not solely drive pro-environmental behavior but are strongly shaped by a supportive institutional culture that embeds sustainability values and practices. The study extends pro-environmental behavior research to the context of Islamic higher education and underscores the importance of integrating individual and organizational perspectives in promoting sustainable behavior within higher education institutions.
“KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT ISLAM AKIBAT PEMBALAKAN HUTAN” Muhammad Ramadani; Muzdalifah; Maulida Muslimah
Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 2 No. 6 (2023): November: Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Publisher : CV. Maryam Sejahtera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68352/religion.v2i6.795

Abstract

Kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia tidak dapat dilihat sebagai kerusakan struktur fisik alam dan lingkungan saja, tetapi menjelaskan struktur kerusakan lebih dalam dan lebih kompleks. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui apakah perusakan lingkungan dapat dipandang. Sebagai tindak pidana terorisme dan mengapa pelaku perusakan lingkungan perlu dipandang sebagai tindak pidana terorisme. Penelitian ini memperoleh kesimpulan mengenai konsepsi yang memandang pelaku perusakan lingkungan sebagai terorisme merupakan elaborasi tekstual sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Perusakan Lingkungan. Yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dampaknya telah melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH), terjadi pelepasan zat kimia beracun ke ruang publik (seperti yang terjadi pada saat konflik bersenjata internal di suriah pada bulan Maret 2011), menimbulkan korban secara massal, dan menyebabkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis. Dimana semua kesamaan kriteria tersebut menjadikan tindak pidana perusakan lingkungan menjadi sejajar dengan tindak pidana terorisme dengan sama-sama menyandang predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Perusakan lingkungan disebabkan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga hal ini dapat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Berdasarkan konsep ini diharapkan dapat tercapainya komitmen dan tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan. Perlindungan dan pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia serta guna untuk mencapai sebuah tujuan Keadilan Lingkungan (environmental justice).
PANDANGAN ISLAM TERHADAP PAKAIAN OLAHRAGA WANITA Muhammad Sahrul Ramadhani; Muhammad Habibi Raihan; Akhmad Uzairon; Muzdalifah
Islamic Education Vol. 1 No. 3 (2023): July : journal Islamic Education
Publisher : CV. Maryam Sejahtera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68352/education.v1i3.189

Abstract

In Islam, clothing has an important role in fulfilling the demands of the Shari'a and maintaining modesty and self-respect and that of the surrounding environment. Therefore, the selection of sportswear that is permissible in Islam must also pay attention to these principles. This article will discuss the Islamic view of sportswear in accordance with Islamic law. Sportswear that is allowed in Islam must meet certain criteria, such as not being too tight, not revealing, and not violating Islamic rules. Apart from that, this article will also discuss the Islamic view on how sportswear can be used to maintain physical health and fitness, which are also important aspects of Islamic life. In this article, we will describe in more detail the Islamic view on permissible sportswear and describe some examples of sportswear that comply with Islamic law. sportswear in accordance with Islamic law.
Pemberdayaan Warga Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 9 melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komposting, Eco Enzyme, dan Pemilahan Sampah Kering dalam Mendukung Lingkungan Berkelanjutan Muzdalifah Muzdalifah; Muhammad Handry Imansyah; Syahrituah Siregar; Saipudin Saipudin; Ayyub Muhajad; Muhammad Faza Ramadhan; Elisa Widiyanti
Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2026): Pengabdian Masyarakat (DIMASY)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/DIMASY.v3i2.131

Abstract

Kota Banjarmasin dengan kepadatan penduduk lebih dari 6.000 jiwa/km² menghadapi permasalahan tingginya timbulan sampah rumah tangga, di mana sampah organik mendominasi hingga 50-60% dari total sampah. Warga Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 9 sebagai komunitas perkotaan dengan aktivitas domestik dan usaha kuliner intensif belum memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, sehingga sampah tercampur dan langsung dibuang ke TPS tanpa pemanfaatan optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi dan keterampilan warga dalam pengelolaan sampah berbasis komposting dan eco enzyme; (2) mendorong terbentuknya sistem pemilahan dan pengumpulan sampah kering bernilai ekonomi; (3) mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS minimal 30%. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis pembuatan komposter ember bertingkat (Takakura-style), produksi eco enzyme dengan rasio 1:3:10, implementasi sistem pemilahan 3 kategori (organik, plastik/logam, kertas/kardus). Kegiatan dilaksanakan pada 13 Juni 2026 di Aula SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin yang diikuti oleh 41 peserta dari Aisyiyah Cabang 9 dan 12 cabang lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dari rata-rata 10-40% (pre-test) menjadi di atas 90% (post-test), dengan peningkatan tertinggi pada aspek pembuatan kompos (dari 10% menjadi 98%) dan pemahaman nilai ekonomi sampah anorganik (dari 15% menjadi 95%). Sebanyak 80% peserta menilai materi dan penyampaian tim pengabdian sangat baik. Program ini telah berhasil mentransfer teknologi tepat guna yang sederhana dan mudah direplikasi, serta mendorong kesadaran kolektif warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga menuju lingkungan yang berkelanjutan.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Regional Kalimantan Sukma Rani Safitri; Muzdalifah Muzdalifah
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 4 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i4.12080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Regional Kalimantan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Regional Kalimantan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan serta pengaruhnya secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat miskin. Tingkat Pengangguran Terbuka dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Regional Kalimantan. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, disertai dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas dan kesempatan kerja, serta penguatan investasi yang berpihak pada ekonomi lokal. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Regional Kalimantan