Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.325

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) JURNAL KEMUNTING Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan AKM: Aksi Kepada Masyarakat JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan)

Khairul Rahman

Government Science Study Program, Faculty Of Social Science And Political Science, Universitas Islam Riau

Author-ID : 3243146

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PEMIMPIN DAN WAKIL RAKYAT YANG IDEAL Rendi Prayuda; Khairul Rahman
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i2.134

Pemilihan umum pada subtansinya adalah merupakan wadah untuk mendapatkan seseorang pemimpin dan wakil rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Kehadiaran seorang pemimpin dan wakil rakyat dari proses pemilihan umum diharapkan mampu mengisi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum baik di tingkat pusat dan daerah tidak bisa dipungkiri telah menjadi faktor penghambat dalam menciptkan kepemimpinaan dan wakil rakyat yang dicita-citakan. Masyaraka Indonesia belum sesungguhnya berada pada subtasi pemilu dalam rangka melahirkan kepemimpinan dan perwakilan yang ideal dan bermartabat. Jika situasi ini terus berlangsung maka kegagalan dalam pembangunan atau kemunduran suatu negara yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bisa saja terjadi. Penyelenggaraan pemilihan umum semestinya menjadi tolak ukur perubahan pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan umum untuk mencitpkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal.

Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab Khairul Rahman
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 16 No 28 (2017)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v16i28.5823

The demands of services that priority the needs and demands of society will be difficult to be realized without the responbility of every apparatus government. The complain and even critics who often delivered about the low quality of public services at all levels has become the theme of daily conversation. All the evidence for the low quality of service received by society. The importance of building responsilbe government services because the society has the right to obtain services that prioritize the objectives development. This is based on the idea that the government is actually formed to provide services to the society and in fact the government to gain power in a democratic state is a mandate of society. The organizations of government are often referred to as ’society of services’ (public servant). In reality, not all officials government / administrators have realized the importance of service. The closer relationship between the service with the responsibility, the lack of undersatnding of the government apparatus for the importance of the service indicates the weakness of the responsibility of the apparatus government. The complaint from society of poor and disappointing services from the government and the flow of stories power abus. One of the causes, of all that is the lack of government responsibility to the society. An understanding of how to bulid government services is responsibility.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Doni Rahman; Khairul Rahman
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 7 No. 1 (2021): Maret
Publisher : UIR Press

The Government's Policy on the Development of Work Competencies through the Pre-Employment Card ProgramThe Pre-Employment Card Program in Overcoming Unemployment in Tebo Regency, Jambi Province is implemented bythe Implementing Management of the Pre-Employment Card Program and assisted by the Tebo Regency Department ofIndustry, Trade and Manpower. This program is structured to develop work competencies, increase productivity andcompetitiveness of the workforce, and develop entrepreneurship, the main objective is to provide training to the workforce so that the workforce can work. Therefore, the training in the program must be in accordance with the needs of the existing labor market. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the pre-employment card program in overcoming unemployment in Tebo Regency, as well as to determine the factors that influence the implementation of the pre- employment card program in Tebo Regency. The method used is qualitative using primary and secondary data. The results of the study on the effectiveness of the Government's Policy on the Development of Work Competenciesthrough the Study Pre-Employment Card Program The Pre-Employment Card Program in Overcoming Unemployment in Tebo Regency, Jambi Province is indeed still Less Effectiv because the pre-employment card program has not yetconfirmed employment after participants become alumni of the pre-employment card. However, in terms of the accuracy of program targets, program socialization and program monitoring can be said to be effective.

Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia Khairul Rahman
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID19. Pemerintah Indoenesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasanaktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bakan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikatoryang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar organisasi; dan lingkungan kebijakan.

Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Khairul Rahman; Ranggi Ade Febrian; Mendra Wijaya
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 6 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i6.3425

The implementation of child protection in Rokan Hilir Regency is an important issue to study because there are still many cases of children related to physical and verbal violence, sexual violence, child custody, child neglect and children who are in conflict with the law. Violation of children's rights will actually hinder the nation's struggle, because children are the potential and the younger generation to continue the ideals of the nation's struggle. This study emphasizes that in the implementation of child protection, it is necessary to have the capacity of the local government. From the literature review conducted, there are several capacities needed for public organizations, namely the capacity of human resources, organization, systems and networks. This study uses qualitative methods with the main objective of being descriptive and revealing. The informant withdrawal technique used was purposive sampling using interview, observation and documentation data collection techniques. The results of the study found that there were still relatively high cases of children in Rokan Hilir Regency because the capacity of the local government of Rokan Hilir Regency had not been fulfilled in implementing child protection as seen from the dimensions of human resource capacity, financial capacity, organizational capacity, and network capacity.

Penguatan Kelembagaan LKD Berbasis Participatory Governance untuk Mendukung Tata Kelola Desa Berkelanjutan di Bandur Picak Kabupaten Kampar Rahyunir Rauf; Sri Maulidiah; Nina Yuslaini; Fitrisia Munir; Ema Fitri Lubis; Khairul Rahman
AKM Vol 7 No 1 (2026): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v7i1.1767

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar dilaksanakan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mitra, yaitu keterbatasan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam memahami peran, fungsi, dan kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Solusi yang ditawarkan tim PKM adalah penguatan kapasitas melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur meliputi ; survei sosialisasi, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan program. Metode yang digunakan dalam kegiatan yaitu; Metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), Metode Action Research (AR). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 72% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama pada aspek pemahaman fungsi kelembagaan, tata kelola organisasi, dan partisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa meningkat dari 55% menjadi 84% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun komitmen kolaboratif antara pemerintah desa dan LKD dalam penyusunan program pembangunan desa yang lebih partisipatif dan transparan. Temuan ini menunjukkan bahwa model penguatan kelembagaan berbasis partisipatif dan kolaboratif mampu meningkatkan profesionalitas LKD sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus memperkuat tata kelola desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak praktis bagi masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan kelembagaan desa berbasis participatory governance

Co-Authors Doni Rahman Ema Fitri Lubis Fitrisia Munir Nauli Fitriyanti Nina Yuslaini Panca Setyo Prihatin Rahyunir Rauf Ranggi Ade Febrian Rendi Prayuda Rendi Prayuda Rika Yulia Iryani Riri Riantika Rambey Rosmayani Rosmayani Sri Maulidiah Sri Maulidiah Wijaya, Mendra Zainal

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search