Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemerintah Desa Dalam Perumusan Kebijakan Terhadap Perubahan Iklim Di Desa Tongke-Tongke Mutahhara Mutahhara; Mursak Mursak; M. Erwin Syukri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Tongke-Tongke dalam perumusan kebijakan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak signifikan, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Tongke-Tongke yang sangat rentan terhadap banjir rob dan genangan air. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tongke-Tongke menjalankan tiga peran utama dalam menghadapi perubahan iklim: sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program, dan pembina. Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah desa aktif mensosialisasikan kebijakan melalui pertemuan dengan masyarakat, pemerintah desa juga memanfaatkan momen ibadah Jumat di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Sebagai pelaksana program, pemerintah desa menginisiasi penanaman mangrove, pembangunan tanggul pesisir, serta pembukaan dan pengawasan saluran air. Sedangkan sebagai pembina, pemerintah desa rutin memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga lingkungan. Kesimpulannya, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan desa pesisir yang tangguh dan berkelanjutan menghadapi perubahan iklim.
Public Governance Transformation in the Era of Digital Disruption: Integrating Agile, Collaborative, and Electronic-Based Government System (SPBE) Concepts Suardi Mukhlis; Muhammad Suyuti; Abdul Ganie Gaffar; M. Erwin Syukri
Journal of Innovation, Business Management and Entrepreneurship Vol. 2 No. 1 (2026): May
Publisher : Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31101/imbas.v2i1.4988

Abstract

The era of digital disruption has compelled public institutions to abandon the rigid and hierarchical paradigm of classical bureaucracy in favor of an agile, collaborative, and data-driven governance model. This article aims to systematically synthesize the integration of agile governance, collaborative governance, and the Electronic-Based Government System (SPBE) concepts as the foundation for modern public governance transformation. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) method guided by the PRISMA protocol, this study analyzes 23 empirical and theoretical articles from reputable databases. The primary findings reveal that effective digital transformation is not solely determined by technological procurement, but rather by the institutional capability to adapt (agile) and build cross-sectoral synergy (collaborative). A case study of SPBE implementation in the Special Region of Yogyakarta (DIY) and the Jogja Smart Service (JSS) platform provides robust empirical evidence. The increase in DIY's SPBE Index to a level of 4.22 in 2023 positively correlates with a reduction in the poverty rate to 10.08% and an increase in the Human Development Index (HDI) to 82.48 in 2025. However, this success is overshadowed by challenges such as a deficit in technical human resources, digital literacy disparities, and regulatory ambiguities regarding data interoperability. The article concludes that the future of public governance lies in the ability to weave responsive agility with structured collaboration, mediated by mature digital infrastructure and visionary leadership.