Articles
<![CDATA[FENOMENA INDUSTRI FAST FASHION: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46040
<![CDATA[Fast fashion yakni sebuah mode yang diproduksi secara cepat, murah dan massal; serta sering kali mengambil konsep desain dari pertunjukkan adibusana merek lain terutama merek high-end. Beberapa tahun terakhir, fast fashion menjadi suatu tren bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan karena sangat menguntungkan. Disisi lain, eksistensi fast fashion memberikan kerugian bagi perusahaan merek high-end dimana aksi perusahaan fast fashion dilakukan tanpa izin dan merupakan suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Diketahui belum ada regulasi yang secara spesifik yang mengatur dan menyebutkan perlindungan desain fashion secara tegas. Dalam hal ini, penulis mengkaji beberapa hal. Pertama, perkembangan fast fashion di Indonesia. Kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengakomodir proteksi karya desain fashion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan industri fast fashion baik secara global dan Indonesia cukup signifikan. Selain diketahui pangsa pasar yang luas di Indonesia, terdapat banyak perusahaan fast fashion yang membuka gerainya di Indonesia. Dengan besarnya potensi pendapatan yang mungkin diterima dan diketahui banyak kasus plagiarisme oleh perusahaan fast fashion di luar Indonesia, maka perlu untuk diketahui regulasi akan kekayaan intelektual di Indonesia sendiri. Di Indonesia, terdapat 3 regulasi kekayaan intelektual yang dapat digunakan dan mengakomodir perlindungan secara hukum yakni hak cipta, merek dan desain industri.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR E-WALLET CONSUMERS IN THE DIGITAL ECONOMY ERA ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2492
<![CDATA[The era of digitalization seems to have influenced almost all human activities, including digital banking. By using electronic means, banks can now provide financial services to their customers without going through a physical office. Even today, digital-based financial services are presenting an electronic wallet/e-wallet. An E-wallet is a software-based product that uses internet signal, and Indonesia is starting to recognize it as a digital payment instrument. Implementing electronic money activities reduces cash circulation, referred to as a less-cash society, and makes payment efficient. In general, an e-wallet is an application based on a server, and using it requires a connection with the publisher first. However, the emergence of various kinds of e-wallets at this time is not a solution to reduce the problem but creates complaints on the usage. The current free-market era creates market competition and causes many business actors to only care about profit. Business actors mostly ignore the interests of consumers. Based on this condition, this research intends to deeply examine the legal protection form for e-wallet consumers in Indonesia. This study will use normative/doctrinal legal research methods to answer the existing problems. According to the Indonesian Consumer Protection Law, every e-wallet consumer has the right to get legal protection as a sense of security in making transactions. Consumers of e-wallets who received non-conformance services can sue for their losses legally through court or out of court under the Indonesian Consumer Protection Law provisions.]]>
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK? ]]>
<![CDATA[Excel Brayen Sandoval]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6732
<![CDATA[Hadirnya UU No. 19 Tahun 2019 menarik banyak perhatian akademisi, praktisi dan bahkan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Banyak pihak yang menduga terdapat upaya pelemahan terhadap independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sampai pada akhirnya perdebatan ini berujug pada uji materi UU No. 19 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, yang menguji empat hal pokok ketentuan yaitu Kedudukan KPK dalam struktur organ negara, kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam hal memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, status pegawai KPK menjadi ASN, dan kewenangan KPK dalam menerbitkan surat pemberhentian penyidikan atau penuntutan. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi memutus batalnya kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan menggunakan metode berjenis penelitian normatif. Adapun implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu terjadinya kekosongan hukum mekanisme izin peyadapan yang dilakukan KPK dalam hal melakukan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Winnie Apriliani]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perwalian sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Seorang wali dibutuhkan dalam hal kepengurusan jiwa dan harta anak. Perwalian dibutuhkan oleh anak karena anak belum mampu bertindak secara hukum sehingga perlu ada yang membimbing dan menjaga anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan yuridis perwalian anak yatim piatu korban Pandemi COVID-19. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini bahwa terkait perwalian telah diberlakukan kebijakan yuridis meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Perwalian ditujukan bagi anak yang belum dewasa dengan batas usia tertentu dan belum kawin. Perwalian bagi anak yatim piatu akibat COVID-19 tetap mengacu kepada kebijakan yuridis yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penyuluhan Bersama Penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Batam ]]>
<![CDATA[Sylvani Sylvani]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7153
<![CDATA[Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya, juga memberikan layanan public berbentuk keagamaan, salah satunya adalah kegiatan bimbingan oleh tim penyuluh. Melihat kembali ke masyarakat, peran penyuluh agama dalam masyarakat belum begitu tampak. Untuk itu, masih diperlukan upaya yang lebih terhadap peningkatan kualitas penyuluh Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dijalankan dengan metode Pendidikan masyarajat, dan dilaksanakan 2 (dua) sesi penyuluhan dengan tema yang berbeda. Pertama adalah tentang “Moderasi Beragama” dan kedua adalah tentang “Keluarga Harmonis”. Luaran hasil kegiatan berupa dokumentasi foto serta video pelaksanaan. Materi penyuluhan kemudian dikaitkan dengan materi hukum dengan pengetahuan dasar yang diperlukan. Melalui program penyuluhan ini, diharapkan terbukanya pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial dan hukum yang ada di masyarakat.]]>
<![CDATA[Pendampingan Persidangan Anak Di Bawah Umur Untuk Mendapatkan Perwalian Di Pengadilan Agama Batam Oleh Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H & Rekan ]]>
<![CDATA[Winnie Apriliani]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7190
<![CDATA[Semua peristiwa penting mengenai kependudukan membutuhkan bukti sah sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga perlu untuk dilakukan administrasi dan pencatatan. Berkaitan dengan perwalian anak, perlu adanya advokat untuk menangani kasus perdata. Advokat juga berperan sebagai legal drafter dalam persidangan. Tujuan PKM adalah sebagai syarat kelulusan, memberi pengalaman, dan memberi pengetahuan luas mengenai kewajiban advokat. Permasalahan yang diangkat adalah perubahan nama klien pada mitra. Permasalahan ditemukan di Kantor Hukum Roy Wright S.H.,M.H & Rekan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di Kantor Hukum Roy Wright dan Rekan. Kantor Hukum Roy Wright, S.H.,M.H merupakan kantor pendampingan anak untuk mendapatkan perwalian di Pengadilan Agama Kota Batam. Metode pelaksanaan PKM meliputi tahap persiapan (wawancara dan observasi), tahap pelaksanaan (pembuatan dokumen yang dibutuhkan Advokat), dan tahap evaluasi (laporan hasil berupa surat kuasa, permohonan, dan bukti surat). Luaran kegiatan PKM berupa dokumen Surat Kuasa antara kuasa Hukum dan Pemohon Perubahan Nama dan Surat Permohonan Perwalian Anak yang dibutuhkan oleh Advokat dalam beracara di Pengadilan Agama Batam.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dapur Makcik Melalui Platform Online Yang Telah Disediakan Oleh Pemerintah ]]>
<![CDATA[Vega Vanessa Teodoree]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7184
<![CDATA[Kegiatan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat(PkM) ini dilakukan di Dapur Makcik yang merupakan sebuah bisnis kuliner di Kota Batam. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Dapur Makcik, bahwa pengelola Dapur Makcik tidak mengetahui arti penting didaftarkannya merek dan logo untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dan terlindungi dari plagiarisme yang ingin menyerupai kesamaan merek dan kesamaan logo. Maka dari itu, pelaksana mengajukan solusi untuk mendampingi Dapur Makcik dalam pendaftaran Hak Merek Dapur Makcik ke platform online yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terdapat 3(tiga) Pelaksanaan PkM yaitu Tahapan pra-pelaksanaan, Tahapan pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan. Tahap pra-pelaksaan diawali dengan meminta izin, wawancara dan pengajuan proposal. Pada tahap pelaksanaan, pelaksana melakukan observasi terhadap masalah dan mengumpulkan informasi untuk melakukan pendaftaran hak merek. Tahap terakhir, yaitu evaluasi pelaksanaan dengan melakukan revisi hingga finalisasi seluruh luaran PkM.Pelaksaan PkM ini adalah mendaftarkan Hak Merek Dapur Makcik agar merek Dapur Makcik dapat diakui dan dilindungi secara global.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERSEORANGAN TERHADAP INDEKS EASE OF DOING BUSINESS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1847
<![CDATA[Adanya metode omnibus law yang dianggap mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), yang dianggap pembentukannya menggunakan metode omnibus law dengan merevisi berbagai perundang-undangan sekaligus melalui satu undang-undang yang diundangkan. Upaya perubahan pengaturan ini ditujukan untuk dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan indeks ease of doing business Indonesia. Salah satu cluster yang diberikan dukungan penuh dalam pengaturan UU CK, salah satunya adalah menciptakan inovasi dengan adanya pembentukan Perseroan Perorangan dengan kualifikasi Usaha Mikro Kecil (UMK). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembentukan Perseroan Perseorangan mampu memberikan efisiensi dan kemudahan dalam membentuk suatu badan usaha berbadan hukum. Hanya memerlukan satu pemegang saham dan pendaftaran surat pernayataan, status badan hukum suatu badan usaha bisa didapatkan. Oleh sebab itu, diharapkan ini dapat berimplikasi pada kenaikan indeks ease of doing business di Indonesia.]]>
<![CDATA[Legalitas Komersialisasi Fanart Anime ]]>
<![CDATA[Jessy Wijaya]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i2.3549
<![CDATA[The popularity of anime makes fans take an active role in their community, one of them is by commercializing anime fanart. The commercialization of anime fanart is rather an ambiguous problem, considering that there is no specific regulation about this matter, either in the Law No. 28 of 2014 on Copyright or Japan Copyright Act. The commercialization of anime fanart occurs because fan artists do not understand this matter. Anime fanart is a work produced by fan artist’s creativity with their own style as an element of originality and differentiating them from the original creator and other fan artist’s work, but on the other hand, anime fanart used pre-existing anime characters as their fanart inspiration. Fanart as a work that has elements of originality but not completely original make commercializing anime fanart an act that does not violate the rules. The purpose of this study is to compare the commercialization of anime fanart regulation between Indonesia and Japan. This study uses a normative juridical research method with a comparative law approach and a statute approach. The result of this study indicates that the commercialization of anime fanart has been implicitly regulated in Indonesia Copyright Act, as well as in Japan Copyright Act. In addition, Law No. 28 of 2014 on Copyright and Japan Copyright Act, both categorized the commercialization of anime fanart as an act of copyright infringement.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Verlina]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2081
<![CDATA[The violence against animals in Indonesia is a problem in society that is prone to occur. As creatures of God, animals also have the right to live and their welfare is guaranteed. Many crimes that harm animals are committed by individuals who prioritize their own benefits and do not think about the feelings of the animals who are victims. As a rule of law, the law has a role in protecting all parties, including animals. The purpose of this research is to explore what kind of protection is given by the state to animals and to enforce sanctions against perpetrators of violence against animals. This study uses normative research methods with statutory approach methods. As a result, research shows that the problem of violence experienced by animals in Indonesia needs serious attention. Furthermore, the laws governing the protection of animals need to be updated because they are not in accordance with the current situation in terms of the protection that is regulated and the criminal sanctions that ensnare individuals are too light and it is necessary to evaluate their implementation in public life.]]>
