Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

UPAYA DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA MELALUI JALUR MULTILATERAL DAN BILATERAL Asep Setiawan; Debbie Affianty; Nurul Fitralaila Tanjung
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.1-14

Abstract

Pandemi COVID-19 secara global yang diumumkan WHO 11 Maret 2020 telah mendorong berbagai negara mencari vaksin untuk kepentingan nasionalnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia melakukan diplomasi vaksin  dalam upaya mendapatkan vaksin untuk kesehatan penduduknya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi kesehatan global dalam tata kelola kesehatan global. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memanfaatkan jalur multilateral dalam upaya mendapatkan vaksin COVID-19 di forum-forum internasional terutama lembaga yang dikoordinasikan  WHO. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi bilateral untuk menjalin kerjasama pengadaan vaksin untuk kepentingan di dalam negerinya.
INDONESIA'S GLOBAL HEALTH DIPLOMACY IN THE TIME OF COVID-19 PANDEMIC Asep Setiawan; Debbie Affianty; Nurul Fitralaila Tanjung
Journal of Social Political Sciences Vol 3 No 2 (2022): May 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/jsps.v3i2.105

Abstract

COVID-19, which has been sweeping the world since 2020 and has caused a high human toll, profoundly impacts almost all countries to focus on public health. Indonesia also felt the impact of COVID-19; therefore, it needs to participate in various activities in maintaining global health and seeking vaccines from the international world. This study aims to examine how Indonesia's global health diplomacy during the COVID-19 pandemic. The research used a qualitative method with data collection techniques through secondary data and interviews. The study found that Indonesia conducted global health diplomacy through multilateral channels to maintain global health governance and promote international efforts in dealing with the COVID-19 pandemic. Indonesia also uses global health diplomacy through multilateral and bilateral channels to gain access to vaccine provision. Indonesia's global health diplomacy was also conducted to obtain assistance in dealing with non-health problems, namely economic and social issues.
Respons IMF (International Monetary Fund) Dalam Membantu Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Pandemi 2020- 2021 Siregar, Rahma Weni; Affianty, Debbie; Hamka, Hamka; Usni, Usni
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2023.1.3.9493

Abstract

Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada tahun 2020 yang berimplikasi pada jatuhnya perekonomian negara, hingga terjadi resesi ekonomi akibat pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah Indonesia sehingga di khawatirkan mengarah pada depresi ekonomi. IMF yang merupakan Organisasi Internasional antar pemerintah bertanggung jawab untuk menolong negara anggotanya dari keterpurukan ekonomi, serta sebagai instrumen dalam Organisasi Internasional IMF bertanggung jawab untuk membantu kepentingan Indonesia agar tidak mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan. Skripsi ini membahas tentang “respons IMF dalam mengatasi resesi ekonomi akibat pandemi di Indonesia tahun 2020-2021”, serta mengapa IMF merespons dengan melakukan beberapa hal yang di anggap dapat membantu Indonesia melewati krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan (Dependencia), konsep Organisasi Internasional (IMF), serta konsep krisis ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa, IMF merespon hal tersebut dengan melakukan Surveillance di tahun 2020, serta memberikan Landing Facilities tahun 2021 berupa SDR (Special Drawing Rights).
Reframing Human Trafficking: Indonesia’s Diplomacy in Tackling Chinese Mail-Order Bride Cases Luthfiyani Nurul Jannah; Asep Setiawan; Usni Usni; Debbie Affianty
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i7.1423

Abstract

The phenomenon of Chinese mail-order brides in Indonesia gained prominence in the 1980s and resurfaced in 2017, particularly affecting regions like West Kalimantan. This research aims to examine Indonesia’s diplomatic strategies in addressing Chinese mail-order brides as human trafficking cases (TPPO) from 2018 to 2021, focusing on engagements between the Indonesian Minister of Foreign Affairs and the Chinese Government. Theoretical frameworks of diplomacy, humanitarian diplomacy, and human security provide the analytical lens for this study. The study employs a qualitative research method, leveraging a comprehensive literature review of official documents, academic sources, and credible news articles. The research findings reveal that poverty, limited education, parental influence, and scarce employment opportunities contribute to the prevalence of mail-order brides. Additionally, cultural perceptions and aspirations for an improved life exacerbate the issue. The Indonesian government, through bilateral diplomacy, has made significant efforts, such as negotiating victim repatriation and enhancing law enforcement collaborations with China. Notable successes include framing mail-order bride cases as TPPO, which facilitated victim repatriation. NGOs like the Indonesian Migrant Workers' Union (SBMI) have played essential roles in advocacy and preventive measures. Despite these efforts, challenges remain, such as differing cultural perspectives between Indonesia and China and regulatory inconsistencies. Governmental complicity and inadequate documentation have further complicated diplomatic resolutions. The research highlights that Indonesia’s strategic reframing of mail-order bride cases as human trafficking crimes enhances international cooperation and offers policy innovation for addressing human rights violations.
Agensi Perempuan Dalam Pemeliharaan Perdamaian Pasca Perjanjian Bangsamoro Dengan Pemerintahan Filipina (2018-2023) Junior, Rizky Khairun; Affianty, Debbie
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 2 No. 2 (2025): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/jf26qa35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran agensi perempuan dalam implementasi perdamaian pasca konflik antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Agensi adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan secara mandiri dan bebas tentang cara mereka hidup, bertindak, dan menjadi sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka sendiri.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, internet, buku dan sumber pustaka lainnya, dan analisa konten sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa di pilar partisipasi menekankan bahwa perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam semua proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Tokoh penting seperti Miriam Coronel Ferrer merupakan salah satu tokoh penting yang terikat dalam pilar partisipasi dan Organisasi perempuan di Filipina seperti We Act 1325, GABRIELA, UnYPhil-Women juga termasuk ke dalam pilar partisipasi. Di pilar perlindungan bertujuan untuk mengatasi sumber konflik dan mencegah kekerasan terhadap perempuan selama konflik. Tokoh penting seperti Irene Santiago adalah salah satu tokoh yang terkait pilar perlindungan. Organisasi perempuan Filipina MCW dan Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro  juga termasuk ke dalam pilar perlindungan. Di pilar pencegahan menekankan bahwa perempuan dan anak perempuan harus dilindungi dari kekerasan berbasis gender, terutama selama dan setelah konflik. Tokoh penting seperti Annabelle Abaya yang terikat dalam pilar pencegahan. Organisasi perempuan di Filipina PCW juga termasuk ke dalam pilar pencegahan. Di pilar pemulihan berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan selama pemulihan dan rehabilitas pasca-konflik. Organisasi perempuan di Filiipina Tiyakap Kalilintad terlibat dalam pilar pemulihan. Kata Kunci: Agensi Perempuan, Konflik Bangsamoro dan Pemerintah Filipina, Perdamaian, Women peace security.
Strategi Japan Foundation Dalam Penguatan Kerjasama Di Bidang Pendidikan Dan Budaya Di Indonesia Periode 2022-2023 Waladama, Aqshal Ilham; Affianty, Debbie
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 2 No. 2 (2025): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/76ymgk20

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat  strategi Japan Foundation dalam penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan budaya di Indonesia periode 2022-2023 dengan menggunakan teori kerjasama internasional, konsep strategi dan konsep diplomasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder studi pustaka yang bersumber dari jurnal, internet, dan lain-lain. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa konten, penelitian ini melihat bahwa dengan upaya Japan Foundation melakukan program Nihongo Partner, festival film, pameran seni, kuliah umum online dan siniar (podcast), pengenalan karya tulis penulis Indonesia, kursus bahasa Jepang dan ujian kecakapan bahasa Jepang, strategi tersebut menghasilkan peningkatan kerja sama berupa perpanjangan kontrak Japan Foundation dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program pengiriman tenaga pengajar ke Indonesia melalui Nihongo Partner. Kemudian, kerjasama bersama beberapa lembaga negara dan swasta seperti BRIN, Kemendikbudristek, Universitas Bung Hatta Galeri Nasional Indonesia, Institut Sepuluh November, Universitas Binus. Dapat disimpulkan bahwa Japan Foundation sebagai lembaga Jepang telah melakukan kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan adanya Leadership Strategy dari Japan Foundation untuk menyelenggarakan acara di Indonesia yang menghadirkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para pecinta budaya Jepang. Hal tersebut tidak lepas dari peran Japan Foundation yang juga mengikutsertakan masyarakat Indonesia sebagai bentuk dari diplomasi publik.