Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.223

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Government and Civil Society Journal of Local Government Issues Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Indonesian Journal of Law and Economics Review AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka) INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Indonesian Journal of Multidisciplinary Science COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Of World Science Journal of Social Science SWATANTRA Kajian Ilmu Sosial Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Usni

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Author-ID : 3332438

Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES Dian Ariyani Surya; Ali Noerzaman; Usni Usni
Independen Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.

PERAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTRE DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN (2017) Karina Nilu Fari; Ma’mun Murod; Usni Usni
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Beberapa penelitian mengungkapkan peran penting adanya Export Promotion Agencies (EPA) terhadap peningkatan ekspor suatu negara untuk membangun jejaring distribusi, identifikasi pelanggan, dan memahami peraturan di negara importir. Indonesia sendiri telah menerapkan strategi tersebut dengan mendirikan lembaga sejenis EPA yaitu, Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) yang mempunyai peran mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Peran ITPC Indonesia dalam meningkatkan perdagangan Indonesia di luar negeri. Metode yang dinilai tepat untuk digunakan dalam studi ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis. Hasil penelitian ini melihat bahwa ITPC mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri antara lain mencakup sebagai salah satu perwakilan pemerintah dalam berbagai penyediaan informasi, memfasilitasi kerjasama perdagangan, serta membantu menjembatani hubungan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara penempatan. Salah satunya dengan membuka ITPC di Hongaria. Keberadaan Indonesian Trade Promotion Centre di Hongaria merupakan kebijakan strategis dari Kementerian Perdagangan RI.

MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN Muhammad Irfan Dwitama; Firza Alif Hakiki; Endang Sulastri; Usni Usni; Djoni Gunanto
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.53-66

Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.

STRATEGI DIPLOMASI BUDAYA UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR BATIK INDONESIA KE JEPANG Sri Wulan Destriyani; Lusi Andriyani; Usni Usni
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Produk batik memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini mampu menyumbang devisa negara. Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2017 menunjukan tingginya devisa negara dari para pelaku IKM mencapai Rp 88,42 miliar. Untuk itu penting dikaji terkait dengan pola diplomasi budaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor batik ke Jepang. Mengingat pola diplomasi yang dikembangkan saat ini lebih kearah soft diplomacy. Jenis penelitian pola diplomasi budaya melalui batik ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan melalui data pustaka yang kemudian ditelaah dan ditarik kesimpulan. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan sebagai sarana untuk memperjuangkan kebijakan politik luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui kegiatan gelar Batik Nusantara, konsistensi menggunakan produk batik dalam kegiatan formal (ekspor) dan informal (seminar) serta kegiatan Kedutaan Besar Indonesia di Jepang bekerjasama dengan Kemenpora RI mengadakan Future Leader Camp Batik Festival (FLCBF) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang. Kegiatan tersebut sebagai strategi soft diplomacy Indonesia untuk meningkatkan eksport non migas.

The Political Role of the Survey Agency in Indonesia Democracy Ma'mun Murod; Lusi Andriyani; Djoni Gunanto; Usni; Norsiah Abdul Hamid
Journal of Local Government Issues (LOGOS) Vol. 5 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v5i2.20232

This article has main points of discussion on issues related to how political survey institutions should operate to support democracy in Indonesia. The purpose of the study in this article is to map the ideal operational pattern of political survey institutions to support democracy in Indonesia. By using the literature study method, this article collects various literature sources to draw conclusions from these problems. This article has found that there are various ethical violations in political surveys that have been carried out for some time. The problem relates to the unholy alliance with political consultants, contemporary business models, manipulation and misleading survey results, and survey method techniques. The recommendation from this article is that political pollsters should prioritize integrity, transparency, and accountability over profit. This will certainly be positively correlated with developing democracy in Indonesia.

Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila Ma'mun Murod; Ali Noer Zaman; Djoni Gunanto; Usni Usni
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.5910

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara.

Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia: Ceramah dan Diskusi di Majelis Ta’lim Nurkhozin Al-Jaelani, Tangerang Selatan Ali Noer Zaman; Endang Sulastri; Hilaly Basya; Usni Usni; Muhammad Kosasih; Putri Ade Fitriani; Muhammad Eggy; Marlina Sintyawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 3, No 3 (2023): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v3i3.325

Women's participation in politics in Indonesia is a problem that is still being faced by the country and Indonesian community. Even though women have been involved in various problem solving-activities, when viewed from the 2019 election, the number of women’s representative has only reached around 20%, and failed to fulfil 30% quota as stipulated in the law. Various problems hindered the sufficient presence of women in politics including the electoral system in Indonesia, the policies and political will of political parties, and the patriarchal culture that still dominates. To increase awareness of the importance of women's participation in politics, it is necessary to conduct political education. One way is through discussions held at the Nurkhozin Al-Jaelani Ta'lim Assembly, South Tangerang, Banten Province which succeeded in sparking public awareness about the need for women to play a role in politics as evidenced by their responses during the discussion of the issue.

China's Response To Indonesia's Policies In The North Natuna Sea Aldi Wahyudi Bolkiah; Asep Setiawan; Usni Usni
Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 3 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jika.v3i2.7084

Problems: The North Natuna Sea has emerged as a point of contention between China and Indonesia. This research delves into the ambiguity and potential conflict within China's response to Indonesia's actions in the region. Purpose: This research aims to examine China's response to Indonesia's North Natuna Sea policies. And also Investigate Indonesia's policy regarding North Natuna Sea map issuance. Methodology: Qualitative research methods are employed, primarily involving an extensive review of existing literature. The analysis relies on a descriptive approach, drawing from foreign policy theory and geopolitical theory. Results/Findings: Indonesia's bold move in 2017, Indonesia officially inaugurated the North Natuna Sea Map. Objectives were clear, demarcate territorial boundaries, maximize resource utilization, and advance maritime ambitions. There is China's Ambiguous Response that took three forms. Coercive Response, China asserted dominance via the controversial Nine Dash Line and military force deployment within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) in the North Natuna Sea. Persuasive Response, Diplomatically, China argued for South China Sea sovereignty, including the Nansha Islands and their waters. President Xi Jinping advocated mutual respect among neighboring countries. Dialogic Response, China engaged in diplomatic dialogues through forums like ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) and ASEAN-China Political Consultative Mechanism (PCM) to reduce regional tensions, seeking mutual agreements.Bottom of Form Paper Type: Geopolitical Issue Keywords: North Natuna Sea, UNLCOS, ZEE

Reframing Human Trafficking: Indonesia’s Diplomacy in Tackling Chinese Mail-Order Bride Cases Luthfiyani Nurul Jannah; Asep Setiawan; Usni Usni; Debbie Affianty
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i7.1423

The phenomenon of Chinese mail-order brides in Indonesia gained prominence in the 1980s and resurfaced in 2017, particularly affecting regions like West Kalimantan. This research aims to examine Indonesia’s diplomatic strategies in addressing Chinese mail-order brides as human trafficking cases (TPPO) from 2018 to 2021, focusing on engagements between the Indonesian Minister of Foreign Affairs and the Chinese Government. Theoretical frameworks of diplomacy, humanitarian diplomacy, and human security provide the analytical lens for this study. The study employs a qualitative research method, leveraging a comprehensive literature review of official documents, academic sources, and credible news articles. The research findings reveal that poverty, limited education, parental influence, and scarce employment opportunities contribute to the prevalence of mail-order brides. Additionally, cultural perceptions and aspirations for an improved life exacerbate the issue. The Indonesian government, through bilateral diplomacy, has made significant efforts, such as negotiating victim repatriation and enhancing law enforcement collaborations with China. Notable successes include framing mail-order bride cases as TPPO, which facilitated victim repatriation. NGOs like the Indonesian Migrant Workers' Union (SBMI) have played essential roles in advocacy and preventive measures. Despite these efforts, challenges remain, such as differing cultural perspectives between Indonesia and China and regulatory inconsistencies. Governmental complicity and inadequate documentation have further complicated diplomatic resolutions. The research highlights that Indonesia’s strategic reframing of mail-order bride cases as human trafficking crimes enhances international cooperation and offers policy innovation for addressing human rights violations.

Policy To Strengthen The National Defense System Through Improvements In The Capabilities Of The Indonesian Air Force's Passive Radar Systems Fery Gustomo; Sri Yunanto; Usni Hasanudin
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 5 No 3 (2026): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/1k465v94

Changes in the global strategic environment and the increasing complexity of air threats require states to adopt adaptive defense policies oriented toward strengthening deterrence capabilities. In this context, passive radar represents a strategically relevant instrument, as it enables target detection without emitting signals, thereby enhancing survivability against low observable platforms and electronic warfare threats. This research aims to analyze the enhancement of the Indonesian Air Force’s passive radar capability as part of a broader strategy to strengthen the national defense system. This study employed a qualitative descriptive approach with a defense policy and strategic analysis framework. Data were collected through literature review and analysis of official defense policy documents. The findings indicate that passive radar holds significant strategic value within a layered air defense system; however, its utilization remains suboptimal due to policy limitations, insufficient system integration, human resource readiness gaps, and limited support from the national defense industry. The study recommends strengthening defense policies that position passive radar as an integral component of the national air defense strategy, enhancing human resource capacity, and reinforcing synergy among the Indonesian Air Force, the government, and the national defense industry. Optimizing passive radar capability is expected to enhance national deterrence and strengthen Indonesia’s strategic posture in safeguarding its airspace sovereignty.

Co-Authors Achmad Fawait Aldi Wahyudi Bolkiah Ali Noer Zaman Asep Kurnia Asep Setiawan Barnike Susana Kalami Debbie Affianty Dian Ariyani Surya Djoni Gunanto Dwicahyo Satrio Wibowo Ella Syafputri Prihatini Endang Sulastri Fery Gustomo Firza Alif Hakiki Franky Umpain Hilaly Basya Karina Nilu Fari Khairudin Gustam Lusi Andriyani Luthfiyani Nurul Jannah Ma'mun Murod Mamun Murod Marlina Sintyawati Muhammad Eggy Muhammad Fazlur Ansari Jayaratno Muhammad Irfan Dwitama Muhammad Kosasih Muhammad Ridwan Pramudya Muhdar Muhdar Norsiah Abdul Hamid Oriza Alisya Putri Putri Ade Fitriani Randy Novian Sri Wulan Destriyani Sri Yunanto Susi Susanti Tonny Abner Serang Ummah Karimah Viktor Wahyu Prabowo Wiwied Widiyanti

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search