Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice
Fitriati
Ekasakti University
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
DI UNIT PPA SAT RESKRIM DALAM KEBERHASILAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( Studi wilayah hukum Polda Sumatera Barat ) Ridho Oktoviama Amran; Philips A. Khana; Fitriati Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 7 of Law Number 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System Requires that the realization of Justice Restorative Justice by Diversi Process shall be pursued at the level of investigation, prosecution or in court. At the level of investigation in the police effort to realize the Diversi is not separated from the role of an investigator who will be a Mediator in Diversi. The purpose of this writing is to analyze the success rate of female investigators in realizing Diversi. Based on the research result, it can be concluded that female investigators are more effective in realizing the Diversity process in the children's case and prioritizing Justice Restorative Justice, so according to the data obtained in the field the success rate of female investigators is higher than the male investigators in realizing the settlement of the children's case against the law and the Third , in the Diversity Process on solving a child's case a female investigator is a good mediator, meaning that the female investigator as a mediator is not decided but merely as a liaison for more targeted communication and mitigate the negative impacts that occur to focus on the form of a solution that benefits both parties, because female investigators are more patient in understanding the characteristics of the two disputants, understanding the importance of all important parties to realize the full extent possible of Justice's restorative settlement.
OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (SUB BIDPAMINAL BIDPROPAM) POLDA SUMBAR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA SUMBAR Andi Parningotan Lorena; Fitriati .
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Institusi Kepolisian adalah salah satu institusi yang rawan korupsi sehingga memerlukan upaya pencegahan secara internal oleh sub bidang pengamanan internal Bidpropam begitu juga halnya dengan Polda sumbar.Pencegahan korupsi pada lingkungan Polda Sumbar oleh Subbid Paminal dilakukan dengan berfokus pada penanaman integritas personil dan fokus pada mengurangi peluang terjadinya korupsi, serta meningkatkan peluang perbuatan korupsi terungkap. Fokus pada peningkatan kontrol sosial dengan melibatkan lingkungan kerja pelaku korupsi. Fokus pada budaya organisasi secara luas (nilai, penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi).Kendala dalam pencegahan korupsi oleh Subbidpaminal Bidpropam adalah menekan Budaya koruptif dalam tugas Kepolisian antara lain budaya kekerasan, dan arogansi kewenangan. Laporan dari masyarakat tentang adanya korupsi yang dilakukan anggota Polri cenderung tidak di percayai. Upaya Untuk Optimalisasi Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar dengan melakukan pemecahan masalah berdasarkan skala prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis. Pencegahan utama ditujukan pada aspek penyebab greed dan need yang teridentifikasi.
JUDGMENT CONSIDERATIONS ON THE DECISION AGAINST THE INDICT ABUSES OF NARCOTIC DRUGS WHICH HAVE BEEN RUNNING REHABILITATION IN THE STAGE OF THE INVESTIGATION Ilham Gunawan Putra; Fitriati .
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rehabilitation for narcotics abusers is regulated in Article 54 of the Republic of Indonesia Law No. 35/2009 concerning Narcotics. This research is a legal research with Normative Juridical approach. With respect to the defendant being rehabilitated at the investigation stage, the Judge considered cutting off the rehabilitation period that had been carried out. Whereas in another decision at the investigation stage the defendant had undergone medical rehabilitation. In consideration of Decision Number 7 / Pid.Sus / 2018 / PN / Pmn it can be seen that the Judge did not consider the rehabilitation period that had been served by the defendant. It is different from Decision Number 24 / Pid.Sus / 2016 / PN / Pmn which considers the rehabilitation period that has been lived by the defendant. In the decision No. 7 / Pid.Sus / 2018 / PN / Pmn the defendant is no longer subject to the rehabilitation period only having to undergo a prison sentence imposed by the Judge on him.
PENGARUH PENERAPAN SANKSI BAGI SISWA PENDIDIKAN BINTARA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KINERJA BINTARA REMAJA DI POLDA SUMBAR Hanif Kurniawan; Fitriati Fitriati; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.188

Abstract

Dalam Pasal 15 Ayat (5) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Diklat Polri, yang mengatur bahwa seorang bintara yang masih menempuh pendidikan di Kepolisian Negara Sekolah tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Polri, tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh mahasiswa Diktukba Polri SPN Padang Besi Polda Sumatera Barat antara lain berkelahi, mencuri, melakukan perbuatan asusila dan memalsukan identitas. Pelaksanaan sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana berupa pemberian helm merah, pengurangan nilai mental kepribadian, pembentukan mental dan budi pekerti serta dikeluarkan dari pendidikan. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada pada Kepala Lembaga Pendidikan. Pengaruh sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintara adalah tidak ada pengaruh sanksi bagi mahasiswa diktator Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja apabila bintara tersebut remaja dilihat dari sikap dan perilaku saat melaksanakan tugas, hal ini ditunjukkan dengan sanksi yang diberikan dan penghargaan yang diterima saat menjadi bintara kepemudaan dari data 408 orang, jumlah siswa angkatan 2017 dan 2018 terkena sanksi sebanyak 127 orang dan yang mendapatkan reward sebanyak 18 orang, sedangkan berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden disebutkan bahwa terdapat pengaruh penting sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana yaitu memberikan efek jera, membentuk mental kepribadian, psikologi dan watak mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan juga sesama mahasiswa lainnya sehingga pada saat; y menjadi pemuda binaan mereka tidak melanggar kode etik kepolisian.
PENERAPAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES AGAM Jukfa Hendriko; Fitriati Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.196

Abstract

The application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Satreskrim Polres Agam is used to make decisions for the settlement of crimes committed by children based on examinations of the children's motivation and reasons for committing crimes. The use of criminology in investigations shows several factors that cause children to commit crimes, namely because of the influence of friends or play groups such as in the crime of motorbike theft committed by children. Another cause is the negative influence of cellphones. For example, one case of intercourse with a child by a child in Agam District, the cause is because the child often watches pornographic videos. Constraints in the application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Agam Police are the capabilities and methods of child assistant investigators / investigators in every process of investigating child criminal acts when it is related to the various kinds of education they get as well as with facilities and infrastructure and minimal funds.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN Jeki Noviardi; Fitriati Fitriati; Herman Bakir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.223

Abstract

Pertimbangan Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial adalah dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa merekam dan menyebar luaskan perbuatan persetubuhan tersebut dalam media sosial. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan tingginya biaya pembuktian dan juga pertimbangan usia tersangka yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya. Kendala Yang Ditemui Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media sosial adalah hambatan yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik. Penyidik yang kurang memahami materi undang undang perlindungan anak yang telah diperbaharui yaitu Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dalam hal menerapkan undang undang informasi transaksi elektronik karena perbuatan tersebut direkam yang kemudian disebar luaskan. Namun dalam penyidikan ini penyidik sama sekali tidak menerapkan unsur unsur yang terdapat dalam perundang undangan ITE tersebut. Penyidik beralasan karena adanya kesulitan dalam hal pengumpulan bukti dan pengujian kebenaran alat bukti.
Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Menambang Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Aidil Putra Feli; Fitriati Fitriati; Philips A. Kana
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1319

Abstract

Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, explicitly explains criminal sanctions for perpetrators of mining coral reefs. This research is Normative Juridical legal research. Criminal Application Against Defendant Mining Coral Reefs in Conservation Areas In Decision Number 73/Pid.B/2017/PN Sit the defendant was charged under Article 73 paragraph (1) letter a of Republic of Indonesia Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Decision Number 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg defendant Risal Bin Olleng was proven to have jointly committed the criminal act of destroying coral reef ecosystems in a conservation area as well as defendant I. Usmanto PGL. Brother and defendant II. Muhammad Nur PGL. The act mentioned above has been legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of "participating in committing acts which result in pollution and/or damage to fish resources and/or the environment in the fisheries management area of the Republic of Indonesia." The judge's consideration in imposing a crime on the defendant in Decision Number 73/Pid.B/2017/PN Sit and Number 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg is that it has the same elements of consideration, namely each person, and the element of deliberately mining coral reefs, taking coral reefs in Conservation Areas, using explosives and toxic materials, and/or other methods that result in damage to the coral reef ecosystem.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Fakhri Muthi; Philips A Kana; Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.446

Abstract

Terdapat perbedaan penerapan pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan No. 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte) mengenai hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla yakni pertama unsur setiap orang, kedua, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ketiga, unsur melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman. Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (2) UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi terdapat pada Pasal 25 ayat (2) maksudnya adalah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelangannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla adalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, hurud b, huruf e dan/atau huruf g Undang undang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial ancaman pidananya pada Pasal 113 ayat (3). Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial”, sehingga dikenakan hukuman percobaan dan hukuman denda. Pada putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte terdakwa melakukan Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1) Undang undang Hak Cipta. Dikenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Co-Authors Aidil Putra Feli Andi Parningotan Lorena Azhamu Suwaril Bisma Putra Pratama Budi Rahmat Erianto Erianto Fakhri Muthi Ferdi, Ferdi Gunawan Wibisono Hanif Kurniawan Herman Bakir Ilham Gunawan Putra Iyah Faniyah, Iyah Jeki Noviardi Jukfa Hendriko Mohamat Gunawan Mursal Anis Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Philips A Kana Philips A. Kana Philips A. Khana Ridho Oktoviama Amran Tamsir Tamsir Winaldo Winaldo