Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Unes Law Review Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform
Ferdi, Ferdi
Universitas Andalas
Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENANGGULANGAN TERHADAP KEGIATAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA Ferdi, Ferdi; Delfiyanti, Delfiyanti
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The intensity of fishing activity around West Coast Area of Sumatra increased along with the decrease of the fish amount in marine area in other countries. This condition urged foreign fisherman boats to search for a new fishing area including the West Coast Area of Sumatra. This Area was the strategic part of marine area of Indonesia, it directly faced the high seas, Indian Ocean. Based on the data from Department of Maritime Affairs and Fisheries, marine fishery source of Indonesia was estimated to reach 6.167.940 tons per year. This illegal fishing was certainly detrimental for the country since it threatened the fishery potentials and the fish stock was decreasing. The line of West Coast Area of Sumatra was prone with illegal fishing, which included West Sumatera, Nanggroe Aceh Darussalam, and North Sumatera. The illegal fishing activities in the West Coast of Sumatra had been apprehensive, because the waters around this area were the open sea easily entered by foreign boats. Therefore, “Fishery Court” (in Medan) was formed to investigate, adjudicate, and decide criminal offense in fishery. The fishermen caught and arrested were then processed further based on the law referring to the Act No. 8 of 1981 on KUHP. Key Words: The Tackling, Illegal Fishing, West Coast Area of Sumatra
PENANGGULANGAN TERHADAP KEGIATAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA Ferdi Ferdi; Delfiyanti Delfiyanti
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v17i1.362

Abstract

The intensity of fishing activity around West Coast Area of Sumatra increased along with the decrease of the fish amount in marine area in other countries. This condition urged foreign fisherman boats to search for a new fishing area including the West Coast Area of Sumatra. This Area was the strategic part of marine area of Indonesia, it directly faced the high seas, Indian Ocean. Based on the data from Department of Maritime Affairs and Fisheries, marine fishery source of Indonesia was estimated to reach 6.167.940 tons per year. This illegal fishing was certainly detrimental for the country since it threatened the fishery potentials and the fish stock was decreasing. The line of West Coast Area of Sumatra was prone with illegal fishing, which included West Sumatera, Nanggroe Aceh Darussalam, and North Sumatera. The illegal fishing activities in the West Coast of Sumatra had been apprehensive, because the waters around this area were the open sea easily entered by foreign boats. Therefore, “Fishery Court” (in Medan) was formed to investigate, adjudicate, and decide criminal offense in fishery. The fishermen caught and arrested were then processed further based on the law referring to the Act No. 8 of 1981 on KUHP. Key Words: The Tackling, Illegal Fishing, West Coast Area of Sumatra
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK Otong Rosadi; Ferdi Ferdi; Rahmat Hidayat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.281

Abstract

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tercantum beberapa bentuk Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang in-concreto. Menggunakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen berupa Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, besar sanksi pidana yang dijatukan oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M. Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, Mayferi Mahyudin panggilan Feri adalah berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN Joni Afrianto; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.256

Abstract

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian kepada Kapolda Sumbar untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan. Setelah permohonan tadi disetujui barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Kapolda Sumbar memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumbar untuk memberikan Bantuan hukum. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum.Tidak adanya koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat yang disewa oleh tersangka sendiri. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjalankan Tugas Kedinasan adalah dengan mengadakan stimulan untuk Advokat pada bidang hukum Polda dan Melakukan pengawasan dalam Pemberian Bantuan Hukum.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Muhammad Suhani; Kurnia Warman; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.440

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the agricultural land production sharing agreement system that applies in Rangsang Barat District. What are the influencing factors in determining the choice of the implementation system for the Production Sharing agreement? As well as the legal consequences arising from the implementation of the agreement for the results of agricultural land in Rangsang Barat District, Islands Regency. The research method used is an empirical juridical approach. Then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of the research, it was found that the implementation of the rice farming yield sharing agreement carried out in Rangsang Barat District, Islands Regency was not by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements so the implementation of the rice farming production sharing agreement had not gone well. good and not effective.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Anggun Lazuardi; Ferdi Ferdi; Edita Elda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.947

Abstract

The practice of the crime of human smuggling (TPPM) is closely related to the practice of the crime of trafficking in persons (TPPO) which crosses national borders in jurisdiction. The practice of human smuggling allows for opportunities for the purpose of trafficking and exploitation of people who are smuggled across a country's borders. Handling is regulated in special criminal acts, namely the crime of human smuggling in Law Number 6 of 2011 with Immigration Civil Servant Investigators (PPNS) as law enforcement officers, while the crime of trafficking in persons is regulated in Law Number 21 of 2007 which only states said the investigator who could carry out the investigation. But the problem is, there is a practice of criminal acts of trafficking in persons originating from criminal acts of people smuggling, will Immigration Civil Servants have authority over this. However, Therefore, this research aims to analyze the authority of the Immigration Civil Servants in handling the criminal act of trafficking in persons originating from the criminal act of people smuggling. The results of the research show that the authority of the Immigration Civil Servants in handling the criminal act of trafficking in persons originating from the criminal act of people smuggling is to carry out joint investigations with Polri investigators. Based on the principle of lex specialis systematic, the crime of human smuggling is a more specific crime than the crime of trafficking in persons.
Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) Nauval Alief; Dahlil Marjon; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.966

Abstract

The purpose of this study is to determine the judge's considerations in case decision number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar is related to the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format and what are the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed by using a foreign language format associated with case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. The research method used is Normative Juridical, namely an approach that is based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of the research study show that regarding the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format are linked to case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, stating that a deed that is not made by statutory regulations can result in a deed only having the power of proof under the hand or even null and void.
KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN TENTANG KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN Studi Kasus Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution Antara Pemerintahan Daerah Pasaman B Maityus Fajri; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.33

Abstract

Berdasarkan penelitian awal terhadap Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution sebagaiakibat sengketa antara Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan CV. Citra Sahabat. Bagi pihak Pemerintahan Daerah Pasaman Barat, Nota Kesepakatan yang ditanda tangani belumlah bisa disebut sebagai sebuah perjanjian, hingga membawa akibat hukum yang tidak mengikat. Sementara pihak CV. Citra Sahabat menganggap Nota Kesepahaman tersebut sebagai awal perjanjian.
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2016 /PN.Pmn dan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG) Gunawan Wibisono; Fitriati Fitriati; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 46 of Law Number 32 Year 2009 concerning the Management of Environmental Protection stipulates that a Criminal Account shall be liable to any person of the Legal Entity and / or its Management. Criminal proceedings that have been broken off at the Padang Pariaman District Court where the criminal responsibility is by the corporate management. The problem is the consideration of the judge in the decision of the Mining crime committed by the corporation and the implementation of the corporation accountability system against environmental damage that occurred in the mineral mining area in Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province. Research specification is analytical descriptive with Normative juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the first study and discussion, Judge's Consideration in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017/ PT.PDG the defendant fulfilled the element as the subject of criminal law of the deeds he committed. Defendant as the board (Director) of the corporation. Board is considered as a form of corporation. Second, corporate criminal liability in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017 / PT.PDG sentenced to criminal is his company represented by the director of the company. Corporal criminal liability can be demanded through the doctrine of superior responders or vicarious liability.
Kedudukan Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri (Singapura) dari Perkawinan Campuran yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS) Afridah Afridah; Yaswirman Yaswirman; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1144

Abstract

A mixed marriage will bring legal consequences to the parties who do it, namely related to property in the marriage. The joint assets formed during the marriage are not only located in the territory of Indonesia, but also located abroad (Singapore). This study examines the position of joint assets in mixed marriages located outside the territory of Indonesia who filed for divorce and property claims in the District Court. The purpose of this article, which is based on the results of this research, aims to determine legal certainty regarding the status of joint property in mixed marriages located abroad (Singapore) based on Decision No. 552 / Pdt.G/2013/PN.Dps) by Judge. The research method used in this study is a normative legal research method with a source of law, namely statutory regulations. The research method used is a normative juridical approach. Research specifications use analytical descriptive and data sources use secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Materials from the results of this study indicate that joint assets located abroad (Singapore) are subject to the Indonesian Judge's decision. In the eligibility conditions in the Strata Title rules that apply in Singapore, the holder of a Permanent Resident permit has the right to transfer or sell property located in that country.
Co-Authors Afridah Afridah Akmal Handi Ansari Nasution Anggun Lazuardi Dahlil Marjon Delfiyanti Delfiyanti Edita Elda Fitriati Gunawan Wibisono Joni Afrianto Kurnia Warman Maityus Fajri Muh. Din Muhammad Natsir Muhammad Suhani Nauval Alief Ocha Andea Septika Otong Rosadi Rahmat Hidayat Sri Oktavia Syofiarti Titin Fatimah Yaswirman, Yaswirman Zaki Ulya Zefrizal Nurdin, Zefrizal