Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Gema Keadilan Journal of Maritime Studies and National Integration Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal of Law, Society, and Islamic Civilization
Muhyidin Muhyidin
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Religion Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI DESA PESALAKAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Listiawati Listiawati; Sukirno Sukirno; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.518 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22794

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam dan pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Mengenai kedudukan anak angkat terhadap hak waris, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anak angkat merupakan ahli waris. Kedua, proses pembagian harta kepada anak angkat secara otomatis terbagi ketika pewaris meninggal dengan kedudukan yang disejajarkan dengan anak kandung. Harta peninggalan dari orang tua angkat diberikan secara keseluruhan baik harta gono gini maupun harta bawaan dengan porsi sesuai kehendak orang tua angkat. Adapun hukum pewarisan yang dikehendaki adalah hukum Islam, dan sebagian besar tidak menggunakan bantuan ulama. Secara normatif, hal tersebut sangat bertentangan antara fakta dari pernyataan masyarakat dengan aturan hukum yang dikehendaki, yaitu hukum Islam. Hal ini, karena ketidaktahuan terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan anak angkat.
HUBUNGAN ANTARA KONSEP CHOICE OF FORUM DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH Ulumil El Qudsie; Ro’fah Setyowati; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.388 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan choice of forum berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah.
PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN RUMAH PADABANK MUAMALAT OLEH PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DI SEMARANG Ganis Akbar S; Agus Sarono; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.807 KB)

Abstract

Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pula selain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga namun dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat. Pelaksanaan pembiayaan pembelian rumah secara murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang diawali dari permohonan anggota masyarakat untuk mengajukan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah dan tanahnya ke bank. Bank Muamalat Indonesia kemudian mengharuskan nasabah memberi kuasa kepada bank selaku kreditur untuk membeli rumah dan tanah yang dikehendaki nasabah. Kemudian debitur wajib membayar pembiayaan yang diterimanya ditambah  margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya secara mengangsur.Pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan untuk pembelian rumah di BMI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu : proses penerimaan peserta asuransi takaful pembiayaan untuk nasabah pembiayaan pembelian rumah di BMI, jangka waktu pertanggungan,jumlah pertanggungan, proses klaim asuransi, pembatalan akad dan cara penghidupan kembali akad serta Sengketa dan upaya penyelesaiannya
PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS) Cahya Samekta Jati; Muhyidin Muhyidin; Suparno Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.403 KB)

Abstract

Dengan sahnya suatu perkawinan maka akan menimbulkan kedudukan hukum baru sebagai suami istri dan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaima diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan dan Bab XII KHI. Salah satu hak yang sering menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ialah hak istri untuk mendapatkan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI. Dalam kedua peraturan tersebut, belum diatur secara jelas mengenai mekanisme mendapatkan nafkah terhutang, sehingga penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah terhutang pada perkara perceraian dan bagaimana upaya pengadilan untuk mencegah dan mengantisipasi pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pihak istri dapat menuntut nafkah terhutang melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonvensi pada cerai talak, melalui isi posita gugatan cerai gugat, dan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Terdapat dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dengan memberikan putusan pelaksanaan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak dilakukan dan upaya represif melalui eksekusi apabila putusan nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami.
Co-Authors Achmad Arief Budiman Achmad Zulfa Andikatama Agung Basuki Prasetyo Agus Sarono Aisyah Ayu Musyafah Cahya Samekta Jati Ganis Akbar S Ghina Aslam Herni Widanarti Islamiyati islamiyati Islamiyati Islamiyati Listiawati Listiawati Mira Novana Ardani Putri Wandira Retno Saraswati Ro'fah Setyowati Sukirno Sukirno Ulumil El Qudsie