Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

APLIKASI MODEL PELLA-TOMLINSON PADA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN KAKAP MERAH DI INDONESIA Sonny Koeshendrajana; Mira Mira; Zuzy Anna; Duto Nugroho; Umi Muawanah; Yesi Dewitasari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1622.8 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v13i2.6878

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah memodelkan  pengelolaan sumber daya perikanan kakap merah di Indonesiadengan menggunakan model Pella-Tomlinson. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, dengan data perikanan kakap merah Indonesia. Model surplus produksi bio-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Pella-Tomlinson. Hasil analisis mengindikasikan, pertama jumlah upaya tangkap aktual berada diatas jumlah jumlah upaya lestari (MSY). Jika pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan prinsip perikanan lestari, maka mulai tahun 2020 upaya tangkap di bawah jumlah upaya lestari (MSY). Kedua, dalam kondisi bussiness as ussual,  terjadi kenaikan bio-massa ikan semenjak tahun 1980 sampai pada tahun 2000, akan tetapi dari tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2014 terjadi penurunan bio-massa ikan. Jika tidak ada intervensi kebijakan untuk mengurangi laju degradasi sumber daya maka penurunan biomassa akan terus terjadi hingga tahun 2050. Jika pemerintah melakukan intervensi kebijakan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, akan terrjadi kenaikan biomassa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2050. Ketiga, sejalan dengan penurunan bio-massa karena tidak adanya intervensi kebijakan pengelolaan perikanan kakap merah secara berkelanjutan, maka keuntungan yang diterima nelayan akan menurun, karena terjadi penurunan hasil tangkapan. Tapi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan perikanan kakap merah secara berkelanjutan seperti pembatasan upaya penangkapan, maka keuntungan yang diterima nelayan akan meningkat lagi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2050. Title: Pella-Tomlinson Model for Red Snapper Management in IndonesiaABSTRACT The purpose of this study to develop a management model for red snapper fishery using a Pella Tomlinson Model. The research was conducted in 2016, for the national snapper fisheries obtained from official yearly landing statisctic data to get the time series catches and efforts. Surplus production bioeconomic was utilized with modified Pella and Tomlinson model for the growth model. The analysis shows that first, total efforts deployed without any kind of management (e.g. stay as an open access) will yield higher effort than maximum efforts at maximum sustainable level yield (MSY). This is a consequence of the increasing rate of red snapper efforts between 1980-2014. If fishery management is kept at the sustainable level of total efforts, then in 2020, total efforts will be less than the MSY level.  Second, biomass increased between 1980-2000 and then decreased after 2000 until 2014. If there will be no intervention to the depletion of fishery resources, the fishery will be completely depleted in 2050. Third, when the snapper biomass decreases, the cathes will decrease as well. Hence, that total profits from the fishery will decrease. However, some intervention and magement measures will be put in place, such as limiting the total efforts, the cathes and profits will bounce back and increase after 2020 and the years after.
PENGGABUNGAN BUMN SEKTOR PERIKANAN : STRATEGI MEWUJUDKAN KINERJA BUMN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Tenny Apriliani; Mira Mira; Agus Heri Purnomo; Tjahjo Tri Hartono
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (975.138 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v2i1.5865

Abstract

Kajian mengenai penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan bertujuan untuk mengkaji kinerja BUMN perikanan sebelum dan setelah dilakukannya kebijakan penggabungan terhadap 4 BUMN Perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2006. Tahapan penelitian meliputi pendeskripsian masalah dan perumusan pilihan kebijakankebijakan yang dilakukan secara deskriptif dan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini diperoleh informasi mengenai kinerja BUMN perikanan sebelum penggabungan dan prediksi kinerja setelah adanya penggabungan. Secara umum, hasil analisis kinerja keuangan keempat BUMN sektor perikanan sebelum penggabungan menunjukkan kinerja buruk. Artinya, perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban/utang-utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kinerja PT Perikanan Nusantara (hasil penggabungan empat BUMN perikanan) pada prinsipnya sangat bertumpu pada unit usaha yang sebelumnya diusahakan oleh PT PSB. Unit usaha ini memiliki bisnis utama (core bussiness) pada kegiatan penangkapan tuna. Disisi lain perkembangan hasil tangkapan ikan tuna yang dilakukan oleh PT. PSB sebagai salah satu satuan unit bisnis PT.Perikanan Nusantara justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dua opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah Kebijakan Penguatan Status Hukum dan Kebijakan Pre-Restrukturisasi. Kebijakan yang diusulkan ini selanjutnya diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan langkah-langkah strategis yaitu: (i) Strategi Penajaman Fokus Bisnis; (ii) Strategi Perbaikan Skala Usaha; dan (iii) Strategi Penciptaan Core Competencies. Tittle: The National State Enterprises of Fisheries Sector Merger : Strategy To Realizing Efficient And Effective Government Corporate PerformanceResearch on merging of The National State Enterprises of Fisheries Sector aims to analyze the performance of government corporate on fisheries before and after the merging policy on four governments corporate in Indonesia. This research was conducted from January to December 2006. Methodology used was the problem description and formulation of policy options and followed by assessment of financial performance by financial ratio analysis. The result of the research was information on the performance of government corporate before and after the merger. In general, the financial performance of four governments corporate of fisheries working before merger was poor. The corporations have difficulties to pay short and long term debts. The performance of PT.Perikanan Nusantara (merged corporate of four BUMN), basically it was highly converged on business unit of PT.PSB. This unit has core business on tuna's capture, which experiencing a constant decreasing on its yield. Two policy options should be considered to improve the situation, they are: the law status improvement and pre-restructurization policy. These policies were expected to realize the strategic steps; (i) Sharpening the business focus, (ii) Fixing the business scale and (iii) Core competencies creation.
DINAMIKA DAYA SAING USAHA RUMPUT LAUT Mira Mira; Riesti Triyanti; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.923 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1258

Abstract

Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 rumput laut lebih besar (PC (Profitabity Coofficient) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005). Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP (Subsidy Ratio to Producers) dan EPC (Effective Protection Coofficient) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan EPC < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar. Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. (Competitive and Comparative Dinamics of the Seaweed Busineses)Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were conducted at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix (PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) > 1) greater than without a policy of revitalization in 2005 ( PC <1). The effectiveness of government policies showed by SRP (Subsidy Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. The value of the SRP in 2005 is negative and EPC <1, it means subsidies and government policies have not been effective in protecting the seaweed business. SRP value is positive and EPC)> 1 in each of the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and comparative advantages, it shown the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. There is trend-lowering competitive advantage in Nusa Penida, because farmers in 2013 using a fuel that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input) at two study sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government.
PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PENGGUNAAN ENERGI ALTERNATIF UNTUK MELAUT Mira Mira; Riza Zulkarnen
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2008): DESEMBER (2008)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.331 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v3i2.5855

Abstract

Tujuan dari tulisan ini difokuskan untuk mengkaji persepsi masyarakat pesisir (nelayan) terhadap penggunaan energi alternatif untuk melaut, selain itu juga akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nelayan untuk mengganti solar dengan biodiesel dalam mengatasi kelangkaan BBM. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Cilacap dan penelitian dilakukan pada tahun 2006. Dari hasil pengolahan data, sebesar 72,50 persen nelayan mempunyai persepsi yang tinggi (positif) terhadap keberadaan biodiesel sebagai energi alternatif dalam mengatasi kelangkaan BBM. Persepsi nelayan yang rendah (negatif) akan menghambat pelaksanaan program desa nelayan mandiri energi, sedangkan persepsi yang tinggi (positif) merupakan dukungan dalam mencapai tujuan program desa nelayan mandiri energi. Terdapat 27,50% nelayan yang masih ragu-ragu tentang keberadaan biodiesel. Menurut nelayan keberadaan biodiesel belum tentu harganya lebih murah dibanding solar. Ada juga responden yang meragukan kualitas biodisel. Ada tiga faktor yang sangat mempengarugi responden dalam proses keputusan pembelian biodiesel harga, kualitas (keamanan), dan distribusi. Pada uji signifikansi 0,05 hasil analisis Spearman memperlihatkan adanya hubungan yang sangat tinggi (derajat asosiasi tinggi) antara harga dengan keputusan membeli biodisel, yaitu sebesar 1 (nilai koefisien korelasi), artinya semakin murah harga biodisel maka semakin besar keinginan responden untuk mengganti solar dengan biodiesel. Faktor distribusi menunjukkan adanya korelasi yang rendah, yaitu sebesar -0, 293 pada uji signifikansi 0,05.  Tittle: Coastal Community Perception to Use Alternative Energi for FishingThis paper was focused on analyzing the coastal community perception on the use of alternative energy for fishing, as well as the factors influencing the fisher to substitute diesel fuel by biodiesel to overcome the high cost problem of fossil fuel. Research was conducted in Cilacap in 2006. The results showed that 72,50% of fishers indicated a high perception (positive) to biodiesel as alternative energy while 27,50% of fisher were uncertained to the use of biodiesel. According to fishers biodesel price was not lower then the solar price.Some fishers were also doubted to the quality of biodesel. There were 3 factors affecting responden to decide on the use of biodiesel : price, quality and distribution. The decision was highly affected by the price (coefficient value=1) based on Spearman analysis. It means, the cheaper the price, the more probability of respondents to use the biodiesel will be. Distribution factor shows a low correlation with value of = -0,293 at level significancy of 0.05. 
Efektivitas Dimensi Individu, Kelembagaan, dan Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Implementasi Inovasi Teknologi Mira Mira
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 1 (2014): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2201.783 KB)

Abstract

The purpose of this study is to analys the factors that influence effectiveness of community empowerment program. The study was conducted in 2012-2013, in three villages of Brebes Regency (Randusanga, Grinting, and Kaliwlingi). The study uses principal component analysis. Screen plot analysis indicates tenth elements used are the most decisive factor in the effectiveness of community empowerment. It is indicated on the graph that decreases sharply on the element 1 to element 2, and very sharply decreases on element 2 to element 3, and slightly sloping from the element 3 to element 10. The ten elements when sorted by priority are the ability of individual farmers, economic conditions, ponds physical condition, Klinik Mina Bisnis institutional leadership, technology used in farming, the role of farmers, relationships with target groups, systems and institutional structures, motivation, social and cultural. Communalities value analysis indicates all factors to assess the effectiveness of community empowerment has a strong relationship with the model is formed, because the value of all the communalities elements is above 50persen. The greatest communalities value is the ability of individual farmers (0.868), indicating 86.8 persen variance of the ability of individual variables can be explained by factors formed. Individual ability of marine and coastal community in Brebes Regency in accepting innovation from the Ministry of Marine and Fisheries is very high, this indicates target group easily adopt any technological innovation introduced by The Ministry of Marine and Fisheries. The smallest communalities value is sociocultural (0.622), it means social and cultural element is less supportive for community empowerment. Farmers in the study area are individualistic, every problem is solved individually.
Determinant Atribute Ship Assistance Program Successfulness on Fishermen Welfare Enhancement Mira Mira
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2015): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3273.99 KB) | DOI: 10.31105/jpks.v14i1.1311

Abstract

The purpose of this study is to analyze determinant attribute of the success of ship assistance program to enhance fishermen welfare. The study uses multidimensional scalling (MDS) for economic, social, and institutional dimension. The results of the analysis indicate that stress values for all dimensions is close to 0, it means that configuration measurementattribute for the sustainability of the program in one point is quite appropriate. In social dimension, the attributes that affect the sustainability of the assistance program are an increase community participation in program, increase cooperation in fishing effort, an increase in the number of villages that received the program, and strengthening the involvement of indigenous peoples in the program. In institutional dimension, priorities for improving the sustainability of the program are to strengthen the microfinance institutions, social institutions, and the strengthening of the fishermen group. In the economic dimension, the attributes that affect the sustainability of the program are alternative livelihoods, business profits of the fishery, the fisheries subsidies, availability of human resources (fishermen), and transfer of profits