Garuda - Garba Rujukan Digital

PROFIL USAHA, PENDAPATAN DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PEMBUDIDAYA IKAN DI DESA CIKIDANG BAYABANG, CIANJUR, JAWA BARAT Tenny Apriliani; Hakim Miftahul Huda; Zahri Nasution
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu perairan umum dengan intensitas budidaya ikan yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan budidaya di Waduk Cirata menggunakan teknologi budidaya ikan pada karamba jaring apung (KJA) yang saat ini sudah berkembang pesat di beberapa danau dan waduk seperti Saguling dan Jatiluhur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kegiatan usaha budidaya ikan dengan teknologi KJA di Desa Cikidang Bayabang dengan mengkaji perkembangan usaha, pendapatan dan konsumsi rumah tangga pembudidaya ikan. Desa Cikidang Bayabang merupakan salah satu desa terpilih mewakili tipologi perikanan budidaya pada KJA dari kegiatan riset PANELKANAS. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara untuk pengumpulan data serta metode statistik deskriptif untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari usaha, pendapatan dan konsumsinya budidaya ikan di KJA di Desa Cikidang Bayabang masih menjanjikan tetapi masih diperlukan dukungan pemerintah untuk lebih memajukan kegiatan budidaya perikanan. Tittle: Profile of Business, Income and Consumption of Fish Culture Households Iin Cikidang Bayabang Village, Cianjur District, West Java Province.Cirata reservoir in Cianjur District is one of open water used for intensive fish culture in West Java province. Fish culture in Cirata reservoir uses a floating net cage (locally known as KJA) technology which now growing expansively in some lakes and reservoirs in West Java such as Saguling and Jatiluhur. This research aims to analyze fish culture activities with cage culture technology in Cikidang Bayabang Village by examining business development, income and consumption of fish farmers. This village is considered a selected site of the PANELKANAS research representing typology of fish cage aquaculture. This research uses a survey method and interviews to collect data in May 2010 and descriptive statistical methods for data analysis. This research confirms that fish culture business, income and consumption in the cage fish farming in Cikidang Bayabang is still promising activities but it need supports from government to improve it.

PENGGABUNGAN BUMN SEKTOR PERIKANAN : STRATEGI MEWUJUDKAN KINERJA BUMN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Tenny Apriliani; Mira Mira; Agus Heri Purnomo; Tjahjo Tri Hartono
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kajian mengenai penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan bertujuan untuk mengkaji kinerja BUMN perikanan sebelum dan setelah dilakukannya kebijakan penggabungan terhadap 4 BUMN Perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2006. Tahapan penelitian meliputi pendeskripsian masalah dan perumusan pilihan kebijakankebijakan yang dilakukan secara deskriptif dan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini diperoleh informasi mengenai kinerja BUMN perikanan sebelum penggabungan dan prediksi kinerja setelah adanya penggabungan. Secara umum, hasil analisis kinerja keuangan keempat BUMN sektor perikanan sebelum penggabungan menunjukkan kinerja buruk. Artinya, perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban/utang-utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kinerja PT Perikanan Nusantara (hasil penggabungan empat BUMN perikanan) pada prinsipnya sangat bertumpu pada unit usaha yang sebelumnya diusahakan oleh PT PSB. Unit usaha ini memiliki bisnis utama (core bussiness) pada kegiatan penangkapan tuna. Disisi lain perkembangan hasil tangkapan ikan tuna yang dilakukan oleh PT. PSB sebagai salah satu satuan unit bisnis PT.Perikanan Nusantara justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dua opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah Kebijakan Penguatan Status Hukum dan Kebijakan Pre-Restrukturisasi. Kebijakan yang diusulkan ini selanjutnya diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan langkah-langkah strategis yaitu: (i) Strategi Penajaman Fokus Bisnis; (ii) Strategi Perbaikan Skala Usaha; dan (iii) Strategi Penciptaan Core Competencies. Tittle: The National State Enterprises of Fisheries Sector Merger : Strategy To Realizing Efficient And Effective Government Corporate PerformanceResearch on merging of The National State Enterprises of Fisheries Sector aims to analyze the performance of government corporate on fisheries before and after the merging policy on four governments corporate in Indonesia. This research was conducted from January to December 2006. Methodology used was the problem description and formulation of policy options and followed by assessment of financial performance by financial ratio analysis. The result of the research was information on the performance of government corporate before and after the merger. In general, the financial performance of four governments corporate of fisheries working before merger was poor. The corporations have difficulties to pay short and long term debts. The performance of PT.Perikanan Nusantara (merged corporate of four BUMN), basically it was highly converged on business unit of PT.PSB. This unit has core business on tuna's capture, which experiencing a constant decreasing on its yield. Two policy options should be considered to improve the situation, they are: the law status improvement and pre-restructurization policy. These policies were expected to realize the strategic steps; (i) Sharpening the business focus, (ii) Fixing the business scale and (iii) Core competencies creation.

ASSESSMENT KLASTER PERIKANAN (STUDI PENGEMBANGAN KLASTER RUMPUT LAUT KABUPATEN SUMENEP) Armen Zulham; Agus Heri Purnomo; Tenny Apriliani; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Klaster adalah strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Wacana klaster perikanan tidak lepas dari strategi tersebut, tujuannya untuk mendorong pengembangan sentra industri perikanan. Penelitian dilakukan bulan Mei 2007 pada lokasi pengembangan rumput laut di Kabupaten Sumenep yang merupakan contoh daerah sasaran pengembangan klaster rumput laut. Tujuan dari kajian ini adalah: i) mengidentifikasi dan mempelajari berbagai karakteristik konsep klaster dalam hubungannya dengan pengembangan industri perikanan; ii) mempelajari karakteristik dan hubungan unit usaha pada sentra perikanan terkait dengan pengembngan klaster perikanan dan iii) merumuskan strategi pengembangan klaster rumput laut di Sumenep. Penelitian dilakukan dengan survey melalui wawancara dengan responden. Responden yang diwawancara meliputi: pejabat pemerintah, pembudidaya rumput laut, pedagang, pengolah dan eksportir rumput laut, pengusaha jasa transportasi dan tokoh masyarakat setempat. Hasil kajian ini menunjukkan di Sumenep telah ada komponen-komponen pembentuk klaster rumput laut. Penelitian ini juga menunjukkan tejadi konflik horizontal pada usaha perdagangan dan industri pegolahan produk primer menjadi intermediate product. Pada sisi lain hubungan vertikal antar komponen usaha industri rumput laut cenderung mendorong terjadi asimetris informasi terutama antara pembudidaya rumput laut dengan pedagang. Pengkajian ini merekomendasikan kluster rumput laut di Sumenep harus dibangun berdasarkan prinsip: consumer oriented, klaster harus bersifat kolektif, dan kumulatif. Tittle: Assesment of Fisheries Cluster (Development Case of Seaweed Cluster in Sumenep District).Cluster is a strategy for regional development to support local economic potency. The opinion of fisheries cluster will be developed closed to that strategy, with aiming to establish fisheries industrial complex. Research was conducted in Sumenep (Madura) on May 2007as the target area for the establishment of the fisheries cluster complex. The purposes of this research were: i) to identify and study the fisheries industrial cluster complex characteristics related to the development of fisheries industry, ii) to study the characteristic and pattern linkages among industrial units in fisheries center related to institutional development, and iii) to generate suggested recommendation for seaweed cluster industrial complex in Sumenep district. Data were collected through survey in the respected area; the respondents covered the local government officers, seaweed farmers, seaweed processors, local traders, exporters, local transportation services and local leaders. The research findings were: there were many seaweed industry units in Sumenep which can be used as the main component to organize the establishment of the seaweed industrial cluster complex, in order to get horizontal conflict among traders and seaweed processors were existed the seaweed from the farmers. On the other hand, the vertical relationship among industrial units tend to make asymmetric information on price and product criteria between traders and seaweed farmers. This research recommends the seaweed cluster industrial complex in Sumenep can be developed on the basis of: consumer oriented, collective and cumulative approach.

STRUKTUR BISNIS KLASTER RUMPUT LAUT GORONTALO Armen Zulham; Tenny Apriliani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Bisnis rumput laut di Gorontalo memberi multiplier effect penting untuk masyarakat pesisir didaerah itu. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberi masukan tentang arah pengembangan bisnis rumput laut di Gorontalo. Penelitian dilakukan dengan tehnik Rural Rapid Appraisal, melalui wawancara dengan stakeholder pada beberapa desa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan tidak seluruh perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini di Gorontalo sesuai sebagai lokasi budidaya rumput laut. Bisnis rumput laut di Gorontalo memerlukan penataan ruang dan kelembagaan untuk menghindari konflik dimasa depan, karena budidaya rumput laut hanya berkembang pada lokasi tertentu dan suplai rumput laut hanya diserap oleh dua pedagang besar. Rumput laut yang diperdagangkan adalah jenis Euchema cottonii. Posisi pembudidaya rumput laut cukup baik dalam mata rantai bisnis rumput laut ini. Rumput laut yang dikumpulkan oleh pedagang besar tersebut diperkirakan sekitar 70 persen dikirim keSurabaya dan sisanya dikirim Manado. Total margin pemasaran terhadap harga di Surabaya dan Manado masing-masing masing-masing berkisar antara (0,13 0,25) dan (0,10 0,22). Angka tersebut menunjukkan: pertama saat ini persaingan antar dua pedagang besar tersebut sangat kecil, kedua pengiriman rumput laut ke Surabaya lebih menarik dibandingkan mengirim rumput laut ke Manado. Pedagang besar merupakan core utama pengembangan klaster tersebut. Jika pemerintah melakukan upaya mendirikan industri SRC (Semi Refines Carragenan) di Gorontalo, tanpa mempertimbangkan peran pedagang itu maka upaya tersebut dapat merusak tatanan rantai pemasaran dan industri SRC itu sulit memperoleh bahan baku. Tittle: Business Structure of Seaweed Cluster in GorontaloSeaweed business in Gorontalo grows gradually and drives an important multiplier effect for local costal communities. The purpose of this study was to give the alternative suggestion concerning the direction of sea weeds business in Gorontalo. Research was conducted using Rural Rapid Appraisal technique, through the interview with stakeholders involved in sea weed business in several villages in North Gorontalo, and Boalemo districts of Gorontalo. The research finding indicated: only a limited space of coastal sea areas of the Sulawesi Sea and Tomini Bay can be use as a location of sea weed culture activities. The sea weed business in Gorontalo need to manage the cultivated area and institutions improvement to eliminate the future conflict, due to local sea weed demanded only by two biggest traders in Kwandang. Only Euchema cottonii dried traded and the bulk of dried sea weed distributed to Surabaya 70 percent and the rest traded to Manado. Total marketing margin of dried sea weed comparing to Surabaya and Manado prices are (0,13 0,25) and (0,10 0,22). The values indicated: first there relatively small conflict between 2 wholesalers to collect dried sea weed. Second, Surabaya market more interested comparing Manado market in sea weed trade. If the Government plan to build the SRC industry in Gorontalo with no involvement of the 2 traders, the industry will be collapse within a year due to sea weed raw material shortage.

NILAI EKONOMI PERIKANAN CUCUT DAN PARI DAN IMPLIKASI PENGELOLAANNYA Agus Heri Purnomo; Tenny Apriliani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kajian ini menganalisis aspek sosial ekonomi perikanan cucut dan ikan pari di Indonesia, terkait dengan relevansi aspek tersebut dalam rencana aksi nasional (national plan of action, NPOA) untuk sumberdaya elasmobranchii. Pengambilan data dilakukan pada periode Agustus 2004 - November 2005 di lokasi-lokasi pendaratan utama, yaitu Tanjung Luar (NTB), Kedonganan (Bali), Sungai Kakap (Kalbar), Sungai Liat (Bangka Belitung), Muara Angke (Jakarta) dan Batang (Jateng) serta beberapa lokasi pendukung. Analisis deskriptif tabulatif yang dilakukan terhadap data-data tersebut, menunjukkan bahwa produksi cucut dan ikan pari memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nelayan, baik yang menangkap cucut sebagai target utama maupun hasil sampingan. Di lokasi dimana cucut atau pari merupakan target utama, yaitu Tanjung Luar, Sungai Liat, dan Sungai Kakap, setiap ABK memperoleh pendapatan berturut-turut sebesar Rp 20,8 juta, Rp 24,1 juta dan Rp 8,5 juta per tahun. Nilai ini sebanding dengan tambahan pendapatan yang diperoleh ABK di lokasi dimana cucut atau pari merupakan hasil samping (Kedonganan dan Batang), yakni sebesar masing-masing Rp 27,7 juta dan Rp 22,4 juta pertahun. Nilai ekonomi perikanan cucut dan pari juga terkait dengan nilai tambah dari aktivitas pengolah, pengrajin, tukang potong, kuli angkut, dsb. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan adanya peluang untuk menyusun sebuah NPOA yang selaras dengan kepentingan ekonomi nelayan, misalnya dengan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sehingga penurunan volume tangkapan tidak harus menyebabkan turunnya pendapatan. Sejauh ini, nilai tambah perikanan cucut dan pari bervariasi; misalnya, 3,5 % untuk cucut dan 23% untuk pari di Kedonganan, jauh dibawah nilai tambah cucut di Sungai Kakap (290%) dan pari di Batang (75%). Implikasi dari hasil ini adalah pentingnya upaya penciptaan nilai tambah disamping perlunya kajian lanjutan untuk merumuskan mekanisme teknis untuk mengurangi volume produksi sesuai dengan kondisi lapang. Tittle: Economic Value of the Shark and Ray Fishery and their Management ImplicationThis study analyses the socio-economic aspects of Indonesian shark and ray fisheries as related to the relevance of these aspects in a National Plan of Action (NPOA) for elasmobranchii resources. Data were collected in the period of August 2004 to November 2005 in primary shark and ray landing places, namely Tanjung Luar (NTB), Kedonganan (Bali), Sungai Kakap (Kalbar), Sungai Liat (Bangka Belitung), Muara Angke (Jakarta) and Batang (Jateng) and a number of complementary locations. A tabulated-descriptive analysis shows that shark and ray production contributes significantly to the income of the fishers, both who produce shark and ray as main targets and by-catches. In locations where shark or ray is the main target, namely Tanjung Luar, Sungai Liat, dan Sungai Kakap, an individual crew fisher would, respectively, earn as much as Rp 20.8 million, Rp 24.1 million and Rp 8.5 million annually. These values by and large match with the annual additional income earned by every crew producing shark or ray as by-catch in Kedonganan and Batang, who would receive Rp 27.7 million and Rp 22.4 million. A further analysis shows an opportunity to formulate an NPOA which is parallel with the fishers' economic interests, namely through the improvement of added values in such a way that reduction in catch will not necessarily cause decreases in income. So far, the value added for fisheries commodities is various; for example, 3.5 % for shark and 23% for ray in Kedonganan, as compared to shark value added in Sungai Kakap (290%) and ray value added in Batang (75%). The implication of this research is that efforts directed to the creation of value added and the formulation of technical mechanism to reduce production become essential in developing a workable NPOA.

RANTAI PASOK DAN LOGISTIK UDANG VANAME DI DAERAH PRODUKSI DI INDONESIA Achmad Zamroni; Risna Yusuf; Tenny Apriliani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v16i2.9495

Rantai pasok udang vanamei di daerah produksi di Indonesia tidak selalu sama dan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pembenihan sampai dengan unit pengolahan ikan (UPI). Konsekuensinya, jenis dan jumlah biaya logistik bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Riset ini bertujuan untuk; a) mengidentifikasi rantai pasok udang vanamei di daerah produksi, b) menganalisis permasalahan dalam rantai pasok udang vanamei, dan c) merumuskan sistem logistik udang vanamei. Riset dilakukan selama tahun 2019 di beberapa provinsi yang memproduksi udang vanamei yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan topik data kepada 12 responden pembenihan, 4 responden UPI, 40 responden pembudidaya udang vanamei, dan 10 pedagang/pengumpul. Data sekunder diperoleh dari laporan hasil riset, data statistik, dan publikasi ilmiah lainnya. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan rantai pasok, pola logistik, dan permasalahan yang terjadi dalam rantai pasok. Hasil analisis menggambarkan bahwa rantai pasok udang vanamei di Indonesia bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pasokan (bahan baku dan produksi), distribusi (pedagang besar, pedagang kecil, dan pengecer), dan konsumen (pasar lokal, hotel/ restoran/catering -HOREKA- dan UPI). Permasalahan rantai pasok udang vanamei dari produsen benih sampai ke konsumen akhir telah menyebabkan produksi tidak efisien dan berimplikasi pada peningkatan biaya. Secara faktual, ada disparitas stok benih antar daerah dan kebutuhan pemenuhan stok udang di beberapa cold storage. Logistik udang vanamei menggunakan hampir semua jenis moda transportasi yaitu transportasi udara (pesawat terbang), transportasi darat (sepeda motor, mobil bak terbuka, truk biasa, truk kontainer) dan transportasi laut (kapal antar pulau dan antar negara). Sistem logistik udang belum efisien mengingat pengadaan induk udang vanamei masih diimpor dari negara lain oleh beberapa perusahaan pembenihan, dan benih ini harus menyuplai seluruh wilayah Indonesia.Title: Supply Chain and Logistic of Vannamei Shrimp In Production Areas of IndonesiaThe supply chain of vannamei shrimp in production areas of Indonesia is different in each area. It depends on the availability of hatchery facilities and the fish processing unit (UPI). Consequently, the types and logistic costs vary among regions. This research aims to: a) identify the supply chain of vannamei shrimp in the production area, b) formulate a general pattern of the logistic system of vannamei shrimp, and c) analyze the problems in the supply chain of vannamei shrimp. This research was conducted in 2019 in East Java, West Java, Bali, West Nusa Tenggara, and South Sulawesi where those provinces produce vannamei shrimp. This research employs primary and secondary data. Primary data were collected through interviews with five hatchery respondents, four UPI respondents, 40 vannamei shrimp farmers, and seven collectors/traders. Secondary data were obtained from research reports, statistical data, and other scientific publications. Data were analyzed descriptively to describe the supply chain, logistic patterns, and problems that occur in the supply chain. The results illustrate that vannamei supply chain in Indonesia can be classified into three parts: raw materials and production, distribution (wholesalers, small traders, and retailers) and consumers (local markets, hotel/restaurant/catering, and processing plants). The problem of vannamei supply chain from hatcheries to the final consumers has resulted in inefficient production and has been implicated in increased costs. Eventually, there are disparities in shrimp juvenile stocks between regions and the need to fulfill shrimp stocks in several cold storages Logistic system of vannamei shrimp utilizes almost all types of transportation modes: air transport (cargo planes), land transportation (motorbikes, trucks, cargo trucks) and water transportation (inter-island and inter-country cargo ships). The logistics system of vannamei was inefficient considering the procurement of vannamei shrimp broodstocks have always been imported from other countries by several hatchery companies, and shrimp juveniles produced need to be distributed to all-around Indonesia.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PELUANG PERBAIKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GOWA Tenny Apriliani; Tikkyrino Kurniawan; Hikmah Hikmah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2011): DESEMBER (2011)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di perdesaan. Minapolitan menjadi relevan dengan wilayah pengembangan perdesaan karena pada umumnya sektor perikanan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat. Penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pengembangannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta peluang perbaikan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus dan Oktober Tahun 2010. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisa secara deskriptif. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan minapolitan adalah terkait dengan aspek infrastruktur dan pemasaran. Permasalahan tersebut perlu segera ditindaklanjuti diantaranya berupa perbaikan dan pengadaan infrastruktur seperti irigasi dan jalan serta peran aktif dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan informasi pasar kepada pembudidaya. Tittle:Identification of Problems and Opportunities for Improving the Minapolitan Area Development in the Regency of GowaMinistry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) has established a policy called Minapolitan in the rural areas development. Minapolitan is relevant to the development of rural areas because in general the fisheries sector and utilization of fishery resources is a major livelihood of most people. Implementation of this policy is facing various obstacles and challenges in its development. Therefore this study was to conducted to identify problems faced and opportunities for improvement in the development MInapolitan in Gowa region. This research was conducted in August and October 2010. Primary and secondary data were used in this study. Data collected were processed and analyzed descriptively. Several major problems faced in the development Minapolitan were related to infrastructure and marketing. The problem need to be immediately followed up in the form of maintaining and developing infrastructure, such as irrigation and roads, and encouraging active role of both central and local government to establish market information to fish farmers.

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR SALMON-TROUT UNTUK KONSUMSI PASAR DALAM NEGERI Tenny Apriliani; Rismutia Hayu Deswati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.9297

Impor ikan salmon-trout semakin meningkat seiring bervariasinya menu masakan Jepang di Indonesia pada sejumlah hotel, restoran dan katering. Pengendalian impor terhadap komoditas harus dilakukan sebagai upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. Pengendalian impor ikan salmon-trout sangat penting dilakukan karena merupakan produk pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan salmon-trout terutama untuk konsumsi hotel, restoran, katering, pasar modern (Horekapasmod) dan industri pengolahan ikan (re-ekspor). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan impor salmon-trout pada bulan bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai pintu masuk impor utama ikan salmon-trout. Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai institusi seperti BPS dan berbagai hasil penelitian beberapa perguruan tinggi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analysis hierarchy process (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor salmon-trout. Strategi pengendalian impor salmon-trout berdasarkan hasil analisis disusun berdasarkan prioritas. Prioritas pertama dengan bobot nilai 0,413 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jenis ikan yang memiliki kandungan gizi sama dengan salmon-trout. Prioritas kedua adalah peningkatan ketersediaan dan perbaikan kualitas ikan lokal yang potensial mensubstitusi salmon-trout dengan bobot 0.363. Prioritas ketiga adalah mengikuti kerjasama perdagangan internasional untuk ekspansi pasar ekspor khususnya untuk fillet salmon-trout dengan bobot sebesar 0,224. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan lokal yang asupan gizinya tidak kalah dengan salmon-trout sehingga alokasi impor dalam negeri dapat dikurangi secara bertahap.Title: Salmon-Trout Import Control Strategies for Domestic Market ConsumptionSalmon-trout imports has increased along with the growth of hotels, restaurants and restaurants with Japanese cuisine in Indonesia. Control of imports of commodities must be done as an effort to reduce the trade balance deficit. Import control of salmon-trout is very important because it is a local fish competitor and has the potential to reduce demand for local fish. Therefore, this study aims to formulate a salmon-trout import control strategy especially for hotels, restaurants, catering, retails and processing industry (re-export) consumption. Primary and secondary data were used in this study, primary data derived from interviews and discussions with salmon-trout importer stakeholders in March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as the main entry point for salmon-trout import. Secondary data was also collected and from various institutions such as BPS and various research results from several universities. The data collected then analyzed using the hierarchical process analysis (AHP) method to formulate salmon-trout import control strategies. Salmon-trout import control strategies based on the results of the analysis are arranged according to priority. The first priority with a weight value of 0.413 is socialization and education to the public about the types of fish that have the same nutritional content as Salmon-Trout. The second priority is increasing availability and improving the quality of local fish which has the potential to substitute Salmon-Trout with a weight of 0.363. The third priority is to participate in international trade cooperation for the expansion of export markets specifically for salmon-trout fillets with a weight of 0.224. The implementation of this strategy is expected to increase the consumption of local fish which are nutritionally inferior to salmon-trout so that the allocation of imports is gradually reduced.

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7499

Definisi nelayan kecil sebagai sebuah kebijakan publik memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara baik dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ukuran kapal yang tepat dalam definisi nelayan kecil. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kapal yang paling tepat digunakan nelayan kecil adalah ≤ 5 Gross Tonnage/GT. Adanya perbedaan satuan volume kapal untuk definisi nelayan kecil dalam UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, juga memberikan dampak terhadap: 1) rujukan UU yang harus diacu; 2) kewenangan perizinan kapal (dikaitkan UU No. 23/2014); 3) wilayah penangkapan ikan; 4) kemampuan memperoleh hasil tangkapan (teknologi); 5) tata administrasi pencatatan kapal. Rekomendasi yang harus diupayakan pemerintah ialah menyamakan ukuran kapal dalam salah satu rumusan teks definisi nelayan kecil dengan merivisi UU No. 45/2009 atau UU No. 7/2016.Title: A Legal Study on Vessel Size Policy Within The Definition of Small Scale FisherThe definition of small scale fisher plays a vital role in public policy, especially as the government attempts to establish a well and fairway managing its national fishery area. The purpose of this study is to determine the appropriate vessel size for small fisher definition. Data were analyzed using a normative juridical method and were described in a narrative description. The results suggest that the most appropriate vessel size for the small scale fishers is less than 5 Gross Tonnage/GT. The difference in unit usage between Constitution No. 45/2009 and Constitution No. 7/2016, has also made impacts towards several aspects, such as: 1) which constitution to refer to; 2) vessel authorization licensing (refer to Constitution No. 23/2014); 3) fishing area; 4) ability to catch fishes (technology); 5) administrative procedures for vessels’ recording. Therefore, based on these findings, this study recommends the government to equalize the size of the vessel in at least one of the text that defines small fisher, either Constitution No. 45/2009 or Constitution No. 7/2016.

ALTERNATIF SOLUSI BAGI KEBERLANJUTAN INDUSTRI SURIMI DI INDONESIA Yayan Hikmayani; Tenny Apriliani; Tukul Rameyo Adi
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan tentang alternatif solusi bagi keberlanjutan industri surimi di Indonesia. Awal tahun 2017 isu penting adalah ancaman tutupnya pabrik surimi yang ada di Indonesia disebabkan berkurangnya pasokan bahan baku yang berasal dari ikan hasil tangkapan sampingan (by catch) alat tangkap cantrang. Metode penelitian menggunakan desk study melalui data dan informasi yang diperoleh baik dari laporan maupun dari informan baik pengusaha maupun pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk melngidentifikasi dampak dari berhentinya perasi pabrik surimi serta alternatif upaya yang dapat dilakukan bagi keberlanjutan industri surimi di Indonesia. Diharapkan dari kajian singkat ini dapat dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan alternatif beberapa solusi yang diusulkan.

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search