<![CDATA[Industri pengolahan produk perikanan Indonesia merupakan sektor usaha yang sangat potensial dan strategis untuk terus dikembangkan. Industri ini didukung ketersediaan sumber daya perikanan, sumber daya manusia serta peluang pasar domestik dan internasional yang sangat besar. Di samping itu, adanya tuntutan diversifikasi produk, menjadikan industri ini sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional; dan pengembangannya ke depan memerlukan dukungan investasi dan dukungan lainnya dari berbagai pihak. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pengembangan industri pengolahan produk periknanan terhadap pembentukan output, nilai tambah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian nasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari sumber BPS berupa Tabel Input-Output Tahun 2012 yang dimutakhirkan, yang telah mengalami proses disagregasi dan agregasi di sektor industri pengolahan produk perikanan. Analisi data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Model Input-Output dengan melakukan simulasi dampak peningkatan investasi untuk pengembangan industri pengolahan produk perikanan Indoensia sebesar 100% dari sebesar Rp328.057,2 juta pada kondisi awal total investsi pada tahun 2012 dan setelah dilakukan injeksi meningkat menjadi sebesar Rp 656.114,4 juta. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan produk perikanan Indonesia melalui peningkatan investasi sebesar 100% memberikan dampak terhadap perekonomian nasional berupa meningkatkan output ekonomi sebesar 0,83% (Rp107,97 trilyun); Nilai Tambah Bruto sebesar 0,48% (Rp61,64 trilyun); pendapatan masyarakat sebesar 0,09% (Rp11,33 trilyun) dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,004% (503 ribu orang). Untuk itu, sudah semestinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara sungguh-sungguh melakukan dan mendorong upaya pengembangan industri pengolahan produk perikanan Indonesia ke depan baik di lingkup KKP maupun secara sinergi dengan Lembaga Kementerian (LK) lain (di luar KKP), Khususnya yang ditujukan bagi peningkatan investasi secara siignifikan, seperti dengan memberikan berbagai iklim usaha investasi yang kondusif berupa kemudahan-kemudahan serta program dan kegiatan bagi peningkatan kapasitas para pelaku usaha dan kinerja organisasi (perusahaan) yang tekait.]]>
