Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONVERSI SUMBERDAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Lubuk Panjang-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Maulana Firdaus; Yesi Dewita Sari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan perairan umum daratan telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2009, bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan yang dapat diperoleh dari keberadaan lubuk larangan serta pengelolaannya dari aspek biaya, pelaku serta aktivitas pengelolaan lubuk larangan. Metode biaya perjalanan (travel cost method) digunakan untuk mengetahui manfaat lubuk larangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tekstual, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat langsung non ekstraktif perikanan lubuk larangan Lubuk Panjang adalah sebesar 3,95 milyar rupiah per tahun yang diperoleh dari besarnya surplus konsumen dari kegiatan pariwisata. Biaya pengelolaan lubuk larangan terdiri dari biaya investasi sebesar Rp. 97.201.300,- yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan biaya operasional sebesar Rp. 12.650.000,- per tahun. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang secara teknis sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam wadah kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS, sedangkan pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara umum melalui kelembagaan adat setempat berperan sebagai pengawas. Peran serta masyarakat dalampengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan yang dibebankan kepada APBD maupun APBN. Pemanfaatan lubuk larangan yang telah berkembang menjadi objek wisata diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi. Tittle: Utilization and Management of Fisheries Resources Conservation Area. (Case Study In Lubuk Larangan Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra)Research on utilization and management of fisheries resources conservation area was conducted during March to August 2009 to understand utilization status and non-extractive direct use of fishery from the fisheries resources conservation area (lubuk larangan, literally mean restricted fisheries pool) Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra. This research analyzed cost aspects, actors and management activities. This research used travel cost method to determine the use value from the fisheries resources conservation area. Non-extractive direct use of fishery in research area provided 3.95 billion rupiah annually from a large numbers of consumer surplus from tourism activities. Management costs for running tourism activities include investment cost in 2007 (IDR 97,201,300) and operational cost (IDR 12,650,000 annually). Fisheries resources conservation area is under the management of community surveillance group (POKMASWAS) Lubuk Panjang with controlling function from village government and local community representative. By encouraging community participation in the management of conservation areas, surveillance cost from national or local budgets will reduce. As growing tourism object, fisheries resources conservation area need clear rules boundaries to distinct tourism and conservation activities.

DAMPAK SUBSIDI SOLAR TERHADAP KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI BITUNG, SULAWESI UTARA Yesi Dewita Sari; Estu Sri Luhur; Armen Zulham
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2012): Juni (2012)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian bertujuan mengetahui dampak penetapan subsidi harga solar terhadap kelestarian sumber daya ikan telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Kota Bitung pada Bulan April, Agustus dan Oktober 2010. Analisis pendugaan parameter biologi dilakukan dengan menggunakan model surplus produksi berdasarkan metode Clark, Yoshimoto and Pooley (CYP). Adapun analisis dinamika dan hubungan sebab akibat antara eksploitasi sumber daya perikanan dengan usaha penangkapan ikan dilakukan dengan metode analisis sistem dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi baseline (harga solar Rp 4.500 per liter), rata-rata harga ikan Rp 6.200 per kg dan biaya operasional Rp 14.924.373 per trip maka jumlah effort yang diperbolehkan adalah sebanyak 1.601 trip per bulan dan jumlah produksi 982 ton per bulan serta ketersediaan stok ikan 1.306 ton. Tanpa subsidi solar (Rp 7.500 per liter) maka terjadi peningkatan biaya operasional per trip sebesar 36,76% (Rp 20.410.696 per trip), sedangkan jumlah effort yang diperbolehkan relatif tetap (1.600 trip per bulan). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi solar tidak memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian sumber daya ikan di Bitung. Oleh karena itu, subsidi solar harus tetap diberikan kepada nelayan di Bitung agar mereka dapat melakukan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan disamping mengurangi potensi pemanfaatannya oleh nelayan negara tetangga secara ilegal.Title: Impact of Fuel Subsidy on Sustainablity to Fishery Resources in Bitung, North SulawesiThe study aims to determine the impact of diesel price fixing subsidy to sustainability of fish resources has been carried out in the port of Ocean Fishery Bitung, Bitung City in April, August and October 2010. Analysis of biological parameter estimation is done using a production surplus model based on the method of Clark, Yoshimoto and Pooley (CYP). The analysis of the dynamics and the causal relationship between the exploitation of fishery resources to fishing effort carried out by the method of dynamical systems analysis. The results showed that in the baseline condition (diesel price of Rp 4,500 per liter), the average price of Rp 6,200 per kg of fish and operational costs Rp 14,924,373 per trip allowed the amount of effort that is as much a 1601 trips per month and the amount of production of 982 tons per month, and 1306 tons of fish stocks. Without the solar subsidy (Rp 7,500 per liter), then an increase in operating costs per trip by 36.76% (Rp 20,410,696 per trip), while the amount of effort that allowed relatively fixed (1,600 trips per month). These results indicate that the diesel subsidy policy does not provide a significant impact on the sustainability of fish resources in Bitung. Therefore, solar subsidies should be given to fishermen in Bitung so that they can perform the utilization of fish resources in a sustainable manner as well as reducing the potential for use by fishermen neighboring countries illegally.

DAMPAK SUBSIDI SOLAR TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI BITUNG DAN PELABUHANRATU Estu Sri Luhur; Yesi Dewita Sari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2012): DESEMBER (2012)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan subsidi harga solar terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di dua lokasi dengan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan yang berbeda, yaitu Bitung dan Palabuhanratu. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap berbeda di kedua lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya subsidi harga solar menyebabkan semakin besar keuntungan yang diterima oleh nelayan karena biaya operasional yang ditanggung oleh nelayan semakin rendah. Di Bitung hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dummy (D) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sebesar 2,28 yang artinya bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat meningkatkan penerimaan sebesar 2,28%. Dengan demikian, subsidi solar mampu mendorong usaha perikanan tangkap nelayan di Bitung secara berkelanjutan. Sementara itu di Palabuhanratu menunjukkan bahwa jumlah hari melaut (trip) dan subsidi solar (D) berpengaruh negatif terhadap penerimaan. Makin lama hari melaut di fishing ground Teluk Palabuhanratu justru mengurangi penerimaan nelayan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Palabuhanratu terindikasi adanya kelebihan upaya penangkapan sehingga subsidi yang diberikan seharusnya bertujuan memfasilitasi nelayan untuk menangkap di luar Teluk Palabuhanratu. Title: Role of Price Subsidies on Diesel Fuel to Sustainability of Fishing Effort in Bitung, North Sulawesi and Palabuhanratu, West JavaThis study aims to assess the role of price subsidies on diesel fuel to the sustainability of fishing. Research was carried out at two locations of Bitung and Palabuhanratu representing different level of fishery resources utilization in 2010. Data used consists of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with fishers using different gear on both sites and then analyzed using multiple regression. Results showed that diesel price subsidies causes the greater benefits received by the fishermen because the operational costs incurred by the fishermen are getting lower. In Bitung result of the analysis shows that the dummy variable (D) significant on revenue of 2.28 which means that the provision of diesel subsidies for fishermen to increase their revenue to 2.28%. Thus, the diesel subsidies could encourage fishermen fishing effort in Bitung in a sustainable manner. Meanwhile, in the Palabuhanratu result showed that number of days at sea (trip) and diesel subsidies (D) have negative effect to the revenue. The longer days at sea in the fishing ground Palabuhanratu Bay instead reduce fishing revenue. It means, utilization of fishery resources in the Palabuhanratu Bay have indicated on excess fishing effort, so that subsidy given should be aimed at facilitating fisher to fishing outside the Palabuhanratu Bay.

PERIKANAN BUDIDAYA DI DANAU MANINJAU: Antisipasi Kebijakan Penanganan Dampak Kematian Masal Ikan Zahri Nasution; Yesi Dewita Sari; Hakim Miftakhul Huda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9252

Kematian ikan secara massal sebanyak 950 ton di Danau Maninjau, Sumatera Barat yang pertamakali terjadi pada tahun 1997, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,7 milyar. Kematian massal selanjutnya terjadi pada awal Januari 2009 dan terulang kembali pada akhir Februari serta awal Maret 2010 dengan tingkat kematian ikan mencapai 1.150 ton. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa opsi kebijakan antisipasi dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan hasil bahwa dampak ekonomi kematian massal ikan budidaya yang terjadi pada dua (2) nagari di Danau Maninjau pada periode 23 Februari – 13 Maret 2010 mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp 13,93 milyar bagi para pembudidaya ikan. Kerugian tersebut terdiri atas dampak kerugian ekonomi kematian ikan, potensi keuntungan yang hilang bagi pembudidaya ikan, pedagang pakan ikan dan pedagang ikan. Dampak sosial yang diperhitungkan secara ekonomi adalah hilangnya sumber mata pencaharian, sejumlah tenaga kerja dalam tata niaga budidaya ikan sistem karamba jaring apung (KJA) bersumber dari adanya peningkatan hutang untuk melanjutkan usaha. Kajian ini menghasilkan lima opsi antisipasi kebijakan dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Title: Aquaculture in Lake Maninjau: Policy Anticipation to Handle Impacts of Fish Kills Massive fish kills with about 950 tons in Lake Maninjau of West Sumatra was firstly occurred in 1997 impacted a financial loss of IDR 2.7 billion. Further fish kills were occurred in early January 2009 and were followed in late February and early March 2010 with number of 1,150 tons fish kills. This research aims to analyze options for policy anticipation to handle impacts of fish kills in Lake Maninjau. This research used a policy analysis approach and the results showed that the economic impacts of fish kills in two villages during 23 February to 13 March 2010 accounted for IDR 13.93 billion. Economic loss consists of the fish kills impacts including potential profit loss from fish farmers, traders, fish feed and fish traders. Calculated social impacts in economic terms were a loss number of livelihood and source of incomes from floating net cage aquaculture by which lead to debt increasing. This research produced five options for policy anticipation to handle impacts of fish kills.

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search