Garuda - Garba Rujukan Digital

INDUSTRIALISASI PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI JAWA TIMUR Hakim Miftakhul Huda; Yeti Lis Purnamadewi; Muhammad Firdaus
TATALOKA Vol 17, No 2 (2015): Volume 17 Number 2, May 2015
Publisher : Diponegoro University

Disparity of development, poverty and unemployment is one of the main problems of East Java Province. On the other hand East Java province has great potential fishery. This study aims to analyze the role of the fisheries sub-sector in the regional economy of East Java province, knowing the factors that influence the fisheries development and arrange the fisheries development strategy in East Java province. Processing data using descriptive analysis, input-output (IO) and multiple linear regression. Fish processing subsector provide the largest multipliers of employment, output and value added among fisheries subsector. Inland fisheries subsector provide the largest of total linkages between fishery subsector, whereas the marine fisheries subsector have the largest of output value among the fishery subsector. Labor and maritime affairs and fisheries budget have a positive influence on the development of fisheries. Fisheries development strategy should be carried out simultaneously between marine, inland and fisheries processing. Fisheries industrialization strategy is expected to increase the value added of fisheries and reduce the disparity of development, poverty and unemployment.

PROFIL USAHA, PENDAPATAN DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PEMBUDIDAYA IKAN DI DESA CIKIDANG BAYABANG, CIANJUR, JAWA BARAT Tenny Apriliani; Hakim Miftahul Huda; Zahri Nasution
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu perairan umum dengan intensitas budidaya ikan yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan budidaya di Waduk Cirata menggunakan teknologi budidaya ikan pada karamba jaring apung (KJA) yang saat ini sudah berkembang pesat di beberapa danau dan waduk seperti Saguling dan Jatiluhur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kegiatan usaha budidaya ikan dengan teknologi KJA di Desa Cikidang Bayabang dengan mengkaji perkembangan usaha, pendapatan dan konsumsi rumah tangga pembudidaya ikan. Desa Cikidang Bayabang merupakan salah satu desa terpilih mewakili tipologi perikanan budidaya pada KJA dari kegiatan riset PANELKANAS. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara untuk pengumpulan data serta metode statistik deskriptif untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari usaha, pendapatan dan konsumsinya budidaya ikan di KJA di Desa Cikidang Bayabang masih menjanjikan tetapi masih diperlukan dukungan pemerintah untuk lebih memajukan kegiatan budidaya perikanan. Tittle: Profile of Business, Income and Consumption of Fish Culture Households Iin Cikidang Bayabang Village, Cianjur District, West Java Province.Cirata reservoir in Cianjur District is one of open water used for intensive fish culture in West Java province. Fish culture in Cirata reservoir uses a floating net cage (locally known as KJA) technology which now growing expansively in some lakes and reservoirs in West Java such as Saguling and Jatiluhur. This research aims to analyze fish culture activities with cage culture technology in Cikidang Bayabang Village by examining business development, income and consumption of fish farmers. This village is considered a selected site of the PANELKANAS research representing typology of fish cage aquaculture. This research uses a survey method and interviews to collect data in May 2010 and descriptive statistical methods for data analysis. This research confirms that fish culture business, income and consumption in the cage fish farming in Cikidang Bayabang is still promising activities but it need supports from government to improve it.

PENGUASAAN ASET DAN STRUKTUR PEMBIAYAAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TUNA MENURUT MUSIM YANG BERBEDA Rizki Aprilian Wijaya; Hakim Miftakhul Huda; Manadiyanto Manadiyanto
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2012): DESEMBER (2012)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Tulisan ini menyajikan struktur pembiayaan usaha penangkapan ikan tuna di Kota Bitung. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui biaya investasi yang dibutuhkan, struktur pembiayaan usaha berdasarkan perbedaan musim ikan dan ukuran kapal, serta prospek pengembangan usaha. Penelitianmenggunakan metode survei. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pemilik kapal. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan analisa finansial. Hasil analisis menunjukan bahwa biaya total armada tuna mengalami peningkatan pada saat musim paceklik dan penerimaan mengalami peningkatan pada saat musim puncak ikan. Ukuran kapal yang digunakan berhubungan positif dengan biaya total, penerimaan dan pendapatan usaha. Berdasarkan analisa kelayakan usaha, ukuran kapal < 5 GT lebih layak secara ekonomi dibandingkan dengan kapal berukuran 5 – 10 GT. Implikasi kebijakan yang disarankan adalah menciptakan iklim investasi yang baik untuk penangkapan ikan tuna dengan batasan ukuran kapal < 10 GT melalui skema kerjasama antara nelayan lokal dan investor yang berminat dengan prinsip bagi hasil yang adil. Title: Asset Acquisition and Financial Structure of Tuna Fishing According to Different SeasonThis paper presents the asset acquisition and financial structure of tuna fishing in the Bitung City. Purpose of this paper was to determine of the required investment costs and financing structure based on difference season and size of the vessel, as well as the prospects for business development. The research employs survey method. Data were collected by using interview techniques to a number of vessel owners. Data analysis uses descriptiv statistics method and financial analysis. Results of the analysis showed that total cost of the fleet has increased during bad season and revenues increased during peak season. Sizeof the vessels used were a positively associated with total cost, revenue and operating income. Based on feasibility analysis, vessel size of <5 GT was more economically viable than the vessel size of 5-10 GT. Policy implication suggested is to create a favorable investment climate environment for tuna fishing vessel size limit <10 GT through estabilismeant meat cooperative scheme between local fisher and investor according to the principle of equitable sharing

PERSEPSI DAN SIKAP NELAYAN TERHADAP PENGELOLAAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) BERKELANJUTAN Riesti Triyanti; Achmad Zamroni; Hakim Miftakhul Huda; Rizki Aprilian Wijaya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v16i1.9486

Pengelolaan rajungan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai stakeholders, karena merupakan komoditas yang memililki volume dan nilai ekspor ketiga tertinggi di Indonesia. Di Kabupaten Demak, rajungan merupakan komoditas tangkapan tertinggi untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Namun, praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali menyebabkan penurunan stok rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, persepsi, dan sikap nelayanrajungan terhadap pengelolaan rajungan berkelanjutan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan bantuan kuesioner terstruktur kepada responden nelayan di Desa Betahwalang, Purworejo, dan Serangan, Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa nelayan setuju terhadap kebijakan pengelolaan rajungan eksisting, teknik penangkapan rajungan, dan pola pemasaran rajungan, namun tidak setuju dengan kondisi sumber daya rajungan saat ini, pencatatan data rajungan, dan usulan kebijakan pengelolaan rajungan yang ditawarkan. Pada umumnya nelayan mengetahui aturan penangkapan rajungan yang ramah lingkungan, namun karena kebutuhan ekonomi yang tinggi, maka penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yaitu jaring arad masih banyak terjadi dan kualitas ikan hasil tangkapan relatif rendah. Musim pemijahanrajungan juga sudah diketahui oleh nelayan, namun pada musim pemijahan nelayan tetap menangkap rajungan. Untuk mengelola rajungan secara berkelanjutan diperlukan kebijakan pengelolaan berbasis masyarakat melalui kegiatan sosialisasi status kondisi rajungan yang tertangkap, pelatihan diversifikasi alat tangkap, dan pendampingan kepada nelayan terkait kesadaran penangkapan rajungan yang lestari. Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan, ukuran rajungan yang tertangkap, kontrol terhadap musim dan daerah penangkapan, dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir saat kebijakan diterapkan. Tittle: Fishers’ Perception and Attitude on Sustainable Management of Blue Swimming CrabsStakeholders need to pay a considerable attention to the management of blue swimming crabs in Indonesia since it is the third highest Indonesia export commodity both in volume and value. In Demak Regency, blue swimming crab is the highest catch commodity to meet the food needs and improve the economy of coastal communities. However, the uncontrolled and environmentally hazard catches resulted a decline in crab stocks. This study aims to analyze the fishers’ socio-economic characteristic, perceptions, and attitude toward sustainable blue swimming crab management. Data were collected through structured-questionnaires interviews with the fishers in Betahwalang Village, Purworejo Village, and Serangan Village, Demak Regency. The data were analyzed with descriptive method. The results showed that the fishers agree with the existing crab management policies, fishing techniques, and marketing pattern, however, they disagree with the current condition of blue swimming crab resources,data record, and the suggested sustainable crab management policies. The fishers have recognized the rules of environmentally friendly catch for blue swimming crabs, however, it is still common to use arad nets due to high economic needs despite the low quality of the catches. The fishers have also recognized the spawning season of the crabs, but they still catch in spawning season due to economic stress. In order to manage the sustainability of blue swimming crab, there is a need of community-based management policy through socialization the condition of the crab resources, training on fishing gear diversification, and community assistance for the awareness of sustainable crab fishing. In addition, it is necessary to supervise the use of fishing gear, the size of the catches, the season and fishing area, and develop the alternative livelihoods for coastal communities once the policy is implemented.

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH GILI SULAT DAN GILI LAWANG Hakim Miftakhul Huda; Yesi Dewita Sari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Tingginya intensitas aktivitas penangkapan ikan telah menyebabkan degradasi sumber daya ikan pada beberapa daerah penangkapan ikan. Salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan dan meminimalkan degradasi sumber daya ikan adalah membentuk kawasan konservasi laut daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Sulat-Gili Lawang, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan metode valuasi ekonomi sumber daya untuk menganalisis gabungan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan total nilai manfaat KKLD Gili Sulat-Gili Lawang adalah Rp 8,99 milyar per tahun yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukan pengelolaan terhadap KKLD ditinjau dari biaya, aktor atau pelaku dan aktivitas pengelolaan sampai saat ini belum optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya menyusun strategi pengelolaan yang tepat untuk mengoptimalkan maksud dan tujuan dibentuknya KKLD. Tittle: Utilization and Management of The Gili Sulat and The Gili Lawang Regional Marine Conservation Area.Highly intensive of fishing activities lead to degradation of fish resources in some fishing grounds. One effort to maintain sustainability of fish resources and minimize its degradation is to establish local marine conservation areas. This study aims to analyze utilization and management of Gili Sulat-Gili Lawang local marine conservation areas (or locally known as KKLD) in Wes Nusa Tenggara Province. This study applies economic valuation methods to analyze combination of primary and secondary data. Results of this study show that annual total benefit values of Gili Sulat-Gili Gili Lawang KKLD is IDR 8,99 billion which includes direct and indirect benefits. In terms of costs, actors and management activities, current management of KKLD is less optimal. Therefore, this study recommends to develop appropriate management strategies to optimize the purposes of KKLD establishment.

KURVA PENAWARAN DAN PERMINTAAN PRODUK PERIKANAN TANGKAP PERAIRAN UMUM DARATAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN Yesi Dewita Sari; Maulana Firdaus; Hakim Miftakhul Huda
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2009): DESEMBER (2009)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keseimbangan kurva penawaran dan permintaan produk perikanan tangkap perairan umum daratan di Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pendugaan kurva penawaran menggunakan parameter biologi, parameter ekonomi, sedangkan pendugaan kurva permintaan menggunakan metode regresi dari beberapa variabel yang berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum daratan pada kondisi MSY ditinjau dari sisi jumlah produksi adalah 85,55% dan 82,32% jika ditinjau dari jumlah effort. Kurva penawaran berbalik kebelakang pada jumlah produksi 44.004 ton dengan tingkat harga Rp. 2.350 per kg. Perpotongan kurva penawaran dan permintaan terjadi pada tingkat harga Rp. 5.200 per kg dan jumlah produksi 32.597 ton. Perpotongan atau keseimbangan ini terjadi pada kurva penawaran setelah berbalik ke belakang. Peningkatan produksi secara terus menerus akan menyebabkan sumberdaya perikanan perairan umum tidak lestari. Implikasi kebijakan yang dapat disarankan adalah diperlukannya kebijakan pengelolaan dengan meningkatkan produksi ikan dari usaha budidaya. Tittle: Supply and Demand Curve of The Inland Fishery Product in Sumatera South ProvinceThis reseach aimed to know equilibrium of supply and demand of both curve inland fisheries resource in South Sumatera. Biological and economical parameter are used to estimated a supply curve, and regression method is used to estimate demand curve. Result showed that exploitation rate of inland fisheries resource at MSY are 85.55% of harvest and 82,32% of effort. Backward bending supply curve happened at 44,004 ton of harvest and Rp. 2,350 of price per kg. Supply and demand equilibrium happened at Rp. 5,200 of price per kg and 32,597 ton of harvest. This equilibrium happened at backward bending of supply curve. A continuing increase in production will level to unsustainable fishery production. Policy implycation could be addressed is the need for the management authority to increase fish production from aquaculture.

PERIKANAN BUDIDAYA DI DANAU MANINJAU: Antisipasi Kebijakan Penanganan Dampak Kematian Masal Ikan Zahri Nasution; Yesi Dewita Sari; Hakim Miftakhul Huda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9252

Kematian ikan secara massal sebanyak 950 ton di Danau Maninjau, Sumatera Barat yang pertamakali terjadi pada tahun 1997, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,7 milyar. Kematian massal selanjutnya terjadi pada awal Januari 2009 dan terulang kembali pada akhir Februari serta awal Maret 2010 dengan tingkat kematian ikan mencapai 1.150 ton. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa opsi kebijakan antisipasi dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan hasil bahwa dampak ekonomi kematian massal ikan budidaya yang terjadi pada dua (2) nagari di Danau Maninjau pada periode 23 Februari – 13 Maret 2010 mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp 13,93 milyar bagi para pembudidaya ikan. Kerugian tersebut terdiri atas dampak kerugian ekonomi kematian ikan, potensi keuntungan yang hilang bagi pembudidaya ikan, pedagang pakan ikan dan pedagang ikan. Dampak sosial yang diperhitungkan secara ekonomi adalah hilangnya sumber mata pencaharian, sejumlah tenaga kerja dalam tata niaga budidaya ikan sistem karamba jaring apung (KJA) bersumber dari adanya peningkatan hutang untuk melanjutkan usaha. Kajian ini menghasilkan lima opsi antisipasi kebijakan dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Title: Aquaculture in Lake Maninjau: Policy Anticipation to Handle Impacts of Fish Kills Massive fish kills with about 950 tons in Lake Maninjau of West Sumatra was firstly occurred in 1997 impacted a financial loss of IDR 2.7 billion. Further fish kills were occurred in early January 2009 and were followed in late February and early March 2010 with number of 1,150 tons fish kills. This research aims to analyze options for policy anticipation to handle impacts of fish kills in Lake Maninjau. This research used a policy analysis approach and the results showed that the economic impacts of fish kills in two villages during 23 February to 13 March 2010 accounted for IDR 13.93 billion. Economic loss consists of the fish kills impacts including potential profit loss from fish farmers, traders, fish feed and fish traders. Calculated social impacts in economic terms were a loss number of livelihood and source of incomes from floating net cage aquaculture by which lead to debt increasing. This research produced five options for policy anticipation to handle impacts of fish kills.

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI Riesti Triyanti; Hakim Miftakhul Huda; Rizki Aprilian Wijaya; Achmad Zamroni
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desmber 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.10225

Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis. Title: Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai IslandThe potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained byfishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys with outboard motorboats. The tuna supply chain in Morotai consists of five nodes, with the largest share in cooperative nodes, which is 45%. Other results show that in theexisting business system in the Morotai Islands, there are fishing groups that are not yet included in the tuna supply chain, do not partner with cooperatives, do not have market access, and are not involved in pricing. The tuna inclusive business development strategy in Morotai that can be recommended fromthe results of this study is the implementation of an integrated fisheries management model supported:(i) a market that accommodates supply chain investors, (ii) the opening of bank capital access, and (iii) fisher’s partnership with cooperatives as intermediaries and fish processing units as business partners.

STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA Hakim Miftakhul Huda; Rizki Aprilian Wijaya; Riesti Triyanti; Yesi Dewita Sari; Achmad Zamroni
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desmber 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9536

Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia. Title Utilization Status and Problems of Crab Resources in IndonesiaThere is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.

Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Sungai (Studi Kasus: di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat) Maulana Firdaus; Hakim Miftakhul Huda
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1, No. 1, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan serta manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2009. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei, responden dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kawasan konservasi adat atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Sementara, Pembentukan lubuk larangan harus memiliki peraturan dari Nagari dan ada kelompok yang mengelolanya. Lubuk larangan di Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 523 Tahun 2007, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Adat Perairan Air Tawar. Keberadaan lubuk larangan telah memberikan manfaat yaitu untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lubuk larangandengan cara mendirikan warung yang menjual minuman dan makanan ringan bagi para pengunjung lubuk larangan.

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search