Garuda - Garba Rujukan Digital

NILAI EKONOMI EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI KABUPATEN WAKATOBI Andrian Ramadhan; Lindawati Lindawati; Nendah Kurniasari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Ekosistem terumbu karang memiliki fungsi baik secara ekologi maupun ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai ekonomi (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari ekosistem terumbu karang. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 67 orang. Metode analisis data menggunakan pendekatan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari fungsi ekologinya, estimasi nilai ekonomi terumbu karang sebagai penahan gelombang sebesar Rp. 372.208.100.000/tahun (Rp. 18.742.929/ha/tahun), sedangkan estimasi nilai ekonomi sebagai tempat pertumbuhan ikan sebesar Rp, 400.024.550.999/tahun (Rp. 7.339.900/ha/tahun). Selain dari sisi ekologis, keberadaan ekosistem terumbu karang juga dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Estimasi nilai ekonomi untuk kegiatan perikanan tangkap sebesar Rp. 373.017.285.444/tahun (Rp. 6.844.354/ha/tahun), sedangkan estimasi nilai ekonomi untuk kegiatan budidaya rumput laut sebesar Rp. 8.160.682.302/tahun Rp.15.397.524/ha/tahun). Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang perlu adanya koordinasi yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan dari keberadaan ekosistem terumbu karang.Title: Economic Value of Coral Reef Ecosystem in Wakatobi DistrictEcosystem of Coral reef hasecological and economical function. The purpose of this study is to estimate the economic value of the functionsboth directly and indirectly. The research was conducted in Wakatobi in 2015. Data collected consist of primary data and secondary data. Data were collected from 67 respondents which are determined by purposive sampling method. The result estimate the economic value of coral reefs from its function as a wave barrier is Rp. 372.208.100.000/year(Rp. 18,742,929 /ha/year), while the economic value as a fish growth reach Rp, 400.024.550.999/year (Rp. 7.3399 million / ha / year). Ecosystem of coral reef is also used for fishing and seaweed farming where the estimated economic value is 373.017.285.444/year (Rp. 6,844,354 / ha / year)and Rp. 8.160.682.302/year(Rp.15.397.524 / ha / year). Considering these benefits, the ecosystem management need to be coordinated intensively between the community and government especially in the utilization.

DOMINASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI KOTA KENDARI Studi Kasus: Nelayan Bugis Makassar Christina Yuliaty; Riesti Triyanti; Nendah Kurniasari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi etos kerja nelayan Bugis-Makassar yang mempengaruhidominasi mereka dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kota Kendari. Tulisan ini menggunakanpendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancaramendalam menggunakan topik data sebagai pedoman wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.Analisis data dilakukan dengan menggunakan push-pull theory. Hasil pembahasan menunjukkandominasi nelayan Bugis - Makassar dalam pemanfatan sumberdaya perikanan di Kota Kendari didorongoleh falsafah hidup yang terwujud dalam etos kerja yang tinggi. Etos kerja tersebut tergambar padacurahan waktu kerja, pemanfaatan waktu luang, disiplin dan pandangan ke depan/visioner. Di sisi lain,letak geografis dan masih tersedianya lahan potensial, potensi perikanan yang besar menjadi faktorpenarik berpindahnya nelayan Bugis-Makassar ke Kota Kendari.Title: Domination Fisheries Resources Used in Kendari City Case Study : Bugis Makasarese FishersThis study aims to explore the work ethic of Bugis-Makassar fishermen affecting their dominancein the utilization of fishery resources in Kendari and background history of Kendari ethnic (Tolaki) whoprefer to controled the formal sector and the agricultural sector. This study used a qualitative descriptiveapproach with data collection techniques used in-depth interview with data topic, observation anddocumentation. Data were analyzed by push-pull theory. The results showed the dominance ofBugis - Makassar fishermen in utilization of fishery resources in Kendari driven by a philosophy of lifethat is embodied in a high work ethic. The work ethic is reflected in working hours, use of leisure time,discipline and foresight / visionary. The other side, geographical location, the available potential land andfisheries becomes pull factors for migration of Bugis-Makassar to Kendari.

DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KEWIBAWAAN KELEMBAGAAN ADAT (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Liya di Wakatobi Sulawesi Tenggara) Nendah Kurniasari; Andrian Ramadhan; Lindawati Lindawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pasang surut kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wakatobi, turut berpengaruh terhadap kondisi sumberdaya alam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Penelitian pada masyarakat adat liya di Kabupaten Wakatobi pada Tahun 2015 dengan menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan data sekunder dan data primer dari berbagai informan kunci.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan adat di wakatobi meskipun eksistensinya sudah menurun namun kewibawaannya relatif masih kuat sehingga berpotensi sebagai lembaga yang efektif untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif. Hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan nilai sosial dari sumberdaya. Oleh karenanya, revitalisasi lembaga adat merupakan langkah yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah guna menjaga sumberdaya kelautanan dan perikanan secara berkelanjutan.Title: Exoticism of Wakatobi and institutional initiative Citizen using Case study on Indigenous peoples in Wakatobi Sulawesi TenggaraThe dynamics of the authority of traditional institutions in the management of marine resources and fisheries in the Wakatobi, also affect the condition of the natural resources. This study aims to describe how the role of traditional institutions in the management of marine resources and fisheries. The study was conducted in Wanci and Kaledupa in 2015 using qualitative methods that rely on secondary data and primary data from a variety of key informants. The results showed that the traditional institutions in wakatobi although its existence has been declining but still relatively strong authority, thereby potentially as effective institutions to regulate people's behavior in the use of marine and fishery resources wisely. Therefore, the revitalization of traditional institutions is a step that should be undertaken by the government to safeguard marine and fisheries resources in a sustainable manner.

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KOTA SABANG Nendah Kurniasari; Latifatul Rosidah; Mei Dwi Erlina
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula di setiap tipologi sehingga diperlukan identifikasi tipologi mana yang lebih prioritas, penting, dan mendesak untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sektor tersebut agar terjadi sinergitas dalam pengembangan setiap tipologi. Penelitian dilakukan di Kota Sabang pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi grup terfokus tehadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kota Sabang. Analisis data menggunakan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) dan analisis Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). Hasil penelitian menujukkan bahwa prioritas sektor perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang adalah pengembangan usaha pengolahan perikanan. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah; 1) memanfaatkan kawasan destinasi wisata sebagai peluang pasar dengan meningkatkan kualitas produk olahan melalui peningkatan kualitas bahan baku, 2) membangun sentra pengolahan ikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas air sebagai unsur utama dalam proses pengolahan agar memenuhi kebutuhan pasar, dan 3) memperbaiki akses pengolah terhadap bahan baku melalui pembangunan sentra pendaratan ikan.Title: Strategy for Development of Marine and Fisheries Sector in Sabang CityMarine and fisheries sector in Sabang City has different problems and thus requires different solutions in each typology. Therefore, it is necessary to identify which typologies are more priority, important, and urgent to resolve. This study aims to formulate development strategy for the sector to be more effective and efficient. The study was conducted in Sabang City in 2016 using qualitative and quantitative approaches based on primary and secondary data. Primary data were collected through interview, observation, documentation, and focused group discussions (FGD) between fishery businessmen and stakeholders in Sabang. Data were analyzed using analysis of Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) and analysis of Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). The results showed that the development priority for marine and fishery sector in Sabang City is developing fisheries processing business. Therefore, it needs following strategies: 1) optimizing the tourist destination as a market place by improving the quality of fishery products through the quality of its raw materials, 2) developing “fish processing center” supported with the availability and quality of fresh water to meet the market needs, and 3) Improving the access of fish processors to the raw materials through the development fish landing center.

POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Nendah Kurniasari; Christina Yuliaty; Rismutia Hayu Deswati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat trace bundle mengenai sejarah dan tata hukum adat.Title: The Position Of Marine And Fisheries Resources Management Practices Based On Adat Law In National Law PerspectiveCustomary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective. The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis.The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) posistion of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of “national interest” which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.

Membangun Sinergitas Antar Pelaku Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Klinik Iptek Mina Bisnis Di Kabupaten Subang) Nendah Kurniasari
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sinergitas antara pelaku pemberdayaan merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan agar dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan prinsip-prinsip dan langkah strategis membangun sinergitas yang harus ditempuh oleh KIMBis dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat perikanan. Penelitian dilaksanakan di Subang pada Tahun 2013. Penelitian merupakan action research dimana kegiatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir subang melalui kelembagaan KIMBis (Klinik Iptek Mina Bisnis). Data diambil melalui wawancara, dan observasi berkelanjutan terhadap jalannya KIMBis Subang. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Terdapat tiga prinsip dalam membangun sinergitas antar pelaku pelaksanaan KIMbis yaitu partisipatif yang mengarah pada emansipatif dan problem-posing education. Terkait dengan pelaksanaan prinsip tersebut, maka langkah strategis yang harus dilaksanakan adalah proses pembentukan harus melibatkan pemangku kepentingan lokal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, membuat program kerja yang mengarah pada kemandirian KIMBis yang dilakukan secara partisipatif, melakukan sinkronisasi program dengan instasi/lembaga terkait, membangun percaya diri para pengurus KIMBis dalam membangun jaringan kerja secara mandiri,membuat pelaporan terhadap instasi/lembaga mitra, dan menjaga hubungan non formaluntuk menumbuhkan ikatan emosional.

Tipologi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan di Negeri Latuhalat, Ambon Nendah Kurniasari; Christina Yuliaty
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 1, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pengetahuan mengenai tipologi bsosial budaya suatu masyarakat merupakan faktor pendukung keberhasilan program pembangunan perikanan. Makalah ini bertujuan untuk menganaisis tipologi sosial budaya masyarakat nelayan di Negeri Latuhalat Kota Ambon. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2013 Di Nagari Latuhalat Kecamatan Nusasiwe Kota Ambon. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat pemerintahan desa, perguruan tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat nelayan di negeri latuhalat masuk kedalam masyarakat transisi. Masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat tradisional pedesaan yang ditunjukkan dengan kolektifitas yang tinggi, struktur ekonomi lokal yang mendorongt pada kecenderungan ekonomi pertukaran, dan mampu memenuhi pra syarat dari masyarakat industri, seperti kemampuan berinvestasi, tidak mudah menyerah, kemampuan adaptasi dan inovasi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kebijakan yang mendukung pendidikan, akses permodalan, dan akses pasar barang produksi sebagai entry point upaya perbaikan dan rekayasa sosial pada masyarakat di Negeri Latuhalat.

Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut Nendah Kurniasari; Elly Reswati
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 2, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Makalah ini bertujuan melihat kearifan lokal yang dibentuk oleh sebuah masyarakat nelayan dilihat dari perspektif psikologi lingkungan. Makalah ini merupakan studi literatur, dimana informasi diperoleh dengan cara mengkaji literatur yang terkait dengan teori-teori adaptasi lingkungan, kearifan lokal serta kehidupan masyarakat Lamalera. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Lamalera mengenai norma berburu paus telah berusia ratusan tahun. Kearifan itu merupakan perbauran yang kental antara tradisi dan ajaran Katolik. Kearifan yang muncul tidak hanya menjaga kelestarian dan kesimbangan ekosistem laut namun juga menjaga keseimbangan dalam berhubungan dengan sesama warga masyarakat. Keseimbangan alam tersebut terancam ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan ijin untuk penambangan emas. Kearifan lokal yang muncul sabagai reaksi dari adanya stimulus ini adalah penolakan terhadap penambangan emas di Lamalera dengan alasan akan merusak keseimbangan ekosistem yang mengakibatkan terputusnya ikatan mereka dengan para leluhur yang selama ini telah menjaganya.

Fungsi Laut dalam Menjaga Harmonisasi Hidup Masyarakat Adat Lambadalhok, Aceh Besar Nendah Kurniasari; Nurlaili Nurlaili
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 2, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Makalah ini bertujuan menganalisis fungsi laut dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat Desa Lambadalhok, Aceh Besar. Penelitian dilakukan pada Tahun 2011 dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Laut bagi masyarakat Lambadhalhok mempunyai peran yang strategic dalam menciptakan harmonisasi hidup antara manusia, Tuhan dan alam. Keberadaan laut dinilai tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi spiritual. Semua fungsi tersebut harus berjalan seimbang dalam norma-norma religi yang mereka anut. Masyarakat membuat kesepakatan dalam mengelola dan memanfaatkan laut yang terlembaga dalam kelembagaan Panglima Laot. Adat kenduri laut, adat hari pantang melaot, adat sosial dan adat pemeliharaan lingkungan merupakan aturan untuk menjaga berjalanannya fungsi-fungi tersebut secara seimbang sehingga harmonisasi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam dapat terwujud.

Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nendah Kurniasari; Elly Reswati
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 1, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dinilai mempunyai efektifitas yang rendah. Selama delapan tahun PEMP berlangsung, wilayah pesisir masih menjadi kantung kemiskinan di negara ini. Tulisan ini merupakan analisis singkat terhadap pelaksanaan PEMP dalam tataran konseptual dan tataran praktis. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi program pemberdayaan berikutnya. Dalam tataran konsep, PEMP telah memenuhi stategi mata pencaharian dan strategi permodalan untuk memutus rantai kemiskinan. Namun PEMP kurang mendapat perhatian dalam strategi makro, karena sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan nasional. Dalam tataran praktis, beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu merubah persepsi nelayan tentang makna bantuan, meningkatkan kapasitas sasaran dalam managemen dan administrasi keuangan, sinkronisasi antara berbagai program pemberdayaan, serta penyesuaian program dengan kultur sempat yang sangat bersifat lokalitas.

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search