Radityo Pramoda
Pusat Penelitian Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR Siti Hajar Suryawati; Radityo Pramoda
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 2, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.444 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i2.6300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo, yang meliputi aspek pendapatan, kerugian asset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan Mei 2015 dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi di TPI Mayangan, Kota Probolinggo. Sampel responden diambil secara snowball sampling terhadap pemilik kapal, nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, juru timbang, dan kuli angkut. Hasil penelitian menunjukan bahwa nelayan cantrang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak merasakan dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Mereka mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke bank. Penelitian dampak ekonomis dari pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan implementasi permen tersebut sehingga nelayan cantrang juga tidak menanggung risiko terlalu besar. Tittle:  Economic Impact of Enforcement of Regulation of  The Minister of Marine and Fisheries No. 2 2015 Operating  Activities Against Fishermen in Probolinggo Cantrang, East JavaThe research aims to determine economic impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 in Probolinggo City, including revenue aspect, business assets losses aspect, capital aspect, and marketing mechanism. Method of analysis was descriptive analysis and regulatory impact assessments. The research collects primary data during May 2015 by interview techniques, recording and observation in TPI Mayangan, Probolinggo City. Research sample were vessel owners, skippers, crews, traders, interpreter stations, and porters. They taken by snowball sampling method. Results show that cantrang fishermen were group society that feel many impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. They experienced a decline in revenues, asset Losses effort is well invested, less credit to the bank. It can be expected as the fundamental basis for the Implementation ot the regulation that the risk of fishermen not too big. 
Tinjauan Yuridis ACFTA Terhadap Pembangunan Kelautan dan Perikanan Radityo Pramoda
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 2, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.014 KB) | DOI: 10.15578/marina.v6i2.5811

Abstract

Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China (ACFTA), merupakan wujud kerjasama negara ASEAN dan China untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. ACFTA sebagai salah satu instrumen diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, serta menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan mengkaji kesepakatan ACFTA dan melakukan tinjauan yuridis terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Hasil kajian menunjukkan, bahwa ACFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas untuk menurunkan tarif bea masuk dan secara yuridis mempengaruhi komponen sistem hukum (substansi, struktural, dan budaya hukum) di dalam melindungi produk di sektor kelautan dan perikanan.
EKSISTENSI KLINIK IPTEK MINA BISNIS (KIMBis) “PAMISAYA MINA” MENGEMBANGKAN POTENSI PERIKANAN LOKAL KABUPATEN WONOGIRI Radityo Pramoda; Rizky Muhartono; Sonny Koeshendrajana
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.842 KB) | DOI: 10.15578/marina.v3i1.5767

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui eksistensi KIMBis Pamisaya Mina dalam memberdayakan masyarakat perikanan di Kabupaten Wonogiri. Analisis kajian dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan: (1) KIMBis Pamisaya Mina di Kabupaten Wonogiri telah membentuk inkubator bisnis; (2) kinerja dan eksistensi keberadaan KIMBis Pamisaya Mina sudah dirasakan manfaatnya dan sangat dibutuhkan; (3) sosialisasi yang kurang akibat faktor  jangkauan lokasi. Saran yang dapat diberikan adalah mendorong kelembagaan KIMBis Pamisaya Mina menjadi sebuah asosiasi, bekerja sama dengan otoritas daerah melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah selingkar Waduk Gajah Mungkur yang belum pernah dijangkau oleh pengurus KIMBis Pamisaya Mina.
TOTAL NILAI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO Riesti Triyanti; Maulana Firdaus; Radityo Pramoda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.111 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.3.219-236

Abstract

Mangrove forest is the main life-supporting ecosystem in coastal and marine areas. Little information is available on quantifying of mangrove function as well as its benefit. The study is conducted to quantify the totalvalue of the mangrove ecosystem in North Gorontalo Regency. Data were collected through interviews with users and non-users of the resources along with secondary data such as the amount of carbon storage and cost of standard construction of break water for mangrove ecosystem. Data were analyzed by using economic valuation techniques for calculating total value of the mangrove ecosystem. The results showed that the ecological valuewas Rp18,205,000,890/hectare/year, the economic value was Rp40,716,063/hectare/year, while the social and cultural values was Rp20,341,259/hectare/year. Hence, the total value of mangrove ecosystem in North Gorontalo Regency amounts to Rp18,266,058,212/hectare/year. This shows the importance of the mangrove resources in term of its values that needs to be informed to the decision-makers, so that it can be managed in a sustainable way with proper benefits and costs consideration.