Garuda - Garba Rujukan Digital

TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN SKALA KECIL DENGAN PENDEKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Riesti Triyanti; Maulana Firdaus
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Indramayu memiliki jumlah rumah tangga menengah kebawah paling banyak diProvinsi Jawa Barat. Artinya, tingkat kesejahteraan yang dimiliki masih rendah. Penelitian ini bertujuanuntuk mengkaji tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil (≤ 5 GT) di Kabupaten Indramayu. Datayang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakanteknik wawancara, observasi dan pencatatan. Analisis data menggunakan pendekatan penghidupanberkelanjutan menggunakan indikator sumber daya keuangan, sosial, manusia dan alam. Tingkatkesejahteraan nelayan dapat dihitung dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan yang berfungsiuntuk mengetahui kesejahteraan secara relatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks penghidupannelayan berada pada kategori sedang (54,93%); capaian indikator modal keuangan (83,51%) dengankategori sangat baik; indikator modal alam (60,00%) dengan kategori sedang; indikator modal sosial(13,20%) dengan kategori buruk; dan indikator modal sumber daya manusia (56,65 %) dengan kategorisedang. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan dalam mewujudkan penghidupan berkelanjutandi Kabupaten Indramayu adalah melalui peningkatan indikator modal sosial seperti peningkatanakses masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yangada khususnya dalam setiap program pemerintah, mengintegrasikan kelembagaan informal dengankelembagaan formal, dan mengaktifkan kembali koperasi yang telah ada atau mendirikan koperasiperikanan baru.Title: Welfare Level of Small Scale Fishers Based on Sustainable Livelihood Approach in Indramayu DistrictIndramayu District has a majority of fisher’s household with less prosperity in the West Javaprovince. This study aimed at analyzing the welfare of small-scale fisheries (≤ 5 GT) in IndramayuDistrict. Primary and secondary data were collected by using interviews, observation and recording.Analysis of the data used to determine the level of welfare of fisher’s are using the sustainable livelihoodsapproach using indicators of financial, social, human and natural resources. The welfare level of fisherscountable with sustainable livelihood approach which serves to determine relative welfare. The analyzeresults showed that the fisher livelihood index in middle category (54.93) with performance indicatorsof financial resources (83.51%) with very good categories; indicators of natural resources ( 60.00%)in the medium category; indicators of social resources (13,20%) with bad categories; and indicatorsof human resources (56.65%) with medium category. Therefore, recommendation strategy in order torealize sustainable livelihoods in Indramayu through increasing people’s access to economic institutions;optimize existing community institutions, especially in any government program; institutional integrateinformal with formal institutions; and activated existing cooperatives or built the new cooperative.

STRUKTUR PENDAPATAN PERIKANAN TANGKAP KELUARGA NELAYAN DAN IMPLIKASINYA: Analisis Data Panel Kelautan dan Perikanan Nasional Rikrik Rahadian; Maulana Firdaus; Andrian Ramadhan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kemiskinan merupakan sebuah kata yang sangat melekat dengan keluarga Nelayan, sehingga banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanganinya, umumnya melalui pemberian bantuan serta pemberdayaan usaha keluarga nelayan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kondisi struktur pendapatan perikanan keluarga Nelayan selama ini melalui analisis ketergantungan pendapatan perikanan keluarga Nelayan terhadap tingkat usaha penangkapan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data Panel, dengan dua variabel berupa data rata-rata pendapatan keluarga Nelayan dan rata-rata pengeluaran BBM di enam lokasi tipologi penangkapan pada penelitian PANELKANAS – Bitung, Sampang, Sambas, Sibolga, OKI dan Purwakarta – sepanjang periode 2010-2013. Hasil analisis data sepanjang periode pengamatan menunjukkan beberapa fenomena berikut ini: 1). Peningkatan usaha penangkapan berpengaruh signifikan meningkatkan Pendapatan Perikanan Keluarga sebesar 15% dari nilai usaha yang dilakukan; 2). Terjadi rata-rata pendapatan perikanan non-penangkapan yang positif di semua lokasi penelitian; dan 3). Terdapat kesenjangan nilai rata-rata pendapatan perikanan non-perikanan antar lokasi penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka untuk membantu keluarga nelayan meningkatkan kesejahteraannya akan diperlukan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan usaha penangkapan dan diversifikasi usaha perikanan.Title: Structure of Capture Fisheries Income Family Fisherman and Implications: Panel Data Analysis of The National Marine and Fishery Poverty is a word closely associated with fisher’s households, thus far numerous government efforts – such as grants and empowerment programs – have been conducted to tackle this problem. This paper is aimed at scrutinizing the income structure of fisher’s households by analyzing the dependency of their income to their Catching Effort. The panel data analysis conducted is based on the average Household’s Fisheries Income and its average Gasoline Expenditure data of six PANELKANAS’ Captured Fisheries locations – Bitung, Sampang, Sambas, Sibolga, OKI and Purwakarta – which were observed through out the 2010-2013 periode. The result shows several phenomena, such as: (1). Catch effort is a significant factor positively affecting the household’s fisheries income, as much as 15% of the total effort value; (2). There has been a positive average non-captured fisheries income in every location observed; and (3). There have been disparities of the average non-captured fisheries income among different locations. With such results, poverty alleviation of fisher’s households would still require both catch-effort enhancing as well as livelihood diversifying policies.

ESTIMASI KERUGIAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN AKIBAT REKLAMASI DI TELUK JAKARTA Andrian Ramadhan; Maulana Firdaus; Rizky Aprilian Wijaya; Irwan Muliawan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kondisi pesisir Jakarta tengah mengalami perubahan besar akibat reklamasi Teluk Jakarta. Perubahan tersebut mengakibatkan hilangnya wilayah perikanan baik untuk kegiatan penangkapan maupun budidaya. Nelayan dan pembudidaya langsung merasakan dampaknya terhadap produksi dan pendapatan hasil usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kerugian nilai ekonomi yang dialami nelayan dan pembudidaya ikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahvaluasi ekonomi dengan analisis data menggunakan effect on production (EoP) dan residual rent. Hasil penelitian menunjukkan potensi kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan mencapai Rp. 94.714.228.734 per tahun. Sementara kerugian pembudidaya kerang sebesar Rp. 98.867.000.591 per tahun dan pembudidaya ikan di tambak sebesar Rp. 13.572.063.285 per tahun. Besarnya kerugian yang dialami oleh nelayan dan pembudidaya tersebut hendaknya menjadi perhatian semua pihakterutama bila kegiatan reklamasi terus dilakukan. Title: Economic Loss of Fisher and Fish Farmer Due to Reclamation of Jakarta BayCoastal area in Jakarta faces a huge change since reclamation in this area is started. The change resulted the loss of fishing and aquaculture areas. Fisher and fish farmer directly feel the impact in the form of loss of production and income. This research aim to estimate the economic loss of fisher and fish farmer regarding to the reclamation. Approach used is economic valuation with effect on production (EoP) and residual rent as tools of data analysis. The result showes the economic loss of fisher reach Rp. 94.714.228.734 per year. Meanwhile the losses of shellfish farmers are Rp. 98,867,000,591 per year and pond fish farmers are Rp. 13,572,063,285 per year. These losses should be the concern of all parties, especially when the reclamation is continues.

KINERJA PROGRAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) PERIKANAN BUDIDAYA Hikmah Hikmah; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja program penyaluran bantuan langsung tunai kepada masayarakat melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan-Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dengan fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN). Metode penelitian menggunakan metode survei pada 12 lokasi penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa capaian kinerja input, proses dan output pelaksanaan program penyaluran bantuan langsung masyarakat melalui PUMP-Perikanan Budidaya di 12 Kabupaten/Kota secara administrasi telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden terhadap empat isian terkait kegiatan tersebut yaitu 100% responden menyatakan sudah sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya, pada masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain adanya kelompok aspirasi, kurangnya tenaga pendamping, pencairan BLM tidak tepat waktu dan penerima BLM kurang tepat sasaran.Title: Performance Analysis Of Distribution Program Live Aid Society (BLM) Small Aquaculture Business Program (PUMP)This study aims to identify and evaluate the performance of direct cash transfer programs to the community through the small aquaculture business program (PUMP-PB) with the facilitation of business development assistance for fish farmers in the container Fish Farmers Group (Pokdakan). The research method used survey methods at 12 study sites. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis. The results showed that the gains of the input, process and output of the implementation of the distribution of community grants program through PUMP-Aquaculture in 12 districts / cities in administration in accordance with the technical guidance of the Directorate General of Aquaculture. This is indicated by the respondents to the four fields related to these activities is 100% of the respondents are in accordance with the procedure. In practice, the there are still problems and challenges faced by, among others, the existence of groups of aspiration, lack of assistants, not timely disbursement of BLM and less targeted recipients.

Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Sungai (Studi Kasus: di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat) Maulana Firdaus; Hakim Miftakhul Huda
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1, No. 1, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan serta manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2009. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei, responden dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kawasan konservasi adat atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Sementara, Pembentukan lubuk larangan harus memiliki peraturan dari Nagari dan ada kelompok yang mengelolanya. Lubuk larangan di Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 523 Tahun 2007, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Adat Perairan Air Tawar. Keberadaan lubuk larangan telah memberikan manfaat yaitu untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lubuk larangandengan cara mendirikan warung yang menjual minuman dan makanan ringan bagi para pengunjung lubuk larangan.

Nilai Ekonomi Pemanfaatan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus) di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Maulana Firdaus; Rani Hafsaridewi
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 1, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi karena populasinya yang terancam. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi ikan Napoleon adalah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Eksploitasi ikan Napoleon di perairan tersebut tidak dapat dilakukan secara leluasa mengingat ada beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemanfaatan ikan ini. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk pemanfaatan ikan Napoleon di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan ikan Napoleon di Kabupaten Natuna dilakukan melalui usaha penangkapan dan budidaya (pembesaran). Usaha pemanfaatan ikan Napoleon merupakan mata pencaharian utama masyarakat, karena harga jualnya yang tinggi. Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan ikan Napoleon adalah mengatur tentang tata cara penangkapan, ukuran yang diperbolehkan ditangkap dan pelarangan ekspor. Implementasi kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat, mengingat bahwa ada sebagian masyarakat yang menjadikan usaha penangkapan dan budidaya ikan Napoleon menjadi sumber ekonomi.

Penerapan Prinsip Blue Economy pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Mira Mira; Maulana Firdaus; Elly Reswati
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 1, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Konsep blue economy sudah menjadi perhatian dalam pembangunan sektor perikanan di Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan dirumuskannya sebuah konsep pengembangan blue economy untuk kelautan dan perikanan Indonesia. Pada tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBSEKP) melakukan identifikasi penerapan prinsip blue economy pada lokasi sasaran pengembangan Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBIS) di wilayah pesisir Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga usaha perikanan dan kelautan yang telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy di lokasi penelitrian, yaitu: usaha longyam, polikultur, dan usaha pengolahan kulit ikan menjadi kerupuk. Untuk lebih meningkatkan tingkat penerapan prinsip blue economy pada ketiga usaha tersebut, perlu dukungan pemerintah baik berupa sarana maupun prasarana yang lebih baik dengan disertai upaya pendampingan yang lebih intensif.

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam Konstruksi Peraturan di Indonesia Maulana Firdaus
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 1, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya alam memiliki peranan penting bagi negara Indonesia sehingga dalam pengelolaannya diamanatkan pada Pasal 33 UUD 1945. Setiap sumberdaya alam memiliki ketergantungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumberdaya merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Namun sejak tahun 2014 telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana didalamnya juga terdapat pengaturan tentang perikanan. Ketika pengelolaan sumberdaya alam diatur dalam berbagai undang-undang dapat menimbulkan saling tidak konsisten, bahkan saling tumpang tindih dan bertentangan dengan segala implikasi didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait pengaturan sumberdaya perikanan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua undang-undang tersebut terkait wewenang pengelolaan wilayah penangkapan dan wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan. Adanya perbedaan ini dapat membuat undang-undang maupun peraturan yang telah diterbitkan menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, turunan dari setiap undang-undang dan peraturan harus segera disusun agar pelaksanaan aturan dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih maupun saling bertentangan.Title: Fisheries Resource Management In Construction Regulations In Indonesia Natural resources have an important role for Indonesia so that the management mandated by Article 33 of the 1945 Constitution Every natural resource dependent directly or indirectly. The interdependence of natural resources is a main reason for the sustainable management of natural resources is necessary. Fisheries resource management in Indonesia which have been regulated in Law Number 31 of 2004 on Fisheries as amended by Act Nomor 45 in 2009. However, since 2014 has published Law Nomor 23 Year 2014 on Regional Government, where it will also include regulations on fisheries. When the management of natural resources regulated in various laws can be inconsistent, even overlap and conflict with all the implications therein. The purpose of this study is to provide an arrangement related to fisheries resources in Indonesia listed in Act Nomor 31 of 2004 on Fisheries as amended by Act Nomor 45 of 2009 and Act Nomor 23 of 2014 on Regional Government. The analysis showed that there were differences between the two laws related to fishing area management authority and the authority issuing permits procurement of fishing vessels and fish transport. The existence of these differences can make laws and regulations that have been issued to ineffective implementation. Therefore, a derivative of any laws and regulations must be drafted for the implementation of the rules can be run effectively without overlapping or conflicting.

Pola Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Maulana Firdaus
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 8, No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Teknik penangkapan ikan telah berkembang dari cara tradisional menjadi cara non konvensional. Hal ini ditunjang oleh perkembangan teknologi penangkapan ikan dari alat yang paling sederhana hingga yang lebih modern. Pada dasarnya dalam suatu operasi penangkapan ikan penggunaan bermacam-macam jenis alat tangkap ikan itu dibolehkan. Alat tangkap disesuaikan dengan spesifikasi jenis target ikan yang akan ditangkap. Nelayan di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang memiliki beragam jenis alat tangkap yang digunakan, namun alat tangkap tangkap tersebut tidak dapat digunakan terus menerus, hal ini berkaitan dengan perubahan musim ikan yang terjadi pada wilayah perairan tersebut. Terjadinya perubahan musim ikan tentu saja merubah alat tangkap yang akan digunakan oleh nelayan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan alat penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Sampang dengan kasus di Desa Ketapang Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 5 jenis alat tangkap yang mayoritas digunakan oleh nelayan di Desa Ketapang Barat, yaitu ; (1) gill net, (2) payang dan (3) jaring millennium, (4) jaring kejer dan (5) trammel net. Alat tangkap gill net digunakan pada bulan Maret, April dan Mei; alat tangkap payang digunakan pada bulan Februari, Agustus, Oktober dan November; alat tangkap trammel net digunakan pada bulan Februari, Maret, November dan Desember; alat tangkap kejer digunakan pada bulan Mei dan Juni ; serta alat tangkap jaring millenium digunakan pada bulan Januari, Februari, Oktober, November dan Desember.

TOTAL NILAI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO Riesti Triyanti; Maulana Firdaus; Radityo Pramoda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Mangrove forest is the main life-supporting ecosystem in coastal and marine areas. Little information is available on quantifying of mangrove function as well as its benefit. The study is conducted to quantify the totalvalue of the mangrove ecosystem in North Gorontalo Regency. Data were collected through interviews with users and non-users of the resources along with secondary data such as the amount of carbon storage and cost of standard construction of break water for mangrove ecosystem. Data were analyzed by using economic valuation techniques for calculating total value of the mangrove ecosystem. The results showed that the ecological valuewas Rp18,205,000,890/hectare/year, the economic value was Rp40,716,063/hectare/year, while the social and cultural values was Rp20,341,259/hectare/year. Hence, the total value of mangrove ecosystem in North Gorontalo Regency amounts to Rp18,266,058,212/hectare/year. This shows the importance of the mangrove resources in term of its values that needs to be informed to the decision-makers, so that it can be managed in a sustainable way with proper benefits and costs consideration.

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search