Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISING) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN BERTENDENSI MENGANDUNG KLAUSUL TYING-IN Hari Sapto Adji
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchising) dalam kaitan dengan Hukum Perjanjian di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis juga menyinggung keberadaan Perjanjian Waralaba yang memiliki tendensi atau kecenderungan adanya Klaulsul Tying In . Pembahasan atas permasalahan di atas bertujuan untuk : mengungkapkan bahwa Perjanjian Waralaba (Franchising) dalam hukum perjanjian Indonesia dan adanya Tendensi (kecenderungan) bisnis waralaba mengandung unsur klausul Tying-In. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pyuridif normative, temuan penelitian mengungkapkan bahwa Perjanjian waralaba (Franchising) adalah merupakan perjanjian innominaat yang berkembang secara praktek di masyarakat bisnis sudah begitu marak terjadi sehingga perlu melakukan kajian terkait dengan hukum perjanjian di Indonesia.Setidaknya dalam pembuatan perjanjian kedua belah pihak, meski adanya asas kekebasan berkontrak, juga perlu diperhatikan juga syarat sahnya perjanjian. Selanjurnya Perjanjian Waralaba (Franchising) memiliki potensi kecenderungan adanya penggunaan klausul Tying-in didalamnya, hal mana klausul semacam tersebut adalah dilarang, guna menghidari upaya praktek monopoli dari Franchisor. Oleh karenanya guna meminimalkan praktek pemaksaan, maka keberadaan asas itikad baik juga menjadi hal yang penting, guna menunjang adanya bargaining power dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga asas keseimbangan juga menjadi perhatian yang perlu disadari oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majure Hari Sapto Adji
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 4 (2022): December
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.4.1161-1168.2022

Kontrak adalah merupakan suatu persitiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada sesorang lain atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Demikian juga yang terjadi dalam kontrak konstruksi. Istilah kontrak kerja konstruski dapat ditemukan dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diatur lebih lanjut dalam Peratuan Pelaksanaan (PP) No 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang tersebut, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Penguna Jasa atau Pemberi Kerja dan Penyedia Jasa atau Pelaksana kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pembahasan bertujuan untuk mengungkapkan bahwa Kontrak Konstruksi yang telah dilakukan yang terdampak Pandemi , termasuk dalam kreteria Force Majure dan Dapatnya diupayakan re-negosiasi terhadap kontrak yang mengalami kondisi Force Majure tersebut. Metode menggunakan metode penelitian kwalitatif yuridif normative, temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pertama, Bahwa Kontrak Konstruksi yang terdampak Pandemi tidak semua masuk dalam kategori Force Majure. Karena kondisi Force Majure sendiri mengenal 2 kwalifikasi yaitu Mutlak dan Relatif. Yang memiliki konskwensi kewajiban yang berbeda bagi pihak debitur. Kedua, Bahwa Kontrak Konstruksi yang mengalami terjadinya keadaan force majeur yang menimbulkan dampak terhadap kontrak dan pelaksanaan kontrak, maka para pihak berdasarkan kehendak bersama dapat melakukan re-negosiasi kontrak. dengan cara mengatur kembali hal hal apa sajakah sesuai dengan kesepakatan baru.

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Bidang Usaha Kegiatan Konstruksi Hari Sapto Adji; Abdul Rahmat
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 9, No 1 (2023): January 2023
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.9.1.659-672.2023

Development is a planned effort that is carried out consciously by a developing country. This also happened in the country of Indonesia which also carried out development called National Development. Regarding the implementation of national development, the position and role of the workforce is very important as an actor and goal of development. Manpower development must be regulated in such a way as to fulfill basic rights and protection for workers. And at least at the same time creating conducive conditions for the development of the business world. Manpower development has many dimensions and interrelationships not only with the interests of the workforce during, before and after the working period but also related to the interests of employers, government and society. For this reason, comprehensive and comprehensive arrangements are needed, which include developing human resources, increasing labor productivity and competitiveness, efforts to expand employment opportunities, manpower placement services, and fostering industrial relations which also apply in the construction business sector. The entry of women into the world of work will automatically lead to a working relationship. The working relationship itself occurs after the existence of a work agreement between workers and employers. With this agreement, there will be rights and obligations bound therein. The protection in question is the protection of safety, health, decency, maintenance of work morale and treatment in accordance with human dignity and religious morals.

PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA Hari Sapto Adjie
Jurnal Media Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana Prinsip Keterbukaan (Disclosure) wajib diterapkan di dunia Pasar Modal, khususnya sebelum perusahaan melakukan go public dan setelah saham didaftarkan di Pasar Modal sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif, temuan penelitian mengungkapkan bahwa : Pertama, adanya perusahaan go public perlu untuk menaati kewajibannya untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan sebelum melakukan go public. Kedua, Prinsip Keterbukaan wajib selalu diterapkan setelah saham didaftarkan di dunia Pasar Modal. Bahkan kewajiban perusahaan go public (emiten) dilarang melakukan tindakan yang berupa transaksi yang melibatkan orang dalam perusahaan (Insider Trading). Berdasarkan temuan penelitian, ada tiga hal yang disarankan penulis. Pertama agar perusahaan go public untuk selalu mentaati kewajibannya dalam menerapkan Prinsip Keterbukaan (Disclosure). Kedua,perlunya pihak calon investor atau investor memperhatikan resiko bisnis yang berkaitan dengan investasi mereka dalam dunia pasar modal. Ketiga, perlunya profesi penunjang pasar modal untuk meningkatkan kualitas, integritas dan mematuhi kode etik profesi masing-masing guna mengoptimalkan pasar modal sebagai sarana investasi yang tertib dan aman. The main problem of this research is how the Principle of Openness (Disclosure) must be applied in the world of the Capital Market, especially before companies go public and after shares are registered in the Capital Market in accordance with Law no. 8 of 1995 About the Capital Market? Using normative juridical qualitative research methods, the findings of the study reveal that: First, the existence of a publicly traded company is necessary to comply with its obligation to apply the Principle of Openness before going public. Second, the Principle of Disclosure must always be applied after shares are registered in the Capital Market world. Even the obligation of a go public company (issuer) is prohibited from taking action in the form of transactions that involve insiders in the company (Insider Trading). Based on the research findings, there are three things suggested by the author. First, for companies to go public to always comply with their obligations in implementing the Principle of Openness (Disclosure). Second, the need for potential investors or investors to pay attention to the business risks associated with their investment in the world of capital markets. Third, the need for capital market supporting professions to improve quality, integrity and comply with the respective professional code of ethics in order to optimize the capital market as an orderly and safe investment vehicle

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGUNAAN DISKRESI PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: Analysis of the Implementation of the Use of Discretionary Budget Management of the Regional Government of West Java Province to Overcome the Covid-19 Pandemic in Indonesia Mohammad Ilyas; Hari Sapto Adji
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang belum mengatur ketentuan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang menyebabkan setiap tindakan diskresi kepala daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dianggap sebagai perbuatan korupsi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari data lapangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, kamus-kamus dan ensiklopedia. Metode analisis penelitian yaitu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Implementasi diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan: 1). Melakukan refocusing anggaran, 2). Melakukan pinjaman daerah, dan 3). Menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Konsep penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: 1). Diskresi pengelolaan anggaran daerah dilakukan pada kondisi darurat pandemi Covid-19. 2). Pemberitahuan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum tindakan diskresi dilakukan. 3). Pelaporan tertulis Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/ Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota setelah tindakan diskresi dilakukan. 4). Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutuskan penyalahgunaan wewenang tindakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search