Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Asis Harianto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGA Rizka Ifanka Amir; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1269

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengatahui pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Dalam Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan bupati yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tersebut berawal dari pemrakarsa dalam hal ini organisasi perangkat daerah (Dinas atau Badan) menyusun draft rancangan Perbup kemudian diajukan kepada Bagian Hukum untuk dikoreksi dan diharmonisasi terkait dengan keserasian dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kesesuaian dengan tata cara penyusunan produk hukum daerah. Setelah itu hasil rancangan Perbup yang telah diperbaiki diajukan atau disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten untuk dilakukan paraf koordinasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai meliputi faktor yang mendukung yaitu faktor hukum, dan koordinasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu penguasan materi oleh pemrakarsa dan Sumber Daya Manusia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.
PAJAK KENDERAAN BERMOTOR: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Dita Aditya Dia Wardana Hamzah; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemungutan pajak kenderaan bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kenderaan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Namun dalam pemungutannya belum optimal karena dipengaruhi kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu masih adanya tunggakan utang pajak dalam setiap tahun realisasinya. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu adalah Sistem komputerisasi, Samsat keliling, penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak tidak lengkap, peralihan kenderaan bermotor tanpa balik nama.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Moh Rizky A Jumadil; Rahmat Setiawan; Mustating Daeng Maroa; Asis Harianto; M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2449

Abstract

The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI Adissa Yuyanda Putri; Abdul Ukas Marzuki; Risno Mina; Mustating Daeng Maroa; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melalui tahapan Penerimaan dan Distribusi Pengaduan serta Penanganan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap sengketa pertanahan dilakukan melalui tahapan: pengkajian Kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Sedangkan  faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa pertanahan dikantor Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan keinginan untuk mencegah konflik, sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dan kekurangan data fisik atau yuridis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.
PAJAK KENDERAAN BERMOTOR: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Dita Aditya Dia Wardana Hamzah; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemungutan pajak kenderaan bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kenderaan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Namun dalam pemungutannya belum optimal karena dipengaruhi kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu masih adanya tunggakan utang pajak dalam setiap tahun realisasinya. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu adalah Sistem komputerisasi, Samsat keliling, penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak tidak lengkap, peralihan kenderaan bermotor tanpa balik nama.
Co-Authors Abdul Ukas Marzuki Adissa Yuyanda Putri Dita Aditya Dia Wardana Hamzah Hari Sapto Adji Ila Rusmiati Kinot M. Ikhwan Rays Moh Rizky A Jumadil MUSTATING DAENG MAROA Nirwan Moh. Nur Rahmat Setiawan Risno Mina Rizka Ifanka Amir