Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justiciabelen Masyarakat Berdaya dan Inovasi Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Abdimas Mahakam
Wahyuni Safitri
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Andriany Widie Astuti; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2020): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i1.866

Abstract

The relationship between banks and customers is based on the two most related elements, namely law and trust. A bank can only carry out activities and develop its bank, if the community "believes" to place its money, on banking products that exist in the bank. The higher the trust of the community, the higher the public's awareness to save money with the bank and to use other banking services. Public trust is the main key to the development or failure of a bank, in the sense that without the trust of the community, then a bank will not be able to carry out its business activities. For business people, banks are the main complement in carrying out daily activities, controlling the entry and exit of funds and achieving success, and are usually in the form of checking accounts. Based on this, the writer wants to examine more deeply the relationship between customers and banks regarding account information, bank rights and customer rights, and is associated with existing regulatory regulations.
Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Wahyuni Safitri; Hardiansyah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.981

Abstract

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga, Dimensi Ketahanan Fisik, Dimensi Ketahanan Ekonomi, Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.
PRAKTI K PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASI S ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / P O JK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INF ORMASI Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam hal melakukan pinjam meminjam. Perbankan, pasar modal, ataupun perusahaan pembiayaan menjadi kurang diminati, seperti dalam urusan pinjam meminjam dana karena saat ini kegiatan pinjam meminjam bisa diakses dengan mudah melalui internet atau smartphone. Transaksi keuangan atau pinjam meminjam jauh dari kata kaku dan berbelit dengan hadirnya layanan Fintech untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang berbasis online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yakni kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Dan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wila yah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016) Wahyuni Safitri; Heidy Olha Wuaten
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2020): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i1.2567

Abstract

The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) of Regional Office V Balikpapan is to create a Healthy Business Competition Climate in East Kalimantan.The practice of fraud in the tender process in the implementation of procurement of government goods / services can be in the form of conspiracy. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as supervisor of business competition based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has the task of supervising the prohibition of conspiracy in tenders as stipulated in article 22 of Law Number 5 of 1999, One of which is to decide breach of tender conspiracy in this case the case that has been handled by the KPPU of the Balikpapan Regional Representative Office namely Case Number 17 / KPPU-L / 2016 concerning Alleged Violations Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Improvement of the Jongkang Road to Jakarta Samarinda Samarinda Karang Paci Road (Ring Road III) Tenggarong Seberang District. The method used in this study is normative juridical supported by field research, namely the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Regional Office V Balikpapan. The results of the study based on the case verdict showed that the KPPU of the Balikpapan Representative Office had successfully handled this case so that they had sentenced each Reported Party I, and 2 They had sentenced each Reported Party I, and 2 PT Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin Effrin Jaya as Reported Party II, to pay a fine of Rp. 5,021,028,000.00 (Five Billion Twenty One Million Twenty Eight Thousand Rupiah) which must be deposited to the State Treasury, and Prohibit PT Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin EffinJaya as Reported Party II to participate in the tender in the field of road construction services for 2 (two) years in all regions of Indonesia.
Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabil Wahyuni Safitri; Desma Eka Putri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2021): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v13i1.2569

Abstract

This study aims to determine the implementation of facility rights and accessibility for people with disabilities at health institutions in Samarinda City (in terms of East Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities). This research is an empirical legal research which is sourced from primary data and secondary data. The results showed that the facility rights and accessibility for persons with disabilities at Health Offices in Samarinda City were still not evenly distributed, and facilities that were not friendly to persons with disabilities or were still not easily accessible to persons with disabilities and still did not meet the requirements of the needs of persons with disabilities. So it is suggested that local governments can implement facility rights and accessibility for persons with disabilities since the issuance of this regional regulation and that regional governments should consider helping and being more concerned about the rights of persons with disabilities in Samarinda City.
Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop Wahyuni Safitri; Faradina Alya Safira
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2021): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the arrangement of tax collection againstOnline Shop what researchers did in Samarinda City. This research is a Normative Law research that originates from primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the arrangement of tax collection ononline shop as Taxpayers are Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Earned by Taxpayers with Certain Gross Turnover and tax provisions related toecommerce has been confirmed in the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 Concerning the Affirmation of Tax Provisions on TransactionsEcommerce,in its implementation there is no specific data collection ononline shop as a Taxpayer. So it is suggested that the government can issue laws and regulations that can cover all forms of e-commerce in order to create a good tax payment mechanism.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MAU MEMBAYAR UANG PESANGON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PADA SERIKAT BURUH B Wahyuni Safitri; Chintya Nora Ningsih
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i1.2579

Abstract

Termination of Employment is the termination of the employment relationship between the company and the employee. Severance pay must be given to workers who have been laid off for normal reasons, such as resignation/retirement but in practice there are companies that are not willing to pay severance pay to workers in the Indonesian Borneo Labor Union. The research uses normative juridical sources from legal materials and interviews. The research focuses on the actions of companies that do not pay severance pay. The results show that the company does not pay severance pay because the worker is considered to have resigned unilaterally but what is considered here is related to the company employing workers/laborers over the age of 60 years who should have retired because they avoid unwanted things such as work accidents, the retirement age is regulated in the Permenaker No. 2 of 1995 Paragraph 1 and Paragraph 2, so that the company is obliged to pay severance pay in Article 156. Type It is recommended that the company pays severance pay in accordance with the provisions of Article 167 Paragraph 5, namely Severance Pay in Article 156 Paragraph 2, severance pay in Article 156 Paragraph 3, Reimbursement of Rights Article 156 Paragraph 4 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and implementing the contents of Decision Number: 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr who already have permanent legal force related to the nominal payment of severance pay due to the termination of the law employment interest because the worker/labourer has retired.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KOTA SAMARINDA Wahyuni Safitri; Yolanda Mustika Wati
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i1.2581

Abstract

Fake news (hoax) is information that is actually not true. In its distribution, it is necessary to handle and make efforts so that fake news (hoax) is not spread to the public as public consumption. In this research, researchers utilized the type of Normative Juridical Research. Another term for normative research is doctrinal research, also called library or document research. Type The Department of Communication and Information (Diskominfo) of Samarinda City needs to tighten the handling and efforts, the article is that fake news (hoax) is often spread widely so that people believe in the fake news (hoax). Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions regulates the spread of hoaxes in article 28 paragraph (1), so that an action is needed by the Samarinda City Communication and Information Office (Diskominfo) and seeks to spread false news (hoax). is not disseminated to the public.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH PERBANKAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN SITUS KUTAI LAMA Wahyuni Safitri; Rustiana; Nainuri Suhadi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3007

Abstract

This research aims to analyze and determine the role of banking in Providing business capital for MSMEs in the Kutai Lama area and analyze banking efforts in overcoming obstacles faced by perpetrators MSMEs in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans.The method used in this research is a qualitative method, with normative juridical approach.The research results show that banking has a very big role in helping MSMEs develop business through providing business capital for MSME actors, especially those in wealth in the old Kutai site environment. There are two important roles for banking in helping MSMEs in developing their business both before roviding business capital and After providing business capital, namely first, carrying out an powerment program MSMEs before providing business capital loans. Second, do the program coaching and supervision of MSMEs after providing business capital loans.Furthermore, there are banking efforts to overcome the obstacles faced by MSME actors in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans namely by providing outreach regarding financing for MSMEs by parties banking, Providing training and education for MSME players so they can develop business income, and provide credit restructuring for MSME players who have had a history of bad credit.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA MAKLON DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PRODUK KOSMETIK Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3312

Abstract

This study aims to analyze and determine the role and influence of maklon service companies in the production and distribution process of cosmetic products from a corporate law perspective, and to analyze and determine the form of legal guarantees and responsibilities of maklon service companies to consumers in cases of illegal product circulation. The method used in this study is a qualitative method, with a normative legal approach. The results of the study indicate that maklon service companies have a strategic role in the cosmetics industry by providing efficient production and distribution services. The role of maklon service companies in cosmetic production is to provide cost and time efficiency for cosmetic business actors, maintain and improve product quality, and provide innovation to cosmetic business actors' products. While the role of maklon service companies in the distribution of cosmetic products is to ensure compliance with regulations and permits, provide products on a large scale, and provide data and formulation protection. Maklon service companies have a great responsibility in ensuring that the cosmetic products they produce comply with applicable regulations. Forms of legal guarantees to consumers include product safety guarantees, information disclosure guarantees, and compensation and settlement guarantees. While maklon service companies have a great responsibility in preventing the circulation of illegal products. The form of legal responsibility of the maklon service company towards consumers in cases of illegal product distribution is responsibility for breach of contract, administrative responsibility (sanctions from BPOM and the Government), civil responsibility (compensation to consumers), and criminal responsibility (imprisonment and fines).
Co-Authors Andriany Widie Astuti Chintya Nora Ningsih Desma Eka Putri Dinny Wirawan Pratiwie Faradina Alya Safira Hardiansyah Hardiansyah Hardiansyah Heidy Olha Wuaten Izziyana, Wafda Vivid Karina Lizwary Maryanto Maryanto Megawati Hairuni Nainuri Suhadi Rustiana Yolanda Mustika Wati