Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PUBLISITAS Jurnal Scientia Jurnal Adhikari Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari
Heru Wahyudi
Universitas Pamulang
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KONFLIK KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PROYEK PEMBANGUNAN : STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 Zakaria Habib Al-Ra’zie; Heru Wahyudi
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i3.39

Abstract

Proyek pembangunan di daerah tidak jarang menjadi penyebab konflik kepentingan antara pihak-pihak yang ingin mendapatkan dan mendominasi keuntungan dari proyek tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu memiliki benturan kepentingan dengan Gubernur Bengkulu pada proyek pembangunan jalan Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah teori konflik kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan konflik terjadi akibat setiap aktor ingin mendominasi keuntungan finansial secara tidak sah melalui fee proyek dari para pengusaha yang dimenangkan lelangnya.Ridwan Mukti menggunakan kekuasaanya sebagai Gubernur untuk memerintahkan Kuntadi selaku birokrat Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu supaya mengkondisikan para pemenang lelang proyek untuk mengikuti keinginannya. Dia mengancam para birokrat yang tidak memahami keinginannya dan patuh terhadap perintahnya sewaktu-waktu akan diberikan punishment berupa pencopotan atau mutasi jabatan ke tempat kerja yang lebih tidak strategis. Pilkada berbiaya tinggi menjadi motivasi utama terjadinya praktif curang dan konflik kepentingan tersebut. Kedua belah pihak memiliki tujuan sama namun dengan motivasi yang berbeda. Keduanya sama-sama memanfaatkan potensi keuntungan dari paket proyek pembangunan di Provinsi Bengkulu. Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Proyek Pembangunan Jalan, Fee proyek.
BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK PETAHANA; KASUS PILKADA DI LEBONG DAN BANTEN Heru Wahyudi; Zakaria Habib Al-Ra’zie
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i1.62

Abstract

Birokrasi di Indonesia masih kental dengan stigma negatif di masyarakat, utamanya terkait proses rumit dan panjang. Dari perspektif budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial, yakni rekrutmen pejabat dilakukan atas dasar kriteria pribadi, jabatan disalahgunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan keuntungan pribadi, para pejabat mengontrol fungsi politik dan administrasi, serta setiap tindakan mereka didasarkan pada hubungan pribadi dan politik. Potret Birokrasi tersebut berlaku di semua tingkat pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. Terkait dengan politik, birokrasi di daerah memiliki kecenderungan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, utamanya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada cukup banyak contoh kasus politisasi birokrasi pada kontestasi politik di tingkat lokal, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana keterlibatan birokrasi dalam urusan politik dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunaan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan kesamaan antara kasus politisasi birokrasi di Lebong dan Banten, yakni birokrasi menjadi alat politik yang populer untuk dimanfaatkan petahana guna mempertahankan dan memperluas kekuasaannya di pemerintahan daerah. Pola hubungan yang terbangun bukan berdasarkan profesionalisme dan prestasi kerja, melainkan cenderung pada hubungan patrimonial atau hubungan personal. Semakin dekat birokrat pada kepala daerah, maka kesempatan untuk naik jabatan dan akumulasi kesejahteraan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin jauh hubungan birokrat dengan Kepala Daerah maka perjalanan karirnya di birokrasi akan berjalan biasa saja, lambat mengalami peningkatan, atau bahkan disingkirkan oleh Kepala Daerah. Kata Kunci : Birokrasi, Politik, Pilkada
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT Yohanes Oci; Heru Wahyudi; Zakaria Habib Al-Ra’zie
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i4.88

Abstract

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh pelosok negeri yaitu dengan menghadirkan program dana desa dengan skala prioritas pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Skala prioritas itu didasari landasan hukum pada pasal 19 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Skala prioritas tersebut dengan mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, penelitian ini lebih kepada pendekatan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilihat dari besaran alokasi anggaran untuk sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip akuntabilitas Kepala Desa Karangpatri dalam pengeloaan dana desa dengan mengacu pada skala prioritas pasal 29 PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disajikan dalam bentuk pertanyaan bagaimana, hambatannya, dan upaya kepala Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang berefek pada prinsip akuntabilitas. Masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan kurangnya transparansi anggaran dana desa sehingga masyarakat sulit untuk mengakses baik Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun dalam bentuk dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sementara analisis data dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mengsintesiskan, mecari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling diantaranya Kepala Desa Karangpatri, BPD Desa Karangpatri, dan Tokoh Masyarakat di Desa Karangpatri. Sementara teknis analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara maupun pengamatan yang sudah dilakukan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan dokumen pribadi.
The Implementation Of The Functions Of The Village Council (BPD) In The Administration Of Village Governance In Situterate Village Heru Wahyudi
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 03 (2024): Education and Sosial science, June - August 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i03.2566

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the functions of the Village Council (BPD) in the administration of village governance in Situterate Village, Cikande District, Serang Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews, observations, and document studies. The findings indicate that the understanding of BPD members regarding their duties and functions is still limited, particularly in the areas of legislation and supervision. The level of education and training of BPD members significantly affects the effectiveness of their task performance, with better-educated and trained members demonstrating greater competence in fulfilling their roles. Coordination between BPD and the village government also needs improvement, especially in communication and role clarity. Moreover, public participation in village governance remains low, primarily due to a lack of socialization and transparency in the decision-making process. Bureaucratic complexity and administrative hurdles frequently impede the implementation of BPD work programs. The study suggests enhancing training, education, and coordination, as well as simplifying bureaucracy to support more effective BPD task execution.
Pengabdian Kepada Masyarakat : Sosialisasi Budaya Organisasi Tentang Kerjasama Organisasi Kesiswaan Pebiani, Misa; Istiqomah, Siti; Susilawati, Indah; Safitri, Della Nur; Rahmatuloh, Muhamad; Wahyudi, Heru; Al- Ra’zie, Zakaria Habib
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 1 No. 8 (2025): Maret
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v1i8.64

Abstract

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Dalam konteks organisasi kesiswaan, budaya organisasi yang baik sangat penting untuk mendorong kerjasama antara anggota dalam mencapai tujuan bersama. Sosialisasi budaya organisasi tentang kerjasama organisasi kesiswaan menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan yang ada pada sebuah organisasi dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membangun kerjasama yang solid serta memperkuat budaya organisasi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMKN 7 Kota Serang dengan tujuan memberikan edukasi tentang budaya organisasi dan memperkuat kerjasama antar organisasi kesiswaan di SMKN 7 Kota Serang. Metode yang digunakan dalam sosialisasi meliputi penyampaian materi edukatif, sesi diskusi interaktif , dan game interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa budaya organisasi yang transparan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kepercayaan serta penghargaan dapat meningkatkan kerjasama antar anggota organisasi kesiswaan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi untuk memperkuat budaya organisasi yang positif dan mendukung kerjasama yang solid di kalangan organisasi kesiswaan.
Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Desa Parigi Kabupaten Serang Wahyudi, Heru; Ardiyansah, Ardiyansah; Shafira, Albarika Kharisma
Jurnal Publisitas Vol 11 No 2 (2025): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/publisitas.v11i2.545

Abstract

This study aims to evaluate the level of public satisfaction with public services in Parigi Village, Cikande District, in 2024, using the SERVQUAL model, which includes the dimensions of Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The research employs a quantitative survey approach, involving 370 respondents selected through random sampling. The findings indicate that Tangibility and Assurance have the highest satisfaction levels, while Responsiveness has the lowest satisfaction level, highlighting the need for improvement in service responsiveness and speed. Other factors contributing to public dissatisfaction include a lack of service personnel, limited accessibility, and inconsistent information delivery. Therefore, recommendations for improvement focus on enhancing human resource capacity, optimizing digital service technology, and standardizing service procedures to ensure greater effectiveness, efficiency, and transparency
Co-Authors Ardiyansah, Ardiyansah Indah Susilawati Pebiani, Misa Rahmatuloh, Muhamad Safitri, Della Nur Shafira, Albarika Kharisma Siti Istiqomah Yohanes Oci Zakaria Habib Al-Ra’zie