Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Jaka Maulana; Agus Sjafari; Suwaib Amiruddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.864 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4547

Abstract

Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan berbagai pembangunan diwilayahnya, mulai dari pembangunan desa, biaya operasional desa, pengembangan infrastruktur, pengelolaan Kesehatan hingga pengelolaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung memiliki kemanfaatan untuk Desa dari Desa dan masyarakat sekitar desa. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat menjadi aspek yang diperlukan untuk dapat mengendalikan secara lokalitas dalam mewujudkan lingkungan desa yang berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi desa. Keberadaan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung total dari pembangunan, namun dari jenis usulan program atau kegiatan masih belum terealisasi secara keseluruhan. (Calibri 11, reguler, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt)
Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas Di Kota Tangerang Jaka Maulana
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 1 (2024): NJMS - Agustus 2024
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan aksesibilitas ruang publik yang ramah disabilitas di Kota Tangerang. Aksesibilitas merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan aksesibilitas di Kota Tangerang masih menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas. Evaluasi ini mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi kebijakan, termasuk minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan kurangnya pemeliharaan fasilitas publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan aksesibilitas ruang publik di masa mendatang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PABUARAN KECAMATAN RANGKASBITUNG Maulana, Jaka; Sjafari, Agus; Amiruddin, Suwaib
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v12i2.2619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung memiliki kemanfaatan untuk Desa dari Desa dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang diperlukan untuk dapat mengendalikan secara lokalitas dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan. Keberadaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung total dari pembangunan, namun dari jenis usulan program/kegiatan masih belum terealisasi semuanya.
Analisis Peran Dinas Sosial Terkait Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang Aprilia , Ageung Putri; Rahmawati, Hilda; Maulana, Jaka
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i2.477

Abstract

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Serang adalah masalah sosial yang rumit dan belum tertangani dengan baik, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah. Penyebab dari kondisi GEPENG ini berasal dari faktor internal seperti ketidakaktifan, eksploitasi anak oleh orang tua, serta faktor eksternal yang meliputi kemiskinan serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial  dalam menangani fenomena GEPENG yang menjadi masalah sosial yang kompleks di wilayah Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengumpulkan data literatur seperti jurnal, artikel, dan buku yang relevan, serta menganalisisnya dengan teknik analisis untuk memperoleh gambaran yang terstruktur, untuk mengevaluasi peran Dinas Sosial Kota Serang dalam mengatasi GEPENG. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai upaya rehabilitasi sosial dan peraturan seperti Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, pelaksanaannya masih belum optimal karena terbatasnya fasilitas, tenaga kerja, dan dukungan dari keluarga. Rekomendasi yang diberikan mencakup pembangunan tempat rehabilitasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, penguatan kapasitas keluarga, dan kemitraan dengan organisasi sosial agar GEPENG bisa menjalani hidup yang mandiri dan layak tanpa harus meminta-minta.
Peranan Public Relations Dalam Kegiatan Human Relations Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Maulana, Imam; Febriansyah, Rizki Dwi; Gunawan, Jholly Putra; Ilham, M.; Wijaya, Sultan Hadi; Maulana, Jaka
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i2.479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Public Relations (PR) dalam kegiatan human relations sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. PR berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan rasa saling pengertian di lingkungan kerja. Melalui berbagai kegiatan human relations seperti pelatihan, penghargaan, dan event perusahaan, PR dapat meningkatkan iklim kerja yang positif sehingga motivasi kerja karyawan meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi pada perusahaan yang menjadi objek studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PR dalam membangun komunikasi internal yang harmonis dan kegiatan human relations yang terencana secara efektif berkontribusi signifikan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan.
Efektivitas Komunikasi Organisasi dalam Pelayanan Publik di Desa Parigi Tahun 2024 Maulana, Jaka; Duandika, Reyhansa
Jurnal Publisitas Vol 11 No 2 (2025): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/publisitas.v11i2.546

Abstract

Organizational communication plays a crucial role in enhancing the effectiveness of public services by ensuring that information about policies and services is well received and understood by the community. This study analyzes the effectiveness of organizational communication in public services in Parigi Village using Hardjana’s (2000) model, which includes six key indicators: Receiver, Content, Communication Media, Message Format, Source, and Timing. A quantitative descriptive approach was employed, with data collected through questionnaires distributed to 100 respondents who accessed public services in the last six months. The results show that Source scored the highest (61%), indicating strong public trust in the local government as a credible information provider, whereas Receiver scored the lowest (58%), highlighting challenges in understanding information due to literacy disparities and limited policy socialization. Additionally, Timing (60%) suggests that delays in delivering information, particularly concerning social assistance registration and administrative regulation changes, remain a challenge. The effectiveness of organizational communication influences the reliability and responsiveness of public services, with limitations in digital communication media being a major obstacle to improving transparency and information accessibility. Therefore, simplifying messages, optimizing digital media use, improving the timeliness of information delivery, and strengthening feedback mechanisms are essential strategies to enhance organizational communication and improve public satisfaction with services in Parigi Village.
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Naibaho, Diana Stevany; Lena, Elsa Fera Mahda; Maulana, Jaka
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 5, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v5i1.18578

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peran ASN yang profesional dan berintegritas. Meski secara normatif ASN diharapkan menjadi pelaksana kebijakan publik yang bebas dari praktik KKN, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan seperti budaya birokrasi tradisional, kekurangan SDM kompeten, dan lemahnya sistem akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi ASN terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN memainkan tiga peran utama: sebagai pelaksana kebijakan, penyedia layanan publik, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Di beberapa daerah, inisiatif seperti e- government, pelatihan kompetensi, dan sistem kinerja berbasis indikator telah meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik. Namun, tantangan seperti minimnya literasi digital, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan anggaran masih menjadi penghambat. Diperlukan upaya penguatan profesionalisme ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sistem merit, dan insentif berbasis kinerja agar mereka dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif.
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Naibaho, Diana Stevany; Lena, Elsa Fera Mahda; Maulana, Jaka
Kybernology : Journal of Government Studies Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v5i1.18578

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peran ASN yang profesional dan berintegritas. Meski secara normatif ASN diharapkan menjadi pelaksana kebijakan publik yang bebas dari praktik KKN, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan seperti budaya birokrasi tradisional, kekurangan SDM kompeten, dan lemahnya sistem akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi ASN terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN memainkan tiga peran utama: sebagai pelaksana kebijakan, penyedia layanan publik, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Di beberapa daerah, inisiatif seperti e- government, pelatihan kompetensi, dan sistem kinerja berbasis indikator telah meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik. Namun, tantangan seperti minimnya literasi digital, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan anggaran masih menjadi penghambat. Diperlukan upaya penguatan profesionalisme ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sistem merit, dan insentif berbasis kinerja agar mereka dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif.
Penerapan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Produktivitas BUMDes Di Era Digital Jaka Maulana; Ulvia Fadilah; Elsa Peramahdalena; Nurhidayati
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i1.47046

Abstract

Digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha desa. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, dengan tujuan meningkatkan literasi digital dan keterampilan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan ini melibatkan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 40% dan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital. Artikel ini membahas pendekatan yang digunakan, hasil, serta dampak digitalisasi terhadap pengelolaan BUMDes.
MEMBANGUN BUDAYA TERTIB ADMINISTRASI DAN ETIKA PELAYANAN DI KALANGAN SISWA SMK: BEKAL MENUJU DUNIA KERJA DAN PEMERINTAHAN Heru Wahyudi; Jaka Maulana; Siti Istiqomah; Della Nur Savira
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2025): November 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i3.52324

Abstract

Kemampuan administrasi dan etika pelayanan merupakan kompetensi penting yang perlu dimiliki siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bekal memasuki dunia kerja, khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun budaya tertib administrasi dan menanamkan nilai-nilai etika pelayanan kepada siswa SMKN 7 Kota Serang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan experiential learning selama tiga hari, yang terdiri dari penyuluhan, pelatihan praktik dokumen resmi dan administrasi digital, simulasi pelayanan publik, serta refleksi nilai ASN BerAKHLAK. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa, seperti kemampuan menyusun surat dinas sesuai tata naskah, menggunakan Google Forms dan Google Drive untuk keperluan administrasi, serta peningkatan sikap profesional dalam pelayanan berbasis simulasi. Forum refleksi juga menghasilkan dokumen komitmen budaya administrasi sekolah yang disusun partisipatif oleh siswa. Luaran kegiatan berupa modul pelatihan, video edukasi, dan template dokumen digital diserahkan kepada pihak sekolah untuk keberlanjutan program. Secara keseluruhan, kegiatan ini mampu membentuk karakter siswa sebagai calon pelayan publik yang tertib, beretika, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern.