Garuda - Garba Rujukan Digital

Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Luka yang Dilakukan oleh Dokter Gigi: Analisis Putusan Nomor: 257/Pid.B/2015/PN.Dps Selly Ismi Qomariyah; Y.A Triana Ohoiwutun; Sapti Prihatmini
Lentera Hukum Vol 5 No 3 (2018): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v5i1.6761

There is a substantial difference between the ordinary crime related to its results and that related to its causes. In order to classified as a crime, the negligence carried out by medical personnel needs to be previously described regarding the fulfillment of the elements of lawlessness. This paper analyzes whether there is medical malpractice and with the following lawlessness in the court decision number 257/Pid.B/2015/PN.Dps. Throughout the analysis, it will provide a comprehension to the qualification of whether malpractice, medical negligence or medical risk. The result of the study finds that such a crime can be qualified to medical malpractice, even though he did not fulfill the nature against formal law but it meets the element of nature against material law. Keywords: Medical Malpractice, Lawlessness, Crime

Anak di Embung Cinta: Pembentukan Wisata Ramah Anak di Kelurahan Nangkaan Bondowoso Dina Tsalist Wildana; Al Khanif; Sapti Prihatmini; Fany Tanuwijaya
Warta Pengabdian Vol 14 No 3 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i3.17172

Kelurahan Nangkaan memiliki keindahan alam berupa embung yaitu cekungan penampung air yang berguna untuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan berguna untuk irigasi sawah. Menariknya embung ini berbentuk hati hingga disebut dengan embung cinta. Keindahan alam ini dimanfaatkan untuk membentuk Desa Wisata Embung Cinta. Lebih khusus, desa wisata ini akan mengusung konsep ramah anak. Metode Asset Based Community Development (ABCD) akan menjadi berbagai kondisi kelurahan Nangkaan sebagai aset yang dapat dikembangkan menuju desa wisata ramah anak. Hasil kegiatan ini adalah berupa kesepakatan ide pembentukan desa wisata ramah anak dari para stake holder meliputi Kepala Pemerintahan Kelurahan Nangkaan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat. Beberapa program awal yang telah dilakukan adalah menyelenggaran lomba lukis dengan promosi tempat wisata dan membuat konsep wisata ramah anak. Masih banyak tahapan yang harus dilakukan menuju desa wisata ramah anak. Tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan semangat yang harus terus dibangun.

Pemenuhan Hak Dasar Anak Dalam Situasi Darurat Covid-19 di Kabupaten Jember Dina Tsalist Wildana; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini; Jauhari Zakky Anas
QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Vol 13 No 2 (2021): Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Program Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/qalamuna.v13i2.1195

The Covid-19 pandemic, which has become a global epidemic, requires the implementation of health protocols in order to prevent its spread, creating its own social problems, especially for the growth and development of children, so that they are the most affected. This study uses empirical juridical methods and uses a conceptual approach. The results of this study indicate that the problem of fulfilling children's rights during the pandemic is still a priority scale program by the government in Jember Regency which must be resolved immediately, especially in terms of health and education. In the context of health, children still have not received vaccination facilities. On the other hand, online children's education is also not optimal due to limited interaction between teachers and students. This research also formulates recommendations for formulating precise policies in terms of mainstreaming the fulfillment of rights to children during the Covid-19 pandemic, especially in Jember Regency, establishing an accountable and accurate information system regarding the distribution of children affected by the Covid-19 pandemic, and making new breakthroughs related to mechanisms. education, health and the environment in favor of the fulfillment of children's rights

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook Kevin Amashya; Dina Tsalits Wildana; Sapti Prihatmini
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal sudah lama seringkali terjadi di negara di dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi jual beli organ tubuh ginjal disebarkan melalui media sosial terutama facebook. Dalam praktiknya jual beli organ tubuh ginjal sering dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi para pelakunya mengiklankan penjualan organ tubuh ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan desakan ekonomi. Berdasakan persoalan tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam artikel ini. Pertama adalah terkait kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial facebook menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan diuji dan dihubungkan dengan perbuatan ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aturan apa saya yang melarang perbuatan perdagangan organ tubuh melalui media sosial, Kedua penelitian ini mengkaji apakah faktor ekonomi dapat menjadi alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang kemudian didukung dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa perbuatan jual beli organ tubuh melalui media sosial facebook dilarang oleh hukum pidana maupun Undang-Undang Khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Alfalah Naufal Yufianda; I Gede Widhiana Suarda; Dina Tsalist Wildana; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.102

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus di Indonesia, menyebabkan Lapas menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19. Kondisi terebut diperparah dengan tingkat hunian Lapas yang melebihi kapasitas (overcrowded) menyebabkan diharuskan adanya penyesuaian kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. Mengingat kondisi tersebut, maka berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan didalamnya terutama hak mendapatkan akses kesehatan dan makanan yang layak. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan harus diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. elayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (overcrowded) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana. Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi overcrowded yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19) yang telah menyebar masif di Indonesia.

PENGAJUAN DAN PEMBERIAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Sapti Prihatmini; Fanny Tanuwijaya; Dina Tsalist Wildana; Misbahul Ilham
RechtIdee Vol 14, No 1 (2019): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i1.4768

This paper aims to analyze the mechanism for submitting and granting restitution as the responsibility of perpetrators of crimes. This is to fulfill the rights of children who are victims of criminal acts. The implemented provisions governing the submission and granting of restitution are regulated in PP No. 44 of 2008 and PP No. 43 of 2017. However, the implementation of the restitution provision,which is the right of the child (victim), has not been fully implemented due to a lack of maximum assistance by the relevant government, such us fulfilling the rights of victims to obtain rehabilitation, compensation and restitution as a form of protection of children after the occurrence of a crime for the loss suffered by the child and / or the family of the victim. This study uses doctrinal research (doctrinal legal research), while the approach used is (socio-legal studies) an effort to explore a problem by not only fulfilling the study of legal norms or doctrines, but also looking comprehensively at the context of norms and enforcement. The results showed that the submission of restitution stipulated in Government Regulation No. 43 of 2017 outlines that restitution is a compensation payment charged to the perpetrator based on a court decision. It has permanent legal force for material and immaterial losses suffered by the victim or his family, as in the case of giving restitution for a non specifically regulated the period of payment and a rejection of payments from perpetrators of sexual crimes.

Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Alfalah Naufal Yufianda; I Gede Widhiana Suarda; Dina Tsalist Wildana; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.102

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus di Indonesia, menyebabkan Lapas menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19. Kondisi terebut diperparah dengan tingkat hunian Lapas yang melebihi kapasitas (overcrowded) menyebabkan diharuskan adanya penyesuaian kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. Mengingat kondisi tersebut, maka berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan didalamnya terutama hak mendapatkan akses kesehatan dan makanan yang layak. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan harus diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. elayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (overcrowded) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana. Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi overcrowded yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19) yang telah menyebar masif di Indonesia.

Kebijakan Formulasi dan Prospektif Penegakan Hukum Tindakan Kealpaan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan (Dinamika Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Medis) Godeliva Ayudyana Suyudi; Dina Tsalist Wildana; Sapti Prihatmini; Galuh Puspaningrum
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.49-70

Article 440 of the Health Act formulates criminal penalties for the negligence of medical persons/health workers in health services that result in serious injury or death. This study aimed to examine the urgency of the special provision formulation policy and its prospective law enforcement. This framework creates the general provisions of the Criminal Code applied in dealing with negligent acts of medical personnel/health workers resulting in serious injury or death of patients, which should be overridden based on “lex specialis derogat legi generali” principles. Health act in Article 440 as a material offence has special characteristics, whose assessment is based on professional standards and is oriented towards providing balanced legal protection for patients, health workers, and legal certainty for law enforcement officials. According to proving the elements of negligence and causal relationship in the context of therapeutic transactions, it is based on evidence according to KUHAP. Expert testimony occupies an important position in determining professional standards, including medical records and/or visum et repertum. As a material offense, Health Law Article 440 requires caution to achieve the goals of material truth and justice. It can be concluded that the law enforcement of negligence of medical/health workers must be based on the specificity of the unlawful nature of the act, which is different from general criminal offenses, with the benchmark of professional standards resting on the causal relationship between negligence and consequences through evidence, especially expert testimony.

Legal Analysis of the Public Prosecutor's Indictment in the Criminal Act of Physical Domestic Violence Against a Stepchild Victim (A Study of the Verdict Number 301/Pid.Sus/2019/PN Tte) Bob Gundred; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Journal of Feminism and Gender Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jfgs.v5i1.45574

The aim of this thesis research is to analyze the application of suitability between the indictment and subsidiary form made by the Public Prosecutor with the articles in which they are accused, and to analyze the suitability of the description evidence of information witnesses with documentary evidence in the form of Visum et Repertum according to Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The study of the problem formulation and the conclusions are stated based on the author's arguments which were formulated using a deductive method, namely a method that relies on basic principles leading to special principles. The indictment in the form of a subsidiary in Verdict Number 301/Pid.Sus/2019/PN Tte is in accordance with the articles charged, however the indictment in the form of a subsidiary as a prosecution strategy is not in accordance with the procedure for making an indictment which should be in the form of alternative, because the use of each the law is exclusionary at other levels. The evidentiary system according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum and witness statements remain valid evidence as long as there is no other evidence that disputes their truth. Although there is a discrepancy between the witnesses’ statements and the Visum et Repertum, due to the possibility of quite a large time difference between the criminal incident and the Visum examination, this could result in an examination for bleeding in the ear not being carried out because the wound had dried up.

Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Jember Regency Ghana Nabila Ersa; Sapti Prihatmini; Fanny Tanuwijaya; Dina Tsalist Wildana
Journal of Feminism and Gender Studies Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jfgs.v6i2.53771

Conditions in Indonesia show that cases of violence, crime, and sexual harassment are increasing. Sexual violence not only occurs against adults but also against children. Children are vulnerable to becoming victims of sexual violence, this is because they are in a weaker position and cannot protect themselves. This study aims to determine the role and service mechanisms of the UPTD PPA Jember Regency in providing legal protection to child victims of sexual violence, and to determine the inhibiting and supporting factors of the UPTD PPA Jember Regency in implementing protection for child victims of sexual violence. The empirical legal research method uses two approaches, namely the Legal Approach and the Sociology of Law. The location of this research is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Jember Regency, the research subjects are UPTD PPA companion officers, parents/guardians of victims, and child victims. Primary data sources were obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data are divided into two forms, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was carried out through data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The researcher used descriptive analytical techniques for primary and secondary data.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search