Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Pajak Berganda Rokok Sebagai Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Sardjana Orba Manullang; Titin Samsudin; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.767 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.231

Abstract

Cukai rokok memiliki peran penting dalam meningkatkan pundi-pundi kekayaan negara. Mengingat negara membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan Pemerintah Provinsi berhak memungut pajak dari cukai rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa Pajak Rokok merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 29, Tarif Pajak Rokok yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi hanya sebesar 10% dari Cukai Rokok. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk dapat menjawab implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan pajak berganda dalam pembayaran jaminan kesehatan nasional dan dampak kebijakan penggunaan cukai rokok dalam pembayaran jaminan kesehatan Nasional. dinilai oleh pajak sebagai fungsi reguler. Penggunaan pungutan rokok untuk dana kesehatan termasuk dalam pajak berganda, yaitu pajak rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah daerah dan cukai rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah pusat. Namun mengingat BPJS mengalami defisit, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui iuran pajak rokok sebagai bagian dari hak masing-masing daerah/ provinsi. / kabupaten/ kota sebesar 75% dari 50%. pajak rokok yang diterima.
Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage Titin Samsudin; Yessy Kusumadewi; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.247

Abstract

Childfree" refers to a person's decision not to have children and to live without parental responsibilities. This concept is becoming increasingly common today, especially in developed countries where women are increasingly working and have opportunities to pursue their careers and personal interests. However, the decision to live "calmly childfree" is often considered controversial and can tarnish the purpose of Marriage. This study used a qualitative and desk study approach using secondary data from books, literature proceedings & journals, which were analyzed through a descriptive system. The results of this study show that the childfree phenomenon is the choice of a couple who decides not to have children, either for personal reasons or for environmental considerations. Couples who choose to live child-free usually have carefully considered their decision regarding finances, health, and their life goals. This contradicts Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as the legal basis for regulating marriage procedures in Indonesia. The law emphasizes that the primary purpose of Marriage is to form a family and create offspring.