Articles
<![CDATA[URGENSI SINGLE BASIC MAP UNTUK PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR DALAM PENATAAN RUANG ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul Tompul]]>;
<![CDATA[Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v4i1.2237
<![CDATA[Abstract Water Resources is one of the natural resources that must be preserved. Water Resources is one part of the category of the environment that can not be renewed. Conflicts related to water resources happen a lot, especially that related to the overlap of licensing. The research method in this paper uses the Normative Juridical research method, where the study focused on the rules – rules relating to spatial planning. Assessment of study that assessed based on history, giving hints how a lot of conflicts over water resources. To overcome this, it is necessary the existence a policy referred to as the basic single map in the arrangement of the space.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later ]]>
<![CDATA[Sherlina Permata]]>;
<![CDATA[Hendra Haryanto]]>;
<![CDATA[Verawati Br. Tompul]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 4 No 1 (2022): Krisna Law, Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.917 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v4i1.587
<![CDATA[Perdagangan digital di Indonesia mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di e-commerce. Shopee Pay Later yang merupakan fasilitas kredit ini juga termasuk ke dalam jenis Fintech atau Financial Technology dengan istilah fintech lending atau disebut juga fintech peer-to-peer lending yaitu metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris peneliti menemukan kasus terkait tidak adanya perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later yaitu saudari Fitri Yeni Prihandono dengan terjadinya peretasan akun miliknya. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak Shopee dalam perkembangannya tidak ada itikad baik dalam tanggung jawabnya kepada konsumen sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. Shopee memiliki kewajiban kepada konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan pada Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Shopee melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem Pay Later. Kata Kunci: Fintech; Pay Later; Perlindungan Konsumen; Shopee.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum ]]>
<![CDATA[Ayu Sulviani Mega Saputri]]>;
<![CDATA[Hartono Widodo]]>;
<![CDATA[Verawati Br. Sitompul]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.586 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.397
<![CDATA[Sertifikat merupakan salinan buku tanah dan surat ukur dari data peta wilayah yang ada di Kantor Pertanahan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 19 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hak atas tanah dapat mengandung cacat hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan batalnya hak atas tanah yaitu karena cacat administrasi dan karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan faktor timbulnya sertifikat cacat hukum dikarenakan permohonan peralihan sertifikat tidak sesuai aturan hukum, pemohon dilakukan oleh orang lain, sedangkan penyelesaian pembatalan sertifikat hak atas tanah setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dilanjutkan pembatalan serta penarikan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional. Metode yang digunakan Penulis adalah metode kualitatif atau suatu kajian yang mengandalkan data kepustakaan berupa buku-buku, artikel dan tulisan ilmiah, serta berdasarkan hasil putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang kemudian data tersebut dilihat kualitas dan keabsahan dari data yang peneliti dapatkan terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Praktik Monopoli Dalam Penentuan Harga Gas Industri ]]>
<![CDATA[Bilmart Girsang]]>;
<![CDATA[Hendra Haryanto]]>;
<![CDATA[Verawati Br. Tompul]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.617 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.423
<![CDATA[Praktik monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi dan penguasaan barang dan jasa. Kegiatan praktik monopoli dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Dalam penelitian ini, penulis meneliti kasus dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 09 KPPU-L/2016 terkait praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), yang mana Penulis menggunakan penelitian metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak dapat dikatakan telah melakukan praktik monopoli, karena berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, harga minyak dan gas bumi diatur oleh pemerintah. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Putusan Nomor: 09/KPPU-L/2016 telah keliru dalam penerapan hukum. Hal karena Majelis Komisi tidak cermat dalam meneliti terkait regulasi yang menjadi pedoman bagi Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam menetapkan harga gas, di mana dalam penetapan harga gas yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) adalah merupakan bagian dari kewenangan yang berikan oleh Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemda Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Farah Dina Harum]]>;
<![CDATA[Sophar Maru Hutagalung]]>;
<![CDATA[Verawati Br. Tompul]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.469 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i3.464
<![CDATA[Secara umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 1352 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikannya dengan kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya Perbuatan yang melanggar hukum; 2) Adanya kerugian; 3) Adanya Kesalahan; dan 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengelolaan Aset Tanah sendiri ialah bahwa terhadap Tergugat I, II, dan III yang tanpa alas hak nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang di mana para Tergugat tersebut telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya yang dimiliki (detournement de pouvoir) di mana dengan berusaha untuk menyerobot dan mengokupasi tanah milik Penggugat secara melawan hukum. Kata Kunci: Agraria; Pengelolaan Tanah; Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi.]]>
<![CDATA[Hasil Visum Menjadi Bukti Penegakan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Depok ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23453
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dpk. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Diversi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu hasil visum et repertum (VIR) atau dikatakan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank ]]>
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.723
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah agar nasabah lebih berhati-hati dalam menerima bukti-bukti tertulis dari pihak manapun terkait simpanan di bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang didasarkan pada data sekunder berupa instrumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dasar bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Atas dasar kepercayaan ini, kita menitipkan uang kita ke bank. Uang hanyalah alat pembayaran dari jual beli kepercayaan. Apabila bank sudah memahami prinsip tersebut, maka seorang bankir harus menunjukkan kepercayaan yang tulus dan ikhlas serta tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah, sehingga sudah seharusnya para bankir bekerja dengan asas kehati-hatian. Dengan kepercayaan dari nasabahlah akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Penelitian ini membahas kebocoran data nasabah merupakan kelalaian bank di mana kebocoran data nasabah bisa terjadi karena adanya kerja sama oknum pegawai bank dengan orang yang meminta data bank nasabah. Pada pertengahan tahun 2021, seorang nasabah berinisial AP dipanggil oleh Internal Audit Perusahaannya di tempat ia bekerja. Lalu, Internal Audit Perusahaan memperlihatkan foto rekening hasil cetak yang di screenshot dan yang terjadi adalah bagaimana bisa seseorang yang bukan pegawai bank bisa mengakses komputer bank dan pihak bank terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.]]>
<![CDATA[Mengenal Etika Dan Etiket Pendidik Profesional Dalam Pendidikan Karakter Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>;
<![CDATA[Ade Risna Sari]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusmadevi]]>;
<![CDATA[Handy Ferdiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7868
<![CDATA[Artikel ini mempunyai tujuan untuk memberi pengetahuan serta pemahaman tentang etika dan etiket pendidik profesional dalam pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni bagaimanakah bentuk etika serta etiket pendidik profesional dalam pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, kajian ini dijalankan dengan memakai metode kajian literatur. Sementara itu, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa, kode etik termasuk sistem nilai, norma serta aturan profesional yang ditulis dengan tegas dan penuh komitmen, yakni apa saja yang baik serta benar dan apa saja yang tidak baik serta tidak benar untuk pendidik profesional. Kode etik profesional ini mempunyai tujuan untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh pihak yang mendapat pelayana, dalam hal ini adalah peserta didik. Keberadaan kode etik ini mampu menghindarkan serta melindungi seorang pendidik dari tindakan yang tidak profesional. Dengan etika dan etiket tersebut maka kualitas pendidikan karakter di Indonesia dapat diwujudkan. Dalam mengimplementasikan ke profesionalitas-an seorang pendidik tentunya wajib terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, pengetahuan tentang teknologi, wawasan global serta pengetahuan yang mereka miliki tentang berbagai etika dan etiket pendidik profesional yang berlaku pada saat ini di Indonesia, berikutnya seorang pendidik juga mesti menjalankan dan mentaati etika dan etiket sebagai pendidik profesional, dengan sepenuh hati dan komitmen yang kuat.]]>
<![CDATA[Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage ]]>
<![CDATA[Titin Samsudin]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.247
<![CDATA[Childfree" refers to a person's decision not to have children and to live without parental responsibilities. This concept is becoming increasingly common today, especially in developed countries where women are increasingly working and have opportunities to pursue their careers and personal interests. However, the decision to live "calmly childfree" is often considered controversial and can tarnish the purpose of Marriage. This study used a qualitative and desk study approach using secondary data from books, literature proceedings & journals, which were analyzed through a descriptive system. The results of this study show that the childfree phenomenon is the choice of a couple who decides not to have children, either for personal reasons or for environmental considerations. Couples who choose to live child-free usually have carefully considered their decision regarding finances, health, and their life goals. This contradicts Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as the legal basis for regulating marriage procedures in Indonesia. The law emphasizes that the primary purpose of Marriage is to form a family and create offspring.]]>
<![CDATA[Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251
<![CDATA[As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.]]>
