Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif Ariyadi Ariyadi
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 5 No 2 (2018): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.884 KB) | DOI: 10.33084/jhm.v5i2.888

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan bagaimana ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing dan interpretasi data. Kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis komparatif yang bersifat deskriptif, di mana seluruh bahan yang diperoleh diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan, kemudian membandingkan bahan-bahan tersebut untuk merumuskan suatu kesimpulan. Melalui teknik analisis ini, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama, Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tindakan memanfaatkan tubuh anak untuk dijadikan pekerja seksual. Kedua, hukum positif terletak pada unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual, hukum positif mempunyai persamaan bahwa pelaku tindakan eksploitasi seksual akan dikenakan sanksi, dan di antara keduanya sama-sama tidak menginginkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. karena tindakan eksploitasi seksual dapat menghilangkan hak-hak yang semestinya wajib dilindungi. Ketiga, hukum positif terletak pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi dalam hukum positif yaitu diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu pelaku dijatuhi penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kenaikan Harga Ayam Pada Masa Covid-19 di Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Regulasi Harga) Eka Sri Apriliana; Ariyadi Ariyadi
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7 No 1 (2020): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v7i1.1597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan harga ayam selama masa COVID- 19 dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan melalu beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga.Analisisnya menggunakan deskriptif dengan tujuan menggambarkan kenaikan harga ayam dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.Hasil analisis dari penelitian ini adalah kenaikan harga ayam di kota palangkaraya menurut pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga menyarankan harus melibatkan peran pemerintah dalam menentukan harga ayam di pasar kerena dilihat dari kenaikan secara signifikan mengakibatkan ketidakadilan harga di pasar.
KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan Ariyadi Ariyadi; Ahmadi Hasan; Gusti Muzainah
Anterior Jurnal Vol. 21 No. 3 (2022): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v21i3.3597

Abstract

Prinsip kesinambungan dalam kegiatan berladang bisa dilihat dari rotasi areal yang dilakukan dalam berladang. Oleh karenanya sistem ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Areal awal berladang pastilah dilakukan di hutan rimba atau hutan primer. Setelah areal itu selesai dipakai untuk berladang maka mereka akan mencari areal lainnya. Karena itulah disebutkan bahwa sistem kultifasi ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Prinsip Kolektifitas Cara untuk mengerjakan kegiatan berladang itu tentu tidak dilakukan sendiri tapi dengan cara gotong royong secara kolektif. Dalam hal inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip kebersamaan itu dilakukan dalam semua tahap kegiatan berladang: menebas, menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen. 1. Hasil peneitian masyarakat dayak Kalimantan Tengah memiliki prinsip dalam menjaga lingkungan pertama mereka Prinsip Organik. 2. Sistem Subsistensi. 3. Prinsip Keanekaragaman. 4. Prinsip Kolektifitas. 5. Prinsip Kesinambungan. 6. Prinsip Ritualitas. 7. Prinsip Hukum Adat. Kedua banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari dulu sampai saat ini tentu harus ada penyegaran ditingkat lokal sebagai benteng awal dalam menjaga lingkungan terutama dalam masalah hutan adat, maka tentu diperlukan satu aturan yang mengakomodir tentang penjagaan atau pengawasan lingkungan adat berbasis prinsi-prinsip yang berbasis kearifan lokal sehingga menjadi kepastian hukum bagi masyarakat adat yang ingin menerapkan penjagaan lingkungan
Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Muhammad Wahdini; Ariyadi Ariyadi
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4042

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu
The Effect of Zakat Transparency and Government Support on Public Trust and Poverty Alleviation in West Java Ahmad Ari Mansyuri; KMT Lasmiatun; Dedi Mardianto; Ariyadi Ariyadi
West Science Social and Humanities Studies Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v3i01.1589

Abstract

This study examines the effects of zakat transparency and government support on community trust and poverty alleviation in West Java. Using a quantitative approach, data were collected from 120 respondents through a structured questionnaire employing a Likert scale (1-5). The data were analyzed using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS 3). The results reveal that both zakat transparency and government support positively influence community trust, which acts as a mediator between zakat transparency, government support, and poverty alleviation. The findings indicate that when zakat institutions are transparent and the government provides adequate support, community trust is fostered, leading to more effective poverty alleviation efforts. This study underscores the importance of transparency and government involvement in poverty reduction programs, offering valuable implications for policymakers and zakat institutions.
Community-Based Tourism Mangrove Swamp Ecotourism Based on Maqashid Sharia Galuh Nashrulloh Kartika MR; Rozzana Erziaty; Akhmad Hulaify; Yarna Hasiani; Ariyadi Ariyadi
Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Vol. 15 No. 1 (2024): March
Publisher : STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62730/syaikhuna.v15i1.7127

Abstract

Having a wealth of potential mangrove resources, Pagatan Besar village has the opportunity to develop a sustainable ecotourism sector. This development must be directed at minimizing negative impacts on the environment and ensuring that the welfare of local communities increases. This research aims to find strategies for developing mangrove swamp ecotourism potential in Pagatan Besar village by optimizing the role of the Community based on Maqashid al Syari'ah. Qualitative research using a case study method in the mangrove swamp ecotourism area found that the strategy applied in developing the tourism potential of the mangrove swamp ecotourism area in the region was to implement a transparent accounting system to manage ecotourism income and expenditure, forming a special team to allocate initial investment funds and on the necessary infrastructure, maintaining the security and comfort of tourists with regular security audits, updating the security system through technology such as CCTV cameras. Optimizing the role of the Community is carried out by involving residents in skills training programs in the mangrove ecotourism sector, regular meetings for input and ideas, overcoming gaps in cultural and religious values with cross-sector consultation groups involving religious, cultural and village government leaders in the integration of Maqashid values al Syari'ah in the ecotourism plan, increasing environmental awareness through healthy environmental education for tourists and residents in daily ecotourism activities.
PEMBINAAN REMAJA DALAM RANGKA MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI SMA MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA Surawan Surawan; Ariyadi Ariyadi; M. Redha Anshari; M. Tri Ramadhani
Jurnal Penamas Adi Buana Vol 7 No 02 (2024): Jurnal Penamas Adi Buana
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/penamas.vol7.no02.a7836

Abstract

Sebuah pernikahan memerlukan sebuah kesiapan yang matang baik secara psikologis, materi maupun fisik, sehingga sebelum melangkah dalam konsep pernikahan perlu persiapan yang tidak mudah. Fenomena pernikahan dini menjadi sebuah kenyataan yang perlu untuk diminimalisir sehingga para remaja mampu mengaktualisasikan dirinya demi masa depan yang cerah. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan melakukan pembinaan dalam rangka mencegah pernikahan dini di SMA Muhammadiyah Palangka Raya. Adapun metode yang digunakan yaitu service learning (SL). Program pembinaan ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah dan siswa, karena informasi terkait proteksi terhadap pernikahan perlu disosialisasikan ke kalangan remaja. Pengabdian ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dimulai 7-28 Maret 2023 dengan melibatkan siswa/remaja kelas XII. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, para remaja mulai memahami kesiapan diri untuk melangsungkan pernikahan diperlukan kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga mereka tidak terjebak dalam pernikahan dini. Selain itu, para remaja perlu melakukan proteksi diri dalam bergaul dengan siapapun supaya tidak terjerumus ke arah yang negative. Selama program ini berlangsung, banyak sekali hal-hal yang telah dicapai, di antaranya adalah adanya peningkatan pemahaman dan self control dalam pergaulan, pembaharuan informasi dan proteksi diri akan masa depan serta peningkatan pemahaman pernikahan dan kesehatan. Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar kegiatan sosialisasi tentang pemcegahan pernikahan dini dilakukan secara berkelanjutan, agar remaja memahami pentingnya usia kematangan atau kedewasaan dalam memutuskan untuk menikah di usia dini.
Dampak Pendidikan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Fakultas Hukum di Kota Palangka Raya Ariyadi Ariyadi; Sanawiah Sanawiah; Noor Haliza
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.150

Abstract

Dalam pandangan Islam, literasi keuangan sangat penting bagi setiap Muslim karena hal ini memiliki implikasi yang luas terhadap tercapainya kesuksesan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan kesulitan finansial, seperti ketika seseorang berencana untuk melakukan pembiayaan atau kredit tanpa disertai perencanaan keuangan yang matang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap gaya hidup mahasiswa hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan dampak positif terhadap gaya hidup mahasiswa fakultas hukum di Kota Palangka Raya, yang tercermin dalam tiga aspek utama: 1) pengelolaan keuangan yang bijak, 2) peningkatan kesadaran finansial, dan 3) kemandirian finansial. Karena jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan sampel yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih relevan.