Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Hashfi Rafdi; Sadu Wasistiono; Meltarini Meltarini
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11630

Abstract

Studi ini membahas Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Disebabkan setiap tahunnya kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi pada wilayah kabupaten, sehingga mengharuskan bupati untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan harus terus dilakukan demi mencapai tujuan terciptanya situasi yang kondusif, tentunya untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya kerjasama dari pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tatakelola kolaboratif yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dengan Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, dan ditinjau dari beberapa literatur serta infrorman dari masyarakat lembaga yang terlibat didalamnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan,Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini ditunjukan melalui pendekatan teori Collaborative Governance Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang masih perlu banyak di evaluasi dari pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi.
Implementasi Kebijakan Program Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Nazira Amalia Tuasikal; Sadu Wasistiono; Eko Budi Santoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.546

Abstract

Kabupaten Maluku Tengah diwakili oleh satu program inovasi yang masuk dalam Top 99 Kategori Kelompok Inovasi Pelayanan Publik (umum) yaitu Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis. Usaha mikro kecil dan menengah berkembang memanfaatkan potensi daerah kabupaten Maluku Tengah tersebar luas di laut dan darat seperti perikanan, perkebunan, tanaman pangan, pariwisata, dan pertambangan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulkis mengacu pada Van Meter dan Van Horn (1975), yang bertujuan agar menampilkan kerangka konsep yang diuraikan dalam bentuk konsep, tema dan sub tema yang lebih rinci guna menjadi pedoman dalam melakukan pengumpulan data. Metode Analisis yang di gunakan yaitu Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry (AI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah masih kurang baik. Hambata dalam Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah keterbatasan anggaran, kuantitas sumber daya manusia, profesionalitas pelaku usaha, serta sarana dan prasarana.