Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Hashfi Rafdi; Sadu Wasistiono; Meltarini Meltarini
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11630

Abstract

Studi ini membahas Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Disebabkan setiap tahunnya kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi pada wilayah kabupaten, sehingga mengharuskan bupati untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan harus terus dilakukan demi mencapai tujuan terciptanya situasi yang kondusif, tentunya untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya kerjasama dari pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tatakelola kolaboratif yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dengan Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, dan ditinjau dari beberapa literatur serta infrorman dari masyarakat lembaga yang terlibat didalamnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan,Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini ditunjukan melalui pendekatan teori Collaborative Governance Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang masih perlu banyak di evaluasi dari pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi.
Implementasi Kebijakan Program Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Nazira Amalia Tuasikal; Sadu Wasistiono; Eko Budi Santoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.546

Abstract

Kabupaten Maluku Tengah diwakili oleh satu program inovasi yang masuk dalam Top 99 Kategori Kelompok Inovasi Pelayanan Publik (umum) yaitu Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis. Usaha mikro kecil dan menengah berkembang memanfaatkan potensi daerah kabupaten Maluku Tengah tersebar luas di laut dan darat seperti perikanan, perkebunan, tanaman pangan, pariwisata, dan pertambangan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulkis mengacu pada Van Meter dan Van Horn (1975), yang bertujuan agar menampilkan kerangka konsep yang diuraikan dalam bentuk konsep, tema dan sub tema yang lebih rinci guna menjadi pedoman dalam melakukan pengumpulan data. Metode Analisis yang di gunakan yaitu Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry (AI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah masih kurang baik. Hambata dalam Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah keterbatasan anggaran, kuantitas sumber daya manusia, profesionalitas pelaku usaha, serta sarana dan prasarana.
The Implementation of Delegated Authority Through an Integrated District Service System (Patent) Zaini Ali; Sadu Wasistiono; Rossy Lambelanova; Muhammad Ilham
ARISTO Vol 14 No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i1.12543

Abstract

Districts hold a strategic position connecting regencies with villages and vice versa. Therefore, innovation in sub-district services through PATENT is a breakthrough in promoting sub-districts as community service centers. This study aims to determine and analyze the implementation of delegated authority by the Head of Sungai Mandau Sub-district, Siak Regency and Siak Hulu Sub-district, Kampar Regency, the factors that hinder the delegation of authority, the implications for implementing regional regulations, the performance of the sub-districts in the last 3 years, and the model of delegation of authority delegated to the sub-districts. Using a descriptive-explanatory qualitative approach, the study finds: First, delegative authority is being implemented well in Sungai Mandau Sub-district, whereas in Siak Hulu it is not yet running smoothly. Second, obstacles to exercising authority come from both superiors and subordinates. In Sungai Mandau, the Regent has no doubt about the sub-district head's capability and sees no problems with his performance. In Siak Hulu Sub-district, the Regent is concerned about the quality of his staff's work, while the sub-district head experiences difficulty in carrying out his tasks. Third, the implications of local-regulation implementation different: in Sungai Mandau the implications are positive, whereas in Siak Hulu they are less favorable. Fourth, with respect to sub-district performance over the past three years, Sungai Mandau has shown improvement, while Siak Hulu has remained flat. Fifth, the model used by the Regent to delegate authority to the sub-district head differs by regency: Siak employs the Rational-Comprehensive model, whereas Kampar uses the Incremental model. Keywords: Delegated; Authority;  PATENT;
Strategi Mengembangkan Ilmu Pemerintahan di Indonesia: Strategi Transformasi Digital untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandi Lingkungan Pemerintah Indonesia Sri Watini; Sadu Wasistiono
ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal Vol 7 No 2 (2026): ADI Bisnis Digital Interdisiplin (ABDI Jurnal)
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/abdi.v7i2.1525

Abstract

Government science plays an important role in supporting effective, transparent, accountable, and service-oriented governance. The development of government science in Indonesia faces challenges arising from rapid technological advancement, changing socio-political conditions, and increasing public demands for adaptive governance, requiring digital transformation to strengthen its relevance. This study aims to identify digital transformation strategies that can support the development of government science in Indonesia through academic, institutional, and practical perspectives. This study employs a qualitative approach using a literature review and descriptive analysis of relevant scientific articles, academic documents, higher education policies, government dynamics, and public governance practices. The analysis identifies four interconnected strategies, namely strengthening the paradigmatic foundation and digital competencies, enhancing research, publication, and governance innovation, promoting cross-sector collaboration through digital technologies, and strengthening ethics and leadership in government. These strategies indicate that digital transformation can serve as an important catalyst for developing adaptive, innovative, and responsive government science while supporting improvements in gover- nance and public services. The development of government science requires an integrated transformation strategy that connects academic development, institu- tional collaboration, technological innovation, and ethical leadership to address contemporary governance challenges and strengthen the relevance of govern- ment science in the digital era.