Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Aspects Of Legal Protection Against Midwife Profession In Indonesia Hafid Zakariya; Rudatyo Rudatyo; Ismiyanto Ismiyanto; Khalif Maulana Zanuar
JMNS Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi May 2022
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jmns.v4i1.88

Abstract

The midwife profession in carrying out its practice there are several that are in accordance with their authority, but they always prioritizes the rights of the patient as a form of legal protection in the event of negligence or loss to the patient. The application of Health Seeking Behavior in the relationship between patients as service recipients and midwives as health service providers. Role theory is also included in research on the role of the Health Service and the Indonesian Midwives Association (IMA) as the organizer of government affairs and professional organizations engaged in health, overseeing the implementation carried out by midwives and protecting the midwife profession with a permanent form of legal protection for midwives who make mistakes or loss to the patient, as well as providing legal protection to the patient. Medical actions taken by midwives will be legally enforceable, if the midwife does not carry out the delegation of authority in accordance with statutory regulations. The problem is what is the form of legal protection for the midwife profession in relation to the delegation of authority in carrying out medical actions. this is to examine the form of legal protection, with a normative juridical approach. The delegation of authority for medical action has been regulated in various regulations. The fact is that in daily practice, there are still houses that have not been technically operationally regulated regarding the delegation of authority for medical actions, the mechanism for the delegation of authority, as well as what types of medical actions can be delegated by delegation or mandate states juridically if there is an allegation that the competent authority can file a civil or criminal lawsuit.
Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances Ismiyanto Ismiyanto; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i01.733

Abstract

Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya membahas mengenai mekanisme checks and balances dalam upaya kontrol antar lembaga pemerintahan daerah seperti antar lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah, serta penulis hendak menelaah lebih lanjut bagaimana peran dan efektifitas dari mekanisme checks and balances yang diterapkan oleh antar lembaga pemerintahan daerah sehubungan dengan efeknya kepada masyarakat daerah, apakah mampu mewujudkan keadilan sosial yang adil dan merata sesuai dengan tujuan riil dibentuknya otonomi daerah atau belum mampu mewujudkan itu semua dan hanya digunakan sebagai formalitas semata. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Checks and Balances.
PENINGKATAN EKONOMI DI MASA PANDEMI DI DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN Pramono Hadi; Amir Junaidi; Femi Sulaswaty; Ismiyanto Ismiyanto; Suparwi Suparwi; Suharno Suharno; Istiatin Istiatin; Priyono Priyono
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1222

Abstract

Community service with the title Economic Improvement in the Pandemic Period in Puro Village, Karangmalang District, Sragen Regency. It has been held on Sunday, December 19, 2021. At the Puro village hall yard, starting at 10.00-11.30 WIB. The aim is to ease the economic burden of the Puro village community during the pandemic and the implementation of the tri dharma of higher education. The service method is carried out by initial surveys, implementation and evaluation of activities. The results of community service in Puro village, Karangmalang, Sragen district, have been carried out smoothly, successfully and have received support from stakeholders, both the security apparatus, namely the police, babinsa village apparatus and the Puro village community. The achievement of community service goals, namely; 1) Slightly ease the economic burden on the Puro village community in terms of basic needs, namely minimum basic necessities for the next few days; 2) It is carried out smoothly and successfully for the tri dharma activities of higher education, especially community service in 2021.
Analisis Yuridis Penerapan UU ITE dalam Pemberantasan Ujaran Kebencian SARA di Media Sosial: Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr I Gede Sukadenawa Putra; Ismiyanto Ismiyanto; femmy silaswaty faried
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3362

Abstract

This study aims to identify and analyze the application of Article 45A paragraph (2) of the ITE Law in combating SARA hate speech on social media through a study of Decision Number 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. This type of research uses normative legal research with a case approach and statutory approach. The research location focuses on court decisions and related legal materials. The data collection technique is through literature study and document analysis. Qualitative data analysis techniques are used. The results of this study show that the application of Article 45A paragraph (2) of the ITE Law faces challenges in proving elements of intent, ambiguity in legal interpretation, and technical obstacles in digital law enforcement. The court decision serves as an important precedent in affirming the boundaries between freedom of expression and hate speech. This study recommends the need to strengthen digital forensic capacity, formulate more measurable legal guidelines, and a balanced legal approach to maintain human rights and public order in digital space.
Analisis Yuridis Tugas Pokok Dan Fungsi  Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menjaga Ketertiban  Dan Keamanan Masyarakat Febrian Ade Satrya; Ismiyanto Ismiyanto; Firstnandinar Glica Aini
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 2 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i2.11722

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif melalui penelaahan terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Bhabinkamtibmas, terutama pada Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Kapolri Nomor Kep/8/XI/2009, maupun Keputusan Kapolri Nomor Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas telah menjabarkan secara jelas tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang meliputi pembinaan, menghimpun informasi dan pendapat, melayani kepentingan masyarakat sebelum ditangani oleh instansi berwenang, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, tugas perbantuan dan menggerakkan masyarakat untuk menanggulangi keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, membantu penanganan perkara, serta deteksi dini Kamtibmas. Fungsi Bhabinkamtibmas tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan masyarakat (community policing). Pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri amat bergantung pada kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia. Tidak mengherankan, Bhabinkamtibmas pada satu daerah memiliki pendekatan program yang berbeda dibandingkan wilayah lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada beberapa faktor yang menghambat kualitas pelaksanaan program kerja Bhabinkamtibmas, mulai dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Bhabinkamtibmas pada setiap daerah di desa masih sangat terbatas, masih banyak masyarakat yang belum mengenal peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Keterbatasan infrastruktur juga menyulitkan akses bagi personel Bhabinkamtibmas untuk menjangkau desa-desa yang menjadi tanggung jawabnya.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt Teguh Imam Santoso; Hanuring Ayu; Ismiyanto Ismiyanto
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.99456

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt. Tujuan artikel ini adalah menilai konsistensi penegakan hukum dan efektivitas keputusan dalam memberikan rasa keadilan serta efek jera kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kejahatan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 1.000.000,00, sanksi yang diberikan masih jauh lebih ringan dibandingkan ancaman maksimum dalam undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim lebih banyak fokus pada jumlah barang bukti tanpa kontribusi terhadap dampak ekosistem serta motif pelaku ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Diperlukan reformasi hukum dalam bentuk pidana minimal guna memperkuat daya tangkal terhadap kejahatan perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi.