Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspects Of Legal Protection Against Midwife Profession In Indonesia Hafid Zakariya; Rudatyo Rudatyo; Ismiyanto Ismiyanto; Khalif Maulana Zanuar
Journal Of Midwifery And Nursing Studies Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi May 2022
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

The midwife profession in carrying out its practice there are several that are in accordance with their authority, but they always prioritizes the rights of the patient as a form of legal protection in the event of negligence or loss to the patient. The application of Health Seeking Behavior in the relationship between patients as service recipients and midwives as health service providers. Role theory is also included in research on the role of the Health Service and the Indonesian Midwives Association (IMA) as the organizer of government affairs and professional organizations engaged in health, overseeing the implementation carried out by midwives and protecting the midwife profession with a permanent form of legal protection for midwives who make mistakes or loss to the patient, as well as providing legal protection to the patient. Medical actions taken by midwives will be legally enforceable, if the midwife does not carry out the delegation of authority in accordance with statutory regulations. The problem is what is the form of legal protection for the midwife profession in relation to the delegation of authority in carrying out medical actions. this is to examine the form of legal protection, with a normative juridical approach. The delegation of authority for medical action has been regulated in various regulations. The fact is that in daily practice, there are still houses that have not been technically operationally regulated regarding the delegation of authority for medical actions, the mechanism for the delegation of authority, as well as what types of medical actions can be delegated by delegation or mandate states juridically if there is an allegation that the competent authority can file a civil or criminal lawsuit.

Aspects Of Legal Protection Against Midwife Profession In Indonesia Hafid Zakariya; Rudatyo Rudatyo; Ismiyanto Ismiyanto; Khalif Maulana Zanuar
JMNS Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi May 2022
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jmns.v4i1.88

The midwife profession in carrying out its practice there are several that are in accordance with their authority, but they always prioritizes the rights of the patient as a form of legal protection in the event of negligence or loss to the patient. The application of Health Seeking Behavior in the relationship between patients as service recipients and midwives as health service providers. Role theory is also included in research on the role of the Health Service and the Indonesian Midwives Association (IMA) as the organizer of government affairs and professional organizations engaged in health, overseeing the implementation carried out by midwives and protecting the midwife profession with a permanent form of legal protection for midwives who make mistakes or loss to the patient, as well as providing legal protection to the patient. Medical actions taken by midwives will be legally enforceable, if the midwife does not carry out the delegation of authority in accordance with statutory regulations. The problem is what is the form of legal protection for the midwife profession in relation to the delegation of authority in carrying out medical actions. this is to examine the form of legal protection, with a normative juridical approach. The delegation of authority for medical action has been regulated in various regulations. The fact is that in daily practice, there are still houses that have not been technically operationally regulated regarding the delegation of authority for medical actions, the mechanism for the delegation of authority, as well as what types of medical actions can be delegated by delegation or mandate states juridically if there is an allegation that the competent authority can file a civil or criminal lawsuit.

Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances Ismiyanto Ismiyanto; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i01.733

Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya membahas mengenai mekanisme checks and balances dalam upaya kontrol antar lembaga pemerintahan daerah seperti antar lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah, serta penulis hendak menelaah lebih lanjut bagaimana peran dan efektifitas dari mekanisme checks and balances yang diterapkan oleh antar lembaga pemerintahan daerah sehubungan dengan efeknya kepada masyarakat daerah, apakah mampu mewujudkan keadilan sosial yang adil dan merata sesuai dengan tujuan riil dibentuknya otonomi daerah atau belum mampu mewujudkan itu semua dan hanya digunakan sebagai formalitas semata. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Checks and Balances.

Efektifitas Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Elektronik Di Tingkat Panti Asuhan Prista Prasiwi; Muhammad Muhtarom; Ismiyanto Ismiyanto; Ariy Khaerudin; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9286

Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan menggunakan SPBE. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada kajian norma-norma dalam hukum positif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merata untuk anak-anak di Panti Asuhan. SPBE berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap panti asuhan yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber Alfany Fitria Wijaya; Amir Junaidi; Ariy Khaerudin; Muhammad Muhtarom; Ismiyanto Ismiyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9456

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya contraption dan web yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan teknologi di period sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, wire, maupun situs-situs yang lainnya. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau menganggu orang lain, namun dilakukan melalui web atau dunia cyber.

PENINGKATAN EKONOMI DI MASA PANDEMI DI DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN Pramono Hadi; Amir Junaidi; Femi Sulaswaty; Ismiyanto Ismiyanto; Suparwi Suparwi; Suharno Suharno; Istiatin Istiatin; Priyono Priyono
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1222

Community service with the title Economic Improvement in the Pandemic Period in Puro Village, Karangmalang District, Sragen Regency. It has been held on Sunday, December 19, 2021. At the Puro village hall yard, starting at 10.00-11.30 WIB. The aim is to ease the economic burden of the Puro village community during the pandemic and the implementation of the tri dharma of higher education. The service method is carried out by initial surveys, implementation and evaluation of activities. The results of community service in Puro village, Karangmalang, Sragen district, have been carried out smoothly, successfully and have received support from stakeholders, both the security apparatus, namely the police, babinsa village apparatus and the Puro village community. The achievement of community service goals, namely; 1) Slightly ease the economic burden on the Puro village community in terms of basic needs, namely minimum basic necessities for the next few days; 2) It is carried out smoothly and successfully for the tri dharma activities of higher education, especially community service in 2021.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search