Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Kutei ANDREW Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Gunardi Lie
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) Adisty Padmavati Moha; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224

Abstract

Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Pemberian Upah Proses Terhadap Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Furguson, Felix; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3050

Abstract

Konstitusi dari Negara Republik Indonesia tidak lain dari sumber dari segala sumber hukum.  Hal  tersebut  memposisikan Indonesia  sebagai  negara  hukum yang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Tujuan dari negara hukum sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Untuk merealisasikan bunyi dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945, maka hadirlah hukum untuk mengatur hubungan masyarakat dan salah satunya merupakan hubungan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan di bidang ketenagakerjaan meliputi pekerja dengan pemberi kerja atau dinamakan sebagai perusahaan atau pengusaha. Pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan dan kemudian mendapatkan upah atau imbalan lainnya sebagai bentuk penghargaan oleh Perusahaan atas tenaga dan waktu yang telah dikorbankan. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak oknum-oknum perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ditambah mengabaikan hak pekerja yaitu mengenai upah proses. Oleh karena itu, penulis memiliki urgensi dalam meneliti bagaimana pemberian upah proses terhadap pekerja akibat adanya tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Selain itu, demi kelancaran penelitian, maka penulis hendak menggunakan berbagai literasi hukum seperti buku dan jurnal untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah proses telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni: “UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.” Dengan demikian, upah proses merupakan suatu hak yang harus diperoleh oleh pekerja selama menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial mengenai status hubungan kerjanya dan dengan adanya pemberian upah oleh perusahaan, maka terwujudlah keadilan serta penegakan hak sesuai UUD NRI 1945.
Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis Marvin Candra; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3155

Abstract

Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melaui pengaduan atau atas insiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.
Validasi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Tahun 2019 Nisa Paujiah; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailenra Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2685

Abstract

Adanya pembuatan akta notaris secara elektronik pada masa pandemi tahun 2019 merupakan motivasi dan juga landasan bagi Penulis dalam membuat penulisan ini dimana Penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana kekuatan mengikat dan daya berlaku akta Notaris yang dibuat secara elekronik serta tanggung jawab Notaris terhadap akta elektronik dan bagaimana validasi dari para pihak terkait pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut dengan meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun internet, dan juga wawancara dengan Notaris untuk mendukung penelitian ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa karena pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara elektronik tidak berbeda dengan pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara langsung yaitu berupa konvensional dimana Notaris tetap memiliki pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif dan kode etik, maka baik kekuatan mengikat dan daya berlaku akta notaris tersebut, maupun validasi para pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan di notaris dengan akta yang dibuat secara elektronik pun juga memiliki keabsahan yang sama dengan pembuatan perjanjian atau perikatan di hadapan Notaris secara langsung dengan akta konvensional, dengan catatan unsur dan syarat di dalam pembuatan sebuah akta notaris harus terpenuhi baik secara formal maupun materil dan pembuatan akta terseut tidak boleh melanggar kesusilaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST) Muhammad Ramdhan Hananto; Gunardi Lie
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2047

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights in terminating employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for workers' rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law enforcement to ensure better legal protection for workers' rights in situations of unilateral termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for related parties in improving legal protection for workers in Indonesia.
EVALUASI KRITIS TERHADAP EFEKTIVITAS STRATEGIC TRADE MANAGEMENT (STM) DALAM MENCEGAH PROLIFERASI TEKNOLOGI SENSITIF DAN CYBER-SURVEILLANCE DI INDONESIA Fauzan Ravinda Putera; Gunardi Lie
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.90

Abstract

Meningkatnya perdagangan global teknologi guna ganda menciptakan dilema berkelanjutan antara kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas rezim Strategic Trade Management (STM) Indonesia dalam mencegah proliferasi teknologi sensitif dan pengawasan siber, dengan menggunakan Uni Eropa sebagai model perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual, memanfaatkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengendalian ekspor barang guna ganda Uni Eropa relatif efektif dalam mengintegrasikan prinsip uji tuntas hak asasi manusia dan transparansi, meskipun tantangan implementasi praktis masih ada karena fenomena kemunafikan terorganisasi. Sebaliknya, Indonesia kekurangan kerangka STM yang komprehensif baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan, dengan pengawasan ekspor masih terfragmentasi di berbagai lembaga sektoral tanpa koordinasi yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa STM yang efektif memerlukan integrasi prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus mengenai perdagangan teknologi sensitif, integrasi prinsip hak asasi manusia dalam perizinan ekspor, dan pembentukan lembaga pengawas lintas sektor bagi Indonesia.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM KECELAKAAN KERJA DAN KETERLAMBATAN PELAPORAN (STUDI KASUS PT HARMONI PANCA USAHA KALIMANTAN TIMUR) Hanivah Fitriyani; Gunardi Lie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67000

Abstract

Abstrak Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam konstruksi perlindungan hukum ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai dampak dari tidak optimalnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh perusahaan, sekaligus mengkaji konsekuensi yuridis yang muncul akibat keterlambatan dalam pelaporan kejadian kecelakaan kerja. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus, yang bertumpu pada bahan hukum hasil studi kepustakaan serta dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif aspek perlindungan hukum terhadap pekerja telah dirumuskan melalui pengaturan mengenai K3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT Harmoni Panca Usaha Kalimantan Timur, implementasi atas ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif, sehingga turut menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan kecelakaan kerja selama kurun waktu 19 hari menimbulkan berbagai implikasi hukum, antara lain tertundanya pemenuhan hak-hak pekerja, terhambatnya proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan kerja, serta terbukanya kemungkinan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang bersangkutan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, kecelakaan kerja, ketenagakerjaan.   Abstract This research aims to examine in depth the legal protection provided to workers who experience workplace accidents resulting from the company's suboptimal implementation of occupational safety and health (OHS). It also examines the legal consequences arising from delays in reporting workplace accidents. This research was conducted using a normative legal research method that combines a statutory regulatory approach and a case study approach. It relies on legal materials from a literature review and is analyzed through a qualitative approach. The research findings indicate that normative aspects of legal protection for workers have been formulated through regulations regarding OHS, the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), and the employment social security system. However, in the workplace accident incident that occurred at PT Harmoni Panca Usaha, East Kalimantan, the implementation of these provisions has not been effective, contributing to the accident. Furthermore, the 19-day delay in submitting the workplace accident report has various legal implications, including delayed fulfillment of workers' rights, hampered investigations, and the possibility of administrative sanctions against the company. Keywords: Legal protection, work accidents, employment.
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 Keiko Patricia Liwe; Gunardi Lie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67060

Abstract

Abstrak Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui mekanisme judicial reviewyang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU‑XV/2017 merupakan peristiwa penting dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Permohonan tersebut lahir dari adanya konflik antara norma ketenagakerjaan dengan jaminan hak konstitusional pekerja, khususnya hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hak konstitusional pekerja dalam konteks hubungan kerja serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang melegitimasi pemutusan hubungan kerja akibat perkawinan antarpekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembahasan difokuskan pada analisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi, terutama terkait penafsiran terhadap frasa pengecualian dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja serta mendorong pergeseran paradigma hukum ketenagakerjaan menuju perlindungan hak pekerja yang lebih berkeadilan. Putusan tersebut memiliki implikasi normatif yang signifikan dalam membangun relasi kerja yang lebih seimbang dan memperkuat peran negara dalam menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja. Kata kunci: hak konstitusional pekerja, judicial review, Mahkamah Konstitusi, hukum ketenagakerjaan, kebebasan berkontrak.   Abstract The judicial review of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, as decided in Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017, represents a significant milestone in the development of labor law in Indonesia. The petition arose from a conflict between labor norms and the guarantee of workers' constitutional rights, particularly the right to form a family through marriage. This article aims to legally analyze the protection of workers' constitutional rights in the context of employment relations and examine the Constitutional Court's legal considerations in assessing the constitutionality of norms legitimizing termination of employment due to marriage between workers. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The discussion focuses on the Constitutional Court's ratio decidendi analysis, particularly regarding the interpretation of the phrase "exception" in Article 153 paragraph (1) letter f of the Manpower Law, which is deemed discriminatory and contrary to human rights principles. The research findings show that the Constitutional Court affirmed the limits of the application of the principle of freedom of contract in employment relationships and encouraged a paradigm shift in labor law toward more equitable protection of workers' rights. This ruling has significant normative implications for building more balanced employment relations and strengthening the state's role in guaranteeing the protection of workers' constitutional rights. Keywords: workers' constitutional rights, judicial review, Constitutional Court, labor law, freedom of contract
Strategi E Commerce dalam Memilih Hukum dan Forum untuk Menghindari Konflik Yurisdiksi pada Transaksi Lintas Batas Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): April : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i2.1611

Abstract

This study aims to analyze e-commerce strategies in selecting applicable law and jurisdiction to avoid conflicts of jurisdiction in cross-border transactions. This study employs a normative legal method using legislative, conceptual, and comparative approaches to analyze the selection of applicable law and jurisdiction in cross-border e-commerce transactions. The data used consists of primary and secondary legal materials collected through a literature review. The analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical and legal interpretation methods, as well as deductive reasoning to formulate strategies for minimizing jurisdictional conflicts. The research findings indicate that the application of the principle of freedom of contract, combined with international instruments and digital technology, can serve as an effective strategy for e-commerce actors to minimize jurisdictional conflicts and litigation risks. This strategy not only provides legal protection, particularly for SMEs, but also enhances the trust of global partners and competitiveness in the international market through the use of clear contract clauses, hybrid forums, and technological support such as blockchain and ODR.
Kerja Sama Strategis Joint Venture dalam Bisnis Internasional dan Perlindungan Hukum Pihak Indonesia Aryanti Agripina Winata; Gunardi Lie
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): April : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i2.1624

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of joint ventures in Indonesia as a form of Foreign Direct Investment (FDI) implemented through Limited Liability Companies based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Indonesian Civil Code. The research employs a normative legal method with a library research approach to examine legal provisions and concepts related to cooperation between foreign investors and domestic parties. The findings indicate the existence of structural imbalances between the parties, where foreign investors possess advantages in capital, technology, business experience, and access to information, resulting in asymmetrical bargaining power. This condition may lead to domination in decision-making, information gaps, and potential exploitation of domestic parties. Furthermore, existing legal protection is considered insufficient to fully implement the principle of equitable bargaining. Therefore, this study proposes a normative reconstruction through the application of principles of balance of power, good faith, transparency, and proportionality in joint venture agreements. The study also recommends preventive supervision through mandatory due diligence by the Financial Services Authority and the Investment Coordinating Board, including the standardization of contractual clauses and disclosure obligations, in order to create fair, sustainable joint venture relationships that protect national interests.
Co-Authors Adisty Padmavati Moha Allaysha Adindaputri Kirani Alvin Faizal Adhiaza Angelica Jovanka Sukarsaatmadja Anisa Puspitasari Arka Candias Hermawan Aryanti Agripina WInata Aufan Ahdi Dhea Dillah Probokusumo Diana Deborah Evangeline Fiona Ezravania Rahmat Fauzan Ravinda Putera Furguson, Felix Hanivah Fitriyani Indah siti aprilia Jenita Tan Julius Taufik Kaniko Dyon Geraldi Kearen Elvira Naftali Keiko Patricia Liwe Maria Angela Triwidyarti Marvin Candra Michael Vernando Sirait Michele Fedryca Moody Rizqy Moody Rizqy Syailendra Putra Moody Rizqy Syailenra Putra Muhammad Ramdhan Hananto Nisa Paujiah Oktri Defilania, Oktri Defilania Salsabila Putri Shierly Florensia Vanessa Wijaya William Christopher Yang