Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Gunardi Lie
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Implikasi Kasus Kenneth Lay Terhadap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia Salsabila Putri; Gunardi Lie; Moody Rizqy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2162

Abstract

Kasus Kenneth Lay, pendiri dan CEO Enron Corporation, mencatat titik penting dalam sejarah bisnis global sebagai salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika korporat. Dampak dari kasus ini meluas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana implikasinya terhadap tata kelola perusahaan memunculkan perhatian serius. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi kasus Kenneth Lay terhadap praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana skandal Enron yang dipimpin oleh Lay menggambarkan kekurangan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum perusahaan. Dengan menggali pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan di Indonesia dalam menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola mereka. Selain itu, artikel ini menawarkan pandangan tentang bagaimana perusahaan dan regulator di Indonesia dapat memperkuat kerangka tata kelola perusahaan mereka untuk mencegah terulangnya skandal serupa dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pemahaman yang mendalam tentang implikasi kasus Kenneth Lay, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan bisnis dan regulator untuk memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) Adisty Padmavati Moha; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224

Abstract

Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Pemberian Upah Proses Terhadap Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Furguson, Felix; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3050

Abstract

Konstitusi dari Negara Republik Indonesia tidak lain dari sumber dari segala sumber hukum.  Hal  tersebut  memposisikan Indonesia  sebagai  negara  hukum yang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Tujuan dari negara hukum sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Untuk merealisasikan bunyi dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945, maka hadirlah hukum untuk mengatur hubungan masyarakat dan salah satunya merupakan hubungan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan di bidang ketenagakerjaan meliputi pekerja dengan pemberi kerja atau dinamakan sebagai perusahaan atau pengusaha. Pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan dan kemudian mendapatkan upah atau imbalan lainnya sebagai bentuk penghargaan oleh Perusahaan atas tenaga dan waktu yang telah dikorbankan. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak oknum-oknum perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ditambah mengabaikan hak pekerja yaitu mengenai upah proses. Oleh karena itu, penulis memiliki urgensi dalam meneliti bagaimana pemberian upah proses terhadap pekerja akibat adanya tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Selain itu, demi kelancaran penelitian, maka penulis hendak menggunakan berbagai literasi hukum seperti buku dan jurnal untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah proses telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni: “UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.” Dengan demikian, upah proses merupakan suatu hak yang harus diperoleh oleh pekerja selama menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial mengenai status hubungan kerjanya dan dengan adanya pemberian upah oleh perusahaan, maka terwujudlah keadilan serta penegakan hak sesuai UUD NRI 1945.
Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis Marvin Candra; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3155

Abstract

Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melaui pengaduan atau atas insiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.
Validasi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Tahun 2019 Nisa Paujiah; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailenra Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2685

Abstract

Adanya pembuatan akta notaris secara elektronik pada masa pandemi tahun 2019 merupakan motivasi dan juga landasan bagi Penulis dalam membuat penulisan ini dimana Penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana kekuatan mengikat dan daya berlaku akta Notaris yang dibuat secara elekronik serta tanggung jawab Notaris terhadap akta elektronik dan bagaimana validasi dari para pihak terkait pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut dengan meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun internet, dan juga wawancara dengan Notaris untuk mendukung penelitian ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa karena pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara elektronik tidak berbeda dengan pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara langsung yaitu berupa konvensional dimana Notaris tetap memiliki pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif dan kode etik, maka baik kekuatan mengikat dan daya berlaku akta notaris tersebut, maupun validasi para pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan di notaris dengan akta yang dibuat secara elektronik pun juga memiliki keabsahan yang sama dengan pembuatan perjanjian atau perikatan di hadapan Notaris secara langsung dengan akta konvensional, dengan catatan unsur dan syarat di dalam pembuatan sebuah akta notaris harus terpenuhi baik secara formal maupun materil dan pembuatan akta terseut tidak boleh melanggar kesusilaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST) Muhammad Ramdhan Hananto; Gunardi Lie
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2047

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights in terminating employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for workers' rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law enforcement to ensure better legal protection for workers' rights in situations of unilateral termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for related parties in improving legal protection for workers in Indonesia.
Co-Authors Adisty Padmavati Moha Alvin Faizal Adhiaza Angelica Jovanka Sukarsaatmadja Anisa Puspitasari Arka Candias Hermawan Aufan Ahdi Dhea Dillah Probokusumo Diana Deborah Evangeline Fiona Ezravania Rahmat Furguson, Felix Indah siti aprilia Julius Taufik Maria Angela Triwidyarti Marvin Candra Michael Vernando Sirait Michele Fedryca Moody Rizqy Moody Rizqy Syailendra Putra Moody Rizqy Syailenra Putra Muhammad Ramdhan Hananto Nisa Paujiah Oktri Defilania, Oktri Defilania Salsabila Putri Shierly Florensia Su, Bok Rok Vanessa Wijaya William Christopher Yang