Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Adisty Padmavati Moha]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>;
<![CDATA[Moody Rizqy Syailendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224
<![CDATA[Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).]]>
<![CDATA[Pemberian Upah Proses Terhadap Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak ]]>
<![CDATA[Furguson, Felix]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3050
<![CDATA[Konstitusi dari Negara Republik Indonesia tidak lain dari sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Tujuan dari negara hukum sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Untuk merealisasikan bunyi dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945, maka hadirlah hukum untuk mengatur hubungan masyarakat dan salah satunya merupakan hubungan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan di bidang ketenagakerjaan meliputi pekerja dengan pemberi kerja atau dinamakan sebagai perusahaan atau pengusaha. Pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan dan kemudian mendapatkan upah atau imbalan lainnya sebagai bentuk penghargaan oleh Perusahaan atas tenaga dan waktu yang telah dikorbankan. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak oknum-oknum perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ditambah mengabaikan hak pekerja yaitu mengenai upah proses. Oleh karena itu, penulis memiliki urgensi dalam meneliti bagaimana pemberian upah proses terhadap pekerja akibat adanya tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Selain itu, demi kelancaran penelitian, maka penulis hendak menggunakan berbagai literasi hukum seperti buku dan jurnal untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah proses telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni: “UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.” Dengan demikian, upah proses merupakan suatu hak yang harus diperoleh oleh pekerja selama menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial mengenai status hubungan kerjanya dan dengan adanya pemberian upah oleh perusahaan, maka terwujudlah keadilan serta penegakan hak sesuai UUD NRI 1945.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis ]]>
<![CDATA[Marvin Candra]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3155
<![CDATA[Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melaui pengaduan atau atas insiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.]]>
<![CDATA[Validasi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Nisa Paujiah]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>;
<![CDATA[Moody Rizqy Syailenra Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i2.2685
<![CDATA[Adanya pembuatan akta notaris secara elektronik pada masa pandemi tahun 2019 merupakan motivasi dan juga landasan bagi Penulis dalam membuat penulisan ini dimana Penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana kekuatan mengikat dan daya berlaku akta Notaris yang dibuat secara elekronik serta tanggung jawab Notaris terhadap akta elektronik dan bagaimana validasi dari para pihak terkait pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut dengan meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun internet, dan juga wawancara dengan Notaris untuk mendukung penelitian ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa karena pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara elektronik tidak berbeda dengan pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta secara langsung yaitu berupa konvensional dimana Notaris tetap memiliki pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif dan kode etik, maka baik kekuatan mengikat dan daya berlaku akta notaris tersebut, maupun validasi para pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan di notaris dengan akta yang dibuat secara elektronik pun juga memiliki keabsahan yang sama dengan pembuatan perjanjian atau perikatan di hadapan Notaris secara langsung dengan akta konvensional, dengan catatan unsur dan syarat di dalam pembuatan sebuah akta notaris harus terpenuhi baik secara formal maupun materil dan pembuatan akta terseut tidak boleh melanggar kesusilaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramdhan Hananto]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2047
<![CDATA[This research aims to analyze the legal protection of workers' rights in terminating employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for workers' rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law enforcement to ensure better legal protection for workers' rights in situations of unilateral termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for related parties in improving legal protection for workers in Indonesia.]]>
<![CDATA[EVALUASI KRITIS TERHADAP EFEKTIVITAS STRATEGIC TRADE MANAGEMENT (STM) DALAM MENCEGAH PROLIFERASI TEKNOLOGI SENSITIF DAN CYBER-SURVEILLANCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fauzan Ravinda Putera]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i2.90
<![CDATA[Meningkatnya perdagangan global teknologi guna ganda menciptakan dilema berkelanjutan antara kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas rezim Strategic Trade Management (STM) Indonesia dalam mencegah proliferasi teknologi sensitif dan pengawasan siber, dengan menggunakan Uni Eropa sebagai model perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual, memanfaatkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengendalian ekspor barang guna ganda Uni Eropa relatif efektif dalam mengintegrasikan prinsip uji tuntas hak asasi manusia dan transparansi, meskipun tantangan implementasi praktis masih ada karena fenomena kemunafikan terorganisasi. Sebaliknya, Indonesia kekurangan kerangka STM yang komprehensif baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan, dengan pengawasan ekspor masih terfragmentasi di berbagai lembaga sektoral tanpa koordinasi yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa STM yang efektif memerlukan integrasi prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus mengenai perdagangan teknologi sensitif, integrasi prinsip hak asasi manusia dalam perizinan ekspor, dan pembentukan lembaga pengawas lintas sektor bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions Resulting from Breaches of Contract by Businesses: A Study of the Shopee and Tokopedia Platforms ]]>
<![CDATA[Kearen Elvira Naftali]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65310/n6g57g32
<![CDATA[The development of e-commerce as the primary instrument of digital commerce has transformed the legal relationships between consumers, businesses, and platform operators, thereby introducing new complexities in consumer legal protection. This study aims to analyze the concept of breach of contract in electronic transactions and examine the legal liability of marketplaces for consumer losses. The research method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach, supported by primary and secondary legal sources. The findings indicate that breach of contract in e-commerce encompasses non-conforming goods, delivery delays, and failure to fulfill obligations, all of which have legal implications under the Civil Code and the Consumer Protection Act. As operators of electronic systems, marketplaces bear legal liability that extends beyond that of mere intermediaries; rather, it includes active obligations to ensure transaction security. Normative reconstruction is necessary through strengthened regulations, restrictions on standard clauses, and the integration of more progressive liability principles. This study contributes to the development of legal liability theory within the digital ecosystem and provides a foundation for updating consumer protection policies in Indonesia.]]>
<![CDATA[Efektivitas Mediator dalam Hubungan Industrial: Rekonstruksi Peran Preventif dalam Mencegah Eskalasi Perselisihan Buruh ]]>
<![CDATA[Allaysha Adindaputri Kirani]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65310/se4swy77
<![CDATA[This study examines the effectiveness of mediators in preventing the escalation of labor disputes within the framework of Indonesian industrial relations law. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the analysis focuses on the regulatory structure governing mediation, particularly Law Number 2 of 2004, Law Number 13 of 2003 as amended by Law Number 11 of 2020, and their implementing regulations. The findings reveal that mediation is formally recognized as a dispute resolution mechanism, yet its function remains predominantly reactive and oriented toward post-conflict settlement. From a conceptual perspective, legal effectiveness should also encompass the capacity of norms to prevent disputes from escalating through early intervention and structured dialogue. The study identifies normative gaps in the regulation of mediators, particularly regarding preventive roles, institutional integration, and competency development. The research argues for a normative reconstruction that strengthens the strategic role of mediators, incorporates restorative approaches, and supports digital mediation mechanisms. Such transformation is essential to ensure sustainable conflict prevention and to promote balanced industrial relations between workers and employers. ]]>
<![CDATA[Transisi Menuju Sistem Perpajakan Digital: Tinjauan Hukum Atas Praktik Joki Dalam Coretax ]]>
<![CDATA[Aryanti Agripina WInata]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65310/1p35jy55
<![CDATA[The transition toward a digital tax administration system in Indonesia through the implementation of Coretax represents a strategic reform aimed at enhancing administrative efficiency, transparency, and taxpayer compliance within a self assessment framework. However, the emergence of intermediary practices commonly referred to as tax jockey services reflects structural and normative deficiencies in regulating third party access and digital accountability. This study employs a normative doctrinal legal method using statute and conceptual approaches to examine the legal construction governing digital taxation and its implications for unauthorized delegation practices. The analysis identifies regulatory gaps within Law Number 7 of 2021 and Law Number 28 of 2007, particularly concerning the absence of explicit limitations on informal representation, as well as insufficient integration with personal data protection principles under Law Number 27 of 2022. Furthermore, the findings reveal that weak authentication mechanisms and limited digital literacy contribute to systemic vulnerabilities that enable misuse of sensitive taxpayer data. This study proposes a normative reconstruction emphasizing stricter legal boundaries on third party involvement, strengthened digital authentication protocols, and integrative regulatory harmonization to ensure legal certainty, data protection, and sustainable taxpayer compliance.]]>
<![CDATA[Antara Kedaulatan Negara dan Kepastian Investor: Analisis Kritis Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi Asing ]]>
<![CDATA[Marcia Gladys Rumambi]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65310/x3cakw54
<![CDATA[This study examines the normative tension between state sovereignty and investor legal certainty within the framework of international investment arbitration. Employing a doctrinal legal approach, the research analyzes statutory regulations, international legal instruments, and arbitral jurisprudence to assess how legal norms structure the relationship between regulatory authority and investment protection. The findings indicate that arbitration does not eliminate state sovereignty but reconfigures it through legality, proportionality, and good faith standards. Legal certainty for investors is contingent upon compliance with domestic law, while states retain authority to regulate in pursuit of public interests. The study further demonstrates that inconsistencies in regulatory design and institutional capacity intensify disputes and undermine normative balance. Accordingly, a coherent legal framework integrating national legislation, contractual design, and international commitments is required to ensure equilibrium. The research contributes to doctrinal development by proposing a prescriptive model that aligns sovereignty with investor protection in a dynamic legal order while emphasizing the necessity of interpretative coherence, judicial consistency, and regulatory clarity in contemporary investment governance systems globally today.]]>
