Garuda - Garba Rujukan Digital

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Prista Alisa Ramadhani; Ariawan Ariawan
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 2 (2022): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v5i2.123

PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memuat beberapa ketentuan baru yang belum diatur dalam peraturan disiplin PNS sebelumnya. Pasal 8 ayat (4) PP 94 Tahun 2021 mengatur jenis hukuman disiplin tingkat berat terbaru. Penelitian ini berupaya mengkaji jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini adalah penelitian mengenai sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, objek hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Pengaturan sanksi di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d PP 94 Tahun 2021 terhadap pelanggaran absensi yang dilakukan oleh PNS lebih tegas sanksinya daripada peraturan disiplin PNS sebelumnya. Sifat daripada pengaturan disiplin PNS adalah mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi atas peraturan disiplin PNS terbaru ini agar mengurangi tindakan indisipliner yang dilakukan oleh PNS.

Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual Priskilla Velicia Ong; Ariawan Gunadi
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4268

Cases of pedophilia crimes are widely heard in the news. Pedophilia is a sexual disorder that has the desire to have sex with children under the age of 13. In addition to having sex, other pedophiles are satisfied by watching child pornography which is spread on prohibited sites and joining sexual deviation groups to make video calls for sex. If they do not have direct sexual intercourse, the pedophile can satisfy his lust by interacting online with the victim in the form of erotic chat, sending pictures and videos, and audio that triggers sexual arousal. The object of pedophilia itself is minors and does not look at gender. The type of research used in this article is normative by utilizing laws, pedophilia books, and mass media in the form of articles. Research data shows that there is confusion in convicting a pedophile. This is because pedophilia can be classified as a mental disorder, psychological condition, or more towards sexual orientation. This deviant behavior will certainly damage the growth and development of a child as a future generation. This deviant behavior must be stopped. When the perpetrator begins to realize there is a sexual disorder, the perpetrator must consult his condition to a psychologist. If this deviant act damages and harms other people, the perpetrator must undergo severe sanctions. Because the perpetrator takes the opportunity to deceive and damage someone's morale.

Analisa Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Angeline Angeline; Ariawan Gunadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Leasing is an agreement between a party and another party who binds himself to give the other party the enjoyment of an item for a certain time with payment according to the price the party can afford to pay. In this case, the parties to the lease agreement also have rights and obligations, as for what is the right of the renting party is to receive a predetermined rental price. While in Article 1550 paragraph (1) of the Civil Code, the obligation for the renting party in the lease agreement is to deliver the leased goods to the tenant. The lessee is entitled to pand beslag, which is a confiscation carried out by the court at the request of the lessee such as land and buildings that stand on it in the event that the lessee is in arrears with the rent and does not pay in full the rent arrears. A lessee also has the right to request the cancellation of the agreement by providing compensation if the lessee commits an act of default or breaks the agreement before the end of the agreement.

PENERAPAN SANKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Christia Petrosina Matauseja Huka; Ariawan Gunadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3012-3016

Kegiatan operasi dari suatu organisasi seharusnya tidak hanya berfokus kepada memperoleh keutungan yang tinggi, tetapi harus juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu bentuk bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya. Tanggungjawab tersebut dikenal juga dengan Corporate Social Responsilbity (CSR) dan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tetapi sangat disayangkan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban tersebut masih belum secara lengkap di atur terkait dengan sanksi di dalam pelanggarannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan pendekatan konseptual. Adapun, kesimpulkan yang didapatkan adalah harus dilakukan perincian regulasi baru yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi apa saja yang kedepannya dapat diterapkan secara terperinci dan jelas apabila tidak dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) ini demi bentuk suatu kepastian hukum.

Between the Job Creation Act and Labor Act: What’s Specific Time Employee Agreement (PKWT)? Ariawan Gunadi; Suwinto Johan; Amad Sudiro
Nagari Law Review Vol 5 No 2 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.160-170.2022

President Jokowi signed the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta Kerja), but the Constitutional Court (MK) decided to conduct a judicial review. According to the Constitutional Court, the government must revise the Job Creation Law within two years. Two of the five petitioners for judicial review express concern about the Job Creation Law's inclusion of Specific Time Employee Agreements (PKWT). A Specific Time Employee Agreement is a contract between a business/employer and its employees for a specified period. The purpose of this study is to examine Specific Time Employee Agreements. This study employs a normative judicial methodology. The research is unique in discussing Specific Time Employee Agreements from two perspectives: the worker and the employer. Additionally, this research examines how Specific Time Employee Agreements have been implemented in practice thus far. The research concludes that workers lack understanding of Specific Time Employee Agreements, raising concerns about the Job Creation Law. The absence of a formulation regarding precarious work creates legal uncertainty for workers. Ineffective communication between the employer and employees has raised suspicions regarding the Specific Time Employee Agreement between the two parties. The Job Creation Law's socialization of labor cluster legislation requires improvement. To avoid misinterpretation, the definition of non-permanent work must be clarified

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Prista Alisa Ramadhani; Ariawan Ariawan
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 2 (2022): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v5i2.123

PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memuat beberapa ketentuan baru yang belum diatur dalam peraturan disiplin PNS sebelumnya. Pasal 8 ayat (4) PP 94 Tahun 2021 mengatur jenis hukuman disiplin tingkat berat terbaru. Penelitian ini berupaya mengkaji jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini adalah penelitian mengenai sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, objek hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Pengaturan sanksi di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d PP 94 Tahun 2021 terhadap pelanggaran absensi yang dilakukan oleh PNS lebih tegas sanksinya daripada peraturan disiplin PNS sebelumnya. Sifat daripada pengaturan disiplin PNS adalah mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi atas peraturan disiplin PNS terbaru ini agar mengurangi tindakan indisipliner yang dilakukan oleh PNS.

Legal Implications of Euthanasia Practices on the Medical Profession Muhammad Bima Samudra; Ariawan Gunadi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1598

Euthanasia is a controversial act that involves the termination of a person's life upon voluntary request to alleviate suffering from a terminal illness. This practice triggers ethical, legal and moral debates, especially in the context of different regulations in various countries. This research aims to analyze legal regulations related to euthanasia in Indonesia and several other countries, as well as identify relevant ethical principles. The research method used is normative method with statutory and conceptual approaches. The research data is obtained through a literature study, which involves an analysis of legal regulations, academic literature, as well as the results of empirical studies. The results showed that in Indonesia, euthanasia is prohibited under Article 344 of the Criminal Code, while in the Netherlands and Belgium, the practice is allowed under strict conditions to protect individual autonomy and ensure ethical implementation. In conclusion, although euthanasia is considered a form of respect for individual rights in some countries, in Indonesia this practice is against the law, religious norms, and culture. This study recommends the development of quality palliative care to reduce patient suffering without having to consider euthanasia, as well as encouraging public discussion on this issue in Indonesia.

The Effectiveness of the Financial Services Authority Supervisory Board in Supervising the Board of Commissioners Suwinto Johan; Ariawan Gunadi
Unnes Law Journal Vol. 10 No. 2 (2024): October, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v10i2.3249

Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan or the Law of Financial Services Sector's Development and Reinforcement has granted an absolute authority for Otoritas Jasa Keuangan (OJK) or Financial Services Authority to file for bankruptcy and postpone debt payment obligations (PKPU) against financial services institutions. OJK is led by a board of Commissioners consisting of 11 members whose authority requires supervision from a capable institution. To address this, the P2SK law established the OJK Supervisory Board responsible for overseeing the authority. Yet, OJK SB limitedly assists the House of Representatives in supervising the OJK without having any direct authority to give sanctions or indirect authority over the OJK Commissioners. Therefore, the SB OJK needs to be granted authority such as in the Limited Liability Company Act. Interviews should be conducted to business actors to explore this issue in the future studies.

TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rayhan Mohamad Athallah H. S; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila marketplace tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung data primer melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dilengkapi dengan literatur sekunder dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace memiliki tanggung jawab hukum yang meliputi tanggung jawab kontraktual melalui mekanisme refund dan return, tanggung jawab preventif melalui verifikasi penjual serta sistem keamanan transaksi, dan tanggung jawab represif berupa kompensasi atau penggantian kerugian. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab marketplace masih terbatas pada aspek administratif sehingga seringkali belum memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), litigasi melalui gugatan perdata termasuk class action, maupun administratif melalui pengawasan pemerintah. Selain itu, penyelesaian sengketa elektronik (Online Dispute Resolution/ODR) berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efisien. Studi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme joint liability antara marketplace dan penjual untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan dinamika perdagangan digital di Indonesia. ABSTRACT This study aims to analyze the form of marketplace responsibility for consumer losses in e-commerce transactions in Indonesia and examine the legal remedies that consumers can take if the marketplace does not fulfill its obligations. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, supported by primary data through interviews with academics and legal practitioners. Legal sources consist of primary legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, supplemented by secondary literature and related documents. The research results show that marketplaces have legal responsibilities that include contractual responsibilities through refund and return mechanisms, preventive responsibilities through seller verification and transaction security systems, and repressive responsibilities in the form of compensation or restitution. However, in practice, marketplace responsibilities are still limited to administrative aspects, often not providing effective legal protection for consumers. Aggrieved consumers can pursue non-litigation legal remedies through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), litigation through civil lawsuits including class actions, or administrative remedies through government supervision. In addition, electronic dispute resolution (ODR) has the potential to be a more efficient alternative resolution. This study emphasizes the need to strengthen regulations and joint liability mechanisms between marketplaces and sellers to ensure fairer, more balanced consumer protection, in line with the dynamics of digital commerce in Indonesia.

IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PENGATURAN DUE DILIGENCE DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Agnes Sri Fortuna Nainggolan; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p01

Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi hukum akibat ketiadaan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan due diligence dalam akuisisi perseroan terbatas di Indonesia. Due diligence merupakan proses penting sebelum akuisisi yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi hukum, keuangan, dan operasional perusahaan target agar dapat mengurangi risiko dan memastikan transparansi transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui analisis mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yuridprudensi yang berkaitan dengan akuisisi dan due diligence di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi terkait due diligence menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sengketa bagi pelaku pasar modal dan investor. Kekosongan aturan ini juga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi, sehingga menghambat keamanan investasi dan transparansi pasar. Penelitian menegaskan perlunya pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme due diligence secara menyeluruh dan tegas guna menguatkan kepastian hukum serta mendorong praktik akuisisi yang lebih akuntabel dan profesional di Indonesia. This article to analyze the legal implications arising from the absence of specific regulations governing the implementation of due diligence in the acquisition of limited liability companies in Indonesia. Due diligence is an essential process intended to evaluate the legal, financial, and operational condition of the target company to minimize risk and ensure transaction transparency. The research method employs a literature study with a normative-juridical approach through literature study, examining statutory provisions, legal literature, doctrines, and jurisprudence related to acquisitions and due diligence in Indonesia. The research finding reveal that the lack of clear regulations concerning mandatory due diligence under law Number 20 of 2007 on limited liability companies creates a regulatory gap that results in legal uncertainty and an increased potenstial for dispute for capital market participants and investor. This regulatory gap also weakens legal protection for parties involved in acquisition transaction, thereby undermining investmenr security and market transparency. The study emphasizes the necessity of establishing comprehensive an explicit regulation governing the due diligence mechanism to strengthen legal certainly and promote more

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search