Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum University Of Bengkulu Law Journal Journal of Judicial Review Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Joong-Ki Joong-Ki
Dince Aisa Kodai
Universitas Gorontalo
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Muten Nuna; Roy Marthen Moonti; Arifin Tumuhulawa; Dince Aisa Kodai
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.2.106-118

Abstract

Nowadays, Indonesia as a developing country has been developed in various sectors. Globalization is a process of organizational change from the function of capitalism which is marked by the emergence of the integration of markets and transnational companies and the lagging of supranational institutions. With this, it is possible for it to affect the work patterns of Indonesian society. For this reason, a further legal remedy will be needed if the party that feels disadvantage is not satisfied with the outcome of the dispute resolution that arises due to the development of globalization. The intended legal remedies are administrative efforts as referred to in Article 48 of Law Number 51 of 2009 concerning Amendments to Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court (PTUN). The aim of this article is to find out the authority for dispute resolution of State Administrative Court (PTUN) toward dismissal with no reverence verdict and dispute resolution efforts for State Administrative Court (PTUN) toward dismissal with no reverence verdict. Juridical normative is applied as research method. This research concludes that dispute resolution on personnel is done through the State Administrative Court except it is caused by violations of the disciplinary rules of the State Civil Apparatus which will be resolved through administrative appeals to the Court of Civil Service.
Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi Muten Nuna; Ibrahim Ahmad; Agustina Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Roy Marthen Moonti
Journal of Judicial Review Vol 23 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v23i1.4390

Abstract

There are legal issues in the society which resolved through a non-litigation mediation process, especially in civil disputes, where there are several factors that influence people prefer to settle legal issues through non-litigation aspects rather than resolving cases by litigation or through the court. This article aims at explaining how the principles and stages of civil dispute resolution through non-litigation mediation and the essence or value that can be used for the society in dispute. So it can be concluded that this article wants to explain that non-litigation mediation in principle has a consensual as well as collaborative nature, so the result will have win-win solution for each sides, so that the problematic side is cannot be harmed. Then there is a very large value which can be taken, if several problems that arise in society, especially in civil cases which resolved through non-litigation mediation aspects.
The Law Enforcement against Alcoholic Drinks Habits Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu; Dince Aisa Kodai; Nurwita Ismail; Yusrianto Kadir
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i2.19099

Abstract

The problem of alcohol abuse in various circles, both in society and among teenagers, has become a problem that continues to experience a very significant increase and tends to increase every year. When teenagers or people have the habit of consuming liquor, it can lead to crime, in various forms that vary greatly, for example juvenile delinquency, fights, the emergence of juvenile gangs, thuggery, immoral acts and others. Juridically there is no prohibition of liquor or alcoholic beverages, but only on the regulation of procurement, distribution, sale and control. The existing laws and regulations in Indonesia have not been able to fully accommodate to be able to control the circulation of alcoholic beverages because some of the regulations that have been spread have not been specifically and comprehensively able to suppress the circulation and even prevent alcoholic beverages in the community. As a result, regulations at the lowest level (regional regulations) can only carry out prevention locally at the provincial level which has regional regulations concerning the Control and Supervision of alcoholic beverages, such as Gorontalo Provincial Regulation No. 16 of 2015. The Gorontalo Provincial Government considers it very important that the control and supervision of the circulation of alcoholic beverages must be carried out in order to prevent disturbances to peace, order and public security.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Co-Authors Agustina Ali Bilondatu Agustina Bilondatu Arifin Tumuhulawa Daud Rahim Ibrahim Ahmad Ismail, Nurwita Moonti, Roy Marthen Nuna, Muten Nurmala, Leni Dwi Robby Waluyo Amu Yusrianto Kadir