Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ISTINBATH Jurnal Simbur Cahaya Constitutionale Muhammadiyah Law Review Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Candra Perbawati
Universitas Lampung
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Whistle Blowing System Sebagai Akselerasi Transformasi Birokrasi Berbasis Digital Di Pemerintah Kota Bandar Lampung Izzati, Nabila Firstia; Perbawati, Candra
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1395

Abstract

The goal and aspiration of every country is to realize good, clean, and authoritative governance (clean and good governance). In addition to the government and the state, the concept of governance also includes the participation of other actors outside the entity, thus involving various parties. An example of a method to succeed good and clean governance is by implementing a Whistle Blowing System that arises due to the actions of the Whistle Blower which can be a system used to realize the acceleration of digital-based bureaucratic transformation in the Bandar Lampung City Government. This study uses a statutory approach (statue approach). The socio-legal approach is used to examine and study the issue of study by examining social phenomena related to the application of the whistle blowing system as an effort to realize digital-based bureaucratic transformation, as well as norms, related legal doctrines, and the application of both. The policy formation of the Bandar Lampung City Government, transformation, and digital-based bureaucracy are elaborated using a statutory approach. The urgency of this research is to examine and optimize the whistle blowing system in accelerating digital-based bureaucratic transformation in the Bandar Lampung City Government. Also the out put in this study is a scientific article to be published at scientific meetings and journals both international and national.
Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan Muhammad Arif Hasibuan; Budiono Budiono; Candra Perbawati
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3169

Abstract

Naturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturaliasasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan.  Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianlisis secara kualitatif sehingga mengasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar.
Co-Authors Agus Triono Ahmad Saleh Budiono Budiono Budiono Budiono Firmansyah, Ade Arif Hasibuan, Muhammad Arif Hirwandi, M Izzati, Nabila Firstia Malicia Evendia Muhammad Arif Hasibuan Nabila Firstia Izzati Ricky Tongam Marpahala Siahaan Yulia Neta . Yusdiyanto