Garuda - Garba Rujukan Digital

MENELUSURI MAKNA FILOSOFIS PANCASILA DALAM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Perbawati, Candra
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Konsep negara hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Ketiga unsurÂ tesebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional,Â hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam reformasi agraria di Indonesia. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-isitiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai korohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius. Hal ini dapat terlihat pada susunan pancasila yang sistematis-hierarkis, yang di mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Secara teoritis, hukum pertanahan merupakan salah satu unsur penting dalam tata hukum Indonesia karena hukum pertanahan merupakan zaak atau thing yaitu benda atau sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang. Benda yang dapat dihaki oleh seseorang tidak terbatas pada benda atau barang dalam arti berwujud atau berjasad atau kasat mata yang dapat ditangkap panca indera, tetapi termasuk juga benda yang tidak kasat mata atau tidak terwujud dan tidak berumbuh. Oleh karena itu, dalam hukum perdata tanah termasuk dalam kategori barang atau benda yang berwujud yang dapat ditangkap panca indera yang harus dipelihara dari sisi regulasi yang tidak lepas dari makna filosofis pancasila.Kata kunci : Pancasila, Agraria, Negara hukum

PENERAPAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN Perbawati, Candra
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Policies prevention of crimes and violations in essence defense) and efforts to achieve the welfare of society (social walfare) In the application of the policy of criminal sanctions stipulated in Local Regulation as a means of protection of public interests, the application will succeed, if in the formulation of criminal penalties in accordance with the purpose of punishment, in addition based on the Criminal Code and Law Number 32 of 2004 and other legislationKeywords: Local Regulation, the Regional Criminal Sanction in the Local Regulation

PENERAPAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN Candra Perbawati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.402

Policies prevention of crimes and violations in essence defense) and efforts to achieve the welfare of society (social walfare) In the application of the policy of criminal sanctions stipulated in Local Regulation as a means of protection of public interests, the application will succeed, if in the formulation of criminal penalties in accordance with the purpose of punishment, in addition based on the Criminal Code and Law Number 32 of 2004 and other legislationKeywords: Local Regulation, the Regional Criminal Sanction in the Local Regulation

DAMPAK POLITIK HUKUM PERTANAHAN YANG BELUM BERPERSPEKTIF HAM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT Candra Perbawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Legal politic national land affairs law in exixtence already have HAM perspective, but in implementation wasn't have HAM perspective yet, which encourage the writer to revealed both background and reconstructed property right of tradition law society land. Why property right law politic concerning tradition law society land of Mesuji wasn't have HAM perspective yet, whether legal politic of property right concerning land which wasn't based on HAM perpective concerning property right protection on Mesuji tradition law society land, was two problematic within this article. This research was aimed to found argumentation of how property right of tradition society land which wasn't based on HAM perspective yet, revealed social reality related to the effect presence related to legal politic of land property right that wasn't have HAM perspective yet. Research result was expected could give contribution concerning protection understanding of property right on tradition law society land that have HAM perspectivePolitik hukum pertanahan nasional dalam eksistensinya sudah berperspektif HAM, namun dalam implementasinya belum berperspektif HAM, sehingga masyarakat hukum adat (Mesuji) terabaikan.Mengapa politik hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji belum berperspektif HAM, apakah dampak politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM terhadap perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji, adalah dua problematik dalam penulisan artikel ini. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan argumentasi mengapa hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat belum berperspektif HAM, mengungkap realitas sosial terkait dengan dampak yang timbul berkaitan dengan politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang berperspektif HAM

The Retroactive Principle in Law No. 26 of 2000 concerning the court of human rights Ricky Tongam Marpahala Siahaan; Candra Perbawati; Ahmad Saleh
Constitutionale Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Protection of human rights is a responsibility that must be carried out by the state, in this case the state must also resolve cases of human rights violations that have occurred. There are many cases of human rights violations that occurred in the past but cannot be resolved because there are no legal rules that govern at that time. The presence of Law Number 26 of 2000 concerning the court of human rightss is certainly a way for the government to resolve the problem of gross human rights violations in the past. The principle of retroactivity was included in Law Number 26 of 2000 concerning the court of human rightss so that gross violations of human rights that occurred in the past could be resolved. The retroactive principle in Law Number 26 of 2000 concerning the court of human rightss is considered to violate existing regulations in Indonesia, especially it is considered contrary to the 1945 Constitution. -Law Number 26 of 2000 concerning the court of human rightss. This research uses normative research methods. The data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the application of the retroactive principle in Law Number 26 of 2000 concerning the court of human rightss does not contain elements that are absolutely contradictory to the Law. 1945 foundation.

Legal Discourse on Customary Forest Determination Progressive Law Based Candra Perbawati; Malicia Evendia; Ade Arif Firmansyah; Yulia Neta
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no1.2815

Customary forests are an integral part of the life of indigenous and tribal peoples. MK Decision No. 35/PUU-X/2012 is a progressive step stipulating that customary forests are no longer part of State forests. However, after the decision, there is still a long process that the Indigenous Peoples must pass to obtain their rights. This article aims to describe the legal discourse in determining the customary forest. Using doctrinal research methods as well as statutory and conceptual approaches, it was found that: The designation of customary forests is an important matter in the context of implementing the constitutional rights of customary law communities that existed even before Indonesia was established as a sovereign country. The long and procedural process of establishing customary forests requires the support of the regional government through various progressive policies to create indigenous peoples who are sovereign over their customary forests. With the legal credo for humans, progressive law offers an approach that can become the basis for the realization of legal policies for establishing customary forests in the regions.

Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan Hasibuan, Muhammad Arif; Budiono, Budiono; Perbawati, Candra
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3169

Naturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturaliasasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan. Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianlisis secara kualitatif sehingga mengasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar.

Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court sebagai Penguatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Candra Perbawati; Nabila Firstia Izzati
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i1.750

The presence of the State Administrative Courts Judiciary as an administrative law enforcement institution for justice seekers, often encounter obstacles to the implementation/execution of judgments. The decision in question is in the context of the fictitious lawsuit is negative where the nature of the decision is already in Kracht. Against the verdict that already in kracht, State Administrative Courts officials as the losing party often do not want to comply with the content decision from the judges of the State Administrative Court. This can be caused by several factors such as The implementation of the execution arrangement is not clear, then the presence of administrative efforts that are felt is still not effective in creating a deterrent effect, as well as a lack of awareness from State Administrative Courts officials who losing and not wanting to comply with the order of the State Administrative Courts decision is the main obstacle. Problem is the lack of awareness of the obedient attitude can be due to the nature of the State Administrative Courts decision, which is basically upholding self-respect from the losing party. The act of not complying with the content State Administrative Courts decision can be included in the elements of the Contempt of Court act that is regulated in Law Number 14 of 1985 jo Law Number 5 of 2004 concerning Supreme Court. This can certainly have implications for the possibility of criminalization of officials State Administrative Courts for the consequences of the non-compliance.

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Perbawati, Candra
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.216

Abstrak: Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Globalisasi menuntut adanya perubahan dalam sistem hukum baik perubahan stuktur hukum (legal structure), substansi-substansi baru pengaturan hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Tanpa adanya perubahan sistem hukum maka tidak ada jaminan adanya kepastian hukum dan dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta rasa tidak terlindungi, disinilah masalah kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya tercakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (fuction of law is to maintain peace), dan inilah yang menjadi tujuan dari adanya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ajaran-ajaran dasar Islam merupakan nilai-nilai universal yang sangat diperlukan baik dalam dalam konteks kehidupan umat Islam maupun konteks hubungan dengan kelompok agama dan negara-negara lain. Nilai-nilai Islam mampu menjawab persoalan kemanusiaan dan dinamika sosial politik seperti dalam konteks hubungan antar bangsa, antara agama dan antar peradaban, konsep Islam rahmatan lil ’alamin (Islam sebagai rahmat bagi semesta alam). Abstrak: Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Globalization requires a change in legal system either changes in the structure of legal relationship (legal structure), a new setting of legal substances (a legal substance) and a legal culture, without any change in legal system there is no guarantee of legal certainty and in a variety of social life, all of these would be uncertain, disorderly, and unprotected feeling, this is where the problem of legal certainty, orderliness and legal protection will be perceived as a necessity which basically covered the purpose of law that is called as peace (fuction of law is to maintain peace), and this is the aim of the existence of Human Rights (HAM). The basic tenets of Islam is a universal values that are required both in the context of the lives of Muslims as well as the context of relations with religious groups-states and other countries. Islamic values able to answer the question of humanitarian and socio-political dynamics as in the context of relations between nations, inter-religious and inter-civilization, the Islamic concept rahmatan lil ’alamin (Islam as rahmat for the universe).

Poitik Hukum Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Hirwandi, M; Yusdianto, Yusdianto; Triono, Agus; Perbawati, Candra; Firmansyah, Ade Arif
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4240

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terkait keterbelakangan pekon dalam hal infrastruktur jalan yang menghubungkan Pekon Way Haru dengan pusat-pusat perdagangan, pemerintahan, dan kesehatan sangat memprihatinkan. Penelitian ini mengaplikasikan metode hukum yuridis normatif atau yang dikenal sebagai penelitian dogmatik hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta mengevaluasi pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik yang sebenarnya. Poin utama dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang relevan dan konsep-konsep yang mendasari fenomena yang diteliti, terkait dengan politik hukum pembangunan di wilayah tertinggal. Berdasarkan hasil temuan penulis, hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah kabupaten terkait infrastruktur jalan di pekon tersebut, yang menyebabkan masyarakat setempat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan, Daerah 3T

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search