Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PETITA
Rizki Tri Anugerah Bhakti
Universitas Riau Kepulauan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Rizki Tri Anugerah Bhakti; Tri Artanto
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v3i2.3739

Abstract

Pembiayaan perbankan syariah pada sistem hukum nasional merupakan bagian dari sistem keuangan Indonesia. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Adapun yang menjadi fungsi dan peranan perbankan syariah sama dengan fungsi dan peranan perbankan pada umumnya yaitu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang membedakannya dengan bank konvensional, yakni bahwa mekanisme perbankan syariah didasarkan pada prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Bila pada perbankan konvensional hanya menggunakan satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan musaqah. Permasalahan yang sering muncul adalah masih sering terjadi kesalahan persepsi atau bahkan istilah yang tidak pada tempatnya padahal sistem dari pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah jauh berbeda.
PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA Parningotan Malau; Rizki Tri Anugerah Bhakti; Aulia Putri
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4348

Abstract

Dalam menghadapi penyalahgunaan Narkotika, iperan  iaparat  ipenegak  ihukum  iterutama  pihak  ikepolisian  isangatlah  ipenting. iKetika  isuatu  iperistiwa  iyang  ididuga  isebagai  tindak  pidana,  maka iproses iselanjutnya  iyaitu  iproses penyidikan,  yang mana  proses  ipenyidikan   diatur  idalam  iKitab  iUndang-Undang  iHukum  iAcara  iPidana  iuntuk mencari serta mengumpulkan ibukti. Berbicara tentang bukti, untuk imembuktian  ibenar  tidaknya  iseseorang  mengonsumsi  inarkotika Menurut  iPasal  i75  ihuruf  il  iUndang-Undang  Nomor  i35  iTahun  2009  iTentang  iNarkotika  iada  ibeberapa  icara  iuntuk  imenentukan  benar  iatau  itidak  seseorang  itelah imenggunakan  inarkotika  iyaitu  idengan  imelakukan  ites  urin,  ites  idarah,  tes  irambut,  ites  iasam  idioksiribonukleat  i(DNA). Permasalah yang terjadi masih tersangka atau pihak lain dapat mengurangi atau menghilangkan kandungan narkotika, terutama pada urine tersangka yang tentu saja mempengaruhi upaya penegakkan  ihukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian normative yuridis dengan pendekatan   peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka. Penelitian menyimpulkan  masih  terdapat kelemahan ialat test-test, isarana  idan  ifasilitas  dalam  mengungkap  ikasus-kasus  inarkotika, karena   dengan berbagai cara sesuai dengan memanfaatkan  perkembangan ilmu pengetahuan iada  isaja  icara  dari  itersangka menurunkan atau menghilangkan  ikandungan  narkotika  ipada  iurine yang artinya tes urine. Karena itu disarankan, selain menyempurnakan alat-alat test, sarana dan fasilitas yang ada maka perlu terobosan dengan menggunakan teknik pengetesan lain   agar  kadar narkotika dari tersangka lebih akurat.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN INFORMED CONSENT PADA PROFESI DOKTER Rizki Tri Anugerah Bhakti; Tri Artanto
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4918

Abstract

Informed consent bertujuan tidak hanya untuk melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga diperlukan untuk melindungi dokter  dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan. Kasus terjadinya konflik antara pasien dengan dokter sudah banyak terjadi dimasyarakat. Masing-masing berpegang pada keyakinan mengenai kebenaran, sehingga dengan informed consent dapat diketahui bahwa terdapat keseimbangan yang ingin dicapai baik bagi dokter maupun pasien serta hubungan hukum  antara dokter dengan pasien. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewajiban dokter terhadap informed consent dalam praktik kedokteran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kewajiban dokter terhadap informed consent dalam praktik kedokteran untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pasien. Hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai persetujuan tindakan medik berawal dari hubungan dokter dan pasien yang bersifat paternalistic terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 sebagaimana telah diperbarui dengan Permenkes nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Co-Authors ARTANTO, TRI Aulia Putri