Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peranan Desa Wongsorejo Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Dwi Rahayu Kristianti; Zendy Wulan Ayu W.P.; Ekawestri Prajwalita Widiati
Notaire Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v3i1.17781

Abstract

Artikel ini adalah merupakan luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pendampingan Desa Wongsorejo Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilaksanakan pada tahun 2019. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Wongsorejo, Banyuwangi. Desa ini dipilih karena mengingat bahwa masyarakat baru mulai memiliki kesadaran akan pentingnya hak anak. Lebih lanjut, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan di desa masih belum terpadu. Padahal di tahun 2016, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah mengeluarkan suatu pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan kepada masyarakat Desa Wongsorejo dalam pelaksanaan programPerlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mulai dari tahapan sosialisasi hak-hak anak kepada masyarakat sampai dengan penyusunan model perlindungan anak terpadu dengan melibatkan partisipasi anak dan masyarakat desa. Untuk luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah publikasi jurnal ilmiah dan media cetak, serta penyusunan model perlindungan anak sesuai dengan aspirasi anak dan masyarakat desa. Hal ini untuk menuju desa ramah anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
GENDER AND CONSTITUTIONAL LAW IN AUSTRALIA AS A CONSIDERATION FOR INDONESIA Dwi Rahayu Kristianti
Yuridika Vol. 25 No. 2 (2010): Volume 25 Nomor 2 Mei 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.262 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v25i2.253

Abstract

Women’s inequality seems to be a product of political, legal, cultural and religious forces. Research has been conducted on the experience of gender equality of other countries, in this case, Australia. The promotion of gender equality through the politico-legal process,especially through its Constitution and legislation, has resulted in significant progress for women in Australia. This article uses gender analysis. The Australian constitution will be analyzed in in a gendered way. It is expected that the findings may assist in improving the constitutional framework for the protection of women’s rights in Indonesia. Thus, the aim of this paper is to question how Indonesia can learn from a liberal democratic state to empower women through constitutional amendments or other politico-legal processes. 
Limitation of Misconduct of Judges: Increasing The Synergy of Supervision of Judges by The Judicial Commission and The Supreme Court Fairuz Zahirah Zihni Hamdan; Dwi Rahayu Kristianti; Vincentius Verdian
Yuridika Vol. 38 No. 2 (2023): Volume 38 No 2 May 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i2.45472

Abstract

The supervision of judges in judicial power in Indonesia is carried out by two state institutions: the Judicial Commission and the Supreme Court. Internal supervision of judges is carried out by the Supreme Court on the judicial technicalities of judges and externally by the Judicial Commission on the ethical aspects of judge behavior. However, in its implementation, there is still no explicit limit to the scope of judges’supervision between the two institutions. This research aims to provide a different perspective and new breakthrough in judge supervision, namely, setting a boundary between judicial technical violations and ethical violations in examining alleged ethical violations by judges as a form of judicial supervision. The type of research used was reform-oriented research using a statutory and conceptual approach. The results showed that the mechanism for supervising judges was regulated through the Joint Regulations of the Supreme Court and Judicial Commission on the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH), KEPPH Enforcement Guidelines, and Joint Examination Procedures. However, in its implementation, there is still a problem of unclear scope and limitations in the supervision of judges. Therefore, there must be improvements in related regulations by limiting technical judicial violations and ethical behavior.
Pelabelan pada Produk Minuman Herbal Tradisional sebagai Upaya Pengembangan UMKM di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Anugerah, Dian Purnama; Setyawati, Ria; Kristianti, Dwi Rahayu; Cakar, Feyza Nur
Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2024): IJPM - Agustus 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/ijpm.508

Abstract

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama dalam sektor produk pangan, khususnya minuman herbal tradisional sebagai penggerak perekonomian di desa-desa atau wilayah tertentu telah dipahami oleh banyak orang. Namun, sayangnya, masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak menyadari pentingnya pelabelan pada produk mereka yang terkait erat dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Padahal, selain membatasi area pemasaran produk, produk tanpa pelabelan dapat menimbulkan masalah hukum perlindungan konsumen dan menghadapkan UMKM pada sanksi sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Contohnya dapat ditemukan pada produk minuman herbal tradisional di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Produk minuman herbal tradisional di Desa Balongbendo tidak mencantumkan pelabelan yang tepat karena kurangnya pemahaman tentang pelabelan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu saja, hal ini mempersempit kesempatan pengembangan UMKM tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengkaji pentingnya pelabelan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengembangan produk minuman herbal tradisional dengan menggunakan metode penelitian hukum dan pendekatan perundang-undangan.
Peranan Kelurahan Surodikraman Bersama Komunitas GEMPA Adventure dalam Mewujudkan Generasi Muda Sadar Hukum di Kelurahan Surodikraman Ponorogo Jawa Timur Kristianti, Dwi Rahayu; Rachmawati, Dri Utari Christina; Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widi
Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2024): IJPM - Agustus 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/ijpm.515

Abstract

Dalam rangka menjamin kepatuhan hukum di masyarakat, diperlukan suatu program peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, bahkan anak usia dini. Melalui kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum, maka muncullah inisiatif Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Bagian Hukum Tata Negara Universitas Airlangga di salah satu daerah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yaitu Desa Surodikraman. Melalui pengkajian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab banyaknya masyarakat yang melakukan migrasi ke luar negeri adalah karena alasan ekonomi. Migrasi tersebut pada akhirnya juga turut menimbulkan permasalahan baru diantaranya permasalahan hukum, stigma negatif dari masyarakat mengenai status Pekerja Migran Indonesia, hingga kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak Pekerja Migran Indonesia yang ditinggal di kampung halaman. Pada akhirnya, diselenggarakanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan tersebut. Hasil dari kegiatan tersebut menyimpulan bahwa peran orang tua sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pola asuh yang baik agar dapat melahirkan generasi muda yang unggul dan memiliki integritas yang baik. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berupaya memberikan masukan kepada tokoh masyarakat setempat agar dapat menyalurkan kegiatan yang produktif dan positif kepada generasi muda setempat.