Articles
<![CDATA[IPTEKS PELAYANAN PRIMA TERHADAP KINERJA BAGIAN KEUANGAN ATAS KLAIM DANA PENSIUN PT TASPEN (PERSERO) CABANG MANADO ]]>
<![CDATA[Midu, Mutia Larasati S.]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Vol 2, No 2 (2018): JIAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018.21762
<![CDATA[PT TASPEN (Persero) Manado Branch is a State-owned business entity whose task is to manage social insurance programs which in this case handle the pension fund and old age savings program. Then, in its service, PT TASPEN (Persero) certainly requires the existence of procedures that are implemented in order to achieve customer satisfaction. Good service in insurance companies is certainly very influential on the assessment of financial performance and the existence of companies in shutter outside the company. Influence on financial performance because in the implementation of its main duties the part that regulates the problem of claiming funds is the field of services and benefits, where the fields are directly related to customers. So it is very important that there is good customer service so that it can carry out its duties and responsibilities in accordance with the objectives of the company, which is to become a trusted, clean and healthy pension and THT social insurance provider.Keywords : Insurance, pension fund, Costumer Service]]>
<![CDATA[IPTEKS PENINGKATAN JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KCP UNIT UNSRAT MANADO ]]>
<![CDATA[Makisanti, Eirene Lorensia]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Vol 2, No 2 (2018): JIAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018.21758
<![CDATA[Bank is a people trusted financial institution which holds an important role in the economic system. Promotion is one of the most effective ways to atrract and maintain the customers. It can inform the customer about the products and influence their preferences. The strategy of sale promotion is a process of planning a company’s activities to reach its marketing goal, that is to increase the income and the sales volume, by influencing the purchase decision of the target customers. The method applied is an implementation of promotional strategy in order to increase the number of customers at Bank Rakyat Indonesia KCP Unit Unsrat Manado. The technique used was analyzing the promotional strategies utilized advertisements, face to face service, publications, and service promotions. It was found that the promotional strategies implemented increased the number of customers at Bank Rakyat Indonesia KCP Unit Unsrat ManadoKeywords : promotions, promotion strategies, increasing customers]]>
<![CDATA[EVALUASI PROSEDUR PENGELUARAN KAS BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Singgima, Febrian]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.3 No.4 (2016) Hal. 624-742 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.872 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11775
<![CDATA[Pemerintahan suatu negara yang sukses harus memiliki karakter Good Governance. Demi tercapainya Good Governance, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Evaluasi dalam pengeluaran kas, menjadi hal yang penting untuk tercapainya karakter good governance tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pengeluaran kas khususnya belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan apakah penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan pengeluaran kas belanja langsung untuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya serta untuk barang dan jasa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) bukan bendahara pengeluaran pada SKPD, dengan menerbitkan SP2D yang sebelumnya telah dibuat Surat Penyediaan Dana oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran. Sebaiknya prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut terus dijalankan secara konsisten sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan pengeluaran kas khususnya belanja langsung. Kata kunci: pengeluaran kas, belanja langsung, prosedur]]>
<![CDATA[ALOKASI BIAYA BERSAMA DALAM MENENTUKAN LABA BRUTO PER PRODUK PADA UD. SINAR SAKTI MANADO ]]>
<![CDATA[Moniaga, Rinna]]>;
<![CDATA[Poputra, Agus T.]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 716-840 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.519 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i2.4410
<![CDATA[Perusahaan dalam meningkatkan kegiatan usahanya perlu melakukan proses produksi yang memanfaatkan satu atau beberapa bahan baku utamanya untuk menghasilkan dua atau lebih jenis produk yang hampir sama tetapi dengan variasi yang berbeda. Perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk perlu mengalokasikan biaya yang dianggap sebagai biaya bersama agar dapat diketahui harga pokok produksi masing-masing produk dengan menggunakan metode alokasi biaya bersama salah satunya metode nilai jual relatif atau harga pasar. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis alokasi biaya bersama dalam menentukan laba bruto per produk pada UD.Sinar Sakti Manado. Analisis terhadap alokasi biaya bersama digunakan dalam menentukan laba bruto per jenis produk yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk sehingga perlu melakukan pengalokasian biaya bersama dengan metode nilai jual relatif atau harga pasar karena dengan metode ini perusahaan dapat menentukan berapa kontribusi laba yang dihasilkan dari masing-masing produk. Menghadapi persaingan yang semakin ketat maka perusahaan seharusnya memiliki strategi dalam meningkatkan usahanya dengan menggunakan metode yang dapat membantu perusahaan agar tetap bertahan. Perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk sebaiknya melakukan pengalokasian biaya bersama sehingga perusahaan dapat mengetahui laba yang dihasilkan oleh masing-masing produk. Kata kunci: alokasi biaya, metode nilai jual, laba bruto]]>
<![CDATA[ANALISIS BIAYA DIFERENSIAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA UD. YUNITA BAKERY ]]>
<![CDATA[Lalenoh, Ardelia]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 4 (2014): Jurnal EMBA, HAL 714- 831 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.736 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.2.4.2014.6464
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi bisnis di era globalisasi menuntut seluruh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk menjalankan suatu bisnis di perlukan informasi. Informasi diperlukan oleh pihak manajemen untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Salah satu informasi penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan adalah mengenai informasi analisis biaya diferensial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan biaya diferensial yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerima atau menolak pesanan khusus serta untuk menganalisis biaya diferensial dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak pesanan khusus. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan  manajemen belum menerapkan analisis biaya diferensial dalam menghitung harga pokok produksi untuk sebuah pesanan khusus. Hasil analisis mengenai biaya diferensial, khususnya pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus menunjukan bahwa dari alternatif yang diajukan mampu menerima pesanan khusus. Manajemen UD. Yunita Bakery sebaiknya mulai menerapkan analisis biaya diferensial agar pesanan khusus dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif untuk meningkatkan laba perusahaan. Kata kunci: biaya diferensial, pengambilan keputusan, pesanan khusus]]>
<![CDATA[EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN LABA RUGI DAN NERACA BERDASARKAN SAK ETAP PADA PT.KARUNIA MULTIGUNA ABADI ]]>
<![CDATA[Singal, Ribka Agustine]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 395-508 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.017 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.3.4.2015.10917
<![CDATA[Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh manajemen kepada pihak eksternal maupun internal. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum yang ada saat ini cukup menyulitkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Maka dari itu IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hadir dengan tujuan untuk mengakomodir kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam penyelenggaraan usahanya seperti UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SAK ETAP pada penyajian laba rugi dan neraca pada PT. Karunia Multiguna Abadi. PT. Karunia Multiguna Abadi merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang distributor meubel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian berdasarkan penyajian laporan neraca dan laba rugi yang dibuat oleh PT.Karunia Multiguna Abadi pada bulan September tahun 2015 masih belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebaiknya manajemen perusahaan mempekerjakan karyawan yang terampil dalam bidang akuntansi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan laporan keuangan.  Kata kunci: SAK ETAP, laporan keuangan]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Melatunan, Melsiano Yosias]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (687.867 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v7i3.24954
<![CDATA[Abstrak: Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Sorong merupakan informasi yang penting dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang positif dan transparan, terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Sorong, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dan efektifitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa rasio efisiensi pemerintah daerah Kota Sorong kurang efisien karena nilai rasionya sudah 90% - 99%, sedangkan rasio efektivitas cukup efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%. Agar belanja daerah Kota Sorong bisa lebih efisien, maka pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Kata Kunci : analisis kinerja keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah, efisiensi dan efektifitas]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG ]]>
<![CDATA[Awaeh, Maya Angriani]]>;
<![CDATA[Linda Lambey, Linda Lambey]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2193 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.602 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.16529
<![CDATA[Abstrak : Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak) adalah suatu penghapusan pajak yang sebenarnya terutang, tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan Amnesti Pajak ini adalah untuk merepatriasi harta dari Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT sebelumnya serta untuk merestrukturisasi objek pajak. Dimana kebijakan Amnesti Pajak ini didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan Wajib Pajak untuk menyembunyikan kekayaannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan prosedur Amnesti Pajak dan analisis kualitatif untuk menunjukan tingkat efektivitas penerapan Amnesti Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program Amnesti Pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung. Kata Kunci : Kebijakan Amnesti Pajak, Efektivitas, Penerimaan Pajak]]>
<![CDATA[TINGKAT PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Kaunang, Pricilia Gladiols]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 2 (2016): JE Vol.4 No.2 (2016) Hal. 001-120 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.525 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.2.2016.12466
<![CDATA[Pemerintah dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, berusaha mewujudkannya melalui pembangunan disegala sektor. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya pemerintah memerlukan dana yang besar. Sehingga pemerintah berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara, baik melalui Penerimaan Dalam Negeri maupun hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut yang dominan adalah penerimaaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Namun, dalam pelaksanaanya, meskipun penerimaan pajak setiap tahun meningkat, tetap tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini karena masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajak, terutama wajib pajak badan. Objek penelitian,  wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan asosiatif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian bahwa, tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, tingkat pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kata kunci : pemahaman peraturan, sanksi perpajakan, ketidakpatuhan wajib pajak]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TOMOHON ]]>
<![CDATA[Kolinug, Monika Sutri]]>;
<![CDATA[Ilat, Ventje Ilat]]>;
<![CDATA[Pinatik, Sherly]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 717- 840 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.254 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v3i1.7556
<![CDATA[Abstrak: Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tertibnya pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan  aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kata kunci: pengelolaan aset tetap, dokumen sumber]]>
