Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Jurnal Trias Politika PETITA
Tat Marlina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
Arts Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA Duwi Handoko; Rustam Rustam; Tat Marlina
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3577

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada cabang kekuasaan yudikatif (bukan eksekutif bahkan legislatif). Hanya saja, produk hukum yang ditetapkan oleh MK tersebut lebih bersifat membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan dari organ negara legislatif dan eksekutif.
PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Tat Marlina; Duwi Handoko
Ensiklopedia of Journal Vol 3, No 4 (2021): Vol 3 No 4 Edisi 1 Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.08 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v3i4.802

Abstract

The purpose of this paper is to find out the problem of fulfilling the right to express opinions and violations of the right to health in Indonesia. This type of research is normative legal research specifically discussing human rights in the field of expressing opinions and rights to health. Data analysis in this study was carried out systematically based on the research problems described qualitatively. In relation to expressing opinions in public, such as demonstrations or demonstrations with many participants, restrictions on freedom are usually associated with "public order" or public orders. The most difficult is how to provide a balance between freedom and public order. Demonstrations by a number of doctors certainly have an impact on patient care, which in principle has harmed the public interest. In addition, the demonstration by blocking the road body certainly hurts the public interest, namely the interests of all road users. Based on the results of Komnas HAM's investigation, at least 15 types of human rights violations were affected by Lapindo mudflow victims. The problem when it is associated with the right to health is in the form of: not a few refugees whose health is disrupted resulting in people falling ill and some dying due to the absence of a proper environment for displaced people; and gas contaminated air and clean water facilities that are damaged are not handled properly by the government.
ASPEK-ASPEK HAK ATAS PENDIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA Duwi Handoko; Tat Marlina; Ferry Asril
Ensiklopedia of Journal Vol 3, No 4 (2021): Vol 3 No 4 Edisi 1 Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.376 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v3i4.846

Abstract

The purpose of this paper is to find out the regulation of the right to education in Indonesian law and the development of thinking in the field of the right to education as part of human rights in the economic, social and cultural fields in Indonesia. This type of research is normative legal research that specifically discusses human rights. Data analysis in this study was carried out systematically based on research problems described qualitatively. Thoughts on the right to education as part of human rights in the economic, social and cultural fields in Indonesia cannot be separated from the rules of international law related to the right to education. The right to obtain education in an international environment is seen as an international legal rule (agreement) so that the state's obligation to meet the educational needs of its citizens is a contractual obligation. Failure to carry out this obligation would be a violation of the agreement so that the limits of state liability and the implementation mechanism depend on the agreement in question.
PEMAKZULAN PRESIDEN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN BEBERAPA NEGARA Tat Marlina; Meidizon Meidizon
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4975

Abstract

Sistem ketatanegaraan yang dibangun di dalam negara yang satu tidak selalu sama dengan sistem ketatanegaraan yang dibangun di negara lainnya, bahkan dalam batas tertentu perbedaan tersebut sering bersifat diametral antara satu dengan lainnya. Pada titik inilah perbandingan hukum tata negara menjadi suatu metode penelitian yang sangat penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemakzulan presiden di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perbandingan (persamaan dan perbedaan) pemakzulan presiden di Indonesia dengan beberapa negara lainnya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan hanya menggunakan data sekunder. Pemakzulan presiden di Indonesia sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak mengatur bagaimana mekanisme impeachment dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan impeachment boleh dilakukan. Perbandingan (persamaan dan perbedaan) pemakzulan presiden di Indonesia dengan beberapa negara lainnya adalah pejabat negara yang dapat di-impeach di Indonesia menurut UUD setelah perubahan hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan impeachment sehingga dapat diberhentikan. Bagi negara-negara yang memiliki 2 lembaga pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka besar kecenderungan bahwa Mahkamah Konstitusi-lah yang terlibat dalam proses mekanisme impeachment tersebut. Di Indonesia, kata akhir proses impeachment berada dalam proses politik di parlemen hal ini sama halnya dengan Negara Lithuania. Hal ini berbeda dengan Negara Korea Selatan yang mengatur ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dari proses impeachment.
Co-Authors Duwi Handoko Ferry Asril Meidizon Meidizon Rustam Rustam