Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam RELIGIA Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Edumaspul: Jurnal Pendidikan
Muhammad Harfin Zuhdi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
The Decline in Generation Z Marriage Rates: Ma’ālāt Al-Af’āl Perspective Ahmad Muflihul Wafa; Muhammad Harfin Zuhdi
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1410

Abstract

As a religion that is rahmatan lil 'alamin, Islam has determined that the only way to legally fulfill a person's biological needs is through marriage. Based on data from the Central Statistics Agency in 2024, the marriage rate in Indonesia is decreasing. Marriage in this decade is theoretically a generation, Gen Z is the ideal generation to get married. However, based on BPS data, Gen Z is actually postponing marriage. The reasons for Gen Z vary from factors of Globalization, Covid-19, to the shadow of divorce. The study used qualitative methods to explore the causes of marriage postponement by Gen Z. Maalaatul afal comes as a paradigm of legal instruments to assess marriage postponement. Postponement of marriage is permitted in maalaatul afal when it has reasons that are justified according to sharia.
PRAKTIK LEGALISASI PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI WILAYAH HUKUM LOMBOK TENGAH) Adam Ali Zarqoni; Jumarim; Muhammad Harfin Zuhdi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.723

Abstract

Perkawinan di bawah usia 19 tahun dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi syarat legalitas. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang legalisasi melalui mekanisme dispensasi kawin maupun isbat nikah. Ketentuan tersebut kerap dimanfaatkan sebagai solusi alternatif untuk melegalisasi perkawinan anak, sekaligus menimbulkan problematika hukum yang bersumber dari disharmoni regulasi serta perbedaan praktik dan implementasinya di masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayah hukum Lombok Tengah serta menganalisis praktik legalisasi yang dilakukan pasca lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Fokus kajian juga diarahkan pada tinjauan hukum terhadap mekanisme legalisasi tersebut, guna menilai keselarasannya dengan regulasi yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan desain deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum normatif empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dari observasi dan wawancara dengan pelaku serta aparat terkait, serta data sekunder berupa dokumen resmi dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi dan referensi yang memadai. Perkawinan anak di Lombok Tengah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keterbatasan ekonomi, pengaruh sosial, budaya dan media serta lemahnya pengawasan orang tua. Legalisasi perkawinan anak melalui dispensasi kawin dan isbat nikah di Pengadilan Agama Praya pasca lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan kepastian hukum, dengan prosedur hukum yang terstruktur dan pertimbangan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi anak, sehingga mendesak penyempurnaan regulasi demi menjaga supremasi hukum dan perlindungan terbaik bagi anak.
Knitting Love, Resolving Disputes: The Best Design for A Sustainable Settlement of Islamic Law Ahmad Muflihul Wafa; Muhammad Harfin Zuhdi
Edumaspul: Jurnal Pendidikan Vol 7 No 2 (2023): Edumaspul: Jurnal Pendidikan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33487/edumaspul.v7i2.7404

Abstract

Prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam menjadi pilar utama dalam membentuk dasar penyelesaian konflik keluarga. Prinsip kesepakatan dan musyawarah menjadi fondasi, di mana setiap keputusan dalam keluarga diupayakan melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan efektivitas rancangan terbaik dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat meningkatkan keberlanjutan hubungan keluarga dan memperkuat ikatan cinta di antara anggota keluarga dan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan rancangan terbaik untuk penyelesaian hukum keluarga Islam, dan bagaimana dapat mengatasi hambatan tersebut agar sistem penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah Studi Literature Review. Setelah proses screening, sebanyak 5 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil penelitian adalah Dengan meresapi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam proses penyelesaian sengketa keluarga, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keharmonisan hubungan keluarga dalam bingkai nilai-nilai Islam.
Analysis of the Alignment of Bank NTB Syariah's Core Values 'AMANAH' with the Principles of Maqashid Syariah Abdul Hafith; Abdul Malik; Baiq El Badriati; Muhammad Harfin Zuhdi
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v5i3.2818

Abstract

This study aims to reinterpret the value of trust in Islamic banking through the perspective of maqashid al-sharia with a case study on Bank NTB Syariah. The method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical design and interpretive paradigm, through the analysis of internal documents and relevant scientific literature. The results of the study show that trust is not only understood as trust in transactions, but as a holistic principle that includes moral, social, and spiritual responsibility in all banking activities. The implementation of trust has been reflected in various aspects of the organization such as governance, service, human resource management, and supervisory systems. However, there is still a gap between normative values and empirical reality that shows that the internalization of trust has not been fully consistent in organizational practices. This condition emphasizes the need to strengthen a value-based work culture and an institutional system that is able to bridge the gap between ideal values and real implementation. As the main contribution, this study offers an integrative model of trust as a sustainability strategy for Islamic banking that connects the spirituality, governance, social, and economic dimensions. This model is believed to be able to strengthen public trust, increase competitiveness, and maintain institutional sustainability in the long term. Therefore, leadership with integrity, strengthening organizational culture, and ethics-based evaluation systems are key factors in ensuring that trust is consistently internalized and has a real impact on the institution's performance and reputation.
Co-Authors Abdul Hafith Abdul Malik Adam Ali Zarqoni Ahmad Muflihul Wafa Ahmad Muflihul Wafa Arino Bemi Sado Baiq El Badriati Jumarim Mutawali Mutawali Putri Rizkika Purnama Sari Siti Rabi'atul Adawiyah