<![CDATA[ABSTRAKPenerimaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam waktu 10 tahun periode 2008/2018 telah mencapai Rp64.968 Triliun. Capaian penerimaan tersebut tidak membuat masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana otonomi khusus di Pemerintah Aceh sebagai daerah yang berlandaskan sistem desentralisasi asimetris tidak dapat dilaksanakan dengan baik merujuk pada perspektif politik transaksional dan untuk mengetahui peran elite lokal dalam membuat perencanaan dan program kegiatan pada dana otonomi khusus. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Desentralisasi Asimetris dan Teori Politik Transaksional. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 tahun pengelolaan dana otonomi khusus Aceh adanya faktor politis dalam perubahan regulasi yang ditetapkan pada Qanun No.2/2008, Qanun No.2/2013, dan Qanun No.10/2016 sehingga muncul tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di level Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus didasarkan pada permainan proyek tanpa perencanaan yang baik, dan adanya perencanaan yang berbasis kepentingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus didasarkan pada program kegiatan yang populis sesuai keinginan para politisi yang berdampak pada lemahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, lambannya perbaikan indeks kualitas pembangunan manusia, tingginya angka kemiskinan, serta tingginya angka pengangguran di Aceh. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi oleh Pemerintah Pusat dalam regulasi UU No.11/2006 untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik terutama dalam peningkatan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta memperkuat regulasi dan menerapkan sistem e-planning untuk menseleksi program kegiatan dari dana otonomi khusus Aceh.Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus Aceh, Sistem Desentralisasi Asimetris, dan Praktik Politik TransaksionalTRANSACTIONAL POLITICAL PRACTICES IN THE ASIMETRIC DECENTRALIZATION SYSTEM IN ACEH (10-Year Analysis Study of Special Autonomy Fund Management Period 2008/2018)ABSTRACTThe Revenue of the Aceh Government's Special Autonomy Fund in the 10 years period of 2008/2018 have reached Rp64,968 trillion. The achievement of revenue does not make the community more advanced and prosperous. This study aims to determine the management of special autonomy funds in the Aceh’s Government as the region that based on asymmetric decentralization systems that cannot be implemented properly, referring to the transactional political perspective and to know the role of local elites in planning and creating program activities for special autonomy funds. To analyze the problems in this study using Asymmetric Decentralization Theory and Transactional Political Theory. The approach is done using descriptive qualitative. The results of this study indicate that the 10-year management of the Aceh Special Autonomy Fund has political factors in the regulatory changes stipulated in Qanun No.2/2008, Qanun No.2/2013, and Qanun No.10/2016 with the result that appear the struggle for interest in the management of special autonomy funds at the level of the Provincial and Regency/City Governments. The absence of control in the management of special autonomy funds is based on project performance without good planning, and the existence of interest-based planning in the management of special autonomy funds that based on populist activity programs in accordance with the wishes of politicians which have an impact on weak regional economic growth, slow index improvement of human development quality, high poverty rates, and high unemployment in Aceh. Based on these findings, it can be concluded that the implementation of the Aceh Special Autonomy fund has not been optimal, so that an evaluation by the Central Government is needed in the regulations of Law No.11/2006 to strengthen better local government governance, especially in increasing budget planning and implementation efficiency and strengthening regulations and implementing an e-planning system to select program activities from the Aceh special autonomy fund.Keywords: Special Autonomy Fund, Asymmetric Decentralization System, and Transactional Political Practices]]>
