Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

1.006

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)

I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Author-ID : 3457158

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal I Made Aswin Ksamawantara; Johannes Ibrahim Kosasih; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The phenomenon of Foreign Exchange (Forex) that runs in the investment sector and can help the development of Indonesia. Currently forex is a trend that is endemic and attracts the attention of many parties, both investors and the public in general. Foreign exchange or forex is a type of trade or transaction that trades the currency of a country against the currencies of other countries involving the main money markets in the world for 24 hours continuously, so in this case a legal protection is needed. The purpose of this research is to analyze legal protection in Forex transactions and legal sanctions imposed by the government on illegal Forex broker activities. This research uses a normative method that with a statutory approach. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources. After primary legal data and secondary legal data are collected, the data will then be processed and analyzed using systematic legal data processing methods. The results showed that the alleged fraudulent investment fraud case under the guise of forex trading involved illegal brokers from the Guardian Capital Group (GCG) Asia, which harmed consumers. In line with that, the government issued a legal rule, namely Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Consumer Protection Law that has been set by the government is the legal basis that is accurate and full of optimism in protecting consumer rights.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Gianyar Dewa Gede Agung Getsumeda; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

For parties who wish to resolve disputes without trial or arbitration, alternative dispute resolution is an option. This choice is entirely dependent on the wishes of the disputing parties. There is a dispute between the two parties so that each party can choose the method used. This study aims to determine the legal regulation of minor maltreatment committed by children through mediation and to find out the legal consequences if minor maltreatment crimes committed by children are resolved through mediation. The type of research used is normative legal research. Primary data is obtained from field reviews while secondary data is obtained from articles, laws and regulations, from books. In addition to these provisions, minor violations that can be resolved through mediation are criminal acts which can be in the form of confinement or imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a maximum of Rp. 7,500.00 (Seven thousand five hundred). Criminal offenses committed by children under 8 years. The conclusion of this study is that the legal consequences if the crime of minor maltreatment committed by children is resolved through mediation, including settlement through deliberation, peace and agreement of the perpetrator, victim and family so as to produce a win-win solution. A peaceful settlement is basically an agreement that the parties consider good from all other ways.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornogafi I Kadek Arya Sumadiyasa; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Era globalisasi telah membawa perubahan dan kemajuan yang cepat dalam kehidupan tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan juga telah menimbulkan keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk cybercrime, salah satunya yaitu penyebaran konten pornografi melalui sarana internet yang masuk kedalam cybercrime yang merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi. Permasalahannya adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai Cyber Crirme? dan 2 Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten Pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai Cyber Crirme? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap cyberporn yang disebarkan melalui internet; dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam terjadinya penyebaran konten pornografi melalui internet. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku cybercrime penyebar konten pornografi dapat ditinjau pada Pasal 282 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 4 UU Pornografi. Serta upaya penanggulangannya dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Diharapkan nantinya pengaturan yang saat ini berlaku dapat memberika efek jera serta meminimalisir terjadinya penyebaran konten pornografi dengan kualifikasi cybercrime.

Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Permasyarakatan I Kadek Pasek Saputra; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

As a developing country with the state ideology Pancasila, it is not enough for the State of Indonesia to be able to dedicate itself as a prosperous country. Viewed from a legal perspective, there are behaviors that are in accordance with the prevailing norms and there are also behaviors that deviate from the prevailing norms. Nevertheless, it is necessary to have legal sanctions regulating the life of the nation and state. In the criminal justice system in Indonesia, the correctional institution has a position as a place of guidance and implementation of what has been decided by the court for the convicted person. There are two problem formulations that will be discussed further related to the criminal act of looting, including how the classification of abuse of power carried out by prison officers against the circulation of narcotics that occurs in prisons and how to impose legal sanctions for prison officers who are involved in narcotics trafficking in prisons? From the formulation of the problem, the discussion is carried out using normative research methods. The abuse of authority of correctional officers is regulated in Law no. 12 of 1995 concerning Correctional Facilities.

PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN PADA TINGKAT PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP I Made Arya Kusuma Winata; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Hukum bukanlah mata-mata sekedar pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati, dari segala peraturan hukum adalah bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, sehingga keseimbangan tiap-tiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa “syarat dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan” Penelitian ini menggunakan metode normatif pada peraturan perundanh-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana. Dari penelitian hukum yang dilakukan, persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukan penangguhan dan penahanan adalah penahanan harus ditetapkan oleh instansi Kepolisian yang menahan dan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tengah Masa Pandemi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Made Harum Pratiwi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6430.62-67

Pada tahun 2020, Indonesia diresahkan dengan kemunculan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang bersumber dari Wuhan, China serta telah dinyatakan sebagai Global Pandemic. Masifnya penularan dan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan program social distancing dan physical distancing. Namun, kebijakan ini tidak cocok diterapkan pada narapidana karena Lembaga Pemasyarakatan saat ini mengalami Overcrowding. Penelitian ini mempunyai tujuan mencari tahu, menguraikan, serta menganalisis apapun yang menjadi dasar dari diterbitkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta bagaimana persyaratan serta prosedur pemberian pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi, kebijakan ini mengundang spekulasi masyarakat karena menganggap memudahkan narapidana untuk bebas. Maka dari itu, Kemenkumham mencetuskan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dan mencabut Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Adapun penelitian yang dipergunakan yakni penelitian normatif dengan melaksanakan kajian atas Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dengan pendekatan Statute Approach.

Co-Authors Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dewa Gede Agung Getsumeda I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Pasek Saputra I Made Arya Kusuma Winata I Made Aswin Ksamawantara I Nyoman Gede Sugiartha Johannes Ibrahim Kosasih Made Harum Pratiwi

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search