Garuda - Garba Rujukan Digital

Hubungan antara Pengendalian Lahan Pertanian dan Penyediaan Tanah untuk Perumahan di Yogyakarta Susilo Widiyantoro; Agam Marsoyo; Kawik Sugiana
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.407

The increasing number of agricultural land conversion becomes residentials in Yogyakarta become the indicator of ineffectiveness on agricultural land use control. The objectives of this research are (1) modeling the existence of agricultural land use control, (2) modeling the process of residential land occupation, and (3) the agricultural land use control associated with the process of land occupation for residentials. The locus of this research is residential, with an area of at least 2 (two) Ha in the Yogyakarta Urban Area. The overlaying method was used to identify the land-use change and the qualitative inductive as a method in this research used to record the process of agricultural land use control and the process of residential land occupation. The results show that (1) the agricultural land-use control instrument model refers to the local spatial land use planning, (2) there are five stages on the process of land occupation carried out by developers, and (3) each of agricultural land use control instruments is related to the process of land occupation. Based on the three mentioned conditions, it can be concluded that there is no enthusiasm for controlling agricultural land at the regional level, and commitment is needed between the government and all stakeholders to realize agricultural land use control as mandated in the regulations.Keywords: agricultural land use control, land occupation, residentialIntisari: Peningkatan angka konversi lahan pertanian menjadi perumahan di Yogyakarta adalah salah satu indikator tidak efektifnya pengendalian lahan pertanian pangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) pemodelan pengendalian lahan pertanian yang selama ini terjadi, (2) pemodelan penyediaan tanah untuk perumahan-perumahan yang dilakukan oleh pengembang, dan (3) keterkaitan antara pengendalian lahan pertanian dengan keberadaan perumahan-perumahan. Lokus penelitian ini adalah perumahan-perumahan dengan luasan minimal 2 (dua) Ha yang berada di dalam zona Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah overlay peta penggunaan tanah untuk mendapatkan pola perubahan guna lahan dan induktif kualitatif untuk mendapatkan alur pengendalian lahan pertanian dan penyediaan tanah perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model instrumen pengendalian lahan mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah setempat; (2) terdapat lima tahapan dalam penyediaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang perumahan; dan (3) masing-masing instrumen pengendalian memiliki keterkaitan dengan alur penyediaan tanah yang terjadi. Dari ketiga kondisi tersebut disimpulkan bahwa tidak ada semangat pengendalian lahan pertanian di tingkat daerah dan dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.Kata kunci: pengendalian lahan pertanian, penyediaan tanah, perumahan

Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang Susilo Widiyantoro; I.G. Nyoman Guntur; Nur Rahmanto; Dwi Wahyuningrum
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 10 No. 2 (2022): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i2.7452

Penerapan kebijakan sertipikat tanah elektronik tidak mudah. Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut berasal dari lingkup eksternal jajaran Kementerian ATR/BPN, seperti pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali permasalahan eksternal tersebut, yang secara khusus terjadi di wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai teknik untuk pengumpulan data primer sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian sejumlah pustaka dan peraturan perundang-undangan. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis konten. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat sejumlah tantangan untuk mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik seperti persoalan batas wilayah administrasi yang belum tuntas, ketiadaan kebijakan pembaharuan data pertanahan, faktor sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya ketidaktuntasan dalam penetapan batas wilayah adminisitrasi dan budaya analog yang masih berkembang di kalangan masyarakat pemilik sertipikat yang ada di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang menjadi persoalan eksternal yang wajib diselesaikan agar kebijakan sertipikat tanah elektronik dapat dilaksanakan.

Korelasi Antara Potensi Perubahan Penggunaan Tanah dan Perubahan Nilai Tanah di Perkotaan Kebumen Awalia, Zhafira Putri; Bimasena, Agung Nugroho; Widiyantoro, Susilo
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.343

Population growth continues to increase along with many development activities in the Kebumen urban area. These conditions trigger changes in land use, changes in area functions, and changes in land value. The purpose of this study is to determine the potential for land use change in Kebumen urban area based on the 2024-2044 RTRW, to determine changes in land value in 2019-2023, and to determine the relationship between potential land use change and changes in land value in Kebumen urban area. This research uses a mixed method with a sequential explanatory model. The approach used is a spatial and descriptive approach. This research used land use maps of 2019 and 2023, RTRW maps, and ZNT maps of 2019 and 2023. From the research results, it was obtained that the potential land use change was 311.90 ha, the largest area was in Karangsari Village 69.29 ha (22.22%) with its use for rice fields 281.22 ha (90.16%). Land value changes in the low class category experienced a decrease in value of IDR 38,170,000 and an increase in value of IDR 11,926,000. In the medium class category experienced an increase in value of IDR 22,127,000. The high class category experienced an increase in value of IDR 151,027,000. Both variables have a positive relationship, meaning that the greater the area of potential land use change, the higher the change in land value. These two things have similarities, namely they are influenced by the accessibility aspect and have an impact on regional development. Pertumbuhan penduduk terus meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan pembangunan di kawasan perkotaan Kebumen. Kondisi tersebut memicu adanya perubahan penggunaan tanah, perubahan fungsi kawasan, dan perubahan nilai tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi perubahan penggunaan tanah di perkotaan Kebumen berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044, mengetahui perubahan nilai tanah di tahun 2019-2023, dan mengetahui hubungan antara potensi perubahan penggunaan tanah dan perubahan nilai tanah di perkotaan Kebumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode campuran dengan model sequential explanatory. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan peta penggunaan tanah tahun 2019 dan 2023, peta RTRW, dan peta ZNT tahun 2019 dan 2023. Dari hasil penelitian diperoleh potensi perubahan penggunaan tanah 311,90 ha, luas terbesar berada di Kelurahan Karangsari 69,29 ha (22,22%) dengan penggunaannya untuk Sawah 281,22 ha (90,16%). Perubahan nilai tanah pada kategori kelas rendah mengalami penurunan nilai Rp 38.170.000 dan kenaikan nilai Rp 11.926.000. Pada kategori kelas sedang mengalami kenaikan nilai Rp 22.127.000. Pada kategori kelas tinggi mengalami kenaikan nilai Rp 151.027.000. Kedua variabel memiliki hubungan positif, maknanya bahwa semakin besar luas potensi perubahan penggunaan tanahnya maka akan semakin tinggi perubahan nilai tanahnya. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan yaitu saling dipengaruhi oleh aspek aksesibilitas dan saling berdampak pada perkembangan wilayah.

Berbagi pakai data spasial pertanahan pada penyusunan rencana detail tata ruang Susilo Widiyantoro; Trisnanti Widi Rineksi
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v19i1.69856

Jumlah Rencana Detail Tata Ruang hingga saat ini masih dikategorikan minim, yaitu sebanyak 260 produk per Januari 2023 dari target sebanyak 2.000 produk pada tahun 2024. Hal ini ditengarai oleh belum teraksesnya data spasial pertanahan tersebut oleh para penyusun dokumen RDTR di daerah. Keterbatasan aksesibilitas data di Indonesia tersebut tidak terjadi di Belanda, yang notabene telah memanfaatkan data spasial pertanahan untuk berbagai hal termasuk untuk penyusunan rencana tata ruang. Berdasarkan kedua hal tersebut, peneliti ingin mengetahui kondisi berbagi pakai data spasial pertanahan di Belanda dan di Indonesia. Metode kajian yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan pada studi literatur, yang berfokus pada lima variabel penyusun Infrastruktur Data Spasial (IDS) yaitu teknologi, sumber daya manusia, baku standar data, kebijakan/peraturan, dan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagi pakai data pertanahan untuk berbagai kepentingan, terutama untuk penyusunan rencana tata ruang, telah terwujud di Belanda karena kelima variabel penyusun IDS telah mendukung terwujudnya berbagi pakai data pertanahan. Kondisi demikian belum mampu diwujudkan di Indonesia karena masih ada beberapa kendala dalam hal teknologi, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, dan kualitas data.

Pemanfaatan GIS Cloud CartoVista untuk Pengelolaan Data Pertanahan Desa di Kalurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta Aji Saputra, Dany; Nugroho Bimasena, Agung; Moch. Januriana, Andi; Budi Wahyono, Eko; Widiyantoro, Susilo
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 1 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i1.52

The rapid advancement of information technology has accelerated digitalization across various sectors, including land affairs. The use of cloud-based Geographic Information Systems (GIS), such as CartoVista, offers a solution to improve the efficiency and accuracy of land data management. This study examines the digitalization process with a focus on implementation, usability, and data security. A mixed-method approach was applied, combining qualitative and quantitative techniques. The qualitative method was used to analyze data management stages, training processes, and security testing using OWASP ZAP, while the quantitative method assessed CartoVista’s usability level. The findings show that data management was carried out through surveys using the SmartPTSL application, data processing with ArcGIS, and presentation via the CartoVista WebGIS platform. The implementation was supported by training, resulting in an innovative initiative that placed Tegalrejo Sub-District among the top five in the 2025 Yogyakarta City Village Competition. Challenges included device and network limitations, user adaptation, and incomplete datasets. Overall, CartoVista was considered relatively easy to use, although some technical adjustments remain necessary. Security testing revealed 15 low- to medium-risk vulnerabilities, with no high-risk findings; however, regular security enhancements are still required. Keywords: GIS Cloud, CartoVista, Land Data Management, Data Security, Usability. INTISARI Kemajuan teknologi informasi mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk bidang pertanahan. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis komputasi awan seperti CartoVista menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pertanahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses digitalisasi dengan fokus pada implementasi, kemudahan penggunaan (usability), dan keamanan data. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method, yaitu gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis tahapan pengelolaan data, pelatihan, serta pengujian keamanan menggunakan OWASP ZAP. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan CartoVista. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data dilakukan melalui survei menggunakan aplikasi SmartPTSL, pengolahan data dengan ArcGIS, serta penyajian melalui platform webGIS CartoVista. Implementasi disertai pelatihan yang menghasilkan inovasi sehingga Kelurahan Tegalrejo masuk lima besar Lomba Kelurahan se-Kota Yogyakarta tahun 2025. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan perangkat, jaringan, adaptasi pengguna, serta kelengkapan data. Secara keseluruhan, CartoVista dinilai cukup mudah digunakan, meskipun beberapa penyesuaian teknis masih diperlukan. Pengujian keamanan mengungkap 15 celah dengan tingkat risiko rendah hingga sedang tanpa temuan risiko tinggi; meskipun demikian, peningkatan keamanan tetap perlu dilakukan secara berkala. Kata Kunci: GIS Cloud, CartoVista, Pengelolaan Data Pertanahan, Keamanan Data, Usabilitas

Complete Village [Sub-District] Development Acceleration Strategy in Sukun District, Malang City Na'Afi, Ramadhani Naufal; Suharto, Eko; Widiyantoro, Susilo
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2025): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i1.160

The development of a complete city/regency is a strategic agenda of the Ministry of ATR/BPN to realize legal certainty over land. Malang City has achieved Complete City status, but the implementation of the Complete Village development in Sukun District still faces various obstacles. This issue is important to study because success at the village level is a benchmark for the quality of national land policy implementation. This study aims to analyze the implementation, problems, and strategies for accelerating the development of Complete Villages after the declaration of Complete City 2024. The study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through structured interviews, field observations, and document reviews. Data were analyzed descriptively using the Miles and Huberman model with the application of three analytical tools: the 5M management approach (man, money, material, machine, method) to assess internal factors, Rumelt's Evaluation Theory to measure consistency, suitability, excellence, and feasibility of strategies, and SWOT Analysis to formulate adaptive strategies. The results indicate that the development of Complete Villages in Sukun District follows four main stages according to the 2022 PTSL Technical Guidelines and has fulfilled the 5M elements. However, Rumelt's evaluation identified technical and non-technical constraints, such as limited technological infrastructure, human resource capacity, and inter-agency coordination. The SWOT analysis recommended strategies such as strengthening institutional vision, improving cross-sectoral coordination, collaborating with third parties, and utilizing digital technology, particularly Artificial Intelligence (AI), to accelerate the sustainable implementation of the Complete Village.

Akurasi dan Efektivitas Block Adjustment Menggunakan Titik Kontrol Peta Foto untuk Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Studi Kasus di Kabupaten Sleman Perkasa, Desga; Nugroho, Tanjung; Widiyantoro, Susilo
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 1 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i1.53

This study analyzes the accuracy and effectiveness of block adjustment in improving cadastral data quality by comparing two sources of control points: field measurements using GNSS Real Time Kinematic (RTK) and the interpretation of high-resolution aerial photomaps. The main issue addressed is the inconsistency of parcel coordinates in the PTSL program, particularly in areas that are difficult to access. This research fills the gap by evaluating the use of photomap control points as a practical alternative. The study was conducted in Banyuraden Village, Sleman Regency, involving 72 land parcels across three blocks. Data were quantitatively processed using the PEREKAT plugin in QGIS. Photomap control points had a resolution of GSD ≤ 0.12 m and positional accuracy of CE90 ≤ 0.4 m. Distance and area accuracy tests referred to PMNA/KBPN No. 3/1997 and ATR/BPN Regulation No. 21/2019, while effectiveness was assessed using a tolerance of 5% of the survey plan area. The results indicate that validation effectiveness using photomap control points reached 86.57%, compared to 88.06% with field-based control points. Both values fall within the “highly effective” category (ratio ≥ 80%). The small difference in effectiveness highlights that photomap control points can serve as an efficient alternative for cadastral mapping in hard-to-reach areas and support the acceleration of digital land administration services. Keywords: Block Adjustment, Photomap Accuracy, GNSS RTK, PTSL, Digital Land Administration INTISARI Penelitian ini menganalisis akurasi dan efektivitas block adjustment untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dengan membandingkan dua sumber titik control, yaitu pengukuran lapangan berbasis GNSS Real Time Kinematic dan interpretasi peta foto udara resolusi tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah ketidaksesuaian koordinat bidang tanah dalam program PTSL, khususnya pada wilayah yang sulit dijangkau. Penelitian ini mengisi gap dengan mengevaluasi penggunaan titik kontrol peta foto sebagai alternatif. Studi dilakukan di Kalurahan Banyuraden, Kabupaten Sleman, melibatkan 72 bidang tanah pada tiga blok. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan plugin PEREKAT pada QGIS. Titik kontrol peta foto memiliki resolusi GSD ≤ 0,12 m dan ketelitian CE90 ≤ 0,4 m. Uji akurasi jarak dan luas mengikuti ketentuan PMNA/KBPN No. 3/1997 dan Permen ATR/BPN No. 21/2019, sedangkan uji efektivitas menggunakan toleransi 5 % luas surat ukur. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas validasi dengan titik kontrol peta foto mencapai 86,57%, sedangkan dengan kontrol lapangan 88,06%. Keduanya masuk kategori “sangat efektif” (rasio ≥ 80%). Selisih efektivitas yang kecil menegaskan bahwa titik kontrol peta foto dapat menjadi alternatif efisien dalam pemetaan bidang tanah di wilayah sulit diakses serta mendukung percepatan digitalisasi layanan pertanahan. Kata Kunci: Block Adjustment, Akurasi Peta Foto, GNSS RTK, PTSL, Digitalisasi Layanan Pertanahan

Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten Wulansari, Harvini; widiyantoro, susilo; Widodo, Sri
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.278

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to increase the quantity and quality of land data in Indonesia; however, PTSL activities tend to prioritize quantity over quality of land parcels, including mapping of Category 4 (K4) land parcels. This research was conducted in Klaten Regency by taking samples from PTSL activities in 2020 and 2021. The aim of this research was to determine the quality of land data and the obstacles faced by the Klaten Regency Land Office in improving the quality of K4 land data. The method used is descriptive-qualitative. The research results show that the quality of land data in every village in Klaten Regency is above 99% complete. However, in completing the Complete Village, there were several obstacles in the form of internal and external obstacles. Internal constraints include: (1) variations in the quality of spatial data in registration maps; (2) limited human resources; and (3) a limited number of measurement letter archives that can be uploaded to the KKP, while external constraints include: (1) lack of availability of land data in villages or sub-districts; (2) relatively new village apparatus; and (3) a large number of state land statuses in one region. Various efforts were made to complete the complete village, namely: (1) determining priorities for the complete village based on physical and administrative conditions; (2) a land census involving all stakeholders; (3) land plot mapping based on the position and size of the latest land plot; and (4) careful handling of documents and comparative studie Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data pertanahan di Indonesia, namun kegiatan PTSL cenderung mementingkan kuantitas daripada kualitas bidang tanah, termasuk pemetaan bidang tanah Kategori 4 (K4). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dengan mengambil sampel hasil kegiatan PTSL pada tahun 2020 dan 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas data pertanahan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kualitas data pertanahan K4. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data pertanahan di setiap desa di Kabupaten Klaten di atas 99% lengkap. Namun demikian, dalam penyelesaian Desa Lengkap terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi: (1) Keberagaman kualitas data spasial di peta pendaftaran; (2) Keterbatasan sumber daya manusia; (3) Keterbatasan jumlah arsip Surat Ukur yang dapat diunggah ke KKP, sedangkan kendala eksternal antara lain : (1) Kurangnya ketersediaan data pertanahan di desa/kelurahan; (2) Perangkat desa yang tergolong baru; (3) Jumlah status tanah negara yang besar dalam satu wilayah. Berbagai upaya dilakukan untuk penyelesaian Desa Lengkap yaitu : (1) Penetapan prioritas desa lengkap berdasarkan kondisi fisik dan administrasi; (2) Sensus pertanahan dengan melibatkan seluruh stakeholder; (3) Pemetaan bidang tanah berbasis posisi dan ukuran bidang tanah terbaru; dan (4) Penanganan dokumen secara hati-hati dan studi banding.

Integrasi Data Pertanahan dalam Pembaruan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Cakranegara Utara, Kota Mataram Vivekananda, Gipih Shivam; Suyudi, Bambang; Widiyantoro, Susilo
Tunas Agraria Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i1.501

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is an important source of locally owned revenue in Mataram City, but its collection still faces obstacles due to inconsistencies in data on tax subjects and objects. The Complete City Program's integration of land data and PBB-P2 data is a strategic move to keep the tax database accurate over time. This study aims to assess the effectiveness of the integration of Complete City land data and PBB-P2 data in North Cakranegara Village, as well as to compare the potential land tax revenue before and after the data update. The method used is mixed, including interviews, field surveys, and spatial analysis, with the calculation of potential taxation referring to Mataram City Regional Regulation Number 1 of 2024. The results demonstrate that the data integration is proceeding as planned, with interagency cooperation providing support. The data update resulted in an increase in the number of tax objects, corrections to area and parcel boundaries, and a decrease in tax revenue as a result of more accurate data adjustments. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram, namun pemungutannya masih menghadapi kendala akibat ketidaksesuaian data subjek dan objek pajak. Integrasi data pertanahan dan data PBB-P2 melalui Program Kota Lengkap menjadi upaya strategis untuk memperbaiki akurasi basis data pajak secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas integrasi data pertanahan Kota Lengkap dan data PBB-P2 di Kelurahan Cakranegara Utara, serta membandingkan potensi penerimaan pajak bumi sebelum dan sesudah pembaruan data. Metode yang digunakan adalah mixed methods, meliputi wawancara, survei lapangan, dan analisis spasial, dengan perhitungan potensi pajak mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan integrasi data berjalan efektif sesuai jadwal dan didukung kerja sama antarinstansi. Pembaruan data menghasilkan peningkatan jumlah objek pajak, koreksi luas dan batas bidang, serta penurunan penerimaan pajak sebagai dampak penyesuaian data yang lebih akurat.

Peningkatan Kualitas Data Spasial di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap Jian Adi Saputra, Rama; Nugroho, Tanjung; Widiyantoro, Susilo; Mardiyono, Yuli; Junarto, Rohmat; Suharto, Eko; Suhendro, Suhendro; Martanto, Rochmat
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 2 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i2.55

After the implementation of Complete Systematic Land Registration, more than 80% of land parcels in Kudus Regency had been certified. This achievement became one of the bases for the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to designate Kudus Regency as a target for complete district declaration in 2024. From a geospatial perspective, a complete district requires all registered parcels to be accurately mapped. However, several certified parcels remain unmapped or inaccurately mapped. This study aims to describe the efforts of the Kudus Regency Land Office to improve the spatial data quality of K4 parcels in Undaan District and to analyze the constraints and solutions encountered during implementation. This study used a qualitative descriptive method based on interviews, observation, and document review. The results show that the improvement of K4 spatial data quality after PTSL was carried out through three stages: inventory of PTSL data and spatial document archives, studio-based data improvement at the Land Office and village offices when valid documents were available, and field surveys when parcel verification, identification, or measurement was required. The main constraints included incomplete and inaccurate old spatial documents, K4 parcels overlapping with K3 parcels in the KKP system, and unresolved cases where old documents did not provide sufficient location information. These findings indicate that spatial data quality improvement after PTSL depends not only on digital mapping but also on archive availability, field verification, community knowledge, and institutional coordination. Keywords: spatial data quality improvement; land registration spatial documents; post-PTSL; K4 parcels; complete district land registration INTISARI Pasca pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus, capaian bidang tanah bersertipikat telah melampaui 80%. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan Kabupaten Kudus sebagai target deklarasi kabupaten lengkap tahun 2024. Secara geospasial, status kabupaten lengkap menuntut seluruh bidang tanah terdaftar telah terpetakan secara benar. Namun, sebagian bidang tanah bersertipikat masih belum terpetakan atau belum tepat posisinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas data spasial bidang K4 di Kecamatan Undaan serta menganalisis kendala dan solusi yang ditempuh. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial K4 pasca PTSL dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inventarisasi data PTSL dan arsip dokumen spasial, pekerjaan studio di Kantor Pertanahan dan kantor desa ketika dokumen yang tersedia valid, serta survei lapangan ketika diperlukan verifikasi, identifikasi, atau pengukuran bidang tanah. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan dan ketidakakuratan dokumen spasial lama, tumpang tindih bidang K4 dengan bidang K3 dalam sistem KKP, serta bidang lama yang tidak diketahui letaknya oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial pasca PTSL tidak hanya bergantung pada pemetaan digital, tetapi juga pada ketersediaan arsip, verifikasi lapangan, pengetahuan masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Data Spasial, Dokumen Spasial Pendaftaran Tanah, Pasca PTSL, Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search